Kediriselaludihati – – Sebanyak 6.316 warga Kota Kediri tercatat masih menganggur pada 2025. Meski tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah pada 2026.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto saat mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Dinkop UMTK, Jalan Brigpol Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), salah satu agenda Quick Wins 100 Hari Kapolri.

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Wisnu membahas peluang kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta penempatan tenaga kerja.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Mochamad Ferry Djatmiko memaparkan perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk angka pengangguran, jumlah pekerja yang mengalami PHK, dan sejumlah program pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang disampaikan Ferry, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri mengalami penurunan dari 6,37 persen pada 2021 menjadi 3,76 persen pada 2025.

Pada 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 6.492 orang atau 3,91 persen. Setahun kemudian, jumlah tersebut berkurang 176 orang menjadi 6.316 orang atau 3,76 persen.

Namun, penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya menghilangkan persoalan ketenagakerjaan di Kota Kediri.

Dinkop UMTK mencatat sebanyak 144 pekerja mengalami PHK pada 2025. Sementara itu, jumlah PHK yang dilaporkan pada 2026 telah mencapai 191 pekerja.

Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut belum merinci periode pencatatan PHK sepanjang 2026 maupun sektor usaha yang paling banyak melakukan pengurangan tenaga kerja.

AKBP Wisnu mengatakan, kunjungannya ke Dinkop UMTK merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui program Quick Wins 100 Hari, khususnya Polisi Peduli Pengangguran.

Menurutnya, persoalan pengangguran perlu mendapatkan perhatian bersama karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban.

“Kita ke sini menindaklanjuti arahan dari Pak Kapolri terkait program Quick Wins 100 hari, yang salah satunya Polisi Peduli Pengangguran. Dengan adanya pengangguran, akan berpengaruh pada situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” kata AKBP Wisnu.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

“Kami ingin dalam proses 100 hari Kapolri ini dapat bermanfaat mengakomodasi pengangguran agar persentase pengangguran semakin berkurang di Kota Kediri,” ujarnya.

AKBP Wisnu juga meminta masukan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepolisian dalam membantu penanganan pengangguran.

“Jika ada saran dan masukan untuk kami terkait penanganan pengangguran di Kota Kediri, mohon bisa disampaikan kepada kami,” katanya.

Ia menegaskan kesiapan Polres Kediri Kota untuk membantu pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

“Kami akan bantu semaksimal mungkin terkait pengurangan pengangguran di Kota Kediri dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Kapolri,” ujar AKBP Wisnu.

Sementara itu, Ferry menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan pencari kerja, serta memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya melalui bursa kerja atau job fair dengan sistem hybrid yang diselenggarakan pada 22 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Kota Kediri.

Kegiatan tersebut menawarkan sekitar 4.500 lowongan pekerjaan dengan melibatkan 37 perusahaan yang berpartisipasi secara langsung dan 26 perusahaan secara daring.

Namun, tersedianya ribuan lowongan belum berarti seluruh posisi tersebut berhasil diisi oleh pencari kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinkop UMTK Kota Kediri Arif Budi Nurcahyo mengungkapkan, berdasarkan pemantauan setelah pelaksanaan bursa kerja, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah lowongan yang ditawarkan.

“Dari data kami, selama tiga bulan setelah job fair, yang berangkat menjadi pekerja di Kota Kediri ada 149 pekerja,” kata Arif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lowongan pekerjaan masih perlu diikuti upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan serta kondisi pencari kerja.

Ferry mengakui bahwa salah satu tantangan penempatan tenaga kerja adalah lokasi pekerjaan yang tidak selalu berada di wilayah Kota Kediri.

Menurutnya, sejumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari luar daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk.

Bagi sebagian pencari kerja, kesempatan bekerja di luar kota menghadapi kendala tambahan berupa biaya transportasi.

“Kendala calon tenaga kerja ketika lokasi pekerjaan di luar kota adalah biaya transportasi,” kata Ferry.

Selain persoalan lokasi kerja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, Ferry meminta lembaga pelatihan kerja (LPK) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga membantu peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program.

“Kami juga menyampaikan ke LPK, jangan hanya mengadakan pelatihan, tetapi juga mengarahkan pada penyaluran masyarakat untuk bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta.

