Kediriselaludihati.com – Satgas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), serta ketua RT dan RW di Kelurahan Jagalan, Kota Kediri, mengikuti sosialisasi program perlindungan sosial, pada Jumat (2/10/2026). Kegiatan sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Jagalan dan dihadiri unsur pemerintah kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tiga pilar serta lembaga kemasyarakatan.

Camat Kota Kediri Agus Subiyanto, S.Sos., M.Si. hadir bersama Imam Kusuma Negara dari pengelola pengaduan publik Disdukcapil serta Arif selaku pendamping PKH dari Dinas Sosial.

Selain itu, kegiatan diikuti unsur tiga pilar Kelurahan Jagalan, ketua RT dan RW, Satlinmas serta unsur LKK.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jagalan hadir bersama tiga pilar untuk mendampingi kegiatan sekaligus membangun komunikasi dengan unsur masyarakat di tingkat kelurahan.

“Sosialisasi tersebut membahas program perlindungan sosial bagi Satgas Linmas dan LKK. Kehadiran perwakilan Disdukcapil dan pendamping PKH juga menjadi bagian dari penyampaian informasi kepada peserta yang hadir,” ujarnya.

Keterlibatan ketua RT dan RW dinilai penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masing-masing.

Selain pembahasan perlindungan sosial, Bhabinkamtibmas memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan pesan kamtibmas.

Peserta diajak bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan koordinasi apabila menemukan persoalan maupun potensi gangguan keamanan di wilayah Kelurahan Jagalan.

Menurut Bowo, keamanan lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Keberadaan Linmas, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan aktivitas warga sehari-hari.

Koordinasi dengan tiga pilar juga diperlukan agar setiap persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Polsek Kediri Kota mendorong Bhabinkamtibmas untuk terus membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk melalui kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Dengan komunikasi yang terjaga, informasi mengenai persoalan sosial maupun potensi gangguan kamtibmas diharapkan dapat diterima lebih cepat sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

Sosialisasi di Kelurahan Jagalan tersebut sekaligus menjadi forum yang mempertemukan unsur pemerintahan, pendamping program sosial, tiga pilar dan lembaga kemasyarakatan dalam satu ruang koordinasi.

Kegiatan diharapkan tidak hanya menambah pemahaman peserta mengenai program perlindungan sosial, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. (res/an)

Kediriselaludihati – Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kediri Kota melakukan pengecekan kehadiran personel Polri dan ASN sekaligus penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktibplin seusai apel pagi, Kamis (24/9/2026).

Apel yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin IPTU Wina Nurwarida, S.H. Personel dari berbagai bagian, satuan dan seksi mengikuti kegiatan sebelum dilanjutkan pemeriksaan oleh Propam.

Pengecekan tidak sebatas mencatat siapa yang berada di lapangan apel. Propam juga mendata personel yang tidak hadir beserta keterangannya, mulai menjalankan dinas, lepas dinas, operasi, pendidikan, cuti, izin hingga sakit.

Kasipropam Polres Kediri Kota IPTU Bambang Heri Muljono, S.H. mengatakan pendataan tersebut diperlukan agar keberadaan setiap personel dapat dipertanggungjawabkan.

“Absensi dilakukan terhadap personel Polri maupun ASN Polri. Anggota yang tidak berada di lapangan apel tetap didata keterangannya, apakah sedang dinas, lepas dinas, sakit, izin maupun menjalankan tugas lainnya,” kata IPTU Bambang.

Berdasarkan rekapitulasi Propam, tingkat kehadiran pada masing-masing satuan berbeda karena sebagian personel sedang menjalankan tugas kedinasan.

Sat Samapta misalnya memiliki 72 personel. Sebanyak 36 hadir dalam apel, sedangkan lainnya tercatat 27 menjalankan dinas, delapan lepas dinas dan satu sakit.

Pada Satreskrim, dari 67 personel sebanyak 14 mengikuti apel. Personel lainnya tercatat menjalankan dinas, lepas dinas, kegiatan operasional serta tugas menjaga tahanan.

Sementara sejumlah fungsi tercatat hadir lengkap, di antaranya Sattahti sebanyak enam personel, Satbinmas 15 personel, Siwas empat personel, Sikeu enam personel, Sikum empat personel dan Sium enam personel.

“Jumlah anggota yang tidak mengikuti apel tidak serta-merta berarti tidak masuk kerja. Karena itu setiap ketidakhadiran harus memiliki keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bambang.

Seusai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Gaktibplin. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan internal untuk memastikan anggota menjalankan ketentuan kedinasan dan menjaga disiplin.

