Connect with us

Uncategorized

Catatan Kritis Para Akademisi dalam Rakernis Densus 88: Terorisme Kini Tak Lagi Bergerak dengan Cara Lama

Published

on

Jakarta, 20 Mei 2026 — Ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terus mengalami perubahan. Jika dahulu ancaman identik dengan organisasi tertutup, doktrin ideologi yang kaku, dan pola rekrutmen konvensional, kini ancaman berkembang lebih cair melalui ruang digital, algoritma, komunitas virtual, hingga kerentanan psikologis generasi muda.

Perubahan wajah ancaman tersebut menjadi perhatian utama dalam Bedah Buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital” pada rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.; Kepala BNPT, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H.; serta Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K.

Forum tersebut menjadi ruang bertemunya perspektif keamanan, psikologi, hukum, teknologi, dan perlindungan anak untuk membaca ancaman terorisme modern yang dinilai bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan konvensional.

Dalam pemaparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perubahan ancaman harus direspons dengan perubahan cara berpikir dan strategi pencegahan.

“Kita sedang menghadapi ancaman yang tidak lagi selalu tumbuh melalui organisasi besar dengan struktur formal, tetapi bergerak melalui ruang digital, algoritma, dan fragmen ideologi yang sulit dipetakan. Negara tidak boleh hanya hadir saat api sudah membesar; pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo.

Menurut Wakapolri, mitigasi embrio terorisme tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus memperkuat literasi digital, perlindungan anak, dan kemampuan masyarakat membaca risiko sejak dini.

Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, menegaskan bahwa perubahan ancaman ekstremisme menuntut sinergi nasional yang lebih kuat.

“Terorisme dan ekstremisme tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan satu institusi. Ancaman ini lintas sektor, lintas ruang, dan lintas generasi. Karena itu, pencegahan harus dibangun melalui kolaborasi antara aparat keamanan, dunia pendidikan, keluarga, komunitas, hingga platform digital,” ujar Kepala BNPT.

Ia menilai pendekatan preventif menjadi penting agar negara mampu membangun ketahanan masyarakat sebelum ancaman berkembang menjadi tindakan nyata.

Di sisi lain, Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, menekankan bahwa Densus 88 terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif seiring perubahan pola ancaman.

“Kami melihat langsung bagaimana pola ekstremisme berubah. Ancaman kini lebih cair, lebih personal, dan sering kali berawal dari paparan digital yang tidak terdeteksi. Karena itu, pendekatan penanggulangan harus semakin berbasis pencegahan, asesmen risiko, dan perlindungan kelompok rentan,” kata Irjen Pol. Sentot Prasetyo.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan deteksi dini terhadap kerentanan anak dan remaja yang menjadi kelompok paling rentan terhadap paparan ekstremisme digital.

Dalam forum tersebut, para akademisi memberikan apresiasi terhadap substansi buku “Gamifikasi Kekerasan dalam Teror Modern di Era Digital”, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan kritis agar strategi pencegahan ekstremisme lebih adaptif, berbasis bukti ilmiah, dan tetap menjunjung prinsip perlindungan masyarakat.

Radikalisasi di Era Digital Tidak Lagi Selalu Bertahap

Psikolog forensik Dr. Zora Arfina Sukabdi menilai buku tersebut memperkaya teori counter-terrorism yang selama ini digunakan. Menurutnya, proses radikalisasi di era digital tidak selalu berlangsung bertahap sebagaimana teori klasik, tetapi dapat mengalami lompatan cepat akibat intensitas paparan digital.

Ia menyoroti kerentanan generasi muda yang mengalami alienasi sosial, perasaan tidak terlihat (invisible), hingga kehilangan makna, yang dapat menjadi pintu masuk narasi ekstrem.

Ekstremisme Modern Kini Dibentuk oleh Algoritma dan Identitas Digital

Guru Besar hukum pidana Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. menilai kelompok ekstrem modern tidak lagi sekadar membangun propaganda, tetapi juga pengalaman emosional, identitas kelompok, dan keterikatan psikologis yang menarik bagi generasi digital.

Ia mengingatkan agar strategi penanggulangan tetap berpijak pada hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Luka Psikologis Bisa Menjadi Pintu Masuk Radikalisasi

Psikolog forensik Dra. Adityana Kasandra Putranto menyoroti bahwa akar kerentanan terhadap radikalisasi sering kali bukan hanya konten ekstrem, tetapi riwayat perundungan, krisis identitas, hingga keterasingan sosial yang tidak tertangani.

Menurutnya, intervensi perlu mencakup pendekatan klinis dan penguatan kesehatan mental, bukan hanya kontra-radikalisasi.

AI dan Analisis Data Didorong Jadi Instrumen Deteksi Dini

Pakar analisis data Dr. Ismail Fahmi menekankan perlunya kolaborasi antara aparat dan komunitas riset untuk membangun sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan, guna mengenali anomali perilaku digital sebelum berkembang menjadi ancaman.

