Kediriselaludihati – – Sebanyak 6.316 warga Kota Kediri tercatat masih menganggur pada 2025. Meski tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah pada 2026.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto saat mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Dinkop UMTK, Jalan Brigpol Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), salah satu agenda Quick Wins 100 Hari Kapolri.

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Wisnu membahas peluang kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta penempatan tenaga kerja.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Mochamad Ferry Djatmiko memaparkan perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk angka pengangguran, jumlah pekerja yang mengalami PHK, dan sejumlah program pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang disampaikan Ferry, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri mengalami penurunan dari 6,37 persen pada 2021 menjadi 3,76 persen pada 2025.

Pada 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 6.492 orang atau 3,91 persen. Setahun kemudian, jumlah tersebut berkurang 176 orang menjadi 6.316 orang atau 3,76 persen.

Namun, penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya menghilangkan persoalan ketenagakerjaan di Kota Kediri.

Dinkop UMTK mencatat sebanyak 144 pekerja mengalami PHK pada 2025. Sementara itu, jumlah PHK yang dilaporkan pada 2026 telah mencapai 191 pekerja.

Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut belum merinci periode pencatatan PHK sepanjang 2026 maupun sektor usaha yang paling banyak melakukan pengurangan tenaga kerja.

AKBP Wisnu mengatakan, kunjungannya ke Dinkop UMTK merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui program Quick Wins 100 Hari, khususnya Polisi Peduli Pengangguran.

Menurutnya, persoalan pengangguran perlu mendapatkan perhatian bersama karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban.

“Kita ke sini menindaklanjuti arahan dari Pak Kapolri terkait program Quick Wins 100 hari, yang salah satunya Polisi Peduli Pengangguran. Dengan adanya pengangguran, akan berpengaruh pada situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” kata AKBP Wisnu.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

“Kami ingin dalam proses 100 hari Kapolri ini dapat bermanfaat mengakomodasi pengangguran agar persentase pengangguran semakin berkurang di Kota Kediri,” ujarnya.

AKBP Wisnu juga meminta masukan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepolisian dalam membantu penanganan pengangguran.

“Jika ada saran dan masukan untuk kami terkait penanganan pengangguran di Kota Kediri, mohon bisa disampaikan kepada kami,” katanya.

Ia menegaskan kesiapan Polres Kediri Kota untuk membantu pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

“Kami akan bantu semaksimal mungkin terkait pengurangan pengangguran di Kota Kediri dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Kapolri,” ujar AKBP Wisnu.

Sementara itu, Ferry menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan pencari kerja, serta memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya melalui bursa kerja atau job fair dengan sistem hybrid yang diselenggarakan pada 22 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Kota Kediri.

Kegiatan tersebut menawarkan sekitar 4.500 lowongan pekerjaan dengan melibatkan 37 perusahaan yang berpartisipasi secara langsung dan 26 perusahaan secara daring.

Namun, tersedianya ribuan lowongan belum berarti seluruh posisi tersebut berhasil diisi oleh pencari kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinkop UMTK Kota Kediri Arif Budi Nurcahyo mengungkapkan, berdasarkan pemantauan setelah pelaksanaan bursa kerja, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah lowongan yang ditawarkan.

“Dari data kami, selama tiga bulan setelah job fair, yang berangkat menjadi pekerja di Kota Kediri ada 149 pekerja,” kata Arif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lowongan pekerjaan masih perlu diikuti upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan serta kondisi pencari kerja.

Ferry mengakui bahwa salah satu tantangan penempatan tenaga kerja adalah lokasi pekerjaan yang tidak selalu berada di wilayah Kota Kediri.

Menurutnya, sejumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari luar daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk.

Bagi sebagian pencari kerja, kesempatan bekerja di luar kota menghadapi kendala tambahan berupa biaya transportasi.

“Kendala calon tenaga kerja ketika lokasi pekerjaan di luar kota adalah biaya transportasi,” kata Ferry.

Selain persoalan lokasi kerja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, Ferry meminta lembaga pelatihan kerja (LPK) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga membantu peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program.

“Kami juga menyampaikan ke LPK, jangan hanya mengadakan pelatihan, tetapi juga mengarahkan pada penyaluran masyarakat untuk bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta.

Dalam paparannya, Dinkop UMTK menyebutkan program pelatihan dan sertifikasi telah diikuti 465 pencari kerja serta 284 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program konseling karier pada 27 Juli 2026 yang diikuti 50 pencari kerja.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 peserta dilaporkan berhasil memperoleh penempatan kerja secara langsung.

