Connect with us

Uncategorized

Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jatim, Forkopimda Gelar Rapat Koordinasi bersama BNPB di Polda Jatim

Published

on

SURABAYA,- Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, pada Senin (7/7/2021) malam, melakukan rapat koordinasi terkait dengan penanganan Covid-19, yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Mapolda Jatim.

Selain forkopimda jatim, hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084 / Bhaskara Jaya, Walikota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V /Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Prov Jatim dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jajaran Jawa Timur secara virtual.

Dalam kegiatan tersebut Kadinkes Provinsi Jatim memberikan pemaparan terkait kondisi saat ini diantaranya;

Trend rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit dibeberapa daerah Kabupaten/Kota mencapai 25%. Tingkat prosentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13 % pada dosis I dan 30.32 % pada dosis ke II per 6 Juni 2021.

Sedangkan Kepala Satgas Covid-19 Jatim juga menyampaikan pemaparan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah jatim.

Tingkat kematian di Jawa Timur akibat Covid- 19 mencapai 2,78%, sementara itu tingkat penggunaan BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%. Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur maka dari itu perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat.

Sedangkan Paparan Bupati Bangkalan memerangkan terkait epicentrum zona merah yakni, Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi lebaran ketupat serta PMI yang mengabaikan prokes.

“Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab masal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi Epicentrum Persebaran Covid-19,” jelas R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan, Senin (7/7)2021).

Sedangkan Paparan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro menerangkan, tingkat ketersedian BOR di rumah sakit di Kabupaten Madiun mencapai 35% serta penerapan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat Madiun yang terpapar Covid – 19 untuk menekan tingkat persebaran Covid-19 di Masyarakat.

Selain itu, Bupati Tulungagung menerangkan, terkait Tingkat ketersediaan BOR di Kabupaten Tulungagung yang mencapai 63%. Serta tingkat penambahan kasus aktif dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan namun tidak signifikan.

Walikota Madiun pun juga menyampaikan, bahwa tingkat ketersediaan BOR di Kota Madiun yang mencapi 69% serta upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun.

Bupati Trenggalek menerangkan, terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Mencapai 86 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Trenggalek mencapai 30%.

Paparan Bupati Banyuwangi menerangkan terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mencapi 101 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Banyuwangi mencapai 51%. Sedangkan Bupati Bojonegoro menerangkan terkait tingkat keterpakaian BOR di Kabupten Bojonegoro yang mencapi 58%.

Dari pemaparan Bupati/ Walikota di Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, Upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19 yakni, melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan serta penerapan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian kusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Pangdam V Brawijaya.

Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menyebutkan, Penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.

“Fokus penaganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger,” ungkap Kapolda Jatim.

Ditambahkan Kapolda, Melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi disegala sektor lini untuk menangani Covid-19,” tambah Kapolda.

Tidak hanya Bupati dan Walikota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup, sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.

“Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, apabila diantisipasi pada dua minggu sebelumnya maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2000 kasus aktif,” ucap Kepala BNPB.

Sementara itu Kepala BNPB juga memberikan Pengarahan diantaranya, pastikan ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri, memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19.

“Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing, dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antar stake holder dalam menangani kasus Covid-19,” lanjut dia.

Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak lupa juga memberikan pengarahan. Menyebutkan, Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencagahan penularan Covid-19 terutama varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi PMI yang kembali ke Jatim dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di Asrama Haji mauoun pos PPKM Mikro masing masing wilayah.

“Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami Forkopimda bersama sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen masal maupun 3T,” jelas Gubernur Jatim.

Continue Reading

Uncategorized

ETLE Mobile Handheld Perkuat Modernisasi Penindakan Lalu Lintas di Kaltim

Published

on


JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dengan menyerahkan perangkat ETLE Mobile Handheld kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur ( Kaltim).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah modernisasi penindakan pelanggaran lalu lintas yang mengedepankan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Penyerahan perangkat tersebut merupakan implementasi arahan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transformasi pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas secara berkelanjutan.

