Kediriselaludihati- Potensi konvoi dan gesekan antarkelompok setelah kegiatan besar di kawasan Lirboyo menjadi pembicaraan serius dalam pertemuan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si. dengan KH Badrul Huda Zainal Abidin atau Gus Bidin di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Bidin di Jalan Abdul Karim, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, mulai pukul 11.05 hingga 12.20 WIB.

Dalam silaturahmi tersebut, Gus Bidin yang merupakan Dewan Khos Pagar Nusa Pusat berbicara panjang mengenai dinamika kegiatan pesantren, tradisi pencak dor hingga munculnya ajakan melalui flyer di media sosial yang terkadang mengaitkan kegiatan Lirboyo dengan kelompok perguruan silat tertentu.

Gus Bidin menegaskan kegiatan pengajian maupun sholawatan yang diselenggarakan di Lirboyo pada dasarnya bukan kegiatan perguruan silat.

“Dalam kegiatan pondok seperti pengajian maupun sholawatan sudah ada imbauan untuk tidak mengundang perguruan mana pun dan dalam kegiatan dilarang memakai atribut perguruan,” kata Gus Bidin.

Persoalan justru kerap muncul ketika sebuah kegiatan di Lirboyo kemudian beredar di media sosial dengan narasi atau flyer yang mengajak kelompok tertentu untuk hadir.

Menurut Gus Bidin, kondisi semacam itu berpotensi mendorong konvoi di jalan dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan setelah kegiatan selesai.

Ia mencontohkan kegiatan sholawatan yang menghadirkan Habib Syech. Kegiatan keagamaan semacam itu, menurutnya, terkadang ikut dikaitkan dengan perguruan tertentu sehingga berpotensi memunculkan konvoi.

“Mohon ada shock therapy dari pihak kepolisian ke oknum perguruan saat kegiatan di Lirboyo, karena kegiatan di Lirboyo sendiri bukan kegiatan perguruan. Namun oleh oknum-oknum sering diunggah melalui flyer untuk mengajak anggota perguruan menghadiri kegiatan di Lirboyo,” ujarnya.

Perhatian tersebut semakin penting karena dalam waktu dekat Lirboyo dijadwalkan menggelar kegiatan bersama Habib Syech sekitar 8 Oktober 2026.

“Dalam acara tersebut mohon antisipasi akun-akun orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu adanya konvoi dalam kegiatan tersebut,” kata Gus Bidin.

Pencak Dor Ikut Dibahas

Selain kegiatan keagamaan, pembicaraan cukup panjang menyentuh pencak dor, tradisi pertarungan di atas panggung bambu yang memiliki hubungan panjang dengan lingkungan pesantren dan masyarakat Kediri.

Gus Bidin menjelaskan pencak dor bukan milik satu perguruan tertentu. Pesertanya bahkan tidak harus berasal dari satu kelompok pencak silat.

“Pencak dor sebenarnya bukan milik salah satu perguruan. Semua perguruan bisa ikut, bahkan bukan dari pencak silat saja,” katanya.

Ia menggambarkan pencak dor sebagai kegiatan tradisional dengan panggung yang dibuat menggunakan bambu. Menurutnya, tata pelaksanaan dan aspek keselamatan dalam kegiatan juga telah berkembang, termasuk penyediaan ambulans.

“Dalam kegiatan pencak dor yang diselamatkan dua orang, yang jatuh maupun yang menjatuhkan,” ujar Gus Bidin menggambarkan filosofi yang menyertai tradisi tersebut.

Gus Bidin juga membedakan antara situasi ketika pencak dor berlangsung dengan persoalan yang dapat muncul setelah acara.

Menurut dia, kegiatan di lokasi pada umumnya dapat berlangsung tertib. Persoalan justru berpotensi terjadi ketika massa meninggalkan lokasi dan muncul konvoi di perjalanan.

“Pencak dor baik di luar maupun di area pondok saat kegiatan sangat aman, namun pasca kegiatan sering dipakai ajang konvoi sehingga banyak ditemukan perselisihan di perjalanan,” katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode sebelum pandemi Covid-19. Saat itu, pencak dor menurut Gus Bidin dapat berlangsung setiap satu atau dua minggu dengan lokasi berpindah-pindah.

Kini situasinya dinilai berbeda karena kegiatan pencak dor terkadang diikuti mobilisasi kelompok yang berpotensi menimbulkan persoalan di jalan.

Karena itu, Gus Bidin meminta kepolisian ikut mengantisipasi penyebaran flyer di media sosial yang berpotensi mengundang konvoi.

“Saya harapkan dari pihak kepolisian saat kegiatan pondok maupun pencak dor, tim cyber bisa mengantisipasi flyer yang beredar sehingga tidak memicu kegiatan konvoi perguruan,” ujarnya.

AKBP Wisnu: Kita Saling Komunikasi

Kapolres Kediri Kota AKBP Wisnu menyatakan pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan dirinya bersilaturahmi setelah sekitar dua bulan menjalankan tugas di Kediri Kota.

