Connect with us

Uncategorized

Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN, Kapolri: Kita Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Antikorupsi

Published

on

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.

“Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

“Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Sigit.

Sigit menekankan, saat ini, Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran.

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri.

“Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki,” tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.

“Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Polri, dipastikan Sigit, telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi,” tutup Sigit.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik 44 orang eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri. Hal itu dilakukan bertepatan dengan momentum Hari Antikorupsi se-Dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan kepada 44 orang itu untuk ikut berperan aktif memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim, budaya, ekosistem antikorupsi. Sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan perekonomian Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” kata Sigit dalam amanatnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, kehadiran 44 orang tersebut juga memperkuat organisasi Polri yang terus berkomitmen dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Semangat itu, kata Sigit juga sejalan dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar penegakan hukum. Melainkan, harus menyentuh pada hal yang bersifat fundamental untuk menyelesaikan akar permasalahan.

“Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Hakordia tadi pagi, dimana beliau sampaikan pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum. Namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental menyelesaikan akar-akar permasalahan. Karena itu sangat penting diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki 44 orang itu, Sigit optimis bahwa, kedepannya akan semakin memperkuat institusi Polri dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

“Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap Sigit.

Sigit menekankan, saat ini, Indonesia sedang menghadapi posisi sulit lantaran harus mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karenanya, Ia menegaskan kepada 44 orang itu untuk bersama-sama mengawal penggunaan APBN agar tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran.

Lebih dalam, Sigit juga meminta kepada mereka untuk sama-sama menciptakan iklim investasi dengan tujuan memberikan kepastian bagi para investor dari dalam maupun luar negeri.

“Di Indonesia kita tahu indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari peringkat 85 menjadi 102. Ini menjadi tantangan kita semua, khususnya Polri untuk perbaiki indeks persepsi korupsi ini. Kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki,” tutur Sigit.

Karenanya, Sigit menyampaikan dibutuhkan peran dari 44 orang tersebut untuk melakukan perubahan mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya pencegahan, penangkalan dan bila diperlukan ikut membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery asset.

“Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Dittipidkor Bareskrim Polri yang akan kita jadikan Kortas (Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sehingga didalamnya berdiri divisi-divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerjasama sampai dengan penindakan,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit memaparkan bahwa, perekrutan 44 eks pegawai KPK ini telah dilakukan secara cermat dan berhati-hati dengan memerhatikan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ke depan, tidak akan menimbulkan permasalahan hukum.

Polri, dipastikan Sigit, telah menyelesaikan proses pengangkatan khusus menjadi pegawai ASN di lingkungan Polri sesuai dengan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan terkait perekrutan ini, Sigit memastikan, Polri telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan berbagai instansi terkait yaitu Kemensetneg RI, Kemenpan-RB RI, Kemenkum HAM RI, MK, MA, BKN, dan para ahli di bidang administrasi dan tata negara.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses pengangkatan ini sebagai wujud semangat antikorupsi,” tutup Sigit.

Continue Reading

Uncategorized

Polda Jatim Siaga Penuh Hadapi Fase Kritis Karhutla di 7 Kawasan Pegunungan

Published

on

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) memperketat pengamanan dan menetapkan status siaga penuh guna menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Senin (14/9/2026).

Menurut Kombes Pol Abast, pengawasan ketat dan patroli pembuatan sekat bakar diperketat di tujuh area pegunungan yang rawan membara, meliputi Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak, hingga Lemongan melibatkan personel Polres yang ada di wilayah.

Selain ketujuh gunung tersebut, beberapa kawasan hutan di wilayah Jawa Timur juga tidak luput dari pantauan kepolisian. Jajaran Polda Jatim terus berkolaborasi dengan instansi terkait dan masyarakat setempat untuk meminimalkan potensi terjadinya karhutla.

“Langkah mitigasi intensif ini kami fokuskan di kawasan gunung strategis yang memiliki indikasi kerawanan tinggi selama puncak musim kemarau,” kata Kombes Pol Abast.

Ia mengungkapkan, penguatan strategi ini merupakan tindak lanjut langsung atas Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026.

Instruksi tersebut memerintahkan pengendalian karhutla secara masif melalui pemetaan titik rawan, intensifikasi patroli terpadu, serta kesiapsiagaan personel darat maupun udara.

