Uncategorized

Pakar Hukum: Semua Warga Negara Sama di Hadapan Hukum

Published

4 months ago

July 20, 2026

adminkds

Jakarta, 20 Juli 2026 – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengkritik keras pernyataan pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang mempersoalkan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (eks Jampidsus) berinisial FA sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Menurut Juanda, argumentasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik mengenai prinsip negara hukum.

Sebelumnya, Hotman Paris melalui rilis pers mempertanyakan langkah penyidik Polri yang menetapkan FA sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu meminta izin Presiden Prabowo Subianto. Hotman berpendapat FA merupakan sosok yang dipercaya Presiden sebagai anggota Satgas Penyelamatan Keuangan Negara (Satgas PKH) dan disebut telah berkontribusi mengembalikan uang negara hingga Rp430 triliun. Atas dasar itu, Hotman menilai tindakan penyidik sebagai bentuk kriminalisasi sekaligus tidak menghormati Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Juanda menegaskan bahwa tidak ada satu pun norma dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan seseorang tidak dapat diproses hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan Presiden atau dianggap berjasa bagi negara.

“Sejak kapan ada asas dan norma hukum positif yang menentukan kalau orangnya Presiden, kebanggaan Presiden, dan dekat dengan Presiden, yang bersangkutan tidak bisa ditersangkakan?” ujar Juanda, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR.

Ia menegaskan bahwa prestasi seseorang, termasuk apabila berhasil menyelamatkan keuangan negara, tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti yang cukup. Menurutnya, pandangan yang mengaitkan kedekatan dengan Presiden sebagai alasan untuk menghindari proses hukum justru bertentangan dengan prinsip equality before the law.

“Jika pikiran demikian diikuti, secara tidak langsung kita sedang mempertontonkan praktik zaman monarki absolut. Artinya, bagi yang dekat dengan raja tidak boleh disentuh oleh hukum. Ini sangat keliru,” tegasnya.

Juanda juga mengoreksi penggunaan istilah “kriminalisasi” yang disampaikan Hotman Paris. Menurutnya, dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi merupakan proses pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Pemerintah untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sementara penggunaan istilah tersebut untuk menggambarkan tindakan penyidik yang menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan pengertian yang berbeda.

Dalam perkara FA, Juanda meyakini penyidik Polri telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan hukum dengan mengacu pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kriminalisasi.

Selain itu, Juanda mempertanyakan dasar hukum yang dijadikan alasan bahwa penyidik wajib memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seorang pejabat kejaksaan sebagai tersangka.

“Aturan mana yang mengatur hal itu? Saya belum membaca ada aturannya,” katanya.

Untuk menghindari berkembangnya persepsi yang keliru di tengah masyarakat, Juanda meminta Istana Kepresidenan atau Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan penjelasan atas pernyataan tersebut. Menurutnya, apabila tidak segera diluruskan, publik dapat beranggapan bahwa narasi yang dibangun Hotman Paris merupakan pandangan yang benar dan bahwa tindakan Polri bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, Juanda menilai membawa nama Presiden dalam polemik tersebut justru bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

“Pernyataan Hotman Paris jelas melukai hati nurani rakyat dan menjadi anomali terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto, yang selalu menegaskan agar menindak tegas siapa saja yang diduga korupsi, tidak peduli seberapa dekat orang tersebut dengan Presiden,” pungkas Juanda.

Peristiwa

Patroli Dialogis di RT 30 Singonegaran Kediri, Polsek Pesantren Ajak Warga Waspadai Scam dan Investasi Ilegal

Published

4 hours ago

November 14, 2026

adminkds

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Bripka M Rifai menyambangi warga di lingkungan RT 30 RW 06, pada Sabtu (14/11/2026). Dalam patroli dialogis yang dimulai pukul 09.30 WIB itu, ia mengajak warga mewaspadai judi online, investasi ilegal, penipuan daring atau scam, dan ulah penagih utang (debt collector).

“Kegiatan sambang dan dialogis ini berjalan tertib, lancar, dan aman,” kata Kapolsek Pesantren Komisaris Polisi (Kompol) Siswandi.

Dalam dialog tersebut, Rifai menjelaskan berbagai modus kejahatan yang kerap merugikan masyarakat. Judi online, misalnya, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menjerat pelakunya ke dalam utang dan memicu persoalan keluarga.

Warga juga diingatkan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Masyarakat diminta memastikan legalitas setiap tawaran investasi melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menanamkan uang.

Terkait penipuan daring, warga diminta tidak sembarangan membuka tautan atau berkas dari nomor yang tidak dikenal. Warga juga diingatkan agar tidak pernah memberikan kode OTP, PIN, maupun kata sandi kepada siapa pun.