Selain melalui pelatihan dan bursa kerja, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat sektor UMKM dan sentra ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penataan kawasan ekonomi strategis, termasuk kawasan Jalan Dhoho, untuk mendorong aktivitas usaha dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah juga menyiapkan strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Dalam pertemuan itu, Ferry turut menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja pada November 2026 yang akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kediri.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono Setiawan menyoroti persoalan pengupahan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pekerja.

Menurut Laksono, tingkat upah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pekerjaan, terutama ketika biaya hidup dan kebutuhan transportasi turut memengaruhi penghasilan yang diterima.

“Para pekerja di Kota Kediri terkendala pada gaji karena rata-rata pekerja UMK-nya relatif kecil,” kata Laksono.

Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung langkah Dinkop UMTK dalam mengurangi angka pengangguran melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

“Kami dari Polres Kediri Kota akan mendukung Dinas Koperasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri sesuai arahan Bapak Kapolri,” ujarnya.

Selain membahas perluasan kesempatan kerja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Suriyadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program Poliran.

“Kami akan mendukung program Polisi Peduli Pengangguran serta bersedia berkolaborasi dengan Polres Kediri Kota,” kata Suriyadi.

Dalam paparan Dinkop UMTK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diarahkan kepada kelompok pekerja rentan, seperti pemulung, tukang becak, dan pedagang kaki lima, selain pekerja penerima upah.

Perlindungan tersebut mencakup sejumlah manfaat, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Materi pertemuan juga menyebutkan nilai santunan sebesar Rp42 juta, meskipun belum dijelaskan secara terperinci jenis manfaat dan ketentuan yang mendasari nominal tersebut.

Pemerintah Kota Kediri menetapkan target cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62,12 persen pada 2026.

Melalui program Poliran, Polres Kediri Kota diharapkan dapat membantu memperluas penyebaran informasi kesempatan kerja kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melibatkan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi program, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan menghubungkan pencari kerja dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai lowongan, pelatihan, maupun layanan penempatan tenaga kerja.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan rincian mengenai jumlah pencari kerja yang akan difasilitasi melalui Poliran, target penempatan kerja, ataupun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 13.30 WIB itu turut dihadiri Sekretaris Dinkop UMTK Kota Kediri Ibnu Qoyim, Kepala Bidang Hubungan Industrial Rohmat Setyo Rianto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Zaki Zamani, serta sejumlah pejabat dan staf dinas.

Dari jajaran kepolisian hadir Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan dan Kanit II Sat Intelkam Ipda M. Puji Santoso. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Pondok Pesantren Assaidiyah, Kelurahan Jamsaren, yang dikenal dengan sapaan Gus Upik.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan angka pengangguran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemudahan akses bagi pencari kerja.

Sementara itu, bagi Polres Kediri Kota, pelaksanaan Poliran menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penanganan persoalan sosial melalui kerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan jumlah pengangguran yang masih mencapai 6.316 orang dan adanya peningkatan PHK, keberhasilan kerja sama tersebut nantinya perlu diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh akses pekerjaan dan benar-benar berhasil ditempatkan di dunia kerja. (res/aro)

Kediriselaludihati- Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menggelar dialog bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kediri untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk isu nasional dan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan yang dikemas melalui program DIAGRAM atau Dialog Bersama Mahasiswa tersebut berlangsung di Cafe Cold n Brew, Jalan Diponegoro, Kota Kediri, Senin (19/10/2026), mulai pukul 17.00 hingga 19.30 WIB.

Dialog mempertemukan pimpinan kepolisian dengan organisasi mahasiswa yang selama ini memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan terhadap berbagai kebijakan publik.

Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto hadir bersama Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, KBO Sat Intelkam Iptu Sri Mulyono, serta sejumlah pejabat dan anggota Satuan Intelkam Polres Kediri Kota.

Dari HMI Cabang Kediri hadir Ketua Cabang Chanifan, Ketua Bidang PA Bagas, Ketua Bidang PTKP Rinanza, dan Wakil Sekretaris Umum Bidang PTKP Erdogan.

Sementara PMII diwakili Ketua Cabang Shoffa, Ketua KOPRI Niza, Wakil Ketua II Radit, dan Sekretaris Umum Rama.

Pertemuan diawali dengan perkenalan Kapolres bersama para pengurus organisasi mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan dialog mengenai dinamika sosial dan politik yang berkembang di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu pembahasan menyangkut isu-isu nasional yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk perkembangan dua tahun kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, peserta membicarakan situasi organisasi kemahasiswaan dan pentingnya menjaga komunikasi antara kepolisian dengan kelompok mahasiswa di Kota Kediri.

