Kediriselaludihati.com – Empat rumah warga di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, menjadi sasaran program revitalisasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2026. Pelaksanaan program tersebut mendapat pemantauan langsung dari unsur pemerintah kelurahan, TNI, dan kepolisian, pada Kamis (22/10/2026).

Pemantauan dilakukan di empat titik yang tersebar di lingkungan RT 13, RT 16, RT 17, dan RT 18 Kelurahan Semampir. Kegiatan tersebut bertujuan melihat pelaksanaan revitalisasi rumah warga agar dapat menjadi tempat tinggal yang lebih layak.

Empat rumah yang menjadi sasaran program masing-masing milik Sri Asih di RT 13, Dahlan di RT 16, Waluyo di RT 17, dan Suratin di RT 18.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu melibatkan Lurah Semampir Merta Ayu Galuh Puspita, S.H., bersama perangkat kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir Aiptu Dodik Bagoes Riyadi bersama Babinsa Sertu Muhtadin melakukan kunjungan ke lokasi revitalisasi untuk memantau situasi lingkungan selama pelaksanaan program.

Turut hadir Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Semampir Dimas Teo, S.STP., serta pengawas RTLH Kelurahan Semampir Lukman, S.Pd.

Program revitalisasi RTLH merupakan salah satu bentuk penanganan persoalan hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Perbaikan rumah diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan tempat tinggal bagi keluarga penerima manfaat.

Di Kelurahan Semampir, pemantauan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi rumah warga yang masuk dalam program revitalisasi tahun ini.

Keterlibatan pemerintah kelurahan dan unsur tiga pilar menjadi bagian dari koordinasi kewilayahan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib sekaligus menjaga komunikasi dengan masyarakat.

Selain meninjau lokasi perbaikan rumah, petugas menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada warga di sekitar lokasi.

Masyarakat diajak tetap menjaga kerukunan dan kepedulian terhadap lingkungan selama kegiatan revitalisasi berlangsung.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas Kelurahan Semampir turut melakukan pemantauan bersama pemerintah kelurahan dan Babinsa di empat lokasi revitalisasi RTLH.

“Kami mendukung pelaksanaan program revitalisasi rumah tidak layak huni yang bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar merupakan bagian dari koordinasi untuk memastikan kegiatan di lingkungan warga berlangsung aman dan tertib,” kata Kompol Bowo.

Program perbaikan rumah memiliki arti penting bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak.

Kondisi tempat tinggal berkaitan erat dengan kualitas kehidupan keluarga, mulai dari kenyamanan beristirahat, kesehatan lingkungan, hingga keamanan bangunan.

Karena itu, penanganan rumah tidak layak huni menjadi salah satu upaya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, laporan pemantauan di Kelurahan Semampir belum merinci jenis pekerjaan revitalisasi yang dilakukan pada masing-masing rumah.

Belum dijelaskan pula besaran anggaran, sumber pembiayaan, tahapan pengerjaan, maupun target penyelesaian empat rumah tersebut.

Dengan demikian, kegiatan pada Kamis tersebut merupakan pemantauan pelaksanaan program, bukan laporan bahwa seluruh pekerjaan revitalisasi telah selesai.

Di sisi lain, keterlibatan unsur kepolisian dalam pemantauan lebih diarahkan pada pemeliharaan keamanan dan komunikasi dengan warga, sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan berada pada pihak yang berwenang menangani program RTLH.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi warga. Kerja sama antara pemerintah kelurahan, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting agar setiap kegiatan di lingkungan dapat berjalan dengan baik,” jelas Kompol Bowo.

Kunjungan ke empat rumah tersebut juga menjadi kesempatan bagi aparat kewilayahan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Melalui pemantauan lapangan, pemerintah kelurahan dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan revitalisasi serta kebutuhan koordinasi apabila ditemukan kendala.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dapat menjaga komunikasi dengan warga agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan gangguan ketertiban di lingkungan permukiman.

Kapolsek Kediri Kota melaporkan bahwa seluruh rangkaian pemantauan revitalisasi RTLH di Kelurahan Semampir berlangsung lancar dengan situasi keamanan yang terkendali.

Empat rumah yang menjadi sasaran revitalisasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima program setelah pekerjaan perbaikan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kota Kediri berlangsung melalui sejumlah kegiatan pendidikan dan keagamaan, pada Kamis (22/10/2026). Mulai dari pawai ta’aruf yang melibatkan siswa sekolah dasar, apel Hari Santri, hingga pengajian akbar yang dirangkai dengan peringatan hari lahir sebuah yayasan pendidikan Islam.

