Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dalam penanganan titik rawan kecelakaan lalu lintas atau blackspot melalui pengembangan sistem digital Mahameru Quick Response (MQR).

Penguatan tersebut dibahas dalam sosialisasi aplikasi MQR bersama para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Utama Satlantas Polres Kediri Kota, pada Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.30 WIB itu diikuti oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, perwakilan Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jasa Raharja, serta personel Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) dan Turjawali Satlantas.

Salah satu pembahasan utama adalah penambahan akses pengguna aplikasi MQR untuk lima instansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, badan perencanaan pembangunan daerah, dan Dinas Kesehatan.

Melalui pengembangan tersebut, setiap instansi mendapatkan akses sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk fitur multiple login dan daftar pekerjaan atau task list.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri n menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk mendukung koordinasi lintas instansi dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti persoalan keselamatan jalan.

“Penambahan akun untuk lima instansi yang dilengkapi fitur multiple login dan task list sesuai kewenangan,” Kata Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri.

Dalam pembagian tugas, Dinas PU atau Bina Marga berperan melakukan pemeriksaan, perbaikan, serta pemantauan kondisi fisik infrastruktur jalan, khususnya di lokasi yang teridentifikasi rawan kecelakaan.

Dinas Perhubungan bertanggung jawab pada identifikasi persoalan lalu lintas, audit keselamatan, rekayasa lalu lintas, serta penataan perlengkapan jalan seperti rambu dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara Jasa Raharja memiliki peran dalam pendataan korban kecelakaan, koordinasi penanganan, pemberian santunan sesuai ketentuan, serta kegiatan edukasi keselamatan.

Instansi perencanaan pembangunan bertugas mengintegrasikan persoalan titik rawan kecelakaan ke dalam dokumen perencanaan dan menyelaraskan program pembangunan yang berkaitan dengan keselamatan jalan.

Adapun Dinas Kesehatan berperan mengumpulkan dan mengolah data trauma korban kecelakaan melalui aplikasi Siap PSC.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, penanganan lokasi rawan kecelakaan diharapkan tidak berhenti pada pendataan kepolisian, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki tanggung jawab teknis.

Sosialisasi juga membahas tata cara penggunaan aplikasi MQR melalui telepon seluler.

Pengguna dari masing-masing instansi dapat masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi resmi, kemudian membuat laporan kegiatan melalui fitur yang tersedia.

Dalam pembuatan laporan, pengguna diminta mengisi judul, jenis tugas, deskripsi kegiatan, serta lokasi berdasarkan GPS. Dokumentasi foto juga dapat dilampirkan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan di lapangan.

Data yang dimasukkan selanjutnya menjadi bagian dari sistem pemantauan dan evaluasi lintas instansi.

Salah satu fitur aplikasi MQR adalah peta digital yang menampilkan persebaran titik rawan kecelakaan di wilayah Jawa Timur.

Pada peta tersebut, lokasi blackspot ditandai dengan pin berwarna ungu, sedangkan lokasi kegiatan baru dari instansi terkait ditampilkan menggunakan pin oranye.

Perbedaan penanda tersebut memudahkan pengguna membedakan lokasi yang membutuhkan perhatian keselamatan dengan kegiatan penanganan yang telah dilaporkan.

Selain peta digital, aplikasi juga dilengkapi menu analisis dan evaluasi atau Anev untuk merekap capaian serta tindak lanjut intervensi masing-masing instansi.

Melalui fitur tersebut, perkembangan penanganan suatu titik rawan kecelakaan dapat dipantau berdasarkan laporan kegiatan yang dimasukkan ke dalam sistem.

Penggunaan aplikasi bersama ini menjadi salah satu upaya memperkuat pendekatan berbasis data dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

Persoalan keselamatan jalan tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengendara, tetapi juga kondisi infrastruktur, kelengkapan rambu, pengaturan lalu lintas, serta kecepatan penanganan korban kecelakaan.

Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan instansi terkait diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, laporan sosialisasi belum menyebutkan jumlah titik rawan kecelakaan yang telah terdata di wilayah Kediri maupun lokasi yang menjadi prioritas penanganan.

AKP Septia Intan Putri melaporkan bahwa kegiatan sosialisasi aplikasi MQR berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Melalui penguatan sistem MQR, Satlantas Polres Kediri Kota bersama instansi terkait berupaya meningkatkan koordinasi, mempercepat pelaporan kondisi jalan, serta mendukung langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih terintegrasi. (res/an)

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., menggelar silaturahmi bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur. Pertemuan tersebut berlangsung di Selasar Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jatim pada Selasa (20/10/2026). Forum ini menjadi ruang dialog interaktif untuk bertukar pandangan mengenai dinamika sosial dan situasi keamanan di wilayah Jawa Timur.Dalam sambutannya, Kapolda Jatim mengapresiasi kehadiran para perwakilan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa komunikasi terbuka antara kepolisian dan kalangan akademisi sangat krusial untuk memperkuat sinergi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).”Pemeliharaan kamtibmas tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kami berharap mahasiswa dapat terus memberikan aspirasi yang konstruktif serta terlibat nyata dalam mengurai persoalan sosial di tengah masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.Ia juga mengajak mahasiswa untuk selalu mengkaji berbagai isu strategis regional secara objektif. Melalui kajian yang valid, gagasan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi masukan solutif bagi pengambil kebijakan.Pada sesi diskusi, perwakilan BEM se-Jatim menyampaikan sejumlah tantangan kamtibmas di tingkat lokal. Beberapa isu yang disorot antara lain pencegahan peredaran narkotika, pemberantasan minuman keras, hingga gagasan program pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah.Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jatim menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan. Ia berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama keberlanjutan yang melibatkan kepolisian, mahasiswa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.Di akhir acara, Irjen Pol Dekananto mengingatkan mahasiswa untuk tetap bersikap kritis sekaligus bijak dalam menyaring informasi di era digital. Mahasiswa diimbau memastikan kebenaran berita sebelum membagikannya ke ruang publik.”Sikap objektif dan bertanggung jawab adalah kunci agar ruang publik kita tetap kondusif, sehingga diskusi-diskusi yang terbangun di dalamnya selalu berjalan produktif,” pungkasnya.Melalui kemitraan ini, Polda Jatim berkomitmen menjaga komunikasi yang berkesinambungan dengan elemen mahasiswa demi terwujudnya stabilitas kamtibmas yang aman dan damai di Jawa Timur. (*)

