JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan integritas personel harus menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian. Ia mengingatkan bahwa kemampuan dan kecakapan saja tidak cukup apabila tidak disertai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap yang baik dalam melayani masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Suyudi saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI. Ia menyoroti pentingnya pembenahan internal, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

“Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas,” kata Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Ia mengingatkan para calon pemimpin agar tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan anggota. Menurutnya, pembiaran terhadap penyimpangan, termasuk keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, dapat merusak organisasi dan menghambat penegakan hukum.

Suyudi juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan etika. Ia mengingatkan agar personel tidak bersikap kasar, membentak, atau mengintimidasi masyarakat dalam proses penanganan perkara.

Selain itu, pelaksanaan tugas perlu memperhatikan perlindungan data pribadi serta hak tersangka, saksi, dan korban.

“Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui kinerja nyata, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pelayanan yang mudah diakses, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Suyudi.

Menurutnya, keberhasilan Polri tidak cukup dinilai dari jumlah operasi atau penangkapan. Kualitas pelayanan, kepastian penanganan perkara, pemulihan hak korban, dan meningkatnya rasa aman juga menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Suyudi turut meminta anggota agar tidak bersikap antikritik dan merespons masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial maupun WhatsApp. Setiap keluhan, kata dia, perlu diteruskan kepada satuan yang berwenang agar dapat ditangani sesuai tanggung jawabnya.

Dalam pembenahan organisasi, Suyudi juga menyoroti kebutuhan personel di tingkat kewilayahan, terutama Polsek yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan arahan untuk merampingkan Mabes Polri dan menggeser personel ke satuan wilayah agar dukungan terhadap pelayanan di lapangan semakin kuat.

“Mabes itu harus ramping, Polda harus kuat, Polres harus besar, Polsek harus tangguh,” kata Suyudi.

Arahan tersebut, menurutnya, perlu diikuti evaluasi terhadap kebutuhan personel dan pembagian tugas agar anggota dapat menjalankan tanggung jawab secara optimal, tanpa terbebani rangkap tugas yang mengganggu pelayanan.

Suyudi menegaskan, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, kewenangan kepolisian dapat dijalankan secara bertanggung jawab, sementara masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan penanganan perkara yang berkeadilan.

Kediriselaludihati.com – Polres Kediri Kota terus memperkuat pembinaan mental dan spiritual anggota kepolisian melalui program Karomah (Kamis, Rohani dan Mental sampai di Hati) yang digelar di Masjid Baiturrahim Polres Kediri Kota, pada Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti pejabat utama, perwira Polres dan Polsek jajaran, anggota Polri, serta pegawai negeri sipil di lingkungan Polres Kediri Kota.

Program Karomah menjadi salah satu upaya membangun karakter personel agar memiliki integritas, pengendalian diri, serta kesadaran moral dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kabag SDM Polres Kediri Kota Kompol Riko Saksono, S.E., mengatakan bahwa pembinaan rohani merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri.

“Menjadi anggota Polri bukan hanya dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus dibekali akhlak yang baik. Sebab, pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi kejujuran, kesabaran, dan rasa tanggung jawab,” ujar Kompol Riko.

Menurutnya, tantangan tugas kepolisian semakin kompleks sehingga setiap anggota perlu memiliki landasan moral yang kuat dalam mengambil keputusan maupun menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Pembinaan mental dan spiritual diharapkan menjadi pengingat agar personel senantiasa menjaga sikap, perilaku, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

“Kami ingin nilai-nilai keagamaan yang diperoleh melalui kegiatan Karomah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Polisi harus mampu menjadi teladan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun ketika berada di tengah masyarakat,” katanya.

Kegiatan pembinaan rohani diawali dengan pembacaan Surat Yasin bersama, kemudian dilanjutkan ceramah agama dan doa.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan tausiah bertema “Empat Golongan yang Tidak Akan Pernah Mencium Harumnya Surga”.

