Connect with us

Uncategorized

Polri Pastikan Konsep Pam Swakarsa Komjen Listyo Sigit Berbeda dengan Tahun 1998

Published

on

Jakarta- Polri memastikan bahwa konsep Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang digagas oleh calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo berbeda dengan situasi tahun 1998 atau ketika era otoriter.

Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam Fit and Proper Test mengutarakan rencananya akan mengaktifkan Pam Swakarsa yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di Polri.

“Jelas semua ini merupakan bentuk Pam Swakarsa yang sangat berbeda dengan Pam Swakarsa pada tahun 1998,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2021).

Rusdi menjelaskan, wacana Pam Swakarsa sendiri sebetulnya telah diatir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan dituangkan dalam peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020.

“Dalam UU kepolisian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dikatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, kedua oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ketiga dibantu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,” ujar Rusdi.

Adapun yang dimaksud Pam Swakarsa yakni adalah, bentuk pengamanan yang dilakukan pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kemauan kesadaran dan kepentingan mssyarakat sendiri dan tentunya semua mendapat pengukuhan dari Polri.

Dengan begitu, Rusdi menekankan, segala bentuk aktivitas maupun operasional Pam Swakarsa keseluruhannya dikoordinasiman dan diawasi oleh aparat kepolisian. Sehingga, Pam Swakarsa tidak bisa semena-mena atau berjalan sendiri tanpa pengawasan aparat penegak hukum dalam hal ini Polri.

“Artinya, dalam segala aktivitas, operasional Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian, jadi operasionalnya tidak berjalan sendiri senantiasa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan polisi di lapangan,” ucap Rusdi.

Rusdi memaparkan, bentuk dari Pam Swakarsa tersebut, pertama adalah satuan pengamanan dengan diisi oleh orang-orang yang dididik dan dilatih oleh Polri untuk melakukan pengamanan pada lingkungan tertentu. Misalnya, pengamanan di perusahaan, kawasan tertentu dan bisa di pemukiman masyarakat.

“Tentunya kegiatan-kegiatan satpam ini senantiasa dala. koordinasi dan pengawasan polisi,” tutur Rusdi.

Bentuk kedua, adalah satuan keamanan lingkungan yang merupakan kemauan, kesadaran dan kepentingan dari elemen masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dilingkungannya sendiri.

“Diketuai kepala-kepala rukun setempat bisa ketua RT maupun Ketua RW. Dan sekali lagi operasional satuan keamanan lingkungan ini senantiasa dalam kordinasi dan pengawasan aparat kepolisian,” papar Rusdi.

Kemudian, bentuk lainnya adalah Polri mengakomodir kearifan lokal bentuknya antara lain Pecalang di Bali, maupun kelompok-kelompok yang sadar kamtibmas di lingkungan masyarakat.

“Bentuk lain bisa yaitu siswa maupun mahasiswa Bhayangkara ini didekatkan dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan jadi bentuk Pam Swakarsa inilah yang akan disentuh dan dimantapkan kembali oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo,” ujar Rusdi.

