Dalam rangka Operasi Sikat Semeru 2026, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, Satgas Preventif Operasi Sikat Semeru 2025 Polres Kediri Kota , melaksanakan patroli antisipasi tindak kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) pada Senin (12/10)

Kegiatan tersebut dipusatkan pada jalur-jalur rawan gangguan kamtibmas di wilayah Kota Kediri  terutama di Perbankan,  Mall, swalayan serta pertokoan emas dan pemukiam

Patroli harkamtibmas dengan menyusuri kawasan pemukiman, pertokoan, jalur perbatasan antar kota, hingga area pusat keramaian di Kota Kediri. Kehadiran Polri di lapangan tidak hanya untuk mencegah aksi kriminalitas, namun juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas.

Dalam kegiatan tersebut, anggota Petugas  juga melakukan dialogis dengan warga yang ditemui di sekitar lokasi. Warga diimbau agar selalu waspada terhadap potensi kejahatan jalanan, tidak membawa barang berharga mencolok, serta memastikan kendaraan terkunci dengan baik saat diparkir.

Kasi Humas Polres Kediri Kota AKP Sundari S.H., menjelaskan bahwa patroli ini merupakan agenda rutin yang ditingkatkan pada jam-jam rawan.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Patroli ini difokuskan di titik-titik rawan sebagai upaya pencegahan dini terhadap tindak kriminalitas 3C maupun gangguan kamtibmas lainnya. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif mendukung Polri dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan patroli rutin ini, kami  berharap dapat meminimalisir tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Kediri Kota  serta menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat.

Polres Kediri Kota melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi pada Senin (12/10) malam. Patroli yang berlangsung hingga dinihari itu dilakukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Kota Kediri aman dan kondusif.

Kegiatan ini melibatkan semua satuan Polres Kediri Kota mulai dari Samapta, Satreskrim, Satlantas, hingga Satintelkam.

Patroli ini dimulai dari Mako Satlantas Polres Kediri Kota menuju Kantor Pos, Pos Simpang Tiga Water Torn Brawijaya, Terminal Lama Tosaren Kecamatan Pesantren, Alun-Alun Kota Kediri, Terminal Tamanan, hingga Jalan Veteran Mojoroto.

“Kegiatan patroli ini rutin untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, serta memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat,” kata Kabag OPS Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setyo Budhi.

Dia mengatakan, patroli dilakukan dengan menyusuri jalan-jalan utama, pusat keramaian, dan lokasi yang masih ramai aktivitas masyarakat pada malam hari. Menurut Iwan Setyo Budhi, kegiatan patroli rutin ini merupakan bentuk nyata komitmen polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

“Kita datangi warga yang sedang ngopi atau nongkrong untuk menyampaikan himbauan kamtibmas,” ucapnya.

Patroli ini menyusuri jalanan di wilayah Kota Kediri seperti Kantor Pos, Pos Torn Brawijaya, Terminal Lama, Alun-Alun, Terminal Tamanan, hingga Jalan Veteran. Mantan Kapolsek Gampengrejo ini menambahkan, kegiatan ini untuk mengantisipasi adanya aksi balap liar atau trek-trekan hingga kriminalitas di wilayah Kediri Kota.

“Masyarakat diimbau untuk berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing terutama dengan melaporkan bilamana ada potensi gangguan kamtibmas di sekitar mereka,” pungkas Kabag OPS Polres Kediri Kota.

Jakarta, 12 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria nasional. Fokus utamanya adalah memastikan kewenangan yang jelas, koordinasi lintas kementerian yang efektif, serta landasan hukum yang kuat agar agenda reforma agraria dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (12/10/2026).Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BRAN serta peninjauan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan badan tersebut. Kementerian Hukum menyatakan kesiapan untuk mendukung penelaahan regulasi dan koordinasi lanjutan dengan kementerian serta lembaga terkait.Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa percepatan reforma agraria harus ditopang kelembagaan yang siap bekerja dan regulasi yang memberikan kejelasan tanggung jawab.“Prioritas kami adalah mempercepat penyelesaian SOTK dan memastikan regulasi yang menjadi landasan kerja BRAN tersusun secara jelas, selaras, dan dapat dilaksanakan. Jangan sampai rakyat menghadapi persoalan agraria, tetapi proses penanganannya terhambat karena ketidakjelasan kewenangan atau koordinasi antarlembaga,” ujar Dedi.Menurut Dedi, pembagian fungsi dan kewenangan antara BRAN, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian dan lembaga terkait perlu dirumuskan secara tegas. Kejelasan tersebut penting agar setiap institusi dapat bekerja sesuai mandatnya, saling melengkapi, dan menghindari duplikasi penanganan.BRAN juga akan melibatkan akademisi dan ahli hukum, termasuk dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Brawijaya, untuk memberikan kajian terhadap sejumlah ketentuan regulasi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Kajian ini diharapkan memperkuat konsistensi aturan sekaligus memastikan kebijakan reforma agraria memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.“Reforma agraria harus berorientasi pada penyelesaian persoalan dan manfaat bagi rakyat. Karena itu, kita perlu memperkuat dasar hukum, mengintegrasikan data, menentukan prioritas secara terukur, dan membangun koordinasi yang efektif. Kelembagaan harus menjadi alat untuk mempercepat kerja, bukan menambah panjang birokrasi,” tegas Dedi.Selain penataan organisasi di tingkat pusat, BRAN mematangkan mekanisme koordinasi wilayah yang mencakup Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Mekanisme tersebut perlu memiliki dasar kewenangan dan pembagian tugas yang jelas agar koordinasi di daerah berjalan efektif serta selaras dengan kewenangan instansi terkait.Dalam jangka pendek, penyelesaian SOTK menjadi prioritas agar struktur organisasi dapat dipersiapkan dan pengisian jabatan dilakukan sesuai kebutuhan serta kompetensi yang dipersyaratkan. Secara paralel, harmonisasi regulasi dan koordinasi lintas kementerian terus diperlukan untuk membangun kesiapan BRAN dalam menjalankan mandatnya.Dedi menegaskan, ukuran keberhasilan percepatan reforma agraria bukan hanya terbentuknya organisasi, melainkan kemampuan menghadirkan tata kelola yang lebih efektif, kepastian hukum, dan penyelesaian persoalan agraria sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.“BRAN ingin memastikan setiap langkah kelembagaan bermuara pada kepentingan rakyat. Dengan regulasi yang jelas, koordinasi yang kuat, dan prioritas kerja yang terukur, pelaksanaan reforma agraria diharapkan semakin efektif dalam mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.BRAN kebut penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi untuk mempercepat reforma agraria, memperjelas tanggung jawab, dan memperkuat kepastian hukum bagi rakyat.