Tema ceramah tersebut menjadi bahan perenungan mengenai pentingnya menjaga perilaku, menjauhi perbuatan tercela, dan meningkatkan tanggung jawab manusia terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

Bagi anggota kepolisian, pesan moral tersebut memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas yang menuntut kedisiplinan, kejujuran, dan kemampuan mengendalikan diri.

Kompol Riko menegaskan bahwa pembinaan kepribadian tidak dapat dipisahkan dari peningkatan profesionalisme anggota Polri.

Menurutnya, kemampuan teknis dalam menjalankan tugas harus berjalan seiring dengan sikap yang humanis dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui keberhasilan menjalankan tugas. Kepercayaan juga tumbuh dari cara anggota bersikap, berbicara, dan memperlakukan masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Melalui program Karomah, Polres Kediri Kota berupaya membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penerapan semangat Polisi Bersama Masyarakat, dengan mendorong personel agar semakin dekat, peduli, dan mampu memberikan pelayanan yang berlandaskan ketulusan.

Kompol Riko berharap pembinaan rohani yang dilaksanakan secara berkala dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku anggota, baik dalam kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat.

“Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan ini, setiap anggota semakin menyadari bahwa tugas kepolisian adalah amanah. Karena itu, jalankan tugas dengan hati yang bersih, niat yang baik, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Program Karomah juga menjadi salah satu bentuk penguatan nilai-nilai Sekartaji Polres Kediri Kota, yakni Selaras, Karomah, Tangguh, dan Terpuji. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Keberatan Aliansi Garda Jawa Timur terhadap aplikasi Maxim Turbo menjadi pembahasan dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan Kota Kediri, pada Kamis (29/10/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, dan perwakilan Aliansi Garda Jawa Timur untuk membahas persoalan layanan transportasi berbasis aplikasi sekaligus mencari penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah.

FGD yang dimulai pukul 11.00 WIB itu dihadiri jajaran Dinas Perhubungan Kota Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Kediri Kota, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, serta Aliansi Garda Jawa Timur.

Salah satu hasil pertemuan menyebutkan bahwa keberatan Aliansi Garda Jawa Timur terkait Maxim Turbo telah disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak hanya menjadi pembahasan di tingkat kota, tetapi juga telah diteruskan kepada pemerintah provinsi.

Meski demikian, laporan hasil FGD belum menjelaskan secara terperinci substansi keberatan terhadap Maxim Turbo maupun tindak lanjut yang akan dilakukan di tingkat provinsi.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Kediri melalui Forum Lalu Lintas menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah yang berdampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas.

Forum tersebut melibatkan sejumlah unsur, antara lain Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan Dinas PUPR.

Keterlibatan berbagai instansi diperlukan karena persoalan transportasi berbasis aplikasi tidak hanya menyangkut hubungan antara penyedia layanan dan pengemudi, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan aktivitas transportasi serta ketertiban di ruang publik.

Salah satu kesepahaman penting dalam FGD adalah perlunya mengedepankan musyawarah ketika muncul perbedaan pandangan.

Peserta forum mendorong agar persoalan yang berkembang dapat dibicarakan melalui jalur komunikasi yang terbuka sehingga tidak kembali memicu aksi unjuk rasa.

Pendekatan dialog tersebut diharapkan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi, menjelaskan kepentingan masing-masing, dan mencari penyelesaian sesuai kewenangan instansi terkait.

Keterlibatan Unit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota juga berkaitan dengan kepentingan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Kepolisian bersama pemerintah daerah memiliki kepentingan agar dinamika yang terjadi dalam sektor transportasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun kelancaran kendaraan di jalan.

Hasil FGD menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan perwakilan komunitas pengemudi dalam menyikapi perkembangan layanan transportasi daring di Kota Kediri.

Pertemuan berlangsung tertib dan lancar. Belum terdapat informasi mengenai keputusan akhir atas keberatan Aliansi Garda Jawa Timur terhadap Maxim Turbo. (res/an)