Continue Reading

Uncategorized

Kapolri Minta Pesanggrahan Tjimande Dibuka untuk Semua Peguron

Published

on

BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Balai Latihan Seni Silat Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia (PTBI) menjadi ruang bersama yang dapat dimanfaatkan seluruh perguruan silat dan masyarakat.Kapolri menegaskan, balai latihan tersebut tidak boleh hanya menjadi tempat berkegiatan bagi satu organisasi. Keberadaannya harus terbuka untuk pembinaan pencak silat, pengembangan seni budaya, pelestarian kearifan lokal, hingga mempererat silaturahmi masyarakat.Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam Peresmian Balai Latihan Seni Silat sekaligus Milad ke-3 Pesanggrahan Tjimande Banten Indonesia, Jumat (18/9/2026).Kapolri mengapresiasi inisiatif PTBI dalam membangun balai latihan sebagai wadah pembinaan. Namun, ia mendorong agar tempat tersebut dapat digunakan bersama oleh seluruh peguron atau perguruan silat yang ada di Banten.“Pesanggrahan ini tidak hanya untuk PTBI sendiri, tetapi juga semua peguron boleh untuk menggunakan tempat ini dan masyarakat pun juga boleh menggunakan, termasuk berbagai macam kearifan lokal dan seni budaya yang ada,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, pesanggrahan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar tempat berlatih bela diri. Pesanggrahan harus menjadi tempat belajar, ruang berdiskusi, serta wadah untuk berkumpul dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.“Namanya pesanggrahan itu tempat belajar, tempat diskusi, tempat kita ngariung untuk bersama-sama menyelesaikan suatu persoalan,” kata Kapolri.Kapolri berharap balai latihan tersebut dapat memperkuat persaudaraan antarpesilat dan antarperguruan. Persatuan menjadi modal penting untuk menjaga serta mengembangkan pencak silat Tjimande dan seni budaya Banten lainnya.Ia juga mengingatkan para pimpinan peguron agar senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas. Menurut Kapolri, para pesilat memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan seni budaya Banten agar semakin dikenal secara luas.Selain menjadi pusat pembinaan seni dan budaya, Kapolri meminta keberadaan pesanggrahan menjadi ruang pembentukan karakter. Para pesilat diharapkan tumbuh sebagai pendekar yang menjunjung keberanian, membela kebenaran, melindungi yang lemah, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat.Kapolri menilai, nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh jawara dan perguruan silat bersinergi dengan Polri untuk menjaga situasi kamtibmas di Banten.Ke depan, Kapolri juga mendorong pembangunan tempat pembinaan serupa di setiap kabupaten. Dengan langkah itu, kegiatan pelatihan, diskusi, pelestarian budaya, dan penguatan persatuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.Melalui keterbukaan dan kebersamaan tersebut, Pesanggrahan Tjimande diharapkan menjadi rumah besar bagi para pesilat, pelaku seni, dan masyarakat dalam merawat kebudayaan serta membangun Banten yang aman dan harmonis.

Continue Reading

Peristiwa

Wiko Winarno Sosialisasikan Produk Hukum di Ngampel, Hadirkan Narasumber dari RSUD Gambiran Kota Kediri

Published

on

Kediriselaludihati.com – Sosialisasi produk hukum DPRD Kota Kediri digelar di Gedung Serbaguna Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Sabtu (19/9/2026) mulai pukul 09.30 WIB.

Kegiatan dihadiri anggota DPRD Kota Kediri Wiko Winarno, S.H., dengan narasumber Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Gambiran Bagus Hermawan Aprianto, S.E., serta unsur tiga pilar Kelurahan Ngampel.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngampel Aiptu Soleh hadir bersama unsur tiga pilar untuk melakukan pemantauan sekaligus mengikuti kegiatan yang berlangsung di gedung serbaguna tersebut.

Wiko Winarno tercatat sebagai anggota DPRD Kota Kediri dari Partai Gerindra. Data KPU Kota Kediri untuk Pemilu 2024 juga mencatat Wiko sebagai calon Gerindra di daerah pemilihan Kota Kediri 3 dengan perolehan 2.366 suara.

Kegiatan tersebut mempertemukan unsur legislatif, narasumber dari lingkungan pelayanan kesehatan daerah, aparat kewilayahan dan masyarakat dalam forum sosialisasi produk hukum.

Kapolsek Mojoroto Kompol H. Rudi Purwanto, S.H., melalui laporan Unit Binmas menyebut Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar hadir dalam kegiatan sebagai bagian dari pemantauan aktivitas masyarakat di wilayah Kelurahan Ngampel.

Menurut Rudi, kehadiran Bhabinkamtibmas juga menjadi bagian dari komunikasi kepolisian dengan unsur pemerintahan dan masyarakat di tingkat kelurahan.

“Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar menghadiri kegiatan sosialisasi produk hukum DPRD Kota Kediri di Gedung Serbaguna Kelurahan Ngampel,” kata Rudi, merujuk pada laporan kegiatan tersebut.

Dalam laporan kepolisian, Bagus Hermawan Aprianto hadir sebagai narasumber dengan kapasitasnya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Gambiran.

