Jakarta — Polda Metro Jaya hadir memberikan pelayanan dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum. Polri menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak dasar dan hak konstitusional masyarakat yang dilindungi undang-undang, namun tetap harus dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan hukum dan etika.Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, terdapat ketentuan mengenai barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.“Polri hadir memberikan pelayanan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Itu merupakan hak dasar, hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada aturan hukum, ada etika yang harus menjadi pertanggungjawaban kita bersama agar pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan aman, tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Budi Hermanto saat Konferensi Pers Polda Metro Jaya, Kamis (27/8).Menurutnya, Polri juga mencermati munculnya sejumlah konten dan narasi di ruang digital yang berpotensi memicu keresahan, termasuk provokasi, disinformasi, malinformasi dan ujaran kebencian.“Kami dari Polda Metro Jaya akan melakukan patroli media sosial dan akan men-stem kalau itu hoaks ataupun disinformasi dan malinformasi. Adapun terkait penemuan di lapangan, ini merupakan penyelidikan baik secara digital maupun konvensional yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya,” jelasnya.Selain itu, kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap berbagai temuan di lapangan, baik melalui metode digital maupun konvensional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fakta serta mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan penyampaian aspirasi dengan membawa barang-barang yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.Budi menegaskan, Polri tidak membatasi kemerdekaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kehadiran kepolisian justru ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.“Kepolisian tidak pernah membatasi ruang kemerdekaan penyampaian pendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya,” tegasnya.Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 10.38 WIB, situasi Jakarta masih dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan. Aktivitas masyarakat, termasuk lalu lintas, pendidikan, kegiatan ibadah, dan perekonomian, tetap berjalan aman dan nyaman serta tertib.Budi mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Jakarta tetap aman dan kondusif serta tidak memberikan ruang bagi kelompok yang berupaya menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.“Aspirasi harus disampaikan melalui ruang keselamatan dan harus mendapat perlindungan. Potensi-potensi kekerasan harus dicegah sedikit mungkin. Demokrasi memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” pungkasnya.

SURABAYA – Polda Jawa Timur terus memperkuat kemitraan dan komunikasi dengan media massa sebagai bagian dari upaya membangun keterbukaan informasi publik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan Ngopi Bareng yang digelar Bidang Humas Polda Jatim bersama para awak media di Surabaya, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal tersebut diinisiasi Bid Humas Polda Jatim untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan para jurnalis yang selama ini menjadi mitra strategis Kepolisian dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, komunikasi antara Kepolisian dan media tidak seharusnya hanya terbangun ketika terdapat suatu peristiwa atau saat membutuhkan konfirmasi.

Menurutnya, komunikasi yang dilakukan secara berkesinambungan penting untuk membangun saling pengertian terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Terima kasih teman-teman sudah hadir. Hari ini kita santai saja, makan siang sambil ngobrol. Saya berharap komunikasi kita tidak hanya terjadi ketika ada peristiwa atau membutuhkan konfirmasi, tetapi dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Kombes Pol Abast.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Abast juga menyinggung adanya karakteristik tugas yang berbeda antara Kepolisian dan media.

Media bekerja dengan kebutuhan terhadap kecepatan informasi dan batas waktu pemberitaan, sementara Kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses pengecekan dan verifikasi.

Karena itu, apabila pada saat konfirmasi dilakukan Kepolisian belum dapat memberikan jawaban secara lengkap, hal tersebut bukan berarti menutup akses terhadap informasi.

“Kami memahami teman-teman media bekerja dengan kebutuhan kecepatan dan deadline. Di sisi lain, kami juga memiliki kewajiban memastikan informasi yang disampaikan benar dan telah terverifikasi,” kata Kombes Pol Abast.

“Kalau pada saat dikonfirmasi kami belum bisa menjawab secara lengkap, bukan berarti kami menutup informasi. Ada kalanya kami masih harus memastikan data dan fakta di lapangan, atau terdapat informasi yang belum dapat disampaikan karena berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang masih berlangsung,” lanjutnya.

Kombes Pol Abast menegaskan, Kepolisian dan media memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kemitraan antara Kepolisian dan media harus dibangun atas dasar saling percaya, saling menghormati, profesionalisme, serta tetap menjaga independensi masing-masing.

