Kediriselaludihati – Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan salat Subuh berjamaah bersama masyarakat di Masjid Darunnajach, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan Subuh Keliling atau Suling yang dimulai sekitar pukul 03.49 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Kediri Kota mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam kegiatan tersebut, AKBP Wisnu mengajak masyarakat memanfaatkan layanan polisi 110 apabila menemukan tindak pidana, gangguan keamanan, atau persoalan yang menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal.

Kehadiran Kapolres bersama sejumlah pejabat utama Polres Kediri Kota juga menjadi bagian dari pelaksanaan arahan pimpinan Polri agar anggota kepolisian senantiasa hadir dan membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

AKBP Wisnu didampingi Kabag SDM Polres Kediri Kota Kompol Riko Saksono, Kasat Reskrim AKP Elsyasarif, Kasat Binmas, Kasiwas, Kepala SPKT, serta sejumlah anggota Polres Kediri Kota.

Rombongan mengikuti salat Subuh berjamaah bersama warga Kelurahan Bandar Kidul dan jamaah Masjid Darunnajach.

Melalui kegiatan keagamaan tersebut, kepolisian berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat dalam suasana yang lebih terbuka dan penuh kebersamaan.

AKBP Wisnu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, kepolisian membutuhkan dukungan dan informasi dari warga agar setiap persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban dapat segera ditangani.

“Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, kami ingin terus hadir di tengah masyarakat, mempererat silaturahmi, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan warga. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama antara polisi dan masyarakat,” kata AKBP Wisnu.

Salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan layanan kepolisian melalui nomor 110.

Layanan ini dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan polisi ketika menghadapi keadaan yang membutuhkan penanganan.

AKBP Wisnu mengajak warga tidak ragu menghubungi layanan tersebut apabila menemukan persoalan keamanan di sekitar tempat tinggal.

“Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan polisi 110 apabila menemukan gangguan kamtibmas, tindak pidana, atau persoalan yang membutuhkan kehadiran petugas. Jangan ragu untuk melapor karena kepolisian siap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Layanan polisi 110 merupakan sarana komunikasi yang disediakan Polri untuk mempermudah masyarakat memperoleh bantuan kepolisian.

Melalui layanan tersebut, warga dapat menyampaikan informasi mengenai peristiwa yang membutuhkan respons petugas tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor polisi.

Keberadaan layanan pengaduan ini menjadi penting karena informasi dari masyarakat dapat membantu kepolisian mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Namun, laporan yang disampaikan perlu memuat keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar petugas dapat melakukan penanganan sesuai kondisi yang dihadapi.

Selain memperkenalkan layanan kepolisian, kegiatan Subuh Keliling menjadi sarana membangun komunikasi antara aparat dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

Masjid sebagai tempat ibadah sekaligus ruang pertemuan masyarakat memiliki peran dalam mempererat hubungan sosial dan membangun kepedulian terhadap sesama.

Melalui kegiatan seperti ini, pesan mengenai keamanan lingkungan dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam suasana keagamaan.

Kehadiran Kapolres dan jajaran pejabat utama Polres Kediri Kota juga membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara pimpinan kepolisian dan warga.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun meminta bantuan ketika menghadapi persoalan keamanan.

AKBP Wisnu mengingatkan bahwa menjaga situasi kamtibmas tidak cukup hanya dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum.

Kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan, hubungan baik antarwarga, serta kesediaan menyampaikan informasi kepada kepolisian juga memiliki peran penting dalam mencegah gangguan keamanan.

“Kami berharap masyarakat terus menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan tidak segan berkomunikasi dengan anggota kepolisian. Dengan kebersamaan, situasi Kota Kediri yang aman dan kondusif dapat terus kita jaga,” katanya.

Kegiatan Subuh Keliling menjadi salah satu bentuk pendekatan Polres Kediri Kota yang mengedepankan komunikasi dan kehadiran polisi dalam aktivitas masyarakat.