Adapun soal debt collector, Rifai menjelaskan bahwa penagihan utang tidak boleh disertai ancaman atau kekerasan. Penarikan kendaraan kredit pun tidak boleh dilakukan secara sepihak di jalan.

“Kami ingin warga paham sejak awal sehingga tidak mudah menjadi korban. Jika ada penagihan yang disertai ancaman atau kekerasan, jangan takut untuk melapor kepada polisi,” ujar Siswandi.

Menurut Siswandi, sosialisasi langsung ke lingkungan warga dinilai lebih efektif karena warga bisa bertanya dan berdiskusi secara langsung. “Bhabinkamtibmas hadir di tengah warga sebagai tempat bertanya. Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau melalui layanan 110,” katanya. (res/an)

Peristiwa

Sekitar 230 Jemaat Ikuti Asian Church Women’s Conference 2026 di GPIB Imanuel Kediri

Published

4 hours ago

November 14, 2026

adminkds

Kediriselaludihati.com – Sekitar 230 jemaat mengikuti Asian Church Women’s Conference (ACWC) atau Konferensi Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2026 di GPIB Imanuel Kediri, yang dikenal sebagai Gereja Merah, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (14/11/2026). Polsek Mojoroto menurunkan personel untuk mengamankan jalannya kegiatan.

Konferensi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu mengusung tema “Bersama Kita Akan Menang”. Peserta yang hadir merupakan perwakilan GPIB se-Jawa Timur. Sementara itu, peserta dari luar kota dan luar negeri mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Kegiatan tersebut menghadirkan Pendeta Afriani Sinambela Pong Pindan.

“Kegiatan berjalan aman, lancar, dan terkendali,” kata Kapolsek Mojoroto Komisaris Polisi (Kompol) H Rudi Purwanto.

Pengamanan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Lor bersama petugas piket intelijen Polsek Mojoroto. Selain berjaga di sekitar lokasi, petugas juga memberikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada petugas keamanan gereja.

Gereja Merah merupakan salah satu bangunan gereja bersejarah di Kota Kediri. Gereja peninggalan masa kolonial Belanda ini dikenal dengan dinding bata merahnya yang khas.

Menurut Rudi, pengamanan kegiatan keagamaan merupakan wujud kehadiran Polri dalam menjamin kebebasan warga untuk beribadah dan berkegiatan. “Siapa pun yang beribadah dan berkegiatan di wilayah kami berhak merasa aman. Polisi hadir untuk memastikan hal itu, tanpa membedakan latar belakang agama,” ujarnya.

Rudi juga mengapresiasi panitia dan petugas keamanan gereja yang bekerja sama dengan baik. “Koordinasi antara panitia, petugas keamanan gereja, dan Bhabinkamtibmas berjalan baik, sehingga kegiatan bisa berlangsung lancar. Ini cerminan kerukunan umat beragama di Kota Kediri,” katanya. (res/an)

Peristiwa

Jalan Kreasi Hari Pahlawan di Mojoroto Kediri Lintasi Bundaran Sekartaji, Polisi Kawal Peserta

Published

4 hours ago

November 14, 2026

adminkds

Kediriselaludihati.com – Warga dari 12 RW di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, mengikuti kegiatan jalan kreasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026, pada Sabtu (14/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB itu dikawal unsur tiga pilar, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pihak kelurahan.Peserta berangkat dari Kantor Kelurahan Mojoroto, lalu melintasi Jalan Jaksa Agung Suprapto, Bundaran Sekartaji, dan Jalan Inspeksi Brantas. Rute berakhir di depan SMK PGRI 3 Kota Kediri.”Kami bersama tiga pilar melaksanakan pengamanan kegiatan jalan kreasi ini. Situasi selama kegiatan aman, lancar, dan terkendali,” kata Kapolsek Mojoroto Komisaris Polisi (Kompol) H Rudi Purwanto, Sabtu.Pengamanan dipimpin Bhabinkamtibmas Kelurahan Mojoroto Aiptu Andri Jatmiko. Petugas mengawal peserta di sepanjang rute, terutama saat melintasi Bundaran Sekartaji yang ramai dilalui kendaraan.Jalan kreasi menjadi salah satu cara warga memperingati Hari Pahlawan. Melalui kegiatan ini, peserta dari tiap RW menampilkan kreasi masing-masing sambil berjalan bersama menyusuri rute yang telah ditentukan.Menurut Rudi, kegiatan semacam ini positif karena mempererat kebersamaan warga sekaligus menumbuhkan semangat kepahlawanan. “Peringatan Hari Pahlawan bukan hanya upacara. Kegiatan seperti jalan kreasi ini membuat warga, dari anak-anak hingga orang tua, ikut merasakan semangat perjuangan para pahlawan,” ujarnya.Rudi juga mengajak warga untuk terus menjaga keamanan lingkungan. “Kami mohon warga selalu menjaga kamtibmas dan selalu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas,” katanya. (res/an)