PASURUAN – Periode Januari hingga Juni 2025, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mencatat keberhasilannya dalam menuntaskan sejumlah kasus tindak pidana.

Progres positif dalam penegakan hukum oleh Polda Jatim beserta jajarannya dimana 26.825 kasus berhasil diselesaikan dari total 30.014 tindak kejahatan.

Hal itu seperti disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs.Nanang Avianto saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) Sitkamtibmas Semester I Tahun 2025 di Gedung Soebarkah, Pusdik Brimob, Lemdiklat Polri, Watukosek, Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, Selasa (29/7).

Kapolda Jatim juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh personel yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam menjaga stabilitas keamanan selama semester pertama tahun ini.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja, kepala satuan wilayah, serta seluruh personel Polda Jatim atas dedikasi dan kerja keras dalam pengelolaan kamtibmas yang optimal selama periode Januari hingga Juli 2025,” ujar Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga menyoroti sejumlah kasus menonjol, seperti tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, serta fenomena “Sound Horeg” yang memicu enam kejadian gangguan kamtibmas.

Menanggapi hal tersebut, Polda Jatim telah mengambil langkah cepat dan strategis, termasuk pembentukan posko gabungan, pengerahan tim SAR, serta rencana penerbitan maklumat Kapolda.

“Keamanan adalah prasyarat utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045,”tegas Irjen Nanang.

Kapolda Jatim kembali mengingatkan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara keamanan dan ekonomi.

“Ingatlah bahwa crime is the shadow of civilization; kejahatan adalah bayangan dari peradaban,” tegas Irjen Pol. Nanang Avianto.

Menutup sambutannya, Kapolda Jatim mengajak seluruh jajaran untuk menanamkan dalam diri bahwa kamtibmas yang kondusif merupakan investasi penting bagi stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Sebagai informasi, Anev Sitkamtibmas ini secara resmi dibuka oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si dan dihadiri oleh Wakapolda Jatim, para Pejabat Utama (PJU), serta seluruh Kapolrestabes, Kapolresta, dan Kapolres jajaran. (*)

Kediriselaludihti – Sejumlah pengendara di Simpang Empat Sumur Bor Kota Kediri dikejutkan oleh tindakan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota, Selasa (29/7/2025) pagi. Namun bukan razia atau penindakan yang terjadi, melainkan pemberian hadiah atau reward kepada para pengendara yang tertib dan disiplin berlalu lintas.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Afandy Dwi Takdir, S.T.K., S.I.K., sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah patuh terhadap aturan lalu lintas. Menurut Afandy, kegiatan ini adalah bagian dari strategi edukasi Satlantas yang bersifat persuasif dan humanis, untuk menumbuhkan kesadaran dan budaya tertib di jalan raya.

“Pengendara yang diberhentikan bukan untuk ditilang, melainkan untuk diberikan hadiah karena telah mematuhi peraturan lalu lintas,” ujarnya di sela kegiatan.

Hadiah yang diberikan berupa voucher belanja merah putih, yang dibagikan kepada pengendara yang kedapatan mengenakan helm standar SNI, membawa surat-surat lengkap, dan berkendara sesuai aturan.

Afandy menambahkan, meskipun Operasi Patuh Semeru 2025 telah berakhir, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk tetap memelihara disiplin dan etika berlalu lintas di jalan.

“Kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas harus dijaga setiap hari, bukan hanya saat operasi berlangsung. Patuh berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa,” tegasnya.

Kegiatan apresiatif ini disambut baik oleh masyarakat. Beberapa pengendara yang menerima hadiah tampak senang dan menyampaikan terima kasih kepada anggota Satlantas atas perhatian serta pendekatan positif yang diberikan. (res/aro)

Jakarta – Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

“Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium,” ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

“Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

“Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya,” tegas Kapolri.