Tiga kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Jagalan, Manisrenggo, dan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan melibatkan pelajar, masyarakat, serta unsur pemerintah dan aparat kewilayahan.

Jajaran Polsek Kediri Kota menerjunkan Bhabinkamtibmas bersama unsur tiga pilar untuk memantau kegiatan dan menjaga keamanan selama rangkaian peringatan Hari Santri berlangsung.

Di Kelurahan Jagalan, siswa SDN Jagalan 1, SDN Jagalan 3, dan SDN Jagalan 5 mengikuti kegiatan pawai ta’aruf dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Santri di lingkungan sekolah dasar.

Pawai ta’aruf merupakan salah satu bentuk kegiatan yang biasa diselenggarakan untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman, kebersamaan, serta kecintaan terhadap tradisi keagamaan kepada peserta didik.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jagalan bersama Babinsa melakukan pemantauan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Kehadiran petugas juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pentingnya menjaga lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Pengawasan kegiatan yang melibatkan anak-anak menjadi perhatian karena aktivitas di luar lingkungan kelas memerlukan koordinasi antara penyelenggara, pendamping, dan unsur keamanan.

Sementara itu, di Kelurahan Manisrenggo, peringatan Hari Santri dilaksanakan melalui kegiatan apel yang berlangsung di Uniska Center, RT 01/RW 01, Kecamatan Kota.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Manisrenggo Aiptu Bintoro Atmojo, S.H., bersama unsur tiga pilar dan anggota Polsek Kediri Kota melakukan pemantauan serta pengamanan kegiatan sejak pukul 07.00 WIB.

Kegiatan apel tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri yang diselenggarakan di wilayah Kota Kediri.

Berdasarkan laporan kepolisian, pelaksanaan apel berlangsung tertib dan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang dilaporkan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, kegiatan keagamaan juga berlangsung di Kelurahan Ngadirejo.

Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Huda Kota Kediri menggelar pengajian akbar dalam rangka memperingati hari lahir ke-71 yayasan tersebut sekaligus Hari Santri Nasional 2026.

Pengajian berlangsung di serambi timur Masjid Jami’ Al-Huda, Kelurahan Ngadirejo, mulai pukul 07.00 hingga 10.40 WIB.

Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Nyai Hj. Nurul Aini dari Wates, Kabupaten Kediri.

Peringatan hari lahir yayasan yang dirangkai dengan Hari Santri menjadi momentum kegiatan keagamaan sekaligus mempererat hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngadirejo Aiptu Bekti Purwanto bersama unsur tiga pilar turut menghadiri kegiatan tersebut.

Selain memantau situasi keamanan, petugas menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa pengamanan dan pemantauan dilaksanakan di sejumlah lokasi peringatan Hari Santri untuk mendukung kelancaran kegiatan masyarakat.

Menurut laporan tersebut, seluruh rangkaian kegiatan di Jagalan, Manisrenggo, dan Ngadirejo berlangsung aman, tertib, dan terkendali.

“Peringatan Hari Santri merupakan kegiatan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, khususnya dalam menanamkan semangat kebersamaan, pendidikan karakter, dan penghormatan terhadap perjuangan para santri. Kami mendukung kegiatan masyarakat agar dapat berlangsung dengan aman dan tertib,” ungkap Kompol Bowo.

Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tanggal tersebut merujuk pada Resolusi Jihad yang diserukan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, ketika para ulama dan santri mengambil peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Hari Santri kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi santri dalam sejarah perjuangan bangsa.

Dalam perkembangannya, peringatan Hari Santri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial di lingkungan pesantren, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat luas.

Kegiatan yang diselenggarakan di Kota Kediri memperlihatkan beragam bentuk peringatan tersebut, mulai dari aktivitas pelajar sekolah dasar hingga kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.

Pawai ta’aruf di Jagalan menjadi bagian dari kegiatan pendidikan, sedangkan apel di Manisrenggo merupakan bentuk peringatan secara bersama-sama.

Adapun pengajian akbar di Ngadirejo mempertemukan peringatan Hari Santri dengan momentum perjalanan 71 tahun YPI Al Huda Kota Kediri.

Bagi kepolisian, kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah tertentu memerlukan koordinasi agar aktivitas warga tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu keamanan lingkungan.

Kompol Bowo menempatkan keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari pelayanan kepolisian yang dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati. Semangat Hari Santri hendaknya menjadi pengingat bahwa kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong merupakan kekuatan penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat,” Kata Kompol Bowo.

Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dan unsur pemerintah kelurahan dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi tiga pilar di tingkat kewilayahan.

