Connect with us

Uncategorized

Saat Pengecekan Pelabuhan Tanjung Perak, Kapolri Ingatkan Masyarakat Vaksin Booster Sebagai Syarat Mudik

Published

on

Forkopimda Jawa Timur, mendampingi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama rombongan, melakukan lanjutan Kunjungan kerjanya di Jawa Timur, pada Kamis (28/4/2022).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar, mendampingi Kapolri beserta rombongan diantaranya Asops Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Aslog Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Asrena Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Kadivpropam Irjen Pol Ferdy Sambo, Kadivhumas Irjen Pol Dedi Prasetyo, Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi dan Kakorlantas Irjen Pol Drs. Firman Shantyabudi, M.Si
melaksanakan pengecekan kesiapan Pos Pelayanan Terpadu dan fasilitas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Lokasi yang dikunjungi adalah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sesampainya di tempat tersebut Kapolri menyapa para penumpang Kapal yang berada di ruang tunggu.

Kapolri bersama rombongan lanjut mendengarkan paparan dari Karoops Polda Jatim Kombes Pol Puji Santosa terkait kesiapan Operasi Ketupat Semeru 2022 di wilayah Polda Jatim dan sekaligus memberikan tanggapan.

Usai memberikan arahan, Kapolri lanjut melakukan pengecekan Posko Terpadu Lebaran Tahun 2022, yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, dengan mendengarkan paparan dari Kapolres Tanjung Perak Akbp Anton Elfrino terkait pelaksanaan pengamanan Posko Terpadu dan Paparan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak terkait kedatangan dan pemberangkatan penumpang.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan gerai vaksinasi Polres Tanjung Perak, yang menyiapkan 200 dosis vaksin, jenis pfizer dan astrazeneca, yang diperuntukkan bagi pemudik yang hendak melaksanakan vaksinasi booster, dibantu tenaga kesehatan gabungan TNI,Polri,Dinkes dan Relawan.

Dalam kesempatan ini Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Kapal laut merupakan moda transportasi yang dapat mengurangi kemacetan.

“Kita lihat bahwa dari kapal-kapal yang ada melayani masyarakat yang akan meninggalkan wilayah Surabaya, namun juga menerima masyarakat yang datang dari berbagai wilayah. Tadi kita cek, ada yang dari Kalimantan, ada juga dari wilayah Ende, ada yang dari wilayah Sulawesi. Bahkan dari Tanjung Priok dan pelabuhan Semarang,” ucapnya.

“Artinya ini juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mudik menggunakan moda kapal laut. Untuk menghindari potensi beban kemacetan yang diprediksi akan terjadi pada nanti malam, ini akan terus meningkat dan ini tentunya bisa menjadi pilihan,” lanjut Kapolri.

Kemudian terkait dengan kondisi di Pelabuhan Tanjung perak sendiri. berdasarkan angka dari mulai H – 15 sampai dengan H – 6 kita lihat bahwa puncak arus mudik itu terjadi di H – 7 kemarin, sempat masuk di angka 7000.

“Namun apabila dibandingkan di tahun 2019 sebelum pandemi maka tahun ini mengalami penurunan jml penumpang sebanyak 39 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan 138 persen,” paparnya.

“Saya lihat juga bahwa sampai dengan hari ini sudah di angka 3200 dibandingkan dengan situasi normal yang rata-rata 2000 tetap ada peningkatan,” tambah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga mengingatkan kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar melengkapi persyaratan dengan vaksin booster.

“Bagi masyarakat yang akan menumpang kapal maka ada kewajiban untuk vaksin booster. Jadi ini tentunya menjadi hal sangat penting agar pengendalian laju covid betul-betul bisa kita kendalikan. Penumpang kapal dalam kondisi yang kita yakini betul-betul aman karena sudah vaksin booster,” tuturnya.

Selain itu, untuk masyarakat yang belum melakukan vaksin booster dapat mengunjungi gerai vaksin yang telah di sediakan, sehingga ini menjadi syarat untuk membeli tiket.

“Saya kira ini sudah bagus dan tentunya kita harus terus menjaga agar pasca dari idul fitri yang biasanya di tahun kemarin ada lonjakan di tahun ini dengan adanya sistem ataupun adanya persyaratan untuk dilaksanakan Booster ini,” giatnya.

