Connect with us

Uncategorized

Sudah Tepat, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

Published

on

JAKARTA— Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

“Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat (6/5).

Pasalnya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

“Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.

“Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” kata Taufik.

Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.

“Sementara jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.

“Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).

Continue Reading

Uncategorized

ETLE Mobile Handheld Perkuat Modernisasi Penindakan Lalu Lintas di Kaltim

Published

on


JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dengan menyerahkan perangkat ETLE Mobile Handheld kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur ( Kaltim).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah modernisasi penindakan pelanggaran lalu lintas yang mengedepankan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Penyerahan perangkat tersebut merupakan implementasi arahan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transformasi pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas secara berkelanjutan.

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan berada di bawah kendali Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H., dengan dukungan pengawasan dan pengoordinasian oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. 

Perangkat ETLE Mobile Handheld selanjutnya dimanfaatkan oleh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal melalui Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan pemanfaatan ETLE Mobile Handheld memungkinkan petugas melakukan pendataan pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan.

“Pendataan tersebut melalui dokumentasi visual berupa foto dan video kendaraan,” jelas Kombes Pol Dwi Sumrahadi di Jakarta, Jumat (6/2/26).

Menurut Kombes Pol Dwi Sumrahadi, sistem ini dilengkapi informasi kejadian yang akurat, sehingga setiap proses penindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh hasil perekaman pelanggaran terhubung dengan sistem ETLE Nasional (ETLE-Nas), yang menjamin keseragaman prosedur penindakan secara elektronik. 

“Integrasi ini mendukung proses penegakan hukum yang lebih tertib, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan,” terang Kombes Dwi Sumrahadi.

Ia berharap melalui pengoperasian ETLE Mobile Handheld diharapkan tercipta peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat. 

“Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan guna mendukung stabilitas mobilitas di wilayah Kaltim,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Terima Audiensi KSBSI, Kapolri Tegaskan Sinergitas untuk Perjuangkan Hak Buruh

Published

on


Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan bakal terus perkuat sinergitas untuk memperjuangkan hak buruh. 

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menekankan soal terus mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan Polri terkait pelayanan di bidang permasalahan buruh. 

“Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” kata Sigit usai audiensi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). 

Desk Ketenagakerjaan Polri, kata Sigit terus berupaya serta mengoptimalkan peran dan fungsi kepolisian untuk memperjuangkan segala aspirasi dari seluruh elemen buruh di Indonesia. 

“Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan,” ujar Sigit. 

Dengan terjalinnya sinergitas ini, Sigit berharap, ke depan buruh semakin sejahtera. Serta, terus terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh agar bisa berkarya guna membawa Indonesia yang berdaulat dan makmur. 

“Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan,” ucap Sigit. 

Kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengapresiasi Polri yang telah membentuk Desk Ketenagakerjaan. “Dan pengetahuan kami yang pertama sekali juga kepolisian itu membentuk Desk KetenagaKerjaan di seluruh dunia,” kata Elly. 

Desk ketenagakerjaan tersebut, kata Elly, sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia. Ia juga mendukung Polri tetap berada di bawa Presiden. 

“Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” paparnya. 

“Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” tambahnya sekaligus mengakhiri.

Continue Reading

Uncategorized

Taruna Akpol Pulihkan Ketahanan Pangan dan UMKM Warga Aceh Tamiang Lewat Pekarangan Pangan Lestari

Published

on

ACEH TAMIANG – Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemulihan ketahanan pangan dan penguatan UMKM masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) sekaligus dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program P2L difokuskan pada pemanfaatan lahan pekarangan warga yang sebelumnya terdampak bencana alam dan sempat tidak produktif. Melalui pendampingan langsung, Taruna Akpol bersama masyarakat menghidupkan kembali lahan tersebut untuk ditanami berbagai komoditas pangan bernilai guna dan bernilai jual, guna memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang usaha mikro bagi warga setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Pendekatan humanis yang dilakukan para taruna mendorong tumbuhnya semangat kemandirian, gotong royong, serta optimisme warga untuk bangkit kembali.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Taruna Akpol dalam program Pekarangan Pangan Lestari merupakan bentuk konkret implementasi Polri Presisi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, Taruna Akpol hadir langsung membantu masyarakat memulihkan ketahanan pangan sekaligus menggerakkan UMKM lokal. Ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap pemulihan ekonomi warga pascabencana, sekaligus bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Taruna Akpol diharapkan mampu mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik, bahwa Polri senantiasa hadir dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya program Pekarangan Pangan Lestari ini, diharapkan masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali bangkit, mandiri secara pangan, serta memiliki sumber penghasilan baru yang berkelanjutan melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page