Connect with us

Uncategorized

Makelar Tanah Tipu Warga Sidoarjo Dibekuk Ditreskrimum Polda Jatim

Published

on

SURABAYA, Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim. Membekuk satu orang tersangka pemalsu surat keterangan palsu kedalam akta autientik atau penipuan atau penggelapan berkaitan dengan SHM 656 dan 657. Yang terjadi pada tahun 2017 sampai 2019 yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Satu orang tersangka yang dibekuk oleh anggota ditreskrimum polda jatim ini yakni, AW, (41) warga Jalan Ahmad Yani Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, Dugaan kejahatan pertanahan tindak pidana pemalsuan dan atau memberikan akta palsu atau penggelapan SHM milik ER dan SHM milik MR yang terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang dilakukan tersangka inisial AW yang melanggar pasal 263 atau pasal 266 atau pasal 378 dan atau 372 KUHP.

Kejadian tindak pidana penipuan ini terjadi di Desa Tambaoso Oso, Kabupaten Sidoarjo.

“Kejadian dugaan penipuan akta palsu yang dilakukan tersangka ini terjadi pada 2017-2019 lalu di Sidoarjo. Kita tersangka sudah diamankan Ditreskrimum Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (25/01/2021).

Dari penangkapan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 (Lima) lembar cek bank sinilai 225 Milyard, uang tunai sebanyak 1,5 Milyard, serta ada 3 (Tiga) kendaraan roda empat dan beberapa roda dua.

Sementara itu Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto, menyebutkan, tersangka atas nama AW bertindak seolah-olah sebagai makelar tanah. Untuk meyakinkan korban, tersangka memberikan cek dengan nilai 225 M kepada korban.

Disamping itu, tersangka juga memperlihatkan kepada pelapor beberapa uang yang diduga palsu yang ada di dalam lemari pakaian tersangka dengan nilai 6 (Enam) Milyard. Sehingga pelapor menyerahkan 3 SHM kepada terlapor/tersangka.

“Untuk meyakinkan korban, tersangka menyerahkan cek kepada korban, selain itu tersangka juga memperlihatkan uang senilai 6M kepada korban,” ucapnya.

Ditambahkan, setelah tersangka memegang 3 SHM milik para korban, tersangka menggadaikan 3 SHM tersebut ke pihak lain dengan nilai 43,7 Milyard. Inilah yang digelapkan oleh tersangka, uang hasil penipuan ini digunakan untuk membeli mobil serta tanah yang sudah diamankan polisi.

“Usai tersangka membawa 3 SHM milik korban, tersangka menggadaikan sertifikat tanah milik korban ke orang lain dengan nilai 43,7M,” tambahnya.

Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan yang berhasil ditangkap di daerah Solo.

Tersangka sendiri akan dikenakan pasal 372, 378 dan pasal 3 pasal 4 pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Saat ini polisi akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus yang saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Continue Reading

Uncategorized

Urai Konflik Agraria, BRAN Dorong Integrasi Satu Data Nasional

Published

on

Jakarta – Masyarakat yang menghadapi persoalan tanah membutuhkan kepastian, bukan proses pengaduan berulang tanpa kejelasan. Data yang tersebar dan belum terintegrasi antarlembaga menyulitkan penelusuran kasus, memperlambat koordinasi, dan memicu pencatatan laporan ganda.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mendorong integrasi satu peta dan satu data agraria nasional. Langkah ini dibahas dalam audiensi Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rachmat Pambudy mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian oleh BRAN. Ia menyoroti tantangan Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia namun luas daratan di peringkat ke-16. Kondisi ini menuntut tata kelola tanah yang terintegrasi demi melindungi hak masyarakat.

Kepala Pusdatin Bappenas, Agung M. H. Dorodjatoen, menyebut pengaduan konflik agraria kerap masuk ke beberapa kanal sekaligus, sehingga rawan tercatat berulang.

BRAN pun mendorong integrasi data penguasaan tanah, objek/subjek reforma agraria, aduan, hingga peta konflik.

Melalui basis data terhubung, pemerintah bisa memetakan lokasi konflik, pihak terlibat, objek tanah, dan status kasus secara transparan. Bagi warga, hal ini memangkas birokrasi dan memberi kepastian tindak lanjut.

BRAN kini tengah menyusun Perpres Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditargetkan rampung dalam 100 hari pertama. Struktur ini mencakup tiga deputi: Perencanaan Strategis; Pencegahan dan Penyelesaian Konflik; serta Penataan Aset dan Akses.