Kabid Humas Polda Jatim juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik yang disampaikan media sepanjang berdasarkan fakta dan dilakukan secara konstruktif.

“Kritik yang objektif, faktual, dan konstruktif justru kami perlukan sebagai bagian dari evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan kinerja Kepolisian kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kombes Pol Abast, adanya perbedaan perspektif maupun pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam hubungan profesional antara Kepolisian dan media.

Namun, perbedaan tersebut diharapkan tidak menghilangkan ruang komunikasi yang selama ini telah terbangun.

“Kita boleh berbeda perspektif, tetapi komunikasi harus tetap terjaga. Yang penting kita saling menghormati tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjaga kepercayaan yang sudah dibangun bersama,” tegasnya.

Kombes Pol Abast menambahkan, kemitraan yang baik bukan berarti menghilangkan sikap kritis maupun independensi media. Sebaliknya, komunikasi yang sehat diharapkan dapat mendukung terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada akhirnya, kepentingan kita sama, yaitu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Karena itu, komunikasi, keterbukaan, dan kepercayaan harus terus kita jaga bersama,” pungkas Kombes Pol Abast.

Kegiatan Ngopi Bareng ditutup dengan dialog dua arah dalam suasana santai untuk mendengarkan masukan, saran, serta aspirasi para wartawan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pola komunikasi dan keterbukaan informasi publik Polda Jawa Timur. (*)

Ende, Nusa Tenggara Timur – Ketua Umum Bhayangkari Ny. Juliati Sigit Prabowo bersama rombongan melaksanakan rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Flores di Posko Bencana Alam Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74, sekaligus wujud kepedulian Bhayangkari terhadap masyarakat yang tengah menjalani masa pemulihan pascabencana.

Setibanya di lokasi, Ketua Umum Bhayangkari beserta rombongan langsung menuju posko pengungsian untuk menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada masyarakat terdampak gempa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi tenda belajar anak-anak yang diisi dengan aktivitas mewarnai dan menggambar. Ketua Umum Bhayangkari juga meninjau tenda pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan poli umum, poli gigi dan mulut, serta poli anak, sekaligus menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan kehadiran Ketua Umum Bhayangkari di lokasi bencana merupakan bagian dari kepedulian yang terus dilakukan untuk mendukung masyarakat terdampak gempa.

“Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-74, Ibu Ketua Umum Bhayangkari hadir langsung di tengah masyarakat terdampak gempa untuk melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan. Ini merupakan bentuk kepedulian Bhayangkari sekaligus dukungan kepada masyarakat dalam menjalani proses pemulihan pascabencana,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Kepedulian tersebut sebelumnya juga telah diwujudkan melalui penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa NTT. Pada kurun waktu 20-24 Agustus 2026, ratusan paket pakaian dan sarung, ratusan kasur, ratusan selimut, 20 unit genset, lima unit panel surya yang merupakan bantuan Ketua Umum Bhayangkari turut dikirim melalui jalur laut dan udara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan selama berada di lokasi pengungsian.

“Bantuan yang telah disalurkan sebelumnya menjadi bagian dari upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan. Hari ini, kepedulian tersebut dilanjutkan dengan kehadiran langsung di lokasi melalui kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan,” jelas Trunoyudo.

Selain bantuan sosial, Ketua Umum Bhayangkari juga meninjau dapur lapangan Polri serta tenda pengungsian untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan pelayanan yang diberikan kepada warga terdampak.

Menurut Trunoyudo, pendekatan kemanusiaan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, karena kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan logistik, tetapi juga kesehatan, pendampingan anak-anak, serta dukungan moral.

“Polri bersama Bhayangkari akan terus hadir mendampingi masyarakat. Kami berharap bantuan dan pelayanan yang diberikan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat agar masyarakat dapat segera bangkit dan melewati masa pemulihan pascagempa,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan di Desa Kebirangga tersebut menjadi bagian dari komitmen Bhayangkari untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak bencana, melalui penguatan pelayanan sosial, kesehatan, dan dukungan kemanusiaan.