Connect with us

Uncategorized

Forkopimda Jatim Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru 2021

Published

on

Polres Kediri Kota,- Forkopimda Jawa Timur, Rabu (5/5/2021) pagi, menggelar Apel Gelar Pasukan Ops Ketupat Semeru. Yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan didampingi Pangdam V Brawijaya dan Sekdaprov Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Nico menyebutkan, Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021 dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1442 H, baik pada aspek personel
maupun sarana prasarana, serta keterlibatan unsur
terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra kamtibmas lainnya.

“Menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan
aktifitas masyarakat khususnya menjelang akhir bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri,” jelas Kapolda Jatim saat berikan arahan, Rabu (5/5/2021) pagi.

Pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri 1442 H. Ini merupakan tahun kedua
Pemerintah mengambil kebijakan tersebut karena situasi pandemi Covid-19.

“Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui
berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar
93% setelah pelaksanaan libur Idul Fitri pada tahun 2020/1441 H,” tambahnya.

Lanjut Kapolda, keinginan masyarakat untuk melaksanakan mudik sulit untuk ditahan. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, apabila Pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik maka akan terjadi pergerakan orang yang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang.

“Namun setelah diumumkannya larangan mudik, masih terdapat 7% atau 17,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik. Oleh karena itu, kegiatan Operasi Ketupat-2021 harus dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat sebagai
hukum tertinggi,” lanjut dia.

Prioritaskan langkah-langkah preemtif dan preventif secara humanis, sehingga masyarakat betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Laksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir “ultimum remedium” secara tegas dan profesional terhadap pelanggar protokol kesehatan yang sudah berulang kali serta oknum-oknum masyarakat yang menimbulkan dampak
negatif kesehatan secara luas dan menciptakan klaster baru Covid-19.

“Tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman
serta terhindar dari bahaya Covid-19.
Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat-2021, jumlah personel yang terlibat sebanyak 155.005 pers gabungan terdiri atas 90.592 personel Polri, 11.533 personel TNI serta 52.880 personel instansi terkait lainnya seperti satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Perhubungan, Dinas Kesehatan, pramuka, Jasa Raharja,” urai dia.

Personel tersebut akan ditempatkan pada 381 pos penyekatan untuk mengantisipasi masyarakat yang masih berniat dan akan melaksanakan mudik, 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan
terkait gangguan kamtibmas dan kamseltibcar lantas, serta 596 pos pelayanan dan 180 pos terpadu untuk
melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, tempat wisata.

“Untuk mengantisipasi pelaku perjalanan dalam negeri, segera maksimalkan kegiatan posko di terminal, bandar udara, pelabuhan, dan stasiun. Posko ini bukan hanya sekedar menjadi posko pengamanan dan pelayanan, namun juga berfungsi
untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, melalui,” jelasnya.

Dalam satu wilayah jangan berkunjung, kalau bisa di rumah saja. Karena penyebaran Covid-19 semakin berbahaya apabila berkumpul. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi dengan melakukan WA dengan Vidcall dengan keluarga maupun menlfon keluarga.

“Hati dan pikiran dari masyarakat harus tertanam bahwa Covid-19 ini bahaya. Sehingga kami memohon kepada masyarakat untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan. Sehingga bisa menahan diri untuk tidak melakukan mudik lebaran,” harapnya.

Continue Reading

Uncategorized

POLIRAN Buka Puluhan Ribu Peluang Kerja, Dekatkan Polri dengan Masyarakat

Published

on

JAWA BARAT – Polri terus memperkuat peran dan kedekatannya dengan masyarakat melalui program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran). Program ini menjadi salah satu upaya konkret Polri dalam membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan sekaligus mendukung pemerintah mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 7,3 juta orang.

Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin mengatakan, program Poliran merupakan implementasi semangat tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menegaskan kehadiran Polri sebagai institusi yang dekat, humanis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tagline Polisi Bersama Masyarakat menjadi semangat bagi kami untuk terus mendekatkan Polri kepada masyarakat. Polisi tidak hanya hadir dalam tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, salah satunya persoalan pengangguran,” ujar Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Poliran di Jawa Barat sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari target awal sebanyak 5.700 lowongan pekerjaan, melalui koordinasi dan pendataan yang dilakukan jajaran Bhabinkamtibmas terhadap perusahaan-perusahaan, kegiatan tersebut berhasil melibatkan 94 perusahaan dengan 105 stan atau tenant.

“Dari hasil pendataan dan koordinasi tersebut, ternyata tersedia hampir 30.016 lowongan pekerjaan, sementara masyarakat yang hadir mencapai sekitar 9.600 orang. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Polri, dunia usaha, dan masyarakat mampu membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kehadiran Polri melalui program Poliran dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat mendapatkan kesempatan kerja. Ke depan, program ini diharapkan terus dikembangkan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui Poliran, Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, serta mewujudkan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.

Continue Reading

Uncategorized

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Published

on

Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.

Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.

Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.

Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.

Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.

Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.

“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra.

Continue Reading

Uncategorized

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Indonesia-Malaysia, Telusuri Perputaran Uang Rp2,9 Triliun

Published

on

JAKARTA – Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia–Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan. Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika senilai Rp150 miliar.

Pengungkapan dilakukan melalui operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidikan turut menelusuri aliran keuangan jaringan yang mencatat transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama periode 2018–2024.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum terhadap jaringan yang berada di balik peredarannya.

“Perlu kami sampaikan komitmen Bapak Kapolri terkait dengan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan terhadap kejahatan tindak pidana narkoba dari hulu sampai dengan hilir. Ini adalah wujud nyata yang sudah dalam beberapa bulan ini diwujudkan melalui penemuan dan penangkapan terhadap tersangka dalam beberapa kasus besar,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, serta M alias S yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, disusul MS pada 9 November 2026. Sementara M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura. Dari hasil penyidikan sementara, sabu yang diedarkan jaringan tersebut diduga berasal dari seorang warga negara India berinisial G yang berada di Malaysia.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018–2024. Transaksi tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan narkotika yang bercampur dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Kristian Parluhutan Siagian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan dan wilayah rawan peredaran narkoba melalui pengolahan data, informasi, intelijen, serta pengembangan kasus sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku dan memutus jalur distribusi narkotika.

Dari hasil pemetaan, penyidik mengidentifikasi lima titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika di Madura. Polri juga menempatkan personel di wilayah Bangkalan untuk memperkuat pengawasan dan memutus suplai narkoba menuju Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Selain menangkap empat tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penelusuran TPPU dilakukan untuk mengungkap aliran keuntungan hasil kejahatan sekaligus merampas aset yang diduga berasal dari perdagangan narkoba.

Kristian menegaskan penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga pengendali jaringan dan pihak yang diduga menyamarkan keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan pernah menganggap Indonesia sebagai tempat yang aman untuk menjalankan bisnis narkoba. Jangan menganggap hasil kejahatan dapat disembunyikan selamanya. Polri akan terus mengejar pelakunya, membongkar jaringannya, dan menelusuri keuntungan hasil kejahatannya,” tegas Kristian.

Ia menambahkan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap atau besarnya barang bukti yang diamankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan masyarakat dan generasi muda dari bahaya narkotika.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page