BRAN juga menyiapkan lima Koordinator Wilayah (Korwil) untuk mempercepat penanganan kasus di daerah.

Kepala BRAN,Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menekankan, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan pembukaan akses ekonomi agar tanah menjadi produktif.

Salah satu agenda utama adalah mengoordinasikan redistribusi 23.000 hektare tanah oleh Badan Bank Tanah pada 2027 agar tepat sasaran dan terintegrasi dengan program pertanian, modal, serta pendampingan usaha.

Bappenas turut mengingatkan pentingnya menyelaraskan pengalihan fungsi dari Kementerian ATR/BPN ke BRAN dengan penyesuaian anggaran.

Kepala BRAN berharap dukungan Bappenas dalam perencanaan anggaran TA 2027 untuk memperkuat operasional, SDM, dan sistem informasi kelembagaan demi mewujudkan tata kelola agraria yang berpihak pada rakyat. (*)

Continue Reading

Peristiwa

Posyandu Duku di Kota Kediri Layani Pemeriksaan Lansia dan Tumbuh Kembang Balita

Published

on

Kediriselaludihati.com – Warga lanjut usia menjalani pemeriksaan kesehatan dalam layanan bulanan Posyandu Duku di RW 02, Kelurahan Kaliombo, Kota Kediri, pada Selasa (3/11/2026).

Posyandu itu juga melayani pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang balita. Bhabinkamtibmas Kaliombo memantau kegiatan tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, bersamaan dengan kunjungan Bhabinkamtibmas Jagalan ke kantor kelurahan setempat.

Di Kaliombo, Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Duku menyediakan empat jenis pemeriksaan bagi lansia, yakni pengukuran tekanan darah serta pemeriksaan kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol. Untuk balita, petugas memeriksa kondisi kesehatan serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

Layanan bagi kedua kelompok usia itu berlangsung sebulan sekali. Bhabinkamtibmas Kaliombo Ajun Inspektur Polisi Dua Andrey V.M., S.H., hadir di lingkungan RW 02 saat kegiatan berlangsung.

Di Kantor Kelurahan Jagalan, Bhabinkamtibmas setempat menemui Leny, warga RT 01 RW 02, yang sedang mengurus pendaftaran perlindungan sosial. Dalam percakapan itu, petugas mengajak warga ikut menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kepala Kepolisian Sektor Kediri Kota Komisaris Polisi Bowo Wicaksono, S.Sos., sebelumnya menyebut kunjungan ke tempat pelayanan warga sebagai kesempatan bagi petugas untuk berbicara langsung dengan masyarakat. Ia menyampaikan hal itu terkait kunjungan ke Posyandu Srigading di Kelurahan Kampung Dalem pada Kamis (29/10/2026).

“Melalui Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar, kami mengajak warga menjaga kesehatan, ketertiban lingkungan, dan meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan bersama,” ujar Kompol Bowo. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Pesan di Tasyakuran SMAN 1 Mojo Kediri, Bijak Bermedia Sosial dan Tekun Belajar

Published

on

Kediriselaludihati.com – SMA Negeri 1 Mojo, Kabupaten Kediri, menggelar tasyakuran milad ke-23 di masjid sekolah, pada Selasa (3/11/2026). Dalam acara yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, para siswa diajak lebih disiplin, tekun belajar, dan bijak menggunakan media sosial.

Ajakan tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Desa Mlati Ajun Inspektur Polisi Dua Yumawan, yang hadir atas undangan sekolah. Kepada para siswa, Yumawan mengaitkan kedisiplinan dan kebiasaan bermedia sosial dengan upaya menjaga suasana sekolah agar kegiatan belajar berlangsung nyaman.

Soal kehati-hatian menggunakan media sosial, Kepala Kepolisian Sektor Mojo Inspektur Polisi Satu Mahmud Satriawan, S.H., sebelumnya mengingatkan warga agar memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Imbauan itu ia sampaikan terkait kegiatan Jumat Keliling di Masjid Al Atsna, Dusun Tempursari, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, pada Jumat (30/10/2026).

“Kalau menerima informasi yang belum jelas, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu,” ujar Iptu Mahmud.

Menurut Iptu Mahmud, kabar yang belum teruji kebenarannya dapat memicu kesalahpahaman dan merugikan orang lain ketika diteruskan. Yumawan juga hadir dalam pertemuan dengan warga Sukoanyar itu. Empat hari kemudian, dalam tasyakuran di SMAN 1 Mojo, ia membawa pesan kehati-hatian bermedia sosial tersebut ke kalangan pelajar. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page