Dalam pelaksanaannya, Polda Jatim mengedepankan tindakan preventif berupa edukasi dan patroli. Kendati demikian, penindakan hukum secara tegas dipastikan tetap berlaku bagi pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

“Pihak kepolisian mengedepankan tindakan preventif, namun kami tetap bersikap tegas dalam penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar,” tegas Kombes Pol Abast.

Guna mempercepat deteksi dini kemunculan titik api (hotspot), Kombes Pol Abast mengatakan sinergi antarlini bersama instansi terkait terus diperkuat.

“Polda Jatim juga mengoptimalkan peran personel Bhabinkamtibmas di wilayah lereng gunung untuk aktif mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang memicu percikan api,” ujar Kombes Pol Abast.

Sebagai langkah tegas, Polda Jatim mengingatkan adanya sanksi berlapis bagi para pelaku karhutla. Merujuk pada Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku pembakaran hutan dengan sengaja diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Tidak hanya itu, pelaku juga dapat dijerat Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan ancaman penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta denda hingga Rp10 miliar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar serta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan demi mencegah dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan,” pungkas Kombes Abast. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Kapolri Hadiri Pembukaan Pameran Nasirun “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia

Published

on

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Pameran Nasirun bertajuk “Bersimpuh di Kaki Para Guru” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2026) malam.

Pameran tersebut merupakan wujud penghormatan Nasirun kepada para guru dan perupa pendahulu yang telah memberikan inspirasi serta membentuk perjalanan keseniannya. Nasirun dikenal sebagai salah satu pelukis kontemporer Indonesia yang konsisten mengangkat kebudayaan Jawa, spiritualitas, dan persoalan sosial dalam karya-karyanya.

Sejumlah karya dari berbagai periode turut ditampilkan, antara lain Persembahan untuk Bathara Guru (1999), Komidi Putar Pasar Malam (2010), Tahta untuk Petruk (2015), Realis yang Semurni-murninya (2018), serta Kopiah Pertama yang Dilukis Nasirun (2023). Karya-karya tersebut menggambarkan perjalanan Nasirun dalam memadukan tradisi, spiritualitas, serta refleksi terhadap kehidupan sosial melalui bahasa seni kontemporer.

Pameran “Bersimpuh di Kaki Para Guru” dapat dikunjungi masyarakat mulai 13 September hingga 11 Oktober 2026. Pameran dibuka Selasa–Kamis pukul 10.00–18.00 WIB serta Jumat–Minggu pukul 10.00–20.00 WIB, sedangkan setiap Senin tutup.

Kehadiran Kapolri menjadi bentuk apresiasi terhadap seni dan budaya Indonesia, sekaligus dukungan terhadap para seniman yang terus merawat warisan budaya, menghormati para pendahulu, serta menghadirkan nilai-nilai tradisi dalam karya yang relevan dengan perkembangan zaman.

Continue Reading

Peristiwa

Dari Sound Horeg Tiron hingga Jalan Kreasi Ketami, Warga Kediri Rayakan Kemerdekaan di Ruang Bersama

Published

on

Kediriselaludihati.com – Lebih dari tiga pekan setelah 17 Agustus, semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di sejumlah wilayah Kediri.

Karnaval, jalan santai hingga jalan kreasi digelar masyarakat sepanjang Sabtu (12/9/2026) hingga Minggu (13/9/2026), melibatkan warga dari berbagai kelompok usia.

Salah satu perayaan dengan durasi paling panjang berlangsung di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Warga menggelar “Karnaval Sound Horeg” yang dimulai Sabtu sore dan baru berakhir pada Minggu dini hari.

Karnaval mengambil rute dari pertigaan Dusun Tiron, menyusuri Jalan Panglima Sudirman hingga kawasan pintu masuk tol yang dijadikan titik akhir perjalanan.

Rangkaian pemberangkatan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Mobil peserta nomor urut pertama tercatat mencapai garis akhir sekitar pukul 20.00 WIB. Sementara kendaraan peserta terakhir baru memasuki titik finis sekitar pukul 02.50 WIB, Minggu dini hari.