“Saya merupakan orang baru di sini. Intinya mohon maaf baru bisa silaturahmi karena sudah dua bulan kami bertugas, baru bisa silaturahmi ke sini,” kata AKBP Wisnu.

Ia kemudian memperkenalkan para pejabat Polres Kediri Kota yang ikut dalam rombongan.

Hadir Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko, S.I.K., M.I.K., Kabag Ops Kompol Iwan Setyo Budhi, S.H., Kasat Lantas AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, S.H., M.H., Kasat Reskrim AKP Achmad Elyasarif M., S.T.K., S.I.K., serta Kaur Regident Iptu Adnan.

AKBP Wisnu mengatakan kepolisian membutuhkan informasi mengenai agenda-agenda besar di lingkungan pesantren, termasuk pencak dor, agar langkah antisipasi dapat disiapkan sejak awal.

“Kita mintakan data terkait kegiatan pondok, terutama kegiatan pencak dor, karena pasca kegiatan tersebut sering banyak kejadian,” katanya.

Menurut Wisnu, pola pengamanan juga perlu melihat perbedaan antara pencak dor yang digelar di lingkungan pesantren dan kegiatan serupa di luar pondok.

“Kita nanti saling komunikasi dan koordinasi bila memang ada kegiatan di Lirboyo maupun kegiatan pencak dor, baik di Lirboyo maupun di luar Ponpes Lirboyo, untuk antisipasi adanya kegiatan konvoi dalam acara tersebut,” ujar AKBP Wisnu.

Kapolres juga menggali pandangan Gus Bidin mengenai kemungkinan adanya aturan yang lebih baku dalam penyelenggaraan pencak dor, khususnya terkait keselamatan peserta dan pengelolaan massa.

Pertemuan turut membahas rencana kegiatan pencak dor yang disebut akan diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri. AKBP Wisnu meminta pandangan Gus Bidin sebagai salah satu bahan pertimbangan kepolisian terkait rekomendasi kegiatan tersebut.

“Kita di sini juga sharing kepada Gus Bidin terkait kegiatan di Lirboyo maupun rencana pencak dor yang diselenggarakan oleh Pemkot sebagai bahan untuk pertimbangan pemberian izin rekomendasi dalam kegiatan tersebut,” kata Wisnu.

Gus Bidin menyampaikan pihaknya bukan panitia resmi dalam rencana tersebut. Jika kegiatan benar-benar dilaksanakan, ia berharap aturan mengenai atribut perguruan dan pembatasan peserta dibuat secara jelas.

Menurutnya, pengaturan semacam itu penting agar pencak dor tetap ditempatkan sebagai tradisi, bukan berubah menjadi ruang untuk menunjukkan rivalitas kelompok.

AKBP Wisnu menutup pembicaraan dengan menekankan pentingnya jalur komunikasi antara kepolisian dan lingkungan Lirboyo.
“Saya harapkan kita bisa saling koordinasi dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kediri,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri KH Muhtadi Makmun atau Gus Muh serta Gus Ali, Ketua Yayasan Gus Maksum Jauhari Lirboyo.

Silaturahmi kemudian ditutup dengan foto bersama. Pembicaraan selama lebih dari satu jam itu menghasilkan satu perhatian yang sama: kegiatan pesantren maupun tradisi pencak dor perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi pemicu mobilisasi dan perselisihan di jalan akibat tindakan segelintir orang. (res/aro)

Kediriselaludihati.com – Pemerintah Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri mulai menentukan arah pembangunan desa untuk tahun 2027. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 akhirnya disepakati dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, pada Selasa (22/9/2026).

Forum berlangsung di Aula Balai Desa Kerep mulai pukul 09.00 hingga 11.10 WIB dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan Tarokan, TNI-Polri, pendamping desa, perangkat desa serta unsur masyarakat.

Sekitar 50 orang mengikuti pembahasan tersebut.

Hadir Kapolsek Tarokan AKP Priyo Hadistyo, S.H., Kasi Pemerintahan Kecamatan Tarokan Siswanto mewakili Camat Tarokan, Danposramil Tarokan Peltu Hari Widodo mewakili Danramil Grogol, Kepala Desa Kerep Herman Affandi, S.Sos., Ketua BPD Kerep Sutini, pendamping desa Sutikno dan Bhabinkamtibmas Kerep Aiptu Syafiudin.

Forum tidak hanya membicarakan rencana tahun berikutnya. Ketua BPD Kerep juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi selama 2026.

Pembahasan kemudian diarahkan pada rancangan program dan kebutuhan Desa Kerep untuk tahun anggaran 2027.

Dalam forum tersebut, Kapolsek Tarokan AKP Priyo Hadistyo menyampaikan bahwa Musdes di tingkat desa menjadi pengalaman tersendiri baginya sejak memimpin Polsek Tarokan.

“Saya selaku Kapolsek Tarokan baru pertama kali mengikuti rapat Musdes di tingkat desa yang tentunya menjadi pengalaman baru bagi saya,” kata AKP Priyo.

