Jakarta – Polri mendorong penataan profesi penagih utang atau debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset yang memiliki legalitas, standar kompetensi, serta mekanisme pengawasan yang jelas dalam menjalankan tugas di lapangan.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta sejumlah praktisi di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M. Rudy Safirudin mengatakan, Polri mendukung perubahan nomenklatur debt collector menjadi petugas pengamanan dan penyelamatan aset sebagai bagian dari upaya membangun profesi yang lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum.

“Harapannya, profesi ini memiliki legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.

Menurut Rudy, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada pergantian nama. Diperlukan regulasi yang mengatur kelembagaan, standar kompetensi, sertifikasi, kode etik, hingga mekanisme pengawasan agar setiap petugas dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Selama ini, praktik penagihan kerap diwarnai persoalan, mulai dari intimidasi, kekerasan, penarikan kendaraan secara paksa, hingga keterlibatan kelompok tertentu yang justru memicu konflik di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri pembiayaan.

“Kita ingin memfasilitasi agar profesi ini memiliki wadah yang jelas. Petugasnya harus terlatih, memiliki identitas resmi, memahami aturan, dan bekerja berdasarkan kode etik. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dan kegiatan pembiayaan tetap berjalan dengan baik,” kata Rudy.

Salah satu gagasan yang mengemuka dalam FGD tersebut adalah pembentukan Satuan Jasa Penagihan sebagai wadah profesi yang memiliki sistem pembinaan dan pengawasan terintegrasi.

Konsep ini mengadopsi pola pembinaan pengamanan swakarsa yang selama ini dilaksanakan Polri, namun dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda dari satuan pengamanan atau satpam.

Dalam rancangan yang dibahas, petugas pengamanan dan penyelamatan aset nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, serta memiliki kartu identitas resmi yang dapat diverifikasi.

Selain itu, setiap kegiatan penagihan wajib mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk larangan melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan yang mempermalukan debitur.

Rudy menegaskan, legalisasi profesi tersebut bukan berarti memberikan kewenangan kepada petugas untuk melakukan tindakan paksa atau mengambil alih fungsi aparat penegak hukum.

“Yang kita bangun adalah sistem penagihan yang profesional dan berlandaskan hukum, bukan memberikan ruang bagi praktik premanisme. Petugas harus memahami batas kewenangannya, sementara hak masyarakat tetap menjadi prioritas perlindungan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang mengedepankan pencegahan gangguan keamanan melalui pembinaan, kolaborasi, dan penguatan kepatuhan hukum.

“Melalui penataan tersebut, kami berharap praktik penagihan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan dapat bertransformasi menjadi kegiatan profesional yang memiliki kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung iklim industri pembiayaan yang sehat,” demikian Rudy.

Jakarta – Bareskrim Polri bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan tersebut, Polri menangani lima laporan polisi dengan total 58 korban dan sejumlah tersangka yang telah diamankan.

Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., didampingi Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., serta jajaran penyidik dan perwakilan Polda.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

“Ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk melindungi segenap warga negara Indonesia di mana pun berada. Polri terus berupaya memastikan setiap tindak pidana perdagangan orang dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Trunoyudo.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, perekrutan dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan iming-iming gaji dan bonus dalam jumlah besar. Perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan perekrutan yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

“Penanganan perkara ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” tegas Nurul.

Berdasarkan lima laporan polisi yang ditangani, terdapat 58 korban, dengan rincian lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah tersangka, termasuk warga negara asing asal Rusia dan Ukraina. Sementara itu, terdapat satu orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dari keseluruhan korban, satu orang dilaporkan telah meninggal dunia.

Adapun modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.

Korban pada awalnya ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah melalui proses perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, menjalani pelatihan, hingga berpotensi diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.

Dalam salah satu perkara yang ditangani Subdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, tersangka berinisial MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab proses keberangkatan korban. Tersangka memperoleh keuntungan sebesar 1.000 Rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.

Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Subdit 2, dua tersangka berinisial IG dan HS diduga merekrut serta menampung korban sebelum menghubungkan mereka dengan agen di Rusia. Dari tujuh korban dalam perkara tersebut, empat orang telah diberangkatkan, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, penyidik mengamankan sejumlah tersangka yang terdiri dari WNI dan WNA. Polisi juga menemukan adanya korban yang belum menerima pembayaran sebagaimana dijanjikan oleh perekrut. Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Rusia untuk menelusuri keberadaan korban yang telah diberangkatkan.

Adapun dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, para pelaku diduga menampung korban di sebuah lokasi penginapan di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Korban dijanjikan bonus kontrak sebesar 30.000 dolar AS dan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Bahkan, korban yang menolak keberangkatan atau meminta dipulangkan diwajibkan mengganti biaya transportasi dan perjalanan.

Nurul menjelaskan, perekrutan tersebut mengandung unsur perdagangan orang karena terdapat dugaan proses perekrutan melalui tipu muslihat dan iming-iming, pemanfaatan kerentanan ekonomi, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk ditempatkan dalam kondisi eksploitatif.

“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus fantastis merupakan modus TPPO yang menempatkan korban pada risiko sangat tinggi. Mereka dapat dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, kontrak yang jelas, maupun jaminan keselamatan kerja,” jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka antara lain dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Polri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji dan bonus tidak masuk akal. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau agen penempatan melalui instansi berwenang, memahami jenis pekerjaan dan isi kontrak, serta memastikan keberangkatan dilakukan melalui prosedur resmi dengan visa kerja yang sesuai.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya. Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik perekrutan TPPO, masyarakat dapat melaporkannya melalui layanan Kepolisian 110 atau di nomor 0812-14110.

Menutup keterangannya, Trunoyudo kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Polri senantiasa berkomitmen melindungi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Ini merupakan wujud dari moto ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” tutup Trunoyudo.

Jakarta, 2 November 2026 — Pembangunan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) tidak boleh hanya menghadirkan tanggul laut, infrastruktur, dan kawasan baru. Kepastian tanah, perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha petambak, serta hak masyarakat yang telah lama hidup di kawasan pesisir juga harus menjadi bagian penting dari pembangunan.Untuk memastikan hal tersebut, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memperkuat sinergi dalam penataan aset, pencegahan konflik agraria, dan sinkronisasi pembangunan kawasan pesisir.Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, MPA., MBA., di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (2/11).Salah satu agenda strategis yang dibahas adalah rencana pembangunan Giant Sea Wall sepanjang sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Program ini mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, dan 128 kecamatan, dengan pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater mangrove yang dibagi dalam dua wilayah kerja dan 15 segmen.Pembangunan tersebut ditujukan untuk menghadapi persoalan serius kawasan pesisir, mulai dari penurunan muka tanah, banjir rob, dampak perubahan iklim, hingga ancaman terhadap permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat.Namun, pembangunan berskala besar juga membawa tantangan tersendiri. Penataan tanah, perubahan akses jalan, pemanfaatan ruang pesisir, dan aktivitas nelayan harus dipersiapkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan kawasan Pantura harus berjalan seiring dengan kepastian hukum atas tanah dan perlindungan masyarakat yang terdampak.“Pembangunan kawasan pesisir harus kita persiapkan secara menyeluruh. Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik baru di masyarakat. Karena itu, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan KKP dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini,” ujar Dedi.Menurut Dedi, BRAN siap berperan dalam penataan aset, pemetaan persoalan pertanahan, serta koordinasi penyelesaian konflik agraria di kawasan pesisir. Termasuk memastikan status dan kepastian hukum tanah pada kawasan hasil reklamasi maupun pulau artifisial yang direncanakan dalam pembangunan.Ia juga menekankan pentingnya melindungi aktivitas dan sumber penghidupan nelayan. Pembangunan yang mengakibatkan perubahan akses jalan, jalur aktivitas masyarakat, atau ruang penangkapan ikan perlu disertai sosialisasi dan mitigasi sosial.“Yang harus kita jaga adalah agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nelayan harus tetap diperhatikan, akses terhadap sumber penghidupan harus dipertimbangkan, dan setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga terlindungi,” kata Dedi.Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan menyampaikan pentingnya menyelaraskan program BOPPJ dengan BRAN dan