Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan Indonesia demi kesejahteraan rakyat.

“Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo, Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan bahwa pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

Dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun, atau hampir 20 miliar dolar AS, dalam bentuk tabungan negara.

Dana ini sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia dan diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

Presiden Prabowo berharap proyek-proyek tersebut dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa, memberikan manfaat nyata, lapangan kerja bermutu, serta kemakmuran berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia.

“Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Senin (24/2/2025).

“Pada hari ini, Senin (24/2/2025), saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara,” ujar Presiden Prabowo.

Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho membuka workshop training of trainer Polri Tahun Anggaran 2025. Workshop tersebut diikuti oleh 112 peserta yang tidak hanya personel Mabes Polri, tetapi juga polda jajaran.

Workshop ini akan diisi oleh Kaprodi S1 UPH, Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc; Direktur Eksekutif Tempo, Philipus Parera; serta Senior Manager News Gathering SCTV dan Development Head, IGN Satya Panda.

Menurut Kadiv Humas, workshop ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih siap di era digital saat ini. Tak dipungkiri, tantangan ke depan akan semakin kompleks dan seluruh jajaran harus siap menghadapinya.

“Besar harapan saya workshop training of trainer Polri T.A. 2025 dapat menghasilkan trainer-trainer yang memiliki kompetensi di bidang kehumasan yang mampu menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pada workshop ini kepada seluruh personel Humas Polri, baik di tingkat polda, polres maupun polsek,” ujar Kadiv Humas dalam sambutannya, Senin (24/2/25).

Disampaikan Kadiv Humas, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM ini menindaklanjuti langkah menindaklanjuti Perkap No. 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri serta upaya peningkatan kompetensi personel Polri. Dari aturan tersebut, fungsi kehumasan tidak hanya diemban anggota saja, tetapi juga hingga ke PNS Polri dan keluarga anggota Polri.

Sebelumnya bahkan Kapolri telah me-launching E-learning Humas Presisi untuk sarana sertifikasi kompetensi kehumasan yang ada pada portal humas. Dalam program E-learning itu, para anggota mendapatkan kompetensi umum maupun kompetensi khusus.

“Bapak Kapolri sangat mengapresiasi pembuatan aplikasi E-learning Humas Presisi yang ada di Portal Humas dalam peningkatan kompetensi anggota humas dan seluruh anggota Polri,” ujar Kadiv Humas.

Ditekankan Kadiv Humas, dari berbagai upaya ini, jajarannya diharapkan bisa memperkuat profesionalitas. Sebab, kerja humas selalu mengawali, menyertai, dan mengakhiri.

Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak mudah terjebak dan tersulut oleh narasi yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polri. Hal ini disampaikan menanggapi aksi demonstrasi yang menyanyikan lagu “Bayar Bayar,”.

“Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Jangan saling memprovokasi dan menyudutkan, kita dukung segala bentuk penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Wakil Ketua Komisi III Dede, Senin (24/2/2025).

Ia menegaskan bahwa di setiap elemen masyarakat dan lembaga negara, termasuk kepolisian, pasti ada oknum yang menyalahgunakan wewenang.

Namun, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dapat ditangani dengan cepat, serta bagaimana sanksi dan penindakan terhadap oknum tersebut diberlakukan secara tegas.

“Saya rasa penyalahgunaan wewenang oleh oknum di lembaga kepolisian cepat ditangani. Jangan sampai kita malah terprovokasi oleh narasi-narasi yang merusak kondusivitas dengan menyerang lembaga atau institusi secara tendensius,” tegas Wakil Ketua Komisi III Dede.

Ia juga mencontohkan peran Polri sebagai mitra masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk dalam kejadian banjir di Genuk, Semarang, Jawa Tengah baru-baru ini. Ia mengapresiasi tindakan polisi yang membantu warga tanpa menunggu kejadian tersebut menjadi viral.

“Tanpa harus viral, polisi membantu masyarakat yang melintas di jalur tersebut untuk keperluan sehari-hari dan niaga. Banyak motor mogok yang dibantu agar bisa melintasi banjir, salah satu menifestasi bentuk Mengayomi Masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi III Dede.

Sebagai sesama anak bangsa, Wakil Ketua Komisi III Dede berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas sosial dan kehidupan bernegara.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan penyelewengan, serta memanfaatkan peran polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Jangan ragu untuk melaporkan jika ada penyalahgunaan wewenang. Polisi adalah mitra masyarakat dan harus kita manfaatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.” imbuh Wakil Ketua Komisi III Dede.

“Karena dalam situasi seperti ini, saatnya kita tunjukkan kepada masyarakat luas kita kedepankan kepentingan Bangsa di atas kepentingan golongan, terutama bagi para pihak yang punya kepentingan dan agenda pribadi,” pungkas Wakil Ketua Komisi III Dede.