Kediriselaluduhati.com – Unit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota melaksanakan survei kondisi jalan di Simpang Empat Muning, Kota Kediri, pada Rabu (13/08/2025) pukul 10.00–13.00 WIB.

Dipimpin Kanit Kamsel bersama anggota, kegiatan ini bertujuan memetakan potensi bahaya dan kerusakan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas. Dari hasil pengecekan, ditemukan beberapa titik jalan bergelombang, zebra cross yang sudah pudar, serta trotoar yang berlubang.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Afandy Dwi Takdir, S.T.K., S.I.K., menyatakan bahwa temuan tersebut akan diteruskan kepada dinas terkait untuk segera diperbaiki.

“Kerusakan fasilitas jalan seperti ini dapat membahayakan pengendara. Kami akan koordinasikan agar penanganannya bisa dilakukan secepatnya,” ujarnya.

Satlantas Polres Kediri Kota memastikan kegiatan survey serupa akan dilakukan secara berkala di titik-titik rawan guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. (res/an)

Kediriselaluduhati.com – Satuan Samapta Polres Kediri Kota berhasil mengungkap kasus peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Senin (11/8/2025) sore. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pelaku bernama Yuana Morfan R (47), warga Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, beserta barang bukti 12 botol miras merk Kunthil berukuran 920 ml.

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas penjualan miras di sebuah lokasi di Jalan Argowilis, Desa Semen. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mendapati pelaku tengah menyimpan dan menjual miras tanpa izin edar.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasi Humas menyampaikan, pelaku dan barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Kediri Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

“Operasi ini merupakan respon cepat atas laporan warga. Kami berkomitmen memberantas peredaran miras ilegal yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban,” tegasnya.

Polres Kediri Kota mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penjualan miras ilegal di lingkungannya. Penindakan tegas akan terus dilakukan sebagai upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (res/an)

POLDA JATIM – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) menyatakan dukungan penuh terhadap Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim terkait pembatasan penggunaan pengeras suara atau sound system di lingkungan masyarakat.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan Polda Jatim siap menegakkan aturan yang tertuang dalam regulasi tersebut.

Surat edaran ini, kata Kombes Pol Abast memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya.

“Surat edaran ini mengatur pedoman pembatasan penggunaan sound system di masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” terang Kombes Pol Abast, Selasa (12/8/25).

Kabid Humas Polda Jatim ini menerangkan, ada Empat poin penting yang menjadi perhatian, yaitu pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan, pembatasan waktu, tempat dan rute kendaraan yang membawa sound system, serta pengaturan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial di masyarakat.

Berdasarkan aturan, lanjut Kombes Abast, kegiatan sound system statis atau di tempat diberi toleransi hingga 120 desibel.

Sedangkan kegiatan non-statis atau berpindah lokasi dibatasi maksimal 85 desibel.

“Sementara itu untuk kendaraan wajib memenuhi uji kelayakan (KIR) dan tidak melebihi dimensi aslinya,” terang Kombes Abast.

Masih kata Kombes Abast, Polda Jatim menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran, apalagi jika menimbulkan gangguan keamanan atau melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum.

“Jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau tindak pidana, kami akan melakukan penghentian secara paksa dan pihak penyelenggara harus bertanggung jawab,” tegas Kombes Abast.

Kabid Humas Polda Jatim juga mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan demi kenyamanan bersama.

Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan sound horeg.

“Hiburan dan kegiatan sosial tetap bisa berjalan, tapi harus tertib, aman, dan menghormati hak orang lain. Tidak ada toleransi bagi yang sengaja melanggar,” pungkasnya. (*)