Meski berasal dari disiplin berbeda, para akademisi menyampaikan satu benang merah yang sama: terorisme modern tidak lagi dapat dipahami dengan pola lama.

Ancaman kini bergerak melalui ruang digital, dipengaruhi algoritma, kondisi psikologis, budaya visual, hingga dinamika sosial yang semakin kompleks. Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi psikologi, pendidikan, hukum, teknologi, perlindungan anak, dan masyarakat.

Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum memperkuat strategi penanggulangan terorisme yang lebih prediktif, preventif, dan berbasis ilmu pengetahuan, sejalan dengan arah Transformasi Polri dalam menjaga keamanan nasional menghadapi perubahan ancaman global.

Karena ancaman yang berubah menuntut cara memahami dan mencegahnya ikut berubah.

Continue Reading

Uncategorized

Dukung Sukses Penyelenggaraan Haji 2026, Polri Terima Penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI

Published

on

Jakarta – Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI atas kontribusinya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang diserahkan pada Rapat Kerja Nasional Evaluasi di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai representasi institusi Polri. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pengamanan, perlindungan jemaah, serta penegakan hukum guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sekaligus memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran demi menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini,” ujar Dr. Mochamad Irfan Yusuf.

Menurut Menteri Haji dan Umrah, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pendukung menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Polri berperan aktif dalam mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan, mulai dari pengamanan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, hingga penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal. Satgas ini hadir untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan langkah preventif, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji secara melawan hukum. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon jemaah haji Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Polri. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri melalui Dirtipidter Bareskrim Polri.

Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami memandang penghargaan ini bukan hanya sebagai capaian institusi, tetapi juga sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri.

Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

“Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman melalui pengamanan yang optimal, perlindungan kepada jemaah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Sinergi yang kuat merupakan kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi tahun ini akan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Penghargaan yang diterima Polri pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi bukti bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Ke depan, Polri akan terus mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sehingga seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, serta memperoleh perlindungan secara optimal sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.

Continue Reading

Uncategorized

Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Enam Kapolda Jajaran

Published

on

Jakarta – Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kapolda jajaran di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Adapun enam Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni:

  • Kapolda Aceh dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.;
  • Kapolda Sumatera Barat dari Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.;
  • Kapolda Jawa Barat dari Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. kepada Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.;
  • Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. kepada Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H.;
  • Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H.; dan
  • Kapolda Papua Barat Daya dari Brigjen Pol. Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat kewilayahan.

“Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya.

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Bandar Lor Kediri Bersama TNI Perkuat Pengamanan Haul dan Peringatan Lahirnya Sholawat Wahidiyah

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polres Kediri Kota melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Lor bersama personel Polsek Mojoroto dan Koramil Mojoroto melaksanakan pengamanan kegiatan Mujahadah Kubro Gelombang II (jamaah ibu-ibu) di Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadhdoroh, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, pada Jumat (3/7/2026) malam.

Pengamanan dipimpin Padal Kanit Intel Polsek Mojoroto AKP Umar Said dengan melibatkan personel gabungan TNI-Polri sebagai upaya memberikan rasa aman kepada para jemaah yang mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan.

Kegiatan Mujahadah Kubro tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Lahirnya Sholawat Wahidiyah ke-63, Haul Hadlrotus Syech Mbah KH Moch Ma’roef QS Wa Ra ke-71, serta Haul Kanjeng Romo KH Abdul Latif Madjid QS Wa Ra ke-6 Tahun 1448 H/2026 M. Ribuan jemaah dari berbagai daerah mengikuti kegiatan dengan khusyuk sejak awal hingga akhir acara.

Selain melakukan pengamanan di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Lor Aipda Toni Setiawan juga memberikan imbauan kamtibmas kepada panitia penyelenggara agar terus meningkatkan pengawasan di area kegiatan, mengatur arus keluar masuk jemaah, serta memastikan keamanan kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi.

Kapolsek Mojoroto Kompol H. Rudi Purwanto, S.H., mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan keagamaan merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Polri hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan keagamaan. Kami bersinergi dengan TNI, panitia, dan seluruh unsur terkait agar pelaksanaan Mujahadah Kubro berjalan tertib, lancar, dan kondusif sehingga para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk,” ujar Kompol H. Rudi Purwanto.

Ia menambahkan, pengamanan dilakukan tidak hanya sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas, tetapi juga sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung kegiatan keagamaan yang mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

“Melalui pendekatan yang humanis, kami ingin memastikan setiap kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan keagamaan, mendapat pengamanan maksimal. Sinergi yang baik antara Polri, TNI, panitia, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tambahnya.

Selama pelaksanaan Mujahadah Kubro berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personel gabungan TNI-Polri mendapat apresiasi dari panitia maupun para jemaah yang merasa nyaman mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ibadah hingga selesai. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page