Kapolri berharap laju covid pasca arus mudik, atau pasca Idul fitri bisa betul-betul bisa dikendalikan, karena wilayah Jawa Timur angkanya sangat bagus, jauh lebih bagus dibandingkan wilayah Jakarta dan yang lain, ini tentunya harus dipertahankan.

“Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan stakeholder yang bertugas. Berikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat merasa aman dan selamat sampai tujuan,” pungkasnya.

Continue Reading

Peristiwa

Malam Bershalawat di Kelurahan Bujel Kediri, Polsek Mojoroto Pastikan Jemaah Khusyuk dan Aman

Published

on

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Bujel, Polsek Mojoroto, Polres Kediri Kota bersama tiga pilar menghadiri sekaligus mengawal pengajian shalawat di Jalan Suparjan Mangun Wijaya, depan Kantor Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (21/11/2026) malam. Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB itu dihadiri Camat Mojoroto dan Habib Ali.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bujel Ajun Inspektur Dua (Aipda) Yuda Kuswantoro mengatakan, kehadiran tiga pilar dimaksudkan agar jemaah bisa bershalawat dengan tenang dan khusyuk.

“Kegiatan keagamaan seperti ini menghadirkan banyak jemaah dan digelar di tepi jalan. Kami hadir bersama Babinsa dan kelurahan untuk memastikan jemaah aman, arus kendaraan tetap terkendali, dan acara berjalan lancar sampai selesai,” ujar Yuda.

Kapolsek Mojoroto Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Purwanto menyambut baik kegiatan shalawat yang digelar warga.

“Majelis shalawat bukan hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga menjadi benteng moral bagi warga, terutama anak-anak muda. Polsek Mojoroto akan selalu mendukung dan mengawal kegiatan positif seperti ini,” katanya. (res/an)

#polisibersamamasyarakat

Continue Reading

Uncategorized

Kepala Bran: Reforma Agraria Sejati Harus Menyejahterakan Petani, Nelayan, Dan Warga Kota

Published

on

YOGYAKARTA, 21 November 2026 – Reforma Agraria Sejati harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, hingga warga perkotaan yang membutuhkan perumahan layak dan akses terhadap sumber penghidupan.

Untuk mewujudkannya, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaian konflik, penataan tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu.

Hal tersebut disampaikan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”, Sabtu (21/11/2026).

“Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria Sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan. BRAN harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.

Petani Membutuhkan Kepastian Hak dan Dukungan Ekonomi

Dalam paparannya, Kepala BRAN mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.

Dedi menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan harus diselaraskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

“Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelasnya.

Menurut Dedi, persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama agar perbedaan kebijakan antarsektor tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat.

Namun, kepastian hak bukanlah tujuan akhir. Petani juga membutuhkan dukungan nyata agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan.

“Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

“Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BRAN mendorong keterpaduan antara penataan aset, penataan akses, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Nelayan dan Masyarakat Pesisir Harus Mendapat Perlindungan

Kepala BRAN juga menyoroti persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Dedi menyampaikan informasi mengenai sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi bersama kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil agar keputusan didasarkan pada fakta objektif di lapangan.

“BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan,” tegasnya.

Dedi juga menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian persoalan agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.

“Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.

Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan reforma agraria perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.

Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Warga Kota Membutuhkan Perumahan Dekat Sumber Penghidupan

Selain kawasan pertanian dan pesisir, Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria perkotaan juga membutuhkan perhatian serius.

Dedi mencontohkan konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi perkotaan.

“Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja,” jelas Dedi.

Karena itu, penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan lahan, tetapi juga akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.

“Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani perumahan, pertanahan, serta pengelolaan aset negara, BRAN mendorong penyelesaian persoalan agraria perkotaan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.

BRAN Mengorkestrasi Kebijakan, Bukan Menggantikan Kewenangan Kementerian

Kepala BRAN menegaskan bahwa kompleksitas persoalan agraria membutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga.

Persoalan di kawasan hutan memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Pemberdayaan petani membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian. Perlindungan masyarakat pesisir melibatkan sektor terkait, sedangkan penyelesaian persoalan perumahan perkotaan membutuhkan keterpaduan kebijakan pertanahan, perumahan, dan pengelolaan aset negara.

