Dalam rangka pelaksanaan Operasi Sikat 20206 serta Sebagai wujud kedekatan Polisi dengan masyarakat, kegiatan bhabinkamtibmas melakukan sambang maupun sosialisasi secara rutin di desa binaannya guna melakukan dialogis kamtibmas. Dialogis dengan masyarakat, Pemdes, maupun Satkamling DDS (Door to Door System). Jum’at malam. (09/10)

Dalam kegiatan tersebut, bhabinkamtibmas Polres Kediri Kota  menghimbau warga masyarakat desa binaan Sosilisaskan Operasi Sikat 2026 serta mengajak warga dapat berperan aktif atau bekerja sama dengan bhabinkamtibmas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di desa sehingga tercipta situasi yang kondusif. Selain itu dapat saling berbagi informasi tentang situasi kamtibmas di desa binaan juga mengingatkan untuk tetap waspada.

Bhabinkamtibmas yang melaksanakan DDS juga menghimbau kepada masyarakat maupun tokoh-tokoh desa yang dikunjunginya apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana di desa agar segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau bhabinkamtibmas dan tidak main hakim sendiri selain sehingga tercipta situasi dan kondisi yang aman dan juga kondusif

Kasi Humas Polres Kediri Kota AKP Sundari SH . mengatakan, Giat DDS (Door To Door System) bhabinkamtibmas sudah menjadi aktivitas rutin anggota untuk saling berinteraksi sehingga terjalinnya kedekatan dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta warga masyarakat desa binaan, bijak menyikapi perkembangan situasi kamtibmas utamanya yang viral melalui media sosial sehingga warga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan di tempat tinggal masing masing sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif.

Dalam rangka Operasi Sikat 2026, Polres Kediri Kota erus meningkatkan kegiatan patroli guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, Jum’at malam (09/10)

Kegiatan KRYD tersebut dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi tindak kejahatan C3 yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor, sekaligus mencegah aksi premanisme, keberadaan geng motor serta tindak kriminal lainnya yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Polres Kediri Kota  menyambangi sejumlah lokasi, di antaranya Obyek Vital, Mall, SPBU, Jalan Protokol  serta kawasan pemukiman warga.  Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan oleh  Personel Polres Kediri Kota dan Polsek Jajaran melakukan pemantauan situasi sekaligus memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif serta mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Kasi Humas Polres Kediri Kota AKP Sundari SH . mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada malam hari.

“Kami terus mengintensifkan patroli di sejumlah titik yang menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, termasuk C3, premanisme dan aksi geng motor. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKP Sundari.

Masyarakat menyambut baik kegiatan patroli yang dilakukan Polres Kediri Kota dan Polsek Jajajran tersebut. Kehadiran personel kepolisian di lingkungan masyarakat dinilai memberikan rasa aman, terutama pada malam hari, serta menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kawali.

Selama kegiatan KRYD berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota  terpantau aman, lancar dan kondusif.

Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.