Uncategorized
Wakapolda Jatim Apresiasi Jajaran Pengemban Fungsi Humas Polda Jatim
PASURUAN, Bidang Humas (Bidhumas) Polda Jatim, mulai Kamis sampai Jumat, tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2021. Menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Surya Hotel & Cottages, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Pejabat Utama (PJU) polda jatim, serta seluruh Polres jajaran.
Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, yang diwakili oleh Wakapolda jatim, menyebutkan, meski di Jawa Timur saat ini masih di massa Pandemi Covid-19. Namun kegiatan rakernis bidang humas polda jatim, tetap dikemas dan selalu mengedepankan Protokol Kesehatan (Prokes). Sesuai dengan Intruksi Presiden.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh jajaran pengemban fungsi humas polda jatim atas kinerja dan dedikasinya selama ini,” kata Waka Polda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, dalam sambutannya, Kamis (30/9/2021).
Lebih jauh disampaikan, rakernis ini merupakan sarana untuk melakukan evaluasi terkait tugas – tugas yang telah dilaksanakan. Membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Serta menjabarkan berbagai kebijakan pimpinan Polri ke depan terkait fungsi humas.
“Saya berharap, pelaksanaan rakernis ini dapat dijadikan sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kemampuan profesi. Menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi tentang tugas atau peran kehumasan polri dalam rangka memperkuat solidaritas dan profesionalisme,” harapnya.
Fungsi humas polda jatim merupakan etalase tempat distribusi segala informasi yang dimiliki polda jatim. Pembangunan postur humas dilakukan melalui kegiatan kemitraan, penyelenggaraan diskusi dan ekspose publik atas kegiatan – kegiatan kepolisian.
“Humas polda jatim juga melakukan pengelolaan media mainstream dan media sosial sebagai saluran resmi institusi polri, serta melakukan pemantauan media untuk mereview produk komunikasi,” jelasnya.
“Publik dan pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan, sarananya. Bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website, email atau apapun yang bisa menjangkau publik,” tambahnya.
Komunikasi publik memerlukan ketrampilan komunikasi lisan dan tulisan, agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Melalui penyediaan informasi, ekspos capaian keberhasilan, sosialisasi program dan kebijakan, penerimaan dan pengelolaan masukan, kritik serta komplain dari berbagai pihak.
“Masyarakat menjadi percaya bahwa polri mampu melaksanakan setiap tugasnya dalam memelihara keamanan dalam negeri. Untuk itu, fungsi humas dituntut mampu melayani kebutuhan informasi masyarakat, serta mengelola informasi secara cermat dan profesional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menjelaskan, rakernis ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang digelar sebelumnya, oleh Divhumas Polri di Bali, yang baru bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19.
Penyelenggaraan rakernis bidang humas polda jatim ini berdasarkan pada rencana kerja bidhumas polda tahun 2021. Dengan menggunakan anggaran dipa bidhumas polda jatim.
“Peserta yang hadir pada kegiatan ini Kasihumas dan operator Sihumas polres jajaran polda jatim. Dan mengambil tema ‘Strategi pemantapan komunikasi publik humas polda jatim yang prediktif, responbilitas, transparansi berkeadilan di era post truth dimassa pandemi Covid-19,” kata Kabid humas polda jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.
Dalam kegiatan ini juga menghadirkan beberapa nara sumber yang kompeten, diantaranya, Prof Suko Widodo, Pakar Komunikasi Unair, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Surabaya, Lukman Rozaq, serta nara sumber yang lain.
Selain itu, Kabid Humas Polda Jatim turut memberikan apresiasi untuk sejumlah anggota serta polres jajaran yang berprestasi dalam 8 kriteria, yakni :
1.Sihumas polres dengan manajerial terbaik dalam pengelolaan given media online
- Sihumas polres teraktif dalam pengelolaan given media online,
- Sihumas polres dengan tingkat partisipasi amplifikasi given media online terbanyak
- Sihumas polres dengan partisipasi paling aktif dalam pengelolaan TribrataNews Polda Jatim
- Sihumas polres dengan tingkat partisipasi viralisasi Cipta Trending Topik Indonesia (TTI)
- Sihumas polres teraktif dalam pengiriman konten video
- Sihumas polres paling tertib dalam pengiriman lampiran bulanan Bidhumas Polda Jatim
- Penghargaan kepada 4 personil humas jajaran, yang memiliki kemampuan memaksimalkan fungsi dan peranan humas diwilayahnya.
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini diantaranya, terjalinnya soliditas jajaran humas polda jatim dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan polri, tersosialisasinya arah kebijakan humas polri tahun 2021 sesuai program prioritas Kapolri dalam pemantapan komunikasi publik, dengan perubahan SOTK dari Kasubbaghumas menjadi Kasihumas polres jajaran, kesiapan SDM dan sarpras menjadi tantangan baru untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
Uncategorized
Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak
SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children’s Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.
Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.
Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.
“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.
Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.
Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.
Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.
Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)
Uncategorized
Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan
Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”
Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla
Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.
Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.
Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan
Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.
“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”
Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.
Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan
Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.
Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.
“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.”
Uncategorized
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.
“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.
“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.
Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