Melalui forum tersebut, Polres Kediri Kota berupaya membangun hubungan yang lebih terbuka dengan organisasi mahasiswa, terutama dalam menyikapi berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi dinamika sosial di masyarakat.

Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa program DIAGRAM bertujuan mempererat silaturahmi dan kerja sama antara kepolisian dengan organisasi kemahasiswaan.

“Kegiatan DIAGRAM merupakan bentuk sinergitas Polres Kediri Kota dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Kediri untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata AKBP Wisnu.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi mengenai penyampaian aspirasi mahasiswa, termasuk kemungkinan pelaksanaan kegiatan organisasi maupun aksi unjuk rasa.

Dalam tanggapan yang dicatat pada laporan kepolisian, perwakilan HMI dan PMII menyampaikan kesiapan untuk menjaga komunikasi dengan Polres Kediri Kota.

Mereka juga menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan mendatang kedua organisasi tidak memiliki rencana menggelar aksi demonstrasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

Keputusan tersebut dikaitkan dengan agenda internal masing-masing organisasi yang saat ini sedang menjadi prioritas.

HMI dan PMII tengah memusatkan perhatian pada kegiatan pengaderan mahasiswa baru, sedangkan PMII juga mempersiapkan agenda pelantikan ketua umum pada November 2026.

Perwakilan organisasi mahasiswa turut menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan instansi terkait apabila akan menyelenggarakan kegiatan maupun aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Meski demikian, tidak adanya rencana demonstrasi dalam waktu dekat bukan berarti organisasi mahasiswa kehilangan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang, dengan pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Forum DIAGRAM menjadi salah satu pendekatan komunikasi yang dapat digunakan kepolisian untuk mendengar pandangan mahasiswa sekaligus membangun koordinasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks tersebut, hubungan kepolisian dan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan keamanan, tetapi juga membutuhkan ruang dialog yang menghormati kebebasan berpendapat serta sikap kritis organisasi kemahasiswaan.

Laporan pertemuan belum merinci pandangan maupun kritik spesifik yang disampaikan mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kapolres Kediri Kota melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa dialog bersama HMI dan PMII berlangsung aman, lancar, dan kondusif.

Melalui program DIAGRAM, Polres Kediri Kota berharap komunikasi dengan organisasi mahasiswa dapat terus terjalin sehingga perbedaan pandangan maupun persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dibicarakan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. (res/aro)

Kediriselaludihati – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah ulama dan pondok pesantren di wilayah Kediri, Senin (19/10/2026). Selain menemui para kiai, Kapolda juga berziarah ke makam Syekh Syamsuddin Al Wasil di Setono Gedong, Kota Kediri.

Kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga sore tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara kepolisian dan kalangan pesantren. Dalam kesempatan itu, Dekananto juga memberikan motivasi kepada sekitar 1.000 santri putri Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri.

Sejumlah ulama yang dikunjungi antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar di Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso KH Nurul Huda Djazuli dan KH Abdul Rohman Kautsar atau Gus Kautsar.

Rangkaian kunjungan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB ketika rombongan Kapolda tiba di Pondok Pesantren Al Amien, Kota Kediri.

Di pesantren tersebut, Irjen Dekananto disambut KH Anwar Iskandar bersama keluarga. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Tidak ada keterangan mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.

Sekitar pukul 11.35 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan ke kompleks makam Setono Gedong, Kota Kediri, untuk berziarah ke makam Syekh Syamsuddin Al Wasil.

Kedatangan Kapolda disambut Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, Kasat Binmas AKP Cahyo Widodo, Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, Lurah Setono Gedong H. Mamat, serta juru kunci makam, Yusuf.

Ziarah dilaksanakan secara tertutup sebelum rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Lirboyo.

Di Lirboyo, sekitar pukul 12.00 WIB, Kapolda bersilaturahmi dengan KH Anwar Manshur. Turut menyambut kedatangan rombongan Agus H. Atho’illah Sholahuddin, Agus H. Ali Ya’lu, serta sejumlah anggota keluarga pengasuh pesantren.

Setelah dari Lirboyo, rombongan menuju Pondok Pesantren Al Falah Ploso dan tiba sekitar pukul 12.47 WIB.

Di pesantren tersebut, Kapolda disambut KH Nurul Huda Djazuli, Gus Kautsar, dan Ning Jazilah Annahdliyah.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pertemuan Kapolda dengan sekitar 1.000 santri putri Al Falah Ploso pada pukul 13.30 WIB.