Menurut Bambang, pengawasan internal perlu dilakukan secara konsisten karena kedisiplinan personel berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Disiplin dimulai dari internal. Kehadiran, kesiapan menjalankan tugas dan kepatuhan terhadap ketentuan harus terus diawasi. Gaktibplin menjadi salah satu cara kami melakukan kontrol tersebut,” katanya.

Pengecekan disiplin Kamis pagi juga berlangsung pada hari yang sama dengan pemeriksaan urine narkoba terhadap personel fungsi Reskrim. Sebanyak 33 personel yang mengikuti pemeriksaan urine tersebut dinyatakan negatif narkoba.

Dua kegiatan itu menjadi bagian dari pengawasan internal Polres Kediri Kota, mulai dari kedisiplinan kehadiran hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kepolisian. (res/aro)

Kediriselaludihati- Potensi konvoi dan gesekan antarkelompok setelah kegiatan besar di kawasan Lirboyo menjadi pembicaraan serius dalam pertemuan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto, S.H., S.I.K., M.Si. dengan KH Badrul Huda Zainal Abidin atau Gus Bidin di kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Bidin di Jalan Abdul Karim, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, mulai pukul 11.05 hingga 12.20 WIB.

Dalam silaturahmi tersebut, Gus Bidin yang merupakan Dewan Khos Pagar Nusa Pusat berbicara panjang mengenai dinamika kegiatan pesantren, tradisi pencak dor hingga munculnya ajakan melalui flyer di media sosial yang terkadang mengaitkan kegiatan Lirboyo dengan kelompok perguruan silat tertentu.

Gus Bidin menegaskan kegiatan pengajian maupun sholawatan yang diselenggarakan di Lirboyo pada dasarnya bukan kegiatan perguruan silat.

“Dalam kegiatan pondok seperti pengajian maupun sholawatan sudah ada imbauan untuk tidak mengundang perguruan mana pun dan dalam kegiatan dilarang memakai atribut perguruan,” kata Gus Bidin.

Persoalan justru kerap muncul ketika sebuah kegiatan di Lirboyo kemudian beredar di media sosial dengan narasi atau flyer yang mengajak kelompok tertentu untuk hadir.

Menurut Gus Bidin, kondisi semacam itu berpotensi mendorong konvoi di jalan dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan setelah kegiatan selesai.

Ia mencontohkan kegiatan sholawatan yang menghadirkan Habib Syech. Kegiatan keagamaan semacam itu, menurutnya, terkadang ikut dikaitkan dengan perguruan tertentu sehingga berpotensi memunculkan konvoi.

“Mohon ada shock therapy dari pihak kepolisian ke oknum perguruan saat kegiatan di Lirboyo, karena kegiatan di Lirboyo sendiri bukan kegiatan perguruan. Namun oleh oknum-oknum sering diunggah melalui flyer untuk mengajak anggota perguruan menghadiri kegiatan di Lirboyo,” ujarnya.

Perhatian tersebut semakin penting karena dalam waktu dekat Lirboyo dijadwalkan menggelar kegiatan bersama Habib Syech sekitar 8 Oktober 2026.

“Dalam acara tersebut mohon antisipasi akun-akun orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu adanya konvoi dalam kegiatan tersebut,” kata Gus Bidin.

Pencak Dor Ikut Dibahas

Selain kegiatan keagamaan, pembicaraan cukup panjang menyentuh pencak dor, tradisi pertarungan di atas panggung bambu yang memiliki hubungan panjang dengan lingkungan pesantren dan masyarakat Kediri.

Gus Bidin menjelaskan pencak dor bukan milik satu perguruan tertentu. Pesertanya bahkan tidak harus berasal dari satu kelompok pencak silat.

“Pencak dor sebenarnya bukan milik salah satu perguruan. Semua perguruan bisa ikut, bahkan bukan dari pencak silat saja,” katanya.

Ia menggambarkan pencak dor sebagai kegiatan tradisional dengan panggung yang dibuat menggunakan bambu. Menurutnya, tata pelaksanaan dan aspek keselamatan dalam kegiatan juga telah berkembang, termasuk penyediaan ambulans.

“Dalam kegiatan pencak dor yang diselamatkan dua orang, yang jatuh maupun yang menjatuhkan,” ujar Gus Bidin menggambarkan filosofi yang menyertai tradisi tersebut.

Gus Bidin juga membedakan antara situasi ketika pencak dor berlangsung dengan persoalan yang dapat muncul setelah acara.

Menurut dia, kegiatan di lokasi pada umumnya dapat berlangsung tertib. Persoalan justru berpotensi terjadi ketika massa meninggalkan lokasi dan muncul konvoi di perjalanan.