Melalui koordinasi itu, potensi gangguan keamanan diharapkan dapat diantisipasi tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Laporan kepolisian tidak merinci jumlah peserta pawai ta’aruf, peserta apel, maupun jemaah pengajian akbar. Namun, ketiga kegiatan tersebut dilaporkan berlangsung sesuai agenda masing-masing.

Hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, tidak terdapat gangguan keamanan yang dilaporkan oleh petugas di lapangan.

Peringatan Hari Santri di Jagalan, Manisrenggo, dan Ngadirejo pun berlangsung dalam suasana tertib, dengan keterlibatan pelajar, masyarakat, lembaga pendidikan, serta unsur pemerintah dan kepolisian. (res/an)

Kediriselaludihati – – Sebanyak 6.316 warga Kota Kediri tercatat masih menganggur pada 2025. Meski tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) justru meningkat berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah daerah pada 2026.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto saat mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Dinkop UMTK, Jalan Brigpol Imam Bachri, Kecamatan Pesantren, itu merupakan bagian dari pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), salah satu agenda Quick Wins 100 Hari Kapolri.

Dalam pertemuan tersebut, AKBP Wisnu membahas peluang kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta penempatan tenaga kerja.

Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri Mochamad Ferry Djatmiko memaparkan perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk angka pengangguran, jumlah pekerja yang mengalami PHK, dan sejumlah program pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan data yang disampaikan Ferry, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Kediri mengalami penurunan dari 6,37 persen pada 2021 menjadi 3,76 persen pada 2025.

Pada 2024, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 6.492 orang atau 3,91 persen. Setahun kemudian, jumlah tersebut berkurang 176 orang menjadi 6.316 orang atau 3,76 persen.

Namun, penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya menghilangkan persoalan ketenagakerjaan di Kota Kediri.

Dinkop UMTK mencatat sebanyak 144 pekerja mengalami PHK pada 2025. Sementara itu, jumlah PHK yang dilaporkan pada 2026 telah mencapai 191 pekerja.

Data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut belum merinci periode pencatatan PHK sepanjang 2026 maupun sektor usaha yang paling banyak melakukan pengurangan tenaga kerja.

AKBP Wisnu mengatakan, kunjungannya ke Dinkop UMTK merupakan tindak lanjut arahan Kapolri melalui program Quick Wins 100 Hari, khususnya Polisi Peduli Pengangguran.

Menurutnya, persoalan pengangguran perlu mendapatkan perhatian bersama karena tidak hanya berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban.

“Kita ke sini menindaklanjuti arahan dari Pak Kapolri terkait program Quick Wins 100 hari, yang salah satunya Polisi Peduli Pengangguran. Dengan adanya pengangguran, akan berpengaruh pada situasi kamtibmas di wilayah masing-masing,” kata AKBP Wisnu.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

“Kami ingin dalam proses 100 hari Kapolri ini dapat bermanfaat mengakomodasi pengangguran agar persentase pengangguran semakin berkurang di Kota Kediri,” ujarnya.

AKBP Wisnu juga meminta masukan dari pemerintah daerah mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan kepolisian dalam membantu penanganan pengangguran.

“Jika ada saran dan masukan untuk kami terkait penanganan pengangguran di Kota Kediri, mohon bisa disampaikan kepada kami,” katanya.

Ia menegaskan kesiapan Polres Kediri Kota untuk membantu pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

“Kami akan bantu semaksimal mungkin terkait pengurangan pengangguran di Kota Kediri dalam rangka mendukung program 100 hari Bapak Kapolri,” ujar AKBP Wisnu.

Sementara itu, Ferry menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses pekerjaan, meningkatkan keterampilan pencari kerja, serta memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satunya melalui bursa kerja atau job fair dengan sistem hybrid yang diselenggarakan pada 22 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Kota Kediri.

Kegiatan tersebut menawarkan sekitar 4.500 lowongan pekerjaan dengan melibatkan 37 perusahaan yang berpartisipasi secara langsung dan 26 perusahaan secara daring.

Namun, tersedianya ribuan lowongan belum berarti seluruh posisi tersebut berhasil diisi oleh pencari kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinkop UMTK Kota Kediri Arif Budi Nurcahyo mengungkapkan, berdasarkan pemantauan setelah pelaksanaan bursa kerja, jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah lowongan yang ditawarkan.

“Dari data kami, selama tiga bulan setelah job fair, yang berangkat menjadi pekerja di Kota Kediri ada 149 pekerja,” kata Arif.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lowongan pekerjaan masih perlu diikuti upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan serta kondisi pencari kerja.

Ferry mengakui bahwa salah satu tantangan penempatan tenaga kerja adalah lokasi pekerjaan yang tidak selalu berada di wilayah Kota Kediri.