Selain menjalankan tugas penegakan hukum, kepolisian juga memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan keagamaan, hubungan tersebut dapat dibangun secara lebih dekat karena polisi dan warga bertemu dalam aktivitas yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kegiatan serupa juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Di tingkat kelurahan, komunikasi yang baik dengan warga membantu kepolisian memperoleh informasi mengenai kondisi sosial dan potensi persoalan keamanan.

Sementara itu, keterlibatan masyarakat dapat mendukung langkah pencegahan sebelum suatu persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Berdasarkan laporan kegiatan, salat Subuh berjamaah dan penyampaian pesan kamtibmas di Masjid Darunnajach berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui kegiatan Subuh Keliling di Kelurahan Bandar Kidul, Polres Kediri Kota terus mendorong kedekatan antara polisi dan masyarakat sekaligus mengajak warga berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta memanfaatkan layanan 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. (res/aro)

Kediriselaludihati – – Sebanyak 6.316 warga Kota Kediri tercatat masih menganggur pada 2025. Meski tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah pada 2026.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto saat mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Dinkop UMTK, Jalan Brigpol Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), salah satu agenda Quick Wins 100 Hari Kapolri.

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Wisnu membahas peluang kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta penempatan tenaga kerja.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Mochamad Ferry Djatmiko memaparkan perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk angka pengangguran, jumlah pekerja yang mengalami PHK, dan sejumlah program pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang disampaikan Ferry, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri mengalami penurunan dari 6,37 persen pada 2021 menjadi 3,76 persen pada 2025.

Pada 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 6.492 orang atau 3,91 persen. Setahun kemudian, jumlah tersebut berkurang 176 orang menjadi 6.316 orang atau 3,76 persen.

Namun, penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya menghilangkan persoalan ketenagakerjaan di Kota Kediri.

Dinkop UMTK mencatat sebanyak 144 pekerja mengalami PHK pada 2025. Sementara itu, jumlah PHK yang dilaporkan pada 2026 telah mencapai 191 pekerja.

Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut belum merinci periode pencatatan PHK sepanjang 2026 maupun sektor usaha yang paling banyak melakukan pengurangan tenaga kerja.

AKBP Wisnu mengatakan, kunjungannya ke Dinkop UMTK merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui program Quick Wins 100 Hari, khususnya Polisi Peduli Pengangguran.

Menurutnya, persoalan pengangguran perlu mendapatkan perhatian bersama karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban.

“Kita ke sini menindaklanjuti arahan dari Pak Kapolri terkait program Quick Wins 100 hari, yang salah satunya Polisi Peduli Pengangguran. Dengan adanya pengangguran, akan berpengaruh pada situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” kata AKBP Wisnu.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

“Kami ingin dalam proses 100 hari Kapolri ini dapat bermanfaat mengakomodasi pengangguran agar persentase pengangguran semakin berkurang di Kota Kediri,” ujarnya.

AKBP Wisnu juga meminta masukan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepolisian dalam membantu penanganan pengangguran.

“Jika ada saran dan masukan untuk kami terkait penanganan pengangguran di Kota Kediri, mohon bisa disampaikan kepada kami,” katanya.

Ia menegaskan kesiapan Polres Kediri Kota untuk membantu pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

“Kami akan bantu semaksimal mungkin terkait pengurangan pengangguran di Kota Kediri dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Kapolri,” ujar AKBP Wisnu.

Sementara itu, Ferry menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan pencari kerja, serta memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya melalui bursa kerja atau job fair dengan sistem hybrid yang diselenggarakan pada 22 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Kota Kediri.

Kegiatan tersebut menawarkan sekitar 4.500 lowongan pekerjaan dengan melibatkan 37 perusahaan yang berpartisipasi secara langsung dan 26 perusahaan secara daring.

Namun, tersedianya ribuan lowongan belum berarti seluruh posisi tersebut berhasil diisi oleh pencari kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinkop UMTK Kota Kediri Arif Budi Nurcahyo mengungkapkan, berdasarkan pemantauan setelah pelaksanaan bursa kerja, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah lowongan yang ditawarkan.

