Jakarta, 9 Oktober 2026 — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta pematangan pembagian fungsi, tugas, dan kewenangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan agenda reforma agraria nasional berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, S.H., M.P.M., serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.Sc., M.Sc., di Ruang Rapat Majapahit, Lantai 2, Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyusunan SOTK BRAN, penyamaan persepsi antarkementerian dan lembaga, serta penegasan batas kewenangan agar pelaksanaan reforma agraria memiliki landasan kelembagaan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan langkah mendasar agar BRAN dapat menjalankan mandatnya secara terarah dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Percepatan penataan kelembagaan BRAN menjadi prioritas agar agenda reforma agraria Presiden Prabowo dapat dijalankan dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang tepat, dan mekanisme kerja yang terukur. Kita ingin proses ini berjalan cepat, tetapi tetap cermat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kejelasan fungsi dan kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN sangat penting untuk memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandatnya. Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria dapat diperkuat tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun memperpanjang proses birokrasi.

“BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama Kementerian PANRB dan ATR/BPN, pematangan desain organisasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BRAN secara efektif, adaptif, dan akuntabel. Penataan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan urusan agraria.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari tersusunnya regulasi atau terbentuknya organisasi. Yang terpenting adalah kemampuan negara menghadirkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi rakyat.

“Rakyat tidak seharusnya dibebani dengan rumitnya pembagian kewenangan antarinstansi. Ketika muncul persoalan agraria, negara harus hadir melalui koordinasi yang jelas dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sejak awal kita perlu membangun sistem kerja yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Dedi.

Selain struktur organisasi, integrasi data pertanahan menjadi perhatian dalam membangun fondasi kerja BRAN. Data yang terpadu diperlukan untuk membantu memetakan persoalan agraria, menentukan prioritas penanganan, menyelaraskan program, serta memantau hasil pelaksanaan reforma agraria secara objektif.

“Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas. Kita perlu mengetahui persoalannya, memetakan subjek dan objek reforma agraria, kemudian menyusun langkah penyelesaian bersama kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan berbasis data, penanganan dapat dilakukan lebih terukur dan akuntabel,” kata Dedi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, penyusunan konsep kelembagaan dan matriks pembagian kewenangan akan dimatangkan melalui koordinasi teknis lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan lanjutan juga diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi pendukung serta memastikan setiap tahapan pembentukan BRAN berjalan sesuai ketentuan hukum.

Percepatan penyusunan SOTK menjadi tahapan penting bagi BRAN untuk membangun organisasi yang memiliki mandat jelas, mekanisme koordinasi efektif, dan indikator kinerja terukur. Fondasi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan agenda reforma agraria nasional secara berkelanjutan.

Dedi menegaskan, orientasi utama pembentukan BRAN adalah memastikan kebijakan reforma agraria tidak berhenti pada penataan kelembagaan, tetapi berlanjut menjadi kerja nyata yang dirasakan rakyat.

“Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. BRAN akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.

Melalui percepatan penataan kelembagaan dan penyelarasan kewenangan, BRAN berupaya memperkuat fondasi pelaksanaan reforma agraria nasional sebagai bagian dari agenda strategis Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci untuk membangun tata kelola agraria yang terpadu, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

BRAN kebut penataan kelembagaan, perjelas kewenangan, dan percepat reforma agraria demi keadilan agraria serta kesejahteraan rakyat.

Kediriselaludihati.com – Menjelang pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026, jajaran Polres Kediri Kota terus memperkuat pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan pelayanan di tingkat kelurahan.

Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Dandangan yang mendampingi aktivitas warga dalam pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara mandiri.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Dandangan, Jalan Singosari, Kota Kediri, Jumat (9/10/2026), mulai pukul 09.30 WIB. Sejumlah warga mendatangi kantor kelurahan untuk mengikuti proses aktivasi identitas digital sekaligus melakukan pendaftaran data perlindungan sosial.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Dandangan, Aipda Heppy Endra, S.H., hadir untuk memantau aktivitas masyarakat dan memberikan imbauan agar warga tetap menjaga ketertiban selama mengikuti pelayanan administrasi.

Petugas mengingatkan masyarakat untuk membudayakan antre sesuai giliran sehingga proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga.

Selain mengingatkan pentingnya ketertiban, Heppy juga mengajak masyarakat menyampaikan informasi mengenai layanan tersebut kepada warga lain yang belum melakukan pendaftaran.

Langkah itu dilakukan agar masyarakat mengetahui prosedur pengaktifan IKD dan pendaftaran Perlinsos yang berkaitan dengan pendataan penerima bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., melalui kegiatan jajarannya, menaruh perhatian pada pentingnya keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi aktivitas masyarakat, terutama pelayanan yang melibatkan banyak warga.

“Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga ketertiban di ruang pelayanan publik sekaligus memperkuat komunikasi antara aparat dan masyarakat,” terangnya.

Pengaktifan IKD merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Melalui identitas digital, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pendaftaran Perlinsos secara mandiri menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memperbarui atau mengajukan data yang berkaitan dengan program perlindungan sosial pemerintah.