Di hadapan para santri, Dekananto menyampaikan kisah perjalanan hidupnya, mulai dari masa kecil hingga menjadi perwira tinggi Polri.

Ia mengaku memiliki kedekatan dengan Gus Kautsar meskipun pada awalnya banyak mengikuti pengajian dan nasihat sang kiai melalui media sosial.

“Gus Kautsar merupakan guru saya karena saya sering mendengarkan dan belajar lewat media sosial,” kata Dekananto di hadapan para santri.

Kapolda menceritakan bahwa dirinya mulai sering bertemu Gus Kautsar ketika bertugas di Jawa Timur pada 2022. Keduanya kembali bertemu di Jakarta pada awal 2026.

Menurut Dekananto, dalam pertemuan tersebut Gus Kautsar pernah menyampaikan harapan agar dirinya kembali bertugas di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Kapolda juga mengisahkan masa kecilnya di kawasan Kauman, Kabupaten Bojonegoro.

Ia tumbuh di lingkungan dekat tanggul yang kerap mengalami banjir. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pengalaman hidup yang membentuk dirinya sebelum menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian.

Dekananto mengaku semasa kecil tidak pernah membayangkan akan menduduki jabatan tinggi di kepolisian. Namun, dorongan dan doa ibunya menjadi sumber semangat untuk terus berusaha.

“Dulu saya takut berangan-angan untuk menjadi pejabat. Akan tetapi, ibu saya memberikan wejangan agar saya menjadi orang sukses untuk merawat adik-adik saya,” tuturnya.

Ia kemudian mengingatkan para santri agar tidak melupakan jasa orang tua, terutama ibu, dalam perjalanan meraih cita-cita.

“Doa seorang ibu merupakan senjata terbaik,” ujar Dekananto.

Menurutnya, keterbatasan keadaan keluarga maupun lingkungan tempat seseorang dibesarkan tidak seharusnya membuat generasi muda kehilangan harapan.

Ia meminta para santri terus belajar, menghormati orang tua, dan menaati nasihat para kiai.

“Jangan berkecil hati karena kita tidak pernah tahu akan menjadi apa ke depannya. Patuh dan taatlah kepada orang tua serta para kiai agar kelak menjadi orang-orang sukses,” pesannya.

Selain memberikan motivasi, Kapolda menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang masih menjadi perhatian di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan pondok pesantren.

Ia mengingatkan bahwa tindakan yang awalnya dianggap sebagai candaan dapat berkembang menjadi perilaku yang menyakiti orang lain apabila tidak dikendalikan.

“Di beberapa pondok maupun sekolah saat ini sering terjadi kasus bullying antara senior dan junior. Diharapkan saling mengingatkan apabila ada teman-temannya yang bercanda berlebihan,” kata Dekananto.

Kapolda mengajak para santri membangun hubungan yang saling menghormati, baik dengan teman sebaya maupun antara santri senior dan junior.

Ia juga berpesan agar para santri tetap menjaga komunikasi dengan keluarga selama menjalani pendidikan di pesantren.

“Jangan melupakan orang tua dan selalu didoakan. Semoga kita diberikan keberkahan dan kelancaran, serta apa pun cita-cita adik-adik sekalian dapat tercapai,” ujarnya.

Setelah memberikan pengarahan kepada para santri, rombongan Kapolda melanjutkan silaturahmi ke kediaman Gus Kautsar di Teras Gubuk, Ploso, sekitar pukul 14.08 WIB.

Kapolda disambut Gus Kautsar bersama Ning Jazilah Annahdliyah. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan diakhiri dengan foto bersama.

Dalam rangkaian kunjungan itu, Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jawa Timur, di antaranya Dirintelkam Kombes Pol Bondan Witjaksono, Dirlantas Kombes Pol Rahmat Hakim, Dirreskrimum Kombes Pol Roy HM Sihombing, dan Dirbinmas Kombes Pol Eko Santoso.

Turut mendampingi Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto dan Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif beserta jajaran.

Rangkaian kunjungan berakhir sekitar pukul 15.33 WIB ketika rombongan Kapolda meninggalkan kediaman Gus Kautsar untuk kembali menuju Polda Jawa Timur.

Kunjungan tersebut mempertemukan pimpinan kepolisian Jawa Timur dengan sejumlah tokoh pesantren berpengaruh di Kediri, sekaligus menjadi kesempatan menyampaikan pesan pendidikan karakter, penghormatan kepada orang tua, dan pencegahan perundungan kepada para santri. (res/aro)