Priyo juga menyinggung persoalan anggaran 2027. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kepada peserta bahwa terdapat penyesuaian anggaran yang menurutnya akan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur sehingga desa perlu melihat kembali kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak.

“Untuk tahun 2027 tidak ada pembangunan infrastruktur pemerintah karena anggaran dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Oleh karena itu, untuk anggaran bisa dialokasikan ke kegiatan yang lain yang lebih utama dan mendesak,” ujarnya dalam forum.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Kapolsek dalam Musdes Kerep. Secara nasional, kebijakan fiskal 2027 masih berada dalam proses RAPBN. Data Kementerian Keuangan per September 2026 menyebut alokasi Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp735 triliun, termasuk Dana Desa Rp77 triliun. Pemerintah juga masih menempatkan infrastruktur sebagai salah satu bidang dalam arah belanja 2027.

Karena itu, besaran anggaran yang akhirnya dapat digunakan Desa Kerep serta program infrastruktur yang bisa dibiayai tetap bergantung pada ketentuan dan alokasi anggaran yang berlaku bagi desa tersebut.

Di luar persoalan anggaran, AKP Priyo menekankan pentingnya hubungan antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Tarokan.

“Saya berharap bahwasanya kami dari instansi Polri, yaitu Polsek Tarokan, bisa bersinergi baik dengan unsur pemerintahan yang ada maupun dengan seluruh masyarakat di wilayah Tarokan,” katanya.

Menurut Priyo, sinergi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa dapat ditangani melalui komunikasi antarpihak.

Musrenbangdes juga diisi sambutan Kepala Desa Kerep, Kasi Pemerintahan Kecamatan Tarokan, Danposramil Tarokan dan pendamping desa.

Setelah melalui pembahasan, peserta Musdes menyepakati sekaligus menetapkan RKPDes Kerep Tahun Anggaran 2027.

Penetapan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah desa dalam menentukan program tahun berikutnya. Di tengah kebutuhan masyarakat yang beragam, forum perencanaan desa menjadi ruang untuk memilah program yang benar-benar mendesak dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Bagi Desa Kerep, pekerjaan berikutnya bukan lagi sekadar menyusun daftar usulan, melainkan memastikan program yang telah disepakati dalam Musrenbangdes dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa.(res/an)

Kediriselaludihati.com – Harapan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak mulai terbuka bagi Juari, warga Kelurahan Semampir, Kota Kediri. Rumahnya yang berada di Jalan Mayor Bismo RT 01 RW 01 masuk dalam usulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan mulai mendapatkan pengecekan dari pihak kelurahan, pada Selasa (22/9/2026).

Pengecekan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB oleh Lurah Semampir Merta Ayu Galuh Puspita, S.H., bersama Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semampir Dimas Teo Andrian Putra, S.STP., M.H., Bhabinkamtibmas Semampir Aiptu Dodik Bagoes Riyadi serta Ketua RT 01.

Mereka mendatangi langsung rumah Juari untuk melihat kondisi bangunan yang telah diusulkan mendapatkan program perbaikan atau revitalisasi.

Lurah Semampir Merta Ayu Galuh Puspita mengatakan pengecekan lapangan diperlukan sebagai bagian dari tindak lanjut terhadap usulan RTLH.

“Rumah Bapak Juari diusulkan untuk mendapatkan perbaikan atau revitalisasi sehingga nantinya dapat menjadi rumah yang layak huni,” kata Merta Ayu saat melakukan pengecekan.

Kehadiran perangkat kelurahan secara langsung juga diperlukan untuk melihat kondisi faktual rumah, sehingga usulan tidak hanya didasarkan pada data administrasi.

Dalam pengecekan tersebut, Bhabinkamtibmas Semampir Aiptu Dodik Bagoes Riyadi turut melakukan pendampingan.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari pendampingan kegiatan kewilayahan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir melakukan pendampingan bersama pihak kelurahan dalam pengecekan rumah warga yang diusulkan untuk mendapatkan revitalisasi agar menjadi rumah yang layak huni,” kata Kompol Bowo.

Menurutnya, keberadaan Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan tidak semata berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan. Polisi juga hadir dalam berbagai kegiatan sosial yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Dodik juga berdialog dengan pemilik rumah dan menyampaikan pesan mengenai keamanan lingkungan.

Pengecekan RTLH tersebut menjadi tahap penting karena kondisi sebenarnya dari bangunan dapat dilihat langsung sebelum usulan perbaikan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Belum disebutkan kapan revitalisasi rumah Juari akan mulai dikerjakan maupun besaran bantuan yang akan diterima. Namun pengecekan lapangan menjadi langkah awal untuk memastikan rumah yang diusulkan memang mendapatkan perhatian berdasarkan kondisi faktualnya.

Bagi Juari, proses tersebut membawa satu harapan sederhana: rumah yang selama ini ditempatinya dapat diperbaiki menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan layak.(res/an)