Yogyakarta – Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan Mapolda DIY pada hari ini sempat berakhir ricuh dan diwarnai pengrusakan pagar sisi timur Mapolda. Meski demikian, situasi secara umum dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian dan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dipastikan tetap aman dan kondusif.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Kombes Pol Ihsan menyampaikan bahwa pihaknya turut berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi di Tual, Maluku, yang menjadi latar belakang aksi tersebut.

“Kami dari Polda DIY turut berbelasungkawa yang mendalam untuk keluarga korban terkait peristiwa yang terjadi di Tual, Maluku. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

Terkait jalannya aksi, Ihsan menyayangkan unjuk rasa yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi harus berakhir ricuh serta disertai pengrusakan fasilitas.

“Kami menyayangkan aksi tersebut berakhir ricuh dan terjadi pengrusakan pada pagar sisi timur Mapolda. Namun secara umum, situasi dapat dikendalikan oleh petugas di lapangan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat DIY, termasuk unsur Jaga Warga, yang turut bersinergi bersama aparat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurutnya, pendekatan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dan kultur budaya Jawa. Petugas, kata dia, tetap bersikap sabar dan persuasif meskipun menghadapi massa yang sempat bertindak anarkis.

Dalam kegiatan tersebut, petugas sempat mengamankan tiga mahasiswa. Namun, ketiganya telah diserahkan kembali kepada pihak rektorat pada pukul 22.30 WIB setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kampus.

Lebih lanjut, Ihsan menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya tembakan gas air mata maupun tembakan peringatan adalah tidak benar.

“Kami tegaskan bahwa selama kegiatan pengamanan, petugas tidak dilengkapi senjata. Suara yang terdengar di lokasi berasal dari petasan yang dibawa oleh massa aksi,” tegasnya.

Saat ini, situasi di depan Mapolda DIY dilaporkan aman dan terkendali. Arus lalu lintas telah kembali normal dan secara umum kondisi kamtibmas di wilayah DIY dalam keadaan kondusif.

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto, M.Si silaturahmi dan buka puasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) serta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se-Jawa Timur di Selasar Gedung Patuh Mapolda Jatim, Selasa (23/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antara Polda Jawa Timur dan elemen mahasiswa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Acara yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan tersebut dihadiri Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce, para Pejabat Utama Polda Jatim, para ketua dan pengurus organisasi kepemudaan, jajaran BEM se-Jawa Timur, serta tokoh pemuda dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut.

Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan wujud nyata kehadiran Polri sebagai sahabat mahasiswa.

“Kami ingin duduk bersama tanpa sekat, saling mendengarkan, berdialog dengan hangat, dan membangun ikatan emosional yang kuat,” ungkap Irjen Nanang.

Kapolda Jatim mengatakan, kehadiran para mahasiswa dan organisasi kepemudaan kali ini merupakan energi positif dan kekuatan besar bagi Jawa Timur.

Kapolda Jatim juga menekankan pentingnya dukungan mahasiswa dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sinergitas antara Polri dan mahasiswa, menurutnya, bukan hanya sebuah keharusan, melainkan kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan bangsa.

“Kami berharap mahasiswa dapat terus bergandengan tangan dengan Polda Jatim dalam membangun literasi hukum dan kesadaran bermasyarakat,” ujar Irjen Nanang.

Kapolda Jatim juga berharap Mahasiswa dapat memberikan edukasi menangkal penyebaran hoaks serta ujaran kebencian, mengawal isu-isu sosial secara objektif dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor kondusivitas daerah dalam berbagai agenda penting, baik skala daerah maupun nasional.

“Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi merupakan hal yang wajar, namun demikian setiap aspirasi hendaknya disampaikan secara tertib, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Irjen Nanang.

Ia juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menjadikan momentum tersebut sebagai titik tolak kolaborasi bersama dalam semangat “Jogo Jatim” guna mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, dan sejahtera.

“Kami berharap silaturahmi yang terjalin ini tidak berhenti pada kegiatan ini saja, tetapi terus berlanjut dalam bentuk kerja sama nyata dan komunikasi yang intens demi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*)

Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan komitmen institusi Polri dalam menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri di Polda Maluku.

Dadang menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi penuh agar proses penanganan perkara dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

“Bapak Kapolri telah memberikan atensi penuh kepada saya selaku Kapolda Maluku untuk menindak tegas, memproses secara tuntas, serta memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Seluruh proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Kapolda.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Kapolri menurunkan tim dari Divisi Propam Polri dan Itwasum Polri untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan menyeluruh. Polda Maluku juga mendapatkan asistensi dari Bidpropam serta melibatkan pengawas eksternal dalam pelaksanaan sidang.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan pada Senin, 23 Februari 2026 dan berakhir pada Selasa dini hari, 24 Februari 2026. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 13 jam 30 menit, dimulai pukul 14.00 WIT hingga 03.30 WIT, bertempat di Ruang Sidang Bidpropam Polda Maluku.

Pengawas eksternal yang turut hadir dalam persidangan antara lain Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Edy Sutichno, Kepala UPTD Balai Pemasyarakatan Provinsi Maluku Rizka M. Sanghaji, S.H., serta Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bayi Hj. Tualeka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Rositah Umasugi menjelaskan, terduga pelanggar, oknum Bripda berinisial MS, didakwa melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 13 huruf m Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terduga pelanggar dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal yang dipersangkakan,” ujar Rositah.

Komisi Kode Etik Polri memutuskan menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, menempatkan pelanggar pada tempat khusus selama empat hari terhitung sejak 21 Februari 2026 hingga 24 Februari 2026, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Atas putusan tersebut, yang bersangkutan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Majelis.

Polda Maluku menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan publik terhadap institusi.