Sekitar pukul 03.00 WIB seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

Besarnya kegiatan membuat pengamanan melibatkan berbagai unsur. Sebanyak 12 personel Polri, 10 personel TNI, enam anggota Satpol PP dan 10 anggota Linmas diterjunkan untuk mendukung pengamanan sepanjang kegiatan.

Kapolsek Banyakan AKP Joko Purwantono, S.H., turut hadir bersama unsur pemerintah kecamatan dan desa. Hadir pula perwakilan Camat Banyakan, Danpos Banyakan, Kepala Desa Tiron, Babinsa, Bhabinkamtibmas Aiptu A. Winarso, perangkat desa, panitia PHBN, PKK serta para peserta karnaval.

Selepas semarak karnaval di Tiron, perayaan kemerdekaan bergeser ke berbagai kampung pada Minggu pagi.

Di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, warga menggelar jalan santai di kawasan Jalan Cendana mulai sekitar pukul 06.30 WIB.

Tiga pilar Kelurahan Singonegaran turut hadir melakukan pemantauan kegiatan. Bhabinkamtibmas Bripka M. Rifai bersama unsur kewilayahan berada di tengah aktivitas masyarakat yang memanfaatkan Minggu pagi untuk merayakan kemerdekaan secara bersama-sama.

Kegiatan serupa berlangsung sekitar satu jam kemudian di Dusun Kradenan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

Mulai pukul 07.30 WIB, warga mengikuti jalan santai dalam rangka HUT RI ke-81. Kepala Desa Manyaran, perangkat desa, Ketua Karang Taruna Dusun Kradenan, Babinsa, Bhabinkamtibmas Aiptu Deri Risdianto, Linmas dan masyarakat turut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Jalan santai menjadi salah satu bentuk perayaan kemerdekaan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak membutuhkan panggung besar, kegiatan tersebut justru memberikan ruang bagi warga untuk keluar rumah, bertemu tetangga dan bergerak bersama menyusuri lingkungan tempat mereka tinggal.

Semarak lainnya terlihat di lingkungan Dander, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Sekitar pukul 08.00 WIB, masyarakat RW 04 dan RW 05 menggelar jalan kreasi dalam rangka PHBN. Bhabinkamtibmas Kelurahan Ketami Aiptu M. Chambali melakukan pengamanan selama kegiatan masyarakat tersebut.

Berbeda dengan jalan santai, jalan kreasi memberi ruang lebih besar bagi warga untuk menampilkan ekspresi perayaan. Namun keduanya memiliki titik temu yang sama: menjadikan jalan dan lingkungan kampung sebagai ruang kebersamaan.

Rangkaian kegiatan di Tiron, Singonegaran, Manyaran dan Ketami juga memperlihatkan luasnya wilayah hukum Polres Kediri Kota. Kegiatan masyarakat berlangsung tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa di wilayah Kabupaten Kediri yang masuk wilayah hukum kepolisian tersebut.

Kehadiran Bhabinkamtibmas pada setiap kegiatan menjadi penting karena perayaan yang melibatkan banyak orang juga bersinggungan dengan penggunaan ruang publik dan jalan. Pengamanan diperlukan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan kepentingan pengguna jalan lainnya.

Pada kegiatan berskala besar seperti Karnaval Sound Horeg di Tiron, kebutuhan tersebut bahkan menjadi lebih kompleks. Rangkaian kendaraan dan durasi kegiatan hingga dini hari membutuhkan keterlibatan lintas unsur, mulai Polri dan TNI hingga Satpol PP dan Linmas.

Sementara dalam kegiatan jalan santai maupun jalan kreasi, pendekatan pengamanan berlangsung lebih dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa atau kelurahan dan Linmas berada langsung bersama warga.

Perayaan HUT RI di tingkat kampung pada akhirnya memiliki makna yang melampaui kemeriahan acara. Di sanalah warga bertemu, karang taruna bergerak, perangkat desa terlibat, dan masyarakat memiliki kesempatan menghidupkan kembali ruang sosial di lingkungannya.

Bendera dan ornamen kemerdekaan mungkin segera diturunkan ketika rangkaian PHBN berakhir. Namun nilai yang lebih penting justru diharapkan bertahan lebih lama: gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan kemampuan warga menjaga kebersamaan setelah pesta kemerdekaan selesai. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page