KOTA MALANG – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Tahun Akademik 2026/2027 yang diikuti sekitar 7.500 mahasiswa baru di Kampus III UMM, Selasa (8/9/2026).Dalam kesempatan tersebut, Irjen Nanang menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan UMM sekaligus menyambut para mahasiswa baru yang akan memulai perjalanan akademiknya.Kapolda Jatim menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi harus disikapi secara bijak dengan mengedepankan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta etika dalam bermedia.“Dalam memperoleh dan menyebarkan informasi di era digital harus diimbangi dengan kemampuan menyaring yang kuat. Jangan sampai mahasiswa justru menjadi bagian dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi di ruang digital,” tegas Irjen Nanang.Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok terdidik memiliki peran penting dalam membangun ruang digital yang sehat sekaligus menjaga kehidupan sosial yang aman dan kondusif.Kapolda Jatim juga mengajak seluruh mahasiswa baru untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui semangat Jogo Jatim, baik di lingkungan kampus, tempat tinggal, maupun ruang digital.“Jadilah generasi yang berilmu, berkarakter, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Jawa Timur dan Indonesia. Jogo Jatim, Jogo Indonesia,” pesan Irjen Nanang.Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. mengatakan Pesmaba tidak hanya menjadi sarana pengenalan kehidupan kampus, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat.Selain penguatan literasi digital, Pesmaba tahun ini juga memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.“Pesmaba kali ini turut meneguhkan perhatian kampus terhadap isu lingkungan berkelanjutan. Peristiwa bencana yang terjadi di sejumlah daerah menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menjaga lingkungan,” ungkap Prof. Nazaruddin.Para mahasiswa baru juga diperkenalkan dengan konsep ekonomi sirkuler serta pengelolaan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran terhadap kelestarian lingkungan.Melalui Pesmaba, mahasiswa baru UMM diharapkan tidak hanya siap memasuki kehidupan akademik, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang kritis, berintegritas, bijak dalam memanfaatkan teknologi, peduli terhadap lingkungan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. (*)

Polda Bali terus mematangkan kesiapan pengamanan agenda internasional. Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Bali, Kombes Pol. Sulistijono, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Tactical Wall Game (TWG) di Rupatama Polda Bali pada Senin (7/9/2026).Kegiatan TWG yang dihadiri para pejabat Ops Gapura Agung dan seluruh Satgas Ops ini digelar sebagai bagian dari simulasi strategi dan koordinasi dalam rangka Operasi Gapura Agung guna mengamankan International Association of Women Police (IAWP) Conference. Konferensi polisi wanita tingkat dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September 2026 mendatang di kawasan The Westin Resort Nusa Dua, Bali.Selaku Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops), Kombes Pol. Sulistijono menekankan pentingnya kesiapan matang dari setiap personel yang terlibat di lapangan.“Seluruh personel yang ditugaskan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengedepankan sikap profesional, serta tetap humanis dalam menjaga kondusivitas keamanan,” Melalui pemetaan Taktis TWG ini, Polda Bali memastikan alur komunikasi, penempatan personel, hingga skenario tanggap darurat dapat berjalan terintegrasi dan responsif selama forum internasional tersebut berlangsung, ujar Karoops.

CIKEAS, JAWA BARAT – Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menekankan pentingnya langkah pencegahan dalam menghadapi potensi bencana maupun konflik sosial. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam Apel Gelar Pasukan dalam rangka Kesiapan Menghadapi Bencana dan Konflik Sosial Tahun 2026 di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).

Dedi mengatakan, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geologis, geografis dan klimatologis yang kompleks. Posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire juga meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi, tsunami hingga erupsi gunung api.

“Rangkaian fenomena tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun pada fase pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana,” ujar Dedi dalam keterangannya di Cikeas, Senin (7/9/2026).

Ia menyebut, berdasarkan data BNPB, sejak Januari 2026 hingga saat ini telah terjadi 1.730 kejadian bencana alam di Indonesia. Bencana yang didominasi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebut telah menyebabkan 397 orang meninggal dunia serta lebih dari 4 juta masyarakat mengungsi.

Di tengah kondisi tersebut, Polri memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana untuk memberikan respons cepat melalui Operasi Aman Nusa II. Penanganan dilakukan mulai dari evakuasi dan pencarian korban, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi, hingga pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

“Dengan kesiapan personel, sarana prasarana, dan kecepatan bertindak, Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, meringankan beban masyarakat yang terdampak, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap situasi bencana,” tegasnya.

Selain bencana alam, Dedi mengingatkan jajaran Polri terhadap potensi konflik sosial yang dapat dipicu berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial budaya maupun keamanan. Potensi tersebut, kata dia, juga dapat berkembang melalui ruang digital apabila tidak dikelola secara tepat.

Karena itu, Polri diminta memperkuat deteksi dini, sistem peringatan dini, pemetaan potensi kerawanan serta patroli siber terhadap narasi provokatif. Pendekatan persuasif juga perlu diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pada penanganan konflik sosial, utamakan langkah pencegahan untuk mitigasi seluruh risiko serta dampak berkelanjutan yang ditanggung masyarakat. Pahami akar persoalan di wilayah masing-masing dan bangun kedekatan dengan tokoh masyarakat untuk dapat memitigasi timbulnya konflik,” kata Dedi.

Dedi menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi. Namun demikian, Polri tetap harus memiliki kesiapan untuk mencegah potensi eskalasi agar tidak berkembang menjadi konflik, kekerasan maupun gangguan kamtibmas.

Dalam kondisi konflik, personel Polri harus mampu melakukan pengamanan, memisahkan pihak-pihak yang berkonflik, melindungi masyarakat dan objek vital, serta melakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berkeadilan.

Sementara pada tahap pascakonflik, Polri juga memiliki peran dalam mendukung rekonsiliasi, pemulihan keamanan serta membangun kembali kepercayaan masyarakat agar konflik tidak kembali terjadi.

Dedi kemudian memberikan dua penekanan kepada seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa I dan Aman Nusa II. Dalam penanganan bencana, seluruh tahapan harus berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Data yang tepat menjadi pijakan, gerak yang cepat menjadi tuntutan, dan kerja yang cermat menjadi jaminan keselamatan,” ujarnya.

Sementara dalam penanganan konflik sosial, personel diminta mengutamakan pencegahan, memahami akar persoalan dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Apabila kondisi membutuhkan tindakan tegas, penindakan harus dilakukan secara terukur dan profesional dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium atau penegakan hukum sebagai upaya terakhir.

Melalui kesiapan tersebut, Polri berkomitmen memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat, baik ketika menghadapi bencana maupun potensi konflik sosial, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.