Dalam paparannya, Dinkop UMTK menyebutkan program pelatihan dan sertifikasi telah diikuti 465 pencari kerja serta 284 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program konseling karier pada 27 Juli 2026 yang diikuti 50 pencari kerja.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 peserta dilaporkan berhasil memperoleh penempatan kerja secara langsung.

Selain melalui pelatihan dan bursa kerja, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat sektor UMKM dan sentra ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penataan kawasan ekonomi strategis, termasuk kawasan Jalan Dhoho, untuk mendorong aktivitas usaha dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah juga menyiapkan strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Dalam pertemuan itu, Ferry turut menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja pada November 2026 yang akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kediri.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono Setiawan menyoroti persoalan pengupahan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pekerja.

Menurut Laksono, tingkat upah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pekerjaan, terutama ketika biaya hidup dan kebutuhan transportasi turut memengaruhi penghasilan yang diterima.

“Para pekerja di Kota Kediri terkendala pada gaji karena rata-rata pekerja UMK-nya relatif kecil,” kata Laksono.

Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung langkah Dinkop UMTK dalam mengurangi angka pengangguran melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

“Kami dari Polres Kediri Kota akan mendukung Dinas Koperasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri sesuai arahan Bapak Kapolri,” ujarnya.

Selain membahas perluasan kesempatan kerja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Suriyadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program Poliran.

“Kami akan mendukung program Polisi Peduli Pengangguran serta bersedia berkolaborasi dengan Polres Kediri Kota,” kata Suriyadi.

Dalam paparan Dinkop UMTK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diarahkan kepada kelompok pekerja rentan, seperti pemulung, tukang becak, dan pedagang kaki lima, selain pekerja penerima upah.

Perlindungan tersebut mencakup sejumlah manfaat, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Materi pertemuan juga menyebutkan nilai santunan sebesar Rp42 juta, meskipun belum dijelaskan secara terperinci jenis manfaat dan ketentuan yang mendasari nominal tersebut.

Pemerintah Kota Kediri menetapkan target cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62,12 persen pada 2026.

Melalui program Poliran, Polres Kediri Kota diharapkan dapat membantu memperluas penyebaran informasi kesempatan kerja kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melibatkan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi program, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan menghubungkan pencari kerja dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai lowongan, pelatihan, maupun layanan penempatan tenaga kerja.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan rincian mengenai jumlah pencari kerja yang akan difasilitasi melalui Poliran, target penempatan kerja, ataupun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 13.30 WIB itu turut dihadiri Sekretaris Dinkop UMTK Kota Kediri Ibnu Qoyim, Kepala Bidang Hubungan Industrial Rohmat Setyo Rianto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Zaki Zamani, serta sejumlah pejabat dan staf dinas.

Dari jajaran kepolisian hadir Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan dan Kanit II Sat Intelkam Ipda M. Puji Santoso. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Pondok Pesantren Assaidiyah, Kelurahan Jamsaren, yang dikenal dengan sapaan Gus Upik.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan angka pengangguran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemudahan akses bagi pencari kerja.

Sementara itu, bagi Polres Kediri Kota, pelaksanaan Poliran menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penanganan persoalan sosial melalui kerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan jumlah pengangguran yang masih mencapai 6.316 orang dan adanya peningkatan PHK, keberhasilan kerja sama tersebut nantinya perlu diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh akses pekerjaan dan benar-benar berhasil ditempatkan di dunia kerja. (res/aro)

Kediriselaludihati.com – Jajaran Bhabinkamtibmas Polres Kediri Kota melaksanakan pendataan perlindungan sosial (Perlinsos) di dua wilayah berbeda, yakni Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, pada Rabu (21/10/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan melalui kunjungan langsung ke lingkungan masyarakat dan kantor pemerintahan desa. Selain pendataan, petugas juga memperkuat komunikasi dengan warga serta menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di Desa Ngadi, Bhabinkamtibmas Polsek Mojo, Rudi Sutanto, mendatangi Balai Desa Ngadi sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam kegiatan sambang tersebut, petugas melaksanakan pendataan Perlinsos bagi warga Desa Ngadi sekaligus menjalin koordinasi dengan pemerintah desa.

Sementara itu, di wilayah Kota Kediri, Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngadirejo, Polsek Kediri Kota, Aiptu Bekti Purwanto, melakukan kegiatan serupa di Warung Kopi Bu Jadi, lingkungan RW 05 Kelurahan Ngadirejo, sekitar pukul 08.40 WIB.