Meski demikian, proses pendaftaran tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi penerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme verifikasi yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mendorong warga untuk lebih aktif mencari informasi melalui saluran pelayanan resmi agar tidak mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi.

Pelayanan yang melibatkan banyak warga membutuhkan pengaturan antrean dan komunikasi yang baik. Ketertiban menjadi penting agar masyarakat dapat menyelesaikan keperluannya tanpa menimbulkan kerumunan yang menghambat proses pelayanan.

Kegiatan di Kantor Kelurahan Dandangan melibatkan sejumlah unsur pemerintah, di antaranya Dinas Sosial Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Dandangan, serta Kasi Ketenteraman, Ketertiban, dan Sosial Kelurahan Dandangan.

Kehadiran sejumlah instansi tersebut menunjukkan adanya koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan sambang Bhabinkamtibmas berlangsung menjelang Operasi Sikat Semeru 2026 yang berfokus pada penanggulangan tindak kriminalitas, terutama pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan kejahatan jalanan.

Dalam menghadapi potensi kejahatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting. Warga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang pribadi dan kendaraan ketika berada di tempat pelayanan umum maupun lokasi keramaian.

Selain itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam menjaga data pribadi saat mengakses layanan administrasi digital. Informasi kependudukan, kode verifikasi, dan akses akun pribadi tidak semestinya diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.

Kewaspadaan tersebut relevan dengan upaya pencegahan kejahatan, meskipun kegiatan aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos bukan sasaran langsung Operasi Sikat Semeru.

Melalui kegiatan sambang, Bhabinkamtibmas memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi dengan warga sekaligus memperkuat kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Keterlibatan kepolisian dalam kegiatan pelayanan masyarakat juga memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan keamanan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kelurahan Dandangan, warga yang mengikuti proses pengaktifan IKD dan pendaftaran Perlinsos menunjukkan ketertiban dengan mengikuti antrean selama pelayanan berlangsung.

Kesadaran masyarakat untuk tertib dalam mengakses layanan publik menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelayanan pemerintah sekaligus menjaga kenyamanan bersama. (res/an).

Kediriselaludihati.com – Menjelang pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026, jajaran Polsek Semen, Polres Kediri Kota, meningkatkan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendampingan berbagai aktivitas warga.

Salah satunya pengamanan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 10 keluarga penerima manfaat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada Jumat (9/10/2026).

Penyaluran bantuan berlangsung di Balai Desa Sidomulyo, Jalan Raya Sidomulyo Nomor 98, mulai pukul 09.00 WIB. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000 untuk periode Agustus dan September 2026.

Dengan jumlah penerima sebanyak 10 keluarga, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp6 juta.

Bhabinkamtibmas Desa Sidomulyo, Bripka Adhityatama Kurniawan, diterjunkan untuk melakukan pengamanan, pendampingan, sekaligus memantau situasi selama proses penyaluran bantuan berlangsung.

Kehadiran petugas kepolisian bertujuan mendukung kelancaran pelayanan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gangguan ketertiban ketika warga berkumpul untuk menerima bantuan.

Kapolsek Semen AKP Sonny Setiawan, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., melalui kegiatan jajarannya, menempatkan pendampingan masyarakat sebagai bagian dari tugas kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

Pengamanan penyaluran bantuan juga menjadi salah satu bentuk pendekatan preventif yang relevan dengan upaya memperkuat situasi keamanan menjelang Operasi Sikat Semeru 2026.

Operasi tersebut berfokus pada penanggulangan tindak kriminalitas, khususnya pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, serta kejahatan jalanan.

Selain penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menjadi sasaran operasi, kewaspadaan masyarakat dan komunikasi dengan aparat kepolisian menjadi unsur penting dalam pencegahan kriminalitas.

Dalam konteks itu, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah kegiatan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi mengenai keamanan lingkungan, termasuk kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan.

Penyaluran BLT Dana Desa di Sidomulyo dihadiri Kepala Desa Damam Hidayat bersama perangkat desa, Babinsa Desa Sidomulyo Serka Endro Sutanto, pendamping desa Anas, serta warga penerima bantuan.

Keterlibatan unsur pemerintah desa, TNI, dan Polri mencerminkan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat di tingkat desa.

Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan tunai tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara bagi pemerintah desa, penyaluran bantuan menjadi bagian dari pelaksanaan program perlindungan sosial yang bersumber dari Dana Desa.

Pendampingan aparat kewilayahan juga diperlukan untuk memastikan aktivitas pelayanan publik dapat berlangsung tanpa gangguan keamanan.

Terlebih menjelang pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2026, kepolisian perlu membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kriminalitas.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi penting karena petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat desa. Melalui komunikasi tersebut, warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi keamanan maupun persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Kegiatan pendampingan penyaluran bantuan di Sidomulyo sekaligus memperlihatkan keterlibatan kepolisian dalam pelayanan masyarakat di luar penanganan perkara pidana.

Meski pembagian BLT Dana Desa bukan sasaran langsung Operasi Sikat Semeru, pengamanan kegiatan masyarakat tetap menjadi bagian dari tugas kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Melalui koordinasi antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat, kegiatan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan dengan baik sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang aman menjelang pelaksanaan operasi kepolisian tersebut. (res/an).