Sementara itu, materi spesifik maupun produk hukum yang menjadi pokok sosialisasi tidak dirinci dalam laporan kegiatan Bhabinkamtibmas. Karena itu, pembahasan substansi peraturan dalam forum tersebut tidak disebutkan secara spesifik.

Keterlibatan tiga pilar dalam kegiatan tersebut lebih diarahkan pada pemantauan kegiatan masyarakat dan menjaga komunikasi dengan berbagai unsur yang hadir.

“Bhabinkamtibmas hadir untuk mengikuti sekaligus memantau kegiatan yang berlangsung di wilayah binaannya,” ujar Rudi, berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu sarana anggota legislatif menyampaikan informasi mengenai regulasi kepada masyarakat. Kehadiran unsur kewilayahan dalam forum di Ngampel sekaligus membuka ruang komunikasi antara masyarakat, legislatif, pemerintah kelurahan dan aparat yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan persoalan di lingkungan warga. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Sabtu Pagi, Satlantas Polres Kediri Kota Patroli dari Mayor Bismo hingga Yos Sudarso

Published

on

Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota menggelar Patroli Mahameru Quick Response (MQR) dengan menyisir enam ruas jalan utama Kota Kediri, pada Sabtu (19/9/2026) mulai pukul 08.00 WIB. Menggunakan kendaraan roda empat yang dilengkapi dashcam, personel Patwal memantau arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sepanjang rute patroli.

Patroli berada di bawah pengendalian langsung Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota. Personel bergerak menyusuri Jalan Mayor Bismo, Jalan Diponegoro, Jalan Dhoho, Jalan PB Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo hingga Jalan Yos Sudarso Kota Kediri.

Enam ruas tersebut dipantau secara bergerak untuk melihat kondisi arus kendaraan pada Sabtu pagi. Dengan pola patroli MQR, petugas tidak hanya melakukan pemantauan pada satu persimpangan, tetapi berpindah mengikuti rute yang telah ditentukan.

Kendaraan roda empat dengan dashcam digunakan untuk mendukung pemantauan selama perjalanan. Personel sekaligus mengamati kondisi lalu lintas maupun potensi gangguan yang ditemukan di sepanjang jalur.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., melalui laporan kegiatan menyebut patroli diarahkan pada pengawasan arus kendaraan dan pencegahan gangguan kamtibmas.

Patroli MQR, menurut Septia, dilakukan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

“Patroli menggunakan kendaraan roda empat dengan dashcam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas sekaligus melakukan pemantauan arus lalu lintas,” kata Septia, merujuk pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemilihan patroli bergerak memberikan jangkauan pengawasan yang lebih luas. Dalam satu rangkaian, personel dapat melihat perubahan kondisi lalu lintas dari kawasan Jalan Mayor Bismo menuju pusat aktivitas di Jalan Diponegoro dan Dhoho, kemudian melanjutkan pemantauan hingga Jalan PB Sudirman, Urip Sumoharjo dan Yos Sudarso.

Menurut Septia, pengawasan tersebut merupakan bagian dari langkah Satlantas untuk menjaga aktivitas masyarakat di jalan tetap terpantau.

“Tujuannya mewujudkan kamseltibcarlantas yang aman dan lancar di wilayah hukum Polres Kediri Kota,” ujarnya, berdasarkan sasaran patroli yang dilaksanakan.

Patroli MQR menjadi salah satu pola pengawasan bergerak Satlantas Polres Kediri Kota selain Blue Light Patrol dan penempatan personel pada titik-titik pengaturan lalu lintas.

Melalui patroli bergerak, petugas dapat menjangkau beberapa ruas dalam satu perjalanan dan merespons ketika menemukan kondisi jalan yang membutuhkan kehadiran personel. Pola itu juga memungkinkan pemantauan dilakukan mengikuti dinamika arus kendaraan, bukan hanya berdasarkan satu titik pengamatan.

Pada Sabtu pagi tersebut, pengawasan difokuskan pada koridor enam jalan utama yang menjadi rute MQR. Pemantauan dilakukan sebagai langkah preventif agar potensi gangguan keamanan maupun persoalan lalu lintas dapat diketahui lebih awal. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page