Berbeda dengan kegiatan di Desa Ngadi yang berlangsung di balai desa, pendataan di Ngadirejo dilakukan melalui pendekatan langsung kepada warga di tempat mereka berkumpul.

Selain mendata warga, Aiptu Bekti mengajak masyarakat menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H., menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas Desa Ngadi telah melaksanakan sambang kantor desa sekaligus pendataan Perlinsos.

“Pendataan ini menjadi bagian dari kegiatan Bhabinkamtibmas untuk mendukung koordinasi dengan pemerintah desa dalam memperoleh informasi mengenai warga yang berkaitan dengan program perlindungan sosial. Kami berharap data yang dihimpun dapat mendukung tindak lanjut sesuai kewenangan instansi terkait.” kata Iptu Mahmud.

Sementara itu, Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., menekankan pentingnya komunikasi langsung antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat kelurahan.

“Selain melaksanakan pendataan Perlinsos, Bhabinkamtibmas juga mengajak warga untuk terus menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan. Kami ingin kehadiran polisi di tengah masyarakat menjadi sarana komunikasi yang baik, sehingga berbagai persoalan dapat diketahui lebih awal.”

Pendataan Perlinsos yang dilakukan di kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang dilaporkan jajaran Bhabinkamtibmas. Namun, laporan belum menjelaskan jumlah warga yang didata, kriteria pendataan, maupun mekanisme tindak lanjutnya.

Karena itu, kegiatan tersebut belum dapat diartikan sebagai penetapan penerima bantuan sosial atau kepastian penyaluran bantuan kepada warga.

Melalui kegiatan sambang dan pendataan tersebut, jajaran Polres Kediri Kota berupaya memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendukung koordinasi di tingkat desa dan kelurahan. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto menggelar pertemuan bersama warga dan kelompok tani Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Rabu (21/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Warung Mbah Modin, Jalan Teratai RT 20/RW 03, Kelurahan Ngampel, sekitar pukul 10.00 WIB itu menjadi sarana mempererat komunikasi antara kepolisian, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Ngampel M. Subagya, Kanit Lantas Polsek Mojoroto AKP Henry Setiawan, Kanit Intelkam AKP Umar Said, serta sejumlah personel Polsek Mojoroto.

Turut hadir Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngampel Aiptu Soleh, Babinsa, staf kelurahan, dan perwakilan warga serta kelompok tani setempat.

Berbeda dengan pertemuan formal di kantor pemerintahan, kegiatan yang dilaksanakan di warung tersebut membuka ruang komunikasi dalam suasana lebih santai antara aparat dan masyarakat.

Melalui pertemuan langsung, warga memiliki kesempatan berinteraksi dengan jajaran kepolisian dan pemerintah kelurahan.

Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto memimpin kegiatan bersama warga tersebut sebagai bagian dari pendekatan kepolisian kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

“Kami ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui pertemuan seperti ini, warga bisa berinteraksi langsung dengan kepolisian sehingga hubungan yang sudah terjalin dapat semakin baik,” kata Kompol Rudi.

Menurutnya, komunikasi antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama unsur tiga pilar juga menjadi bagian dari koordinasi kewilayahan untuk memperkuat hubungan dengan warga.

“Menjaga keamanan lingkungan membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap masyarakat tidak ragu berkomunikasi dengan Bhabinkamtibmas maupun Polsek Mojoroto apabila mengetahui persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban,” tambahnya.

Keterlibatan kelompok tani dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kepolisian juga menjangkau masyarakat yang beraktivitas di sektor pertanian.

Kelompok tani merupakan salah satu unsur masyarakat yang memiliki peran dalam menjaga hubungan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan tempat mereka beraktivitas.

Meski demikian, laporan kegiatan tidak merinci persoalan khusus yang dibahas dalam pertemuan maupun aspirasi yang disampaikan oleh warga dan kelompok tani.

Karena itu, kegiatan tersebut dicatat sebagai pertemuan dan komunikasi langsung antara kepolisian, pemerintah kelurahan, dan masyarakat, tanpa menyimpulkan adanya keputusan atau tindak lanjut tertentu.

Kapolsek Mojoroto melaporkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, tertib, aman, dan terkendali.

Melalui pertemuan bersama warga di Kelurahan Ngampel, Polsek Mojoroto berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. (res/an)