Menurutnya, sejumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja berasal dari luar daerah, termasuk Kabupaten Nganjuk.

Bagi sebagian pencari kerja, kesempatan bekerja di luar kota menghadapi kendala tambahan berupa biaya transportasi.

“Kendala calon tenaga kerja ketika lokasi pekerjaan di luar kota adalah biaya transportasi,” kata Ferry.

Selain persoalan lokasi kerja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.

Karena itu, Ferry meminta lembaga pelatihan kerja (LPK) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga membantu peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan program.

“Kami juga menyampaikan ke LPK, jangan hanya mengadakan pelatihan, tetapi juga mengarahkan pada penyaluran masyarakat untuk bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan keterampilan perlu memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh peserta.

Dalam paparannya, Dinkop UMTK menyebutkan program pelatihan dan sertifikasi telah diikuti 465 pencari kerja serta 284 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia usaha sekaligus memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program konseling karier pada 27 Juli 2026 yang diikuti 50 pencari kerja.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 peserta dilaporkan berhasil memperoleh penempatan kerja secara langsung.

Selain melalui pelatihan dan bursa kerja, pemerintah daerah berupaya memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat sektor UMKM dan sentra ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang dipaparkan adalah penataan kawasan ekonomi strategis, termasuk kawasan Jalan Dhoho, untuk mendorong aktivitas usaha dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah daerah juga menyiapkan strategi penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Dalam pertemuan itu, Ferry turut menyampaikan rencana penyelenggaraan pelatihan kerja pada November 2026 yang akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kediri.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kediri Kota AKP Laksono Setiawan menyoroti persoalan pengupahan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi pekerja.

Menurut Laksono, tingkat upah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pekerjaan, terutama ketika biaya hidup dan kebutuhan transportasi turut memengaruhi penghasilan yang diterima.

“Para pekerja di Kota Kediri terkendala pada gaji karena rata-rata pekerja UMK-nya relatif kecil,” kata Laksono.

Ia menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung langkah Dinkop UMTK dalam mengurangi angka pengangguran melalui koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

“Kami dari Polres Kediri Kota akan mendukung Dinas Koperasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri sesuai arahan Bapak Kapolri,” ujarnya.

Selain membahas perluasan kesempatan kerja, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Suriyadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung program Poliran.

“Kami akan mendukung program Polisi Peduli Pengangguran serta bersedia berkolaborasi dengan Polres Kediri Kota,” kata Suriyadi.

Dalam paparan Dinkop UMTK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga diarahkan kepada kelompok pekerja rentan, seperti pemulung, tukang becak, dan pedagang kaki lima, selain pekerja penerima upah.

Perlindungan tersebut mencakup sejumlah manfaat, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Materi pertemuan juga menyebutkan nilai santunan sebesar Rp42 juta, meskipun belum dijelaskan secara terperinci jenis manfaat dan ketentuan yang mendasari nominal tersebut.

Pemerintah Kota Kediri menetapkan target cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62,12 persen pada 2026.

Melalui program Poliran, Polres Kediri Kota diharapkan dapat membantu memperluas penyebaran informasi kesempatan kerja kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melibatkan Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi program, mengidentifikasi kebutuhan warga, dan menghubungkan pencari kerja dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan diharapkan dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai lowongan, pelatihan, maupun layanan penempatan tenaga kerja.

Meski demikian, pertemuan tersebut belum menghasilkan rincian mengenai jumlah pencari kerja yang akan difasilitasi melalui Poliran, target penempatan kerja, ataupun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama.

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 13.30 WIB itu turut dihadiri Sekretaris Dinkop UMTK Kota Kediri Ibnu Qoyim, Kepala Bidang Hubungan Industrial Rohmat Setyo Rianto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Zaki Zamani, serta sejumlah pejabat dan staf dinas.

Dari jajaran kepolisian hadir Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan dan Kanit II Sat Intelkam Ipda M. Puji Santoso. Pertemuan juga dihadiri perwakilan Pondok Pesantren Assaidiyah, Kelurahan Jamsaren, yang dikenal dengan sapaan Gus Upik.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, tantangan berikutnya adalah memastikan penurunan angka pengangguran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kemudahan akses bagi pencari kerja.

Sementara itu, bagi Polres Kediri Kota, pelaksanaan Poliran menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap penanganan persoalan sosial melalui kerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Dengan jumlah pengangguran yang masih mencapai 6.316 orang dan adanya peningkatan PHK, keberhasilan kerja sama tersebut nantinya perlu diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh akses pekerjaan dan benar-benar berhasil ditempatkan di dunia kerja. (res/aro)