“Pencak dor baik di luar maupun di area pondok saat kegiatan sangat aman, namun pasca kegiatan sering dipakai ajang konvoi sehingga banyak ditemukan perselisihan di perjalanan,” katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode sebelum pandemi Covid-19. Saat itu, pencak dor menurut Gus Bidin dapat berlangsung setiap satu atau dua minggu dengan lokasi berpindah-pindah.

Kini situasinya dinilai berbeda karena kegiatan pencak dor terkadang diikuti mobilisasi kelompok yang berpotensi menimbulkan persoalan di jalan.

Karena itu, Gus Bidin meminta kepolisian ikut mengantisipasi penyebaran flyer di media sosial yang berpotensi mengundang konvoi.

“Saya harapkan dari pihak kepolisian saat kegiatan pondok maupun pencak dor, tim cyber bisa mengantisipasi flyer yang beredar sehingga tidak memicu kegiatan konvoi perguruan,” ujarnya.

AKBP Wisnu: Kita Saling Komunikasi

Kapolres Kediri Kota AKBP Wisnu menyatakan pertemuan tersebut sekaligus menjadi kesempatan dirinya bersilaturahmi setelah sekitar dua bulan menjalankan tugas di Kediri Kota.

“Saya merupakan orang baru di sini. Intinya mohon maaf baru bisa silaturahmi karena sudah dua bulan kami bertugas, baru bisa silaturahmi ke sini,” kata AKBP Wisnu.

Ia kemudian memperkenalkan para pejabat Polres Kediri Kota yang ikut dalam rombongan.

Hadir Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko, S.I.K., M.I.K., Kabag Ops Kompol Iwan Setyo Budhi, S.H., Kasat Lantas AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., Kasat Intelkam AKP Laksono Setiawan, S.H., M.H., Kasat Reskrim AKP Achmad Elyasarif M., S.T.K., S.I.K., serta Kaur Regident Iptu Adnan.

AKBP Wisnu mengatakan kepolisian membutuhkan informasi mengenai agenda-agenda besar di lingkungan pesantren, termasuk pencak dor, agar langkah antisipasi dapat disiapkan sejak awal.

“Kita mintakan data terkait kegiatan pondok, terutama kegiatan pencak dor, karena pasca kegiatan tersebut sering banyak kejadian,” katanya.

Menurut Wisnu, pola pengamanan juga perlu melihat perbedaan antara pencak dor yang digelar di lingkungan pesantren dan kegiatan serupa di luar pondok.

“Kita nanti saling komunikasi dan koordinasi bila memang ada kegiatan di Lirboyo maupun kegiatan pencak dor, baik di Lirboyo maupun di luar Ponpes Lirboyo, untuk antisipasi adanya kegiatan konvoi dalam acara tersebut,” ujar AKBP Wisnu.

Kapolres juga menggali pandangan Gus Bidin mengenai kemungkinan adanya aturan yang lebih baku dalam penyelenggaraan pencak dor, khususnya terkait keselamatan peserta dan pengelolaan massa.

Pertemuan turut membahas rencana kegiatan pencak dor yang disebut akan diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri. AKBP Wisnu meminta pandangan Gus Bidin sebagai salah satu bahan pertimbangan kepolisian terkait rekomendasi kegiatan tersebut.

“Kita di sini juga sharing kepada Gus Bidin terkait kegiatan di Lirboyo maupun rencana pencak dor yang diselenggarakan oleh Pemkot sebagai bahan untuk pertimbangan pemberian izin rekomendasi dalam kegiatan tersebut,” kata Wisnu.

Gus Bidin menyampaikan pihaknya bukan panitia resmi dalam rencana tersebut. Jika kegiatan benar-benar dilaksanakan, ia berharap aturan mengenai atribut perguruan dan pembatasan peserta dibuat secara jelas.

Menurutnya, pengaturan semacam itu penting agar pencak dor tetap ditempatkan sebagai tradisi, bukan berubah menjadi ruang untuk menunjukkan rivalitas kelompok.

AKBP Wisnu menutup pembicaraan dengan menekankan pentingnya jalur komunikasi antara kepolisian dan lingkungan Lirboyo.
“Saya harapkan kita bisa saling koordinasi dan bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kediri,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri KH Muhtadi Makmun atau Gus Muh serta Gus Ali, Ketua Yayasan Gus Maksum Jauhari Lirboyo.

Silaturahmi kemudian ditutup dengan foto bersama. Pembicaraan selama lebih dari satu jam itu menghasilkan satu perhatian yang sama: kegiatan pesantren maupun tradisi pencak dor perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi pemicu mobilisasi dan perselisihan di jalan akibat tindakan segelintir orang. (res/aro)