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan berada di bawah kendali Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H., dengan dukungan pengawasan dan pengoordinasian oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. 

Perangkat ETLE Mobile Handheld selanjutnya dimanfaatkan oleh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal melalui Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan pemanfaatan ETLE Mobile Handheld memungkinkan petugas melakukan pendataan pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan.

“Pendataan tersebut melalui dokumentasi visual berupa foto dan video kendaraan,” jelas Kombes Pol Dwi Sumrahadi di Jakarta, Jumat (6/2/26).

Menurut Kombes Pol Dwi Sumrahadi, sistem ini dilengkapi informasi kejadian yang akurat, sehingga setiap proses penindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh hasil perekaman pelanggaran terhubung dengan sistem ETLE Nasional (ETLE-Nas), yang menjamin keseragaman prosedur penindakan secara elektronik. 

“Integrasi ini mendukung proses penegakan hukum yang lebih tertib, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan,” terang Kombes Dwi Sumrahadi.

Ia berharap melalui pengoperasian ETLE Mobile Handheld diharapkan tercipta peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat. 

“Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan guna mendukung stabilitas mobilitas di wilayah Kaltim,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Terima Audiensi KSBSI, Kapolri Tegaskan Sinergitas untuk Perjuangkan Hak Buruh

Published

on


Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan bakal terus perkuat sinergitas untuk memperjuangkan hak buruh. 

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menekankan soal terus mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan Polri terkait pelayanan di bidang permasalahan buruh. 

“Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” kata Sigit usai audiensi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). 

Desk Ketenagakerjaan Polri, kata Sigit terus berupaya serta mengoptimalkan peran dan fungsi kepolisian untuk memperjuangkan segala aspirasi dari seluruh elemen buruh di Indonesia. 

“Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan,” ujar Sigit. 

Dengan terjalinnya sinergitas ini, Sigit berharap, ke depan buruh semakin sejahtera. Serta, terus terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh agar bisa berkarya guna membawa Indonesia yang berdaulat dan makmur. 

“Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan,” ucap Sigit. 

Kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengapresiasi Polri yang telah membentuk Desk Ketenagakerjaan. “Dan pengetahuan kami yang pertama sekali juga kepolisian itu membentuk Desk KetenagaKerjaan di seluruh dunia,” kata Elly. 

Desk ketenagakerjaan tersebut, kata Elly, sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia. Ia juga mendukung Polri tetap berada di bawa Presiden. 

“Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” paparnya. 

“Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” tambahnya sekaligus mengakhiri.

Continue Reading

Uncategorized

Taruna Akpol Pulihkan Ketahanan Pangan dan UMKM Warga Aceh Tamiang Lewat Pekarangan Pangan Lestari

Published

on

ACEH TAMIANG – Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemulihan ketahanan pangan dan penguatan UMKM masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) sekaligus dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program P2L difokuskan pada pemanfaatan lahan pekarangan warga yang sebelumnya terdampak bencana alam dan sempat tidak produktif. Melalui pendampingan langsung, Taruna Akpol bersama masyarakat menghidupkan kembali lahan tersebut untuk ditanami berbagai komoditas pangan bernilai guna dan bernilai jual, guna memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang usaha mikro bagi warga setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Pendekatan humanis yang dilakukan para taruna mendorong tumbuhnya semangat kemandirian, gotong royong, serta optimisme warga untuk bangkit kembali.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Taruna Akpol dalam program Pekarangan Pangan Lestari merupakan bentuk konkret implementasi Polri Presisi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, Taruna Akpol hadir langsung membantu masyarakat memulihkan ketahanan pangan sekaligus menggerakkan UMKM lokal. Ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap pemulihan ekonomi warga pascabencana, sekaligus bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Taruna Akpol diharapkan mampu mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik, bahwa Polri senantiasa hadir dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya program Pekarangan Pangan Lestari ini, diharapkan masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali bangkit, mandiri secara pangan, serta memiliki sumber penghasilan baru yang berkelanjutan melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page