JAKARTA, 20 Oktober 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bertemu Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Pertemuan membahas penataan lahan transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan pemberdayaan rakyat agar tanah menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan.Kepala BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada penataan aset dan pemberian akses terhadap tanah. Rakyat juga harus memperoleh dukungan agar mampu mengelola tanah secara produktif, mengembangkan usaha, dan meningkatkan taraf hidup.“BRAN tidak hanya berbicara tentang akses dan aset tanah. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana rakyat diberdayakan, mampu mengelola tanah secara produktif, dan memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Tanah harus menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.Menteri Transmigrasi Berharap Lahan Menjadi Penggerak Ekonomi RakyatDedi mengungkapkan, Menteri Transmigrasi berharap penataan lahan transmigrasi dapat mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga harus membuka kesempatan usaha, mengembangkan potensi kawasan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Bapak Menteri Transmigrasi berharap penataan lahan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang ekonomi bagi rakyat. Transmigrasi harus menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan baru, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal atau lahan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Dedi.Menurut Dedi, Menteri Transmigrasi juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan status dan sertifikasi lahan. Kejelasan status hukum diperlukan agar pemanfaatan aset pemerintah, kerja sama dengan masyarakat, maupun kemitraan dengan dunia usaha memiliki dasar yang jelas.“Harapan tersebut membutuhkan koordinasi erat antara BRAN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait. Kita harus memastikan aset negara tetap terlindungi, kepastian hukum diperkuat, dan kepentingan rakyat menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan agraria,” lanjutnya.3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi Jadi PerhatianDalam pertemuan tersebut, Dedi menyampaikan data yang dipaparkan Menteri Transmigrasi bahwa luas lahan transmigrasi mencapai sekitar 3,1 juta hektare. Sekitar 2,7 juta hektare disebut telah diberikan kepada masyarakat, sedangkan sebagian lahan lainnya masih memerlukan penelusuran status, penyelesaian administrasi, dan penataan pemanfaatan.Menteri Transmigrasi juga menyampaikan adanya persoalan status lahan yang belum tuntas, mulai dari surat keputusan pencadangan oleh kepala daerah hingga proses hak pengelolaan lahan (HPL) dan sertifikasinya. Persoalan tersebut perlu ditangani secara terkoordinasi agar pemanfaatan lahan memiliki kepastian hukum.Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa dalam pertemuan dibahas tumpang tindih lahan di Natuna, dengan sekitar 30.000 hektare disebut sebagai kawasan transmigrasi. Menteri Transmigrasi juga memaparkan persoalan penguasaan lahan yang sebelumnya diamankan pemerintah, serta kebutuhan untuk mengkaji kemungkinan penanganan lahan yang telah ditempati masyarakat melalui program reforma agraria sesuai ketentuan.Persoalan lain yang dibahas mencakup keberadaan 79 sumur minyak dan gas Pertamina di lahan transmigrasi serta kebutuhan tambahan lahan. Menurut Dedi, berbagai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penataan yang mengintegrasikan kepastian hukum, perlindungan aset negara, dan pemanfaatan lahan secara produktif.BRAN Dorong Reforma Agraria Disertai Ekosistem PemberdayaanDedi menegaskan, kepastian hukum atas tanah harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekosistem ekonomi. Dukungan tersebut meliputi pendampingan usaha, akses permodalan, bibit dan pupuk, infrastruktur dasar, hingga kepastian pasar bagi hasil produksi.“Jangan sampai rakyat memperoleh akses terhadap tanah, tetapi tidak memiliki dukungan untuk mengelolanya. Kita harus membangun ekosistem ekonomi yang menghubungkan penataan tanah dengan kegiatan produktif, sehingga rakyat dapat tumbuh, mandiri, dan sejahtera,” katanya.Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyampaikan bahwa BRAN bersama Kementerian ATR/BPN dan Bank Tanah telah mengidentifikasi potensi objek reforma agraria sekitar 22.000 hektare yang masih memerlukan verifikasi dan pembahasan lebih lanjut. Sekitar 537 HGU juga akan dikomunikasikan dengan Kementerian ATR/BPN untuk menelaah status serta kemungkinan penataannya sesuai ketentuan hukum.BRAN turut mendorong penyusunan peta nasional reforma agraria dan konflik agraria yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga. Pemetaan ini diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, dan menghubungkan penataan lahan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat.Dedi juga menjelaskan bahwa skema hak di atas HPL dapat dikaji sesuai peraturan, dengan pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk menjaga aset negara sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan tanah bagi masyarakat.Sebagai tindak lanjut, Dedi mengusulkan penyusunan nota kesepahaman antara BRAN dan Kementerian Transmigrasi setelah struktur organisasi BRAN terbentuk. Ia juga meminta data dan peta lahan transmigrasi sebagai dasar sinkronisasi serta penentuan prioritas kerja. Usulan tersebut mendapat persetujuan Menteri Transmigrasi.“Keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah sertifikat yang diterbitkan. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan rakyat: kepastian hukum, produktivitas yang meningkat, terbukanya kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan yang semakin kuat,” tegas Dedi.