Connect with us

Uncategorized

Wakapolri: Ancaman Terorisme Berubah, Pencegahan, Collaborative Approach, dan Perlindungan Generasi Muda Jadi Kunci Keamanan Masa Depan

Published

on

Jakarta, 20 Mei 2026 — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa ancaman terorisme dan ekstremisme saat ini telah mengalami perubahan mendasar, dari pola terstruktur menuju jejaring digital yang lebih cair, adaptif, dan sulit dikenali dengan pendekatan konvensional.

Pesan tersebut disampaikan Wakapolri dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Densus 88 Antiteror Polri Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. (Purn.) Eddy Hartono, S.I.K., M.H., serta Kadensus 88 AT Polri, Irjen Pol. Sentot Prasetyo, S.I.K., sebagai bentuk penguatan sinergi nasional menghadapi ancaman ekstremisme yang terus bertransformasi.

Rakernis Densus 88 AT Polri tahun ini menjadi momentum memperkuat arah kebijakan penanggulangan terorisme Indonesia yang semakin menitikberatkan pada pencegahan dini, perlindungan anak, penguatan literasi digital, serta pendekatan kolaboratif (collaborative approach) lintas sektor, seiring perkembangan ancaman yang bergerak lebih cepat dibanding pola penanganan sebelumnya.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh strategi penanganan terorisme harus berpijak pada Grand Strategy Polri 2025–2045 dan selaras dengan Renstra Polri 2025–2029, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan menghadapi tantangan masa depan.

“Kita sedang menghadapi perubahan besar. Ancaman tidak lagi selalu hadir dalam bentuk organisasi besar yang mudah dipetakan, tetapi berkembang melalui ruang digital, simpatisan lepas, hingga jejaring yang dibentuk oleh algoritma. Karena itu, strategi kita juga harus berubah,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, ekstremisme modern kini semakin terfragmentasi, bergerak melalui individu atau kelompok kecil tanpa struktur formal, namun terkonsolidasi melalui paparan digital dan lingkungan sosial.

Ia menjelaskan bahwa ideologi pelaku tidak lagi selalu hadir sebagai doktrin tunggal yang utuh, tetapi berupa fragmen ideologi yang bercampur sesuai kebutuhan psikologis dan sosial individu. Karena itu, pendekatan lama dalam memahami ekstremisme perlu dilengkapi dengan perspektif baru seperti Composite Violent Extremism (CoVE) untuk membaca ancaman yang ambigu dan konvergen.

Selain itu, Wakapolri mengingatkan bahwa ekstremisme saat ini bersifat “glocal”, ketika arus informasi global dapat dengan cepat memengaruhi dinamika sosial lokal melalui media digital.

“Ancaman tidak lagi bisa dipahami secara terpisah antara dimensi global dan lokal. Arus informasi bergerak cepat dan dapat memengaruhi lingkungan sosial dalam waktu singkat,” tegasnya.

Salah satu perhatian utama yang disampaikan Wakapolri adalah meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital.

Data Densus 88 AT Polri per 19 Mei 2026 mencatat 115 anak tergabung dalam True Crime Community (TCC) dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Wakapolri, angka tersebut harus dipahami sebagai fenomena gunung es, sehingga pencegahan perlu dilakukan sejak awal sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar.

“Kebijakan kontra-ekstremisme yang menyentuh anak harus dibangun dari logika perlindungan dini, bukan logika penindakan dini,” kata Wakapolri.

Ia menegaskan bahwa anak perlu dipahami secara bersamaan sebagai korban sekaligus aktor, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat rehabilitatif, protektif, dan berbasis perlindungan, bukan semata punitif.

Untuk itu, Densus 88 AT Polri diarahkan menggunakan pendekatan ekologi berlapis (socioecological model), yang mengintegrasikan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama.

Konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem “Rumah Aman menuju Sekolah Aman”, di mana Polri berperan sebagai penghubung koordinasi lintas pihak dalam mendeteksi serta mencegah potensi risiko sejak awal.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga menekankan bahwa ancaman ekstremisme masa kini tidak dapat dihadapi oleh satu institusi secara mandiri. Pendekatan yang dibutuhkan adalah collaborative approach, yakni kolaborasi aktif dan berkelanjutan antara aparat keamanan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, komunitas, akademisi, platform digital, hingga masyarakat sipil.

“Ancaman ekstremisme tidak dapat diputus oleh satu institusi. Ia harus dihadapi melalui sinergi utuh antara Polri, kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keamanan masa depan dibangun melalui kolaborasi,” tegas Wakapolri.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi fondasi penting menghadapi ancaman yang kini bersifat multidimensional, lintas platform, dan lintas batas negara, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri juga mengapresiasi langkah preventif yang telah dilakukan Ditcegah Densus 88, di antaranya penguatan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, program edukasi di 90 SMAN DKI Jakarta yang menjangkau 31.234 siswa dan 1.300 guru serta orang tua, program Ratakan Bali Pro Max di 70 sekolah dengan 9.950 peserta, hingga penerbitan 70 surat edaran pembatasan penggunaan gawai di sekolah yang tersebar di 33 provinsi.

Kehadiran langsung Kepala BNPT dalam Rakernis turut memperkuat pesan bahwa penanggulangan terorisme membutuhkan orkestrasi kebijakan nasional, menghubungkan pencegahan, deradikalisasi, literasi publik, penegakan hukum, dan penguatan masyarakat dalam satu ekosistem keamanan yang terpadu.

Sementara itu, Kadensus 88 AT Polri menegaskan bahwa Densus 88 terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif dengan mengedepankan deteksi dini, asesmen risiko, dan penguatan ketahanan generasi muda, seiring perubahan pola ancaman di era digital.

Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun Anggaran 2026 menjadi ruang strategis untuk menyusun arah kebijakan menghadapi ancaman ekstremisme yang berubah cepat, sekaligus memperkuat transformasi kelembagaan menuju pendekatan prediktif, preventif, humanis, dan berbasis ilmu pengetahuan, sejalan dengan Transformasi Polri.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan prinsip utama strategi penanggulangan ancaman masa depan:

“Negara tidak boleh hanya datang saat api sudah membesar; pencegahan sosial harus hadir lebih awal, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir yang terukur.”

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keamanan masa depan dibangun melalui kemampuan membaca perubahan, memperkuat ketahanan masyarakat, membangun kolaborasi, dan menghadirkan pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi risiko nyata.

Rakernis Densus 88 AT Polri 2026 menegaskan satu hal: menghadapi ancaman baru, negara membutuhkan cara kerja baru — lebih kolaboratif, lebih adaptif, dan lebih dekat dengan masyarakat.

Continue Reading

Uncategorized

Dukung Sukses Penyelenggaraan Haji 2026, Polri Terima Penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI

Published

on

Jakarta – Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umrah RI atas kontribusinya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang diserahkan pada Rapat Kerja Nasional Evaluasi di Asrama Haji Jakarta Timur, Sabtu (4/7).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, sebagai representasi institusi Polri. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas peran aktif Polri dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pengamanan, perlindungan jemaah, serta penegakan hukum guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M sekaligus memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh mitra kerja yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran demi menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berkat kerja sama seluruh jajaran, kita menerima banyak apresiasi atas pelayanan haji tahun ini,” ujar Dr. Mochamad Irfan Yusuf.

Menurut Menteri Haji dan Umrah, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji merupakan hasil dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang terbangun antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai unsur pendukung menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan jemaah.

Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Polri berperan aktif dalam mendukung berbagai tahapan penyelenggaraan, mulai dari pengamanan proses keberangkatan dan kepulangan jemaah, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan penyelenggaraan perjalanan ibadah, hingga penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan haji.

Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Ilegal. Satgas ini hadir untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan langkah preventif, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan penyelenggaraan ibadah haji secara melawan hukum. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada calon jemaah haji Indonesia.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol. Dr. Drs. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Polri. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Polri bersama kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri melalui Dirtipidter Bareskrim Polri.

Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Kami memandang penghargaan ini bukan hanya sebagai capaian institusi, tetapi juga sebagai amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri.

Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

“Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman melalui pengamanan yang optimal, perlindungan kepada jemaah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Sinergi yang kuat merupakan kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, hasil evaluasi tahun ini akan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Penghargaan yang diterima Polri pada Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi bukti bahwa kolaborasi antarkementerian dan lembaga mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Ke depan, Polri akan terus mendukung setiap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sehingga seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, serta memperoleh perlindungan secara optimal sejak sebelum keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kembali ke Tanah Air.

Continue Reading

Uncategorized

Kapolri Pimpin Pelantikan dan Sertijab Enam Kapolda Jajaran

Published

on

Jakarta – Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kapolda jajaran di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta penyegaran di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Adapun enam Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni:

  • Kapolda Aceh dari Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H.;
  • Kapolda Sumatera Barat dari Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.;
  • Kapolda Jawa Barat dari Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. kepada Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.;
  • Kapolda Kalimantan Barat dari Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. kepada Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H.;
  • Kapolda Kalimantan Utara dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K. kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H.; dan
  • Kapolda Papua Barat Daya dari Brigjen Pol. Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, S.I.K., M.Han.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang terus dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menjelaskan, mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat kewilayahan.

“Kami berharap para pejabat yang diberikan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” tutupnya.

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Bandar Lor Kediri Bersama TNI Perkuat Pengamanan Haul dan Peringatan Lahirnya Sholawat Wahidiyah

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polres Kediri Kota melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Lor bersama personel Polsek Mojoroto dan Koramil Mojoroto melaksanakan pengamanan kegiatan Mujahadah Kubro Gelombang II (jamaah ibu-ibu) di Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadhdoroh, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, pada Jumat (3/7/2026) malam.

Pengamanan dipimpin Padal Kanit Intel Polsek Mojoroto AKP Umar Said dengan melibatkan personel gabungan TNI-Polri sebagai upaya memberikan rasa aman kepada para jemaah yang mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan.

Kegiatan Mujahadah Kubro tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Lahirnya Sholawat Wahidiyah ke-63, Haul Hadlrotus Syech Mbah KH Moch Ma’roef QS Wa Ra ke-71, serta Haul Kanjeng Romo KH Abdul Latif Madjid QS Wa Ra ke-6 Tahun 1448 H/2026 M. Ribuan jemaah dari berbagai daerah mengikuti kegiatan dengan khusyuk sejak awal hingga akhir acara.

Selain melakukan pengamanan di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Lor Aipda Toni Setiawan juga memberikan imbauan kamtibmas kepada panitia penyelenggara agar terus meningkatkan pengawasan di area kegiatan, mengatur arus keluar masuk jemaah, serta memastikan keamanan kendaraan yang diparkir di sekitar lokasi.

Kapolsek Mojoroto Kompol H. Rudi Purwanto, S.H., mengatakan bahwa kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan keagamaan merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Polri hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan kegiatan keagamaan. Kami bersinergi dengan TNI, panitia, dan seluruh unsur terkait agar pelaksanaan Mujahadah Kubro berjalan tertib, lancar, dan kondusif sehingga para jemaah dapat beribadah dengan khusyuk,” ujar Kompol H. Rudi Purwanto.

Ia menambahkan, pengamanan dilakukan tidak hanya sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas, tetapi juga sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung kegiatan keagamaan yang mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat.

“Melalui pendekatan yang humanis, kami ingin memastikan setiap kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan keagamaan, mendapat pengamanan maksimal. Sinergi yang baik antara Polri, TNI, panitia, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif,” tambahnya.

Selama pelaksanaan Mujahadah Kubro berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personel gabungan TNI-Polri mendapat apresiasi dari panitia maupun para jemaah yang merasa nyaman mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ibadah hingga selesai. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page