Kediriselaludihati.com – Menjelang rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berbagai unsur masyarakat Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mulai mematangkan persiapan kegiatan agar berjalan aman dan tertib.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bangsal Aipda Bagus Candra P bersama jajaran terkait menghadiri rapat koordinasi persiapan rangkaian kegiatan PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan pertunjukan seni Paguyuban Jaranan “Ngudi Lestari Budoyo” yang digelar di Ruang Panti PKK Kantor Kelurahan Bangsal, pada Kamis (20/8/2026).

Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk aspek keamanan, pengamanan lokasi, serta langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas selama kegiatan berlangsung.

Kanit Intelkam Polsek Pesantren AKP D. Nurhidayat, bersama tiga pilar Kelurahan Bangsal, panitia PHBN, serta tujuh ketua kelompok jaranan yang tergabung dalam Paguyuban Ngudi Lestari Budoyo turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi mengatakan, koordinasi antara kepolisian, pemerintah kelurahan, panitia kegiatan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga agar setiap kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

“Setiap kegiatan masyarakat perlu dipersiapkan dengan baik, terutama yang melibatkan banyak warga. Koordinasi sejak awal menjadi langkah penting agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib serta potensi gangguan dapat dicegah,” ujar Kompol Siswandi.

Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas teknis pelaksanaan pertunjukan seni jaranan yang rencananya berlangsung mulai 20 hingga 23 Agustus 2026 di Lapangan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bangsal Aipda Bagus Candra P menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dan panitia menjadi kunci keberhasilan kegiatan.

“Sinergi antara panitia, pemerintah kelurahan, tokoh seni, dan aparat keamanan sangat diperlukan agar kegiatan budaya dapat berlangsung dengan aman sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Paguyuban Jaranan Ngudi Lestari Budoyo sendiri menjadi salah satu wadah pelestarian seni tradisi masyarakat Bangsal. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperingati momentum kemerdekaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan seni budaya lokal.

Kepolisian mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, mengedepankan sikap saling menghormati, serta segera berkoordinasi apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif sebagai bentuk kesiapan bersama menyambut rangkaian kegiatan PHBN di Kelurahan Bangsal. (res/an)

Semarang, 19 Agustus 2026 – Menjaga hutan Indonesia membutuhkan personel yang terlatih, profesional, dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Untuk pertama kalinya, 583 peserta Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan (Polsus Kehutanan) Tahun Anggaran 2026 dididik di Pusat Pendidikan (Pusdik) Binmas Lemdiklat Polri.

Sebanyak 583 peserta dari berbagai daerah mengikuti pendidikan selama dua bulan. Mereka menjadi tahap awal penguatan kapasitas menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang akan dididik secara bertahap ke depan.

Pendidikan dibuka Rabu (19/8/2026), pukul 08.11–08.40 WIB, di Lapangan R. Oetomo, Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, S.Hut.

Wamenhut: Polisi Kehutanan Harus Siap Bertugas

Wamenhut Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Polri yang memfasilitasi pelaksanaan pendidikan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri, Kalemdiklat Polri beserta jajaran, serta Korbinmas Baharkam Polri yang telah memfasilitasi Pendidikan dan Latihan Polisi Khusus Kehutanan Tahun Anggaran 2026. Ini merupakan bagian penting dalam meningkatkan kompetensi Polisi Kehutanan,” ujar Rohmat.

Ia menegaskan, setelah pendidikan para peserta harus mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya.

“Setelah pendidikan, Polisi Kehutanan harus mampu menjaga kawasan hutan dan ekosistemnya dengan bekal keterampilan yang telah dipelajari, serta mampu membangun kolaborasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum lainnya,” katanya.

Kurikulum Berbasis Kemampuan Nyata

Pendidikan Polsus Kehutanan Keterampilan Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2026 menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Artinya, peserta tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi harus mampu menerapkannya ketika bertugas.

Kurikulum mencakup empat kompetensi utama:

• Sikap dan tata nilai: integritas, karakter kebangsaan, HAM, kode etik, disiplin dan tanggung jawab.
• Pengetahuan tugas kepolisian: deteksi dini, patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan TKP/TPTKP, pengamanan barang bukti, operasi penertiban, regulasi serta komunikasi dan kemitraan masyarakat.
• Keterampilan dasar: navigasi dan pemetaan, pemeriksaan tumbuhan dan satwa, pengenalan jenis dan handling satwa, pengendalian kebakaran hutan, komunikasi efektif serta penyusunan laporan.
• Keterampilan khusus: PBB, pengenalan senjata api, bela diri Polri, SAR dan PPGD, halang rintang serta mountaineering.

Lulusan ditargetkan menjadi anggota Polisi Kehutanan yang terampil dalam perlindungan dan pengamanan hutan, berintegritas, berkarakter kebangsaan, serta bekerja sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kalemdiklat Polri: Diperkuat untuk Siap Menghadapi Lapangan

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. mengatakan pendidikan di lingkungan Polri memberikan penguatan kemampuan yang relevan dengan tugas Polisi Kehutanan.

“Polisi Kehutanan tidak cukup hanya memahami aspek kehutanan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi kondisi lapangan, memahami prosedur, menjaga barang bukti, menangani TKP, memiliki kemampuan SAR, serta mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” ujar Panca.

Menurutnya, pendidikan tersebut tidak mengubah kewenangan Polisi Kehutanan.

“Pendidikan ini bukan untuk mengubah kewenangan Polisi Kehutanan, tetapi memperkuat kapasitasnya agar tugas perlindungan dan pengamanan hutan dapat dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Tahap Awal Menuju 6.500 Polisi Kehutanan

Wamenhut menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap.

“Ke depan, sesuai arahan Presiden, Kementerian Kehutanan akan mendidik 6.500 Polisi Kehutanan secara bertahap. Untuk itu, kami berharap kerja sama dengan Polri dapat terus diperkuat,” ujar Rohmat.

Sebanyak 583 peserta pada pendidikan tahap awal ini menjadi bagian dari proses menuju penguatan 6.500 Polisi Kehutanan yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas.

Kerja sama Polri dan Kementerian Kehutanan juga akan dikembangkan, tidak hanya dalam pendidikan dasar, tetapi mencakup pendidikan tingkat manajerial dan pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk Hutan, Untuk Masyarakat

Penguatan Polisi Kehutanan pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Hutan yang terlindungi berarti sumber air lebih terjaga, ekosistem terlindungi, keanekaragaman hayati terpelihara, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan mendapatkan lingkungan yang lebih aman.

“Menjaga hutan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Dibutuhkan kolaborasi Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya,” ujar Panca.

583 peserta menjadi awal. Menuju 6.500 Polisi Kehutanan yang semakin siap menjaga hutan Indonesia.

Menuju Hutan Indonesia Aman, lingkungan terjaga, dan masa depan terlindungi.