Dalam kerangka tersebut, BRAN berperan mengorkestrasi kebijakan agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara selaras, dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dedi menekankan bahwa kesinambungan pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.

Menanggapi penafsiran yang sebelumnya menempatkan BRAN sebagai lembaga sementara atau ad hoc, ia menyampaikan pandangannya terhadap mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

“Saya tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan bahwa BRAN ini lembaga ad hoc. BRAN ini cukup kuat, satu lembaga, langsung di bawah Presiden. Tugas, fungsi, dan kewenangan kami juga sangat jelas,” tegasnya.

Menurutnya, reforma agraria tidak cukup berhenti pada penyelesaian konflik atau pemberian pengakuan hak. Negara juga perlu memastikan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.

Diskusi UGM Memperkuat Sinergi Reforma Agraria Nasional

Diskusi publik Fakultas Hukum UGM mempertemukan unsur pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria nasional.

Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda.

Diskusi juga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala BRAN menyampaikan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026.

Ia berharap forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.

Reforma Agraria Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat

Kepala BRAN menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan bagian dari amanat Pancasila Sila Kelima dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.

Bagi petani, reforma agraria harus membuka akses terhadap tanah, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, reforma agraria harus memperhatikan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi warga perkotaan, reforma agraria harus turut menjawab kebutuhan perumahan layak, kepastian hak, dan akses terhadap sumber penghidupan.

Keberhasilan Reforma Agraria Sejati bukan semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan dari meningkatnya kepastian hak, produktivitas, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui orkestrasi lintas sektor yang berkelanjutan, BRAN berupaya memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, berpihak pada rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Uncategorized

Poliran, Upaya Polri Membantu Masyarakat Mengakses Lapangan Pekerjaan

Published

on

JAKARTA – Polri terus memperkuat program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Program ini memprioritaskan masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penyandang disabilitas melalui pendataan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi penempatan kerja bersama dunia usaha.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program POLIRAN di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Bandung, Rabu (11/11/2026), menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan ketenagakerjaan.

“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar Kapolri.

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin menjelaskan, sesuai arahan Kapolri, pelaksanaan POLIRAN saat ini difokuskan pada masyarakat terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Bapak Kapolri mempunyai arahan kepada kami, fokuskan dulu kepada Poliran untuk pengangguran terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Kami coba mendata masyarakat yang terdampak PHK, seperti di Banten terdapat sekitar 1.000 orang,” ungkap Rudy.

Ia menjelaskan, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mendata pencari kerja sekaligus mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya, mereka difasilitasi untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan keahlian dari para pengangguran di desa. Setelah itu, Bhabinkamtibmas membawa mereka ke BLK atau LPK yang ada di kabupaten/kota, serta menginformasikan kepada para pengusaha yang membuka lowongan bahwa para pencari kerja ini memiliki keahlian A, B, dan C,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan berbagai pihak terkait. Dinas Tenaga Kerja turut menyiapkan 50 ribu tempat pelatihan vokasi bagi korban PHK untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain memfasilitasi penempatan kerja, Polri memastikan proses perekrutan berlangsung tanpa praktik percaloan maupun pungutan liar. Pendataan pencari kerja yang telah tersalurkan juga dikelola melalui dashboard untuk memantau perkembangan dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

Rudy turut mengajak dunia usaha memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuannya.

“Kami mendorong agar penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami akan mendorong para pengusaha dengan sekuat-kuatnya sehingga penyandang disabilitas di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyambut positif program tersebut. Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program serta peningkatan keterampilan agar tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.

Polri memastikan pelaksanaan POLIRAN akan terus dievaluasi melalui pendataan jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya terlihat dari penyelenggaraan kegiatan dan jumlah peserta, tetapi juga dari penempatan kerja serta keberlanjutan pekerjaan yang diperoleh masyarakat.

“Parameter keberhasilan POLIRAN tentu pertama bagaimana angka pengangguran bisa menurun. Kedua, bagaimana suatu daerah mampu mengelola dan menyediakan lowongan pekerjaan yang melampaui jumlah pencari kerja. Kami akan mengevaluasi kegiatan masing-masing Polda dan melihat berapa jumlah yang sudah berhasil terserap melalui POLIRAN,” pungkas Rudy.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page