Kediriselaludihati.com – Pemerintah Kota Kediri menggelar rapat penting mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan PK. Bangsa dan Jalan Brawijaya. Rapat dilaksanakan pada Jumat, 13 September 2024, pukul 08.30 WIB- selesai di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kota Kediri.

Digelarnya rapat bertujuan untuk membahas solusi yang adil dan tepat terkait keberadaan PKL, yang selama ini dinilai memerlukan penataan ulang agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan pejalan kaki.

Rapat tersebut dipimpin oleh M. Ferry Djatmiko, S.Sos., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk menciptakan tata kelola ruang publik yang lebih baik, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat di ruas jalan tersebut.

Sejumlah pejabat dan perwakilan dinas serta instansi terkait hadir dalam rapat tersebut antara lain M. Ferry Djatmiko, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri, Kasatintelkam Polres Kediri Kota, Kasatlantas Polres Kediri Kota yang diwakili oleh KBO Lantas, Kasatsamapta Polres Kediri Kota, Kapolsek Kediri Kota, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala SATPOL PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPUPR, Kepala DLHKP, Kepala Kesbangpol, Camat Kota, serta Lurah Banjaran, Lurah Ngadirejo, Lurah Dandangan, Lurah Balowerti, dan Lurah Pakelan.

Rencana Penataan

Penataan yang akan dilakukan di Jalan PK. Bangsa dan Jalan Brawijaya melibatkan beberapa poin penting, salah satunya adalah penentuan zona khusus untuk PKL dan zona parkir. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur aduk antara area berdagang dan area publik, sehingga tata ruang kota tetap rapi dan fungsional.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji , S.H, S.I.K, M.Si melalui Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Afandy Dwi Takdir, S.T.K, S.I.K., menitipkan pesan pentingnya mengatur keberadaan PKL tanpa mengganggu hak pejalan kaki.

“Kami sangat menekankan bahwa trotoar harus difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pejalan kaki. PKL bisa tetap berjualan di area badan jalan yang telah disediakan khusus untuk mereka, namun tidak boleh menggunakan trotoar,” ungkapnya.

Selain itu, Kasatlas meminta bahwa hanya PKL dengan KTP warga Kota Kediri yang dapat berdagang di area tersebut.

Hal ini bertujuan untuk memberikan prioritas kepada warga lokal dan menghindari penumpukan pedagang dari luar daerah.

Mengutamakan Kepentingan Bersama

Rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang mendukung terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kedua ruas jalan tersebut. Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk PKL, namun dengan tetap menjaga keteraturan ruang publik.

Selain itu, Pemkot Kediri juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi para PKL dan kepentingan masyarakat umum, terutama pejalan kaki yang sering terganggu akibat adanya aktivitas berjualan di trotoar.

Dengan adanya pembahasan dan penataan ini, diharapkan seluruh pihak, baik para PKL, dinas terkait, maupun masyarakat umum, dapat memahami dan mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua.

Setelah rapat ini, Pemkot Kediri akan melakukan sosialisasi kepada para PKL di ruas Jalan PK. Bangsa dan Jalan Brawijaya, agar mereka dapat segera menyesuaikan diri dengan aturan baru yang akan diterapkan. Sosialisasi ini penting agar proses penataan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Pemkot juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga ketertiban di kawasan tersebut, demi menciptakan lingkungan kota yang lebih baik bagi semua warganya.

Penataan PKL ini merupakan salah satu dari banyak langkah yang diambil Pemerintah Kota Kediri dalam rangka menciptakan suasana kota yang lebih tertib, aman, dan ramah bagi masyarakat dan para pelaku usaha. (res/aro)