“Dari data kami, selama tiga bulan setelah job fair, yang berangkat menjadi pekerja di Kota Kediri ada 149 pekerja,” kata Arif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lowongan pekerjaan masih perlu diikuti upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan serta kondisi pencari kerja.

Ferry mengakui bahwa salah satu tantangan penempatan tenaga kerja adalah lokasi pekerjaan yang tidak selalu berada di wilayah Kota Kediri.

Menurutnya, sejumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari luar daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk.

Bagi sebagian pencari kerja, kesempatan bekerja di luar kota menghadapi kendala tambahan berupa biaya transportasi.

“Kendala calon tenaga kerja ketika lokasi pekerjaan di luar kota adalah biaya transportasi,” kata Ferry.

Selain persoalan lokasi kerja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, Ferry meminta lembaga pelatihan kerja (LPK) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga membantu peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program.

“Kami juga menyampaikan ke LPK, jangan hanya mengadakan pelatihan, tetapi juga mengarahkan pada penyaluran masyarakat untuk bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta.

Dalam paparannya, Dinkop UMTK menyebutkan program pelatihan dan sertifikasi telah diikuti 465 pencari kerja serta 284 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program konseling karier pada 27 Juli 2026 yang diikuti 50 pencari kerja.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 peserta dilaporkan berhasil memperoleh penempatan kerja secara langsung.

Selain melalui pelatihan dan bursa kerja, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat sektor UMKM dan sentra ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penataan kawasan ekonomi strategis, termasuk kawasan Jalan Dhoho, untuk mendorong aktivitas usaha dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah juga menyiapkan strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Dalam pertemuan itu, Ferry turut menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja pada November 2026 yang akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kediri.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono Setiawan menyoroti persoalan pengupahan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pekerja.

Menurut Laksono, tingkat upah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pekerjaan, terutama ketika biaya hidup dan kebutuhan transportasi turut memengaruhi penghasilan yang diterima.

“Para pekerja di Kota Kediri terkendala pada gaji karena rata-rata pekerja UMK-nya relatif kecil,” kata Laksono.

Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung langkah Dinkop UMTK dalam mengurangi angka pengangguran melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

“Kami dari Polres Kediri Kota akan mendukung Dinas Koperasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri sesuai arahan Bapak Kapolri,” ujarnya.

Selain membahas perluasan kesempatan kerja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Suriyadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program Poliran.

“Kami akan mendukung program Polisi Peduli Pengangguran serta bersedia berkolaborasi dengan Polres Kediri Kota,” kata Suriyadi.

Dalam paparan Dinkop UMTK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diarahkan kepada kelompok pekerja rentan, seperti pemulung, tukang becak, dan pedagang kaki lima, selain pekerja penerima upah.

Perlindungan tersebut mencakup sejumlah manfaat, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Materi pertemuan juga menyebutkan nilai santunan sebesar Rp42 juta, meskipun belum dijelaskan secara terperinci jenis manfaat dan ketentuan yang mendasari nominal tersebut.

Pemerintah Kota Kediri menetapkan target cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62,12 persen pada 2026.

Melalui program Poliran, Polres Kediri Kota diharapkan dapat membantu memperluas penyebaran informasi kesempatan kerja kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melibatkan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi program, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan menghubungkan pencari kerja dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai lowongan, pelatihan, maupun layanan penempatan tenaga kerja.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan rincian mengenai jumlah pencari kerja yang akan difasilitasi melalui Poliran, target penempatan kerja, ataupun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 13.30 WIB itu turut dihadiri Sekretaris Dinkop UMTK Kota Kediri Ibnu Qoyim, Kepala Bidang Hubungan Industrial Rohmat Setyo Rianto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Zaki Zamani, serta sejumlah pejabat dan staf dinas.

Dari jajaran kepolisian hadir Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan dan Kanit II Sat Intelkam Ipda M. Puji Santoso. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Pondok Pesantren Assaidiyah, Kelurahan Jamsaren, yang dikenal dengan sapaan Gus Upik.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan angka pengangguran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemudahan akses bagi pencari kerja.

Sementara itu, bagi Polres Kediri Kota, pelaksanaan Poliran menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penanganan persoalan sosial melalui kerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan jumlah pengangguran yang masih mencapai 6.316 orang dan adanya peningkatan PHK, keberhasilan kerja sama tersebut nantinya perlu diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh akses pekerjaan dan benar-benar berhasil ditempatkan di dunia kerja. (res/aro)

Kediriselaludihati- Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menggelar dialog bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kediri untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk isu nasional dan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan yang dikemas melalui program DIAGRAM atau Dialog Bersama Mahasiswa tersebut berlangsung di Cafe Cold n Brew, Jalan Diponegoro, Kota Kediri, Senin (19/10/2026), mulai pukul 17.00 hingga 19.30 WIB.

Dialog mempertemukan pimpinan kepolisian dengan organisasi mahasiswa yang selama ini memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan terhadap berbagai kebijakan publik.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto hadir bersama Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, KBO Sat Intelkam Iptu Sri Mulyono, serta sejumlah pejabat dan anggota Satuan Intelkam Polres Kediri Kota.

Dari HMI Cabang Kediri hadir Ketua Cabang Chanifan, Ketua Bidang PA Bagas, Ketua Bidang PTKP Rinanza, dan Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP Erdogan.

Sementara PMII diwakili Ketua Cabang Shoffa, Ketua KOPRI Niza, Wakil Ketua II Radit, dan Sekretaris Umum Rama.

Pertemuan diawali dengan perkenalan Kapolres bersama para pengurus organisasi mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan dialog mengenai dinamika sosial dan politik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu pembahasan menyangkut isu-isu nasional yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk perkembangan dua tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, peserta membicarakan situasi organisasi kemahasiswaan dan pentingnya menjaga komunikasi antara kepolisian dengan kelompok mahasiswa di Kota Kediri.

Melalui forum tersebut, Polres Kediri Kota berupaya membangun hubungan yang lebih terbuka dengan organisasi mahasiswa, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi dinamika sosial di masyarakat.

Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa program DIAGRAM bertujuan mempererat silaturahmi dan kerja sama antara kepolisian dengan organisasi kemahasiswaan.

“Kegiatan DIAGRAM merupakan bentuk sinergitas Polres Kediri Kota dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Kediri untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata AKBP Wisnu.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi mengenai penyampaian aspirasi mahasiswa, termasuk kemungkinan pelaksanaan kegiatan organisasi maupun aksi unjuk rasa.

Dalam tanggapan yang dicatat pada laporan kepolisian, perwakilan HMI dan PMII menyampaikan kesiapan untuk menjaga komunikasi dengan Polres Kediri Kota.

Mereka juga menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan mendatang kedua organisasi tidak memiliki rencana menggelar aksi demonstrasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

Keputusan tersebut dikaitkan dengan agenda internal masing-masing organisasi yang saat ini sedang menjadi prioritas.

HMI dan PMII tengah memusatkan perhatian pada kegiatan pengaderan mahasiswa baru, sedangkan PMII juga mempersiapkan agenda pelantikan ketua umum pada November 2026.

Perwakilan organisasi mahasiswa turut menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila akan menyelenggarakan kegiatan maupun aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Meski demikian, tidak adanya rencana demonstrasi dalam waktu dekat bukan berarti organisasi mahasiswa kehilangan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang, dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Forum DIAGRAM menjadi salah satu pendekatan komunikasi yang dapat digunakan kepolisian untuk mendengar pandangan mahasiswa sekaligus membangun koordinasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hubungan kepolisian dan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, tetapi juga membutuhkan ruang dialog yang menghormati kebebasan berpendapat serta sikap kritis organisasi kemahasiswaan.

Laporan pertemuan belum merinci pandangan maupun kritik spesifik yang disampaikan mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kapolres Kediri Kota melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa dialog bersama HMI dan PMII berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui program DIAGRAM, Polres Kediri Kota berharap komunikasi dengan organisasi mahasiswa dapat terus terjalin sehingga perbedaan pandangan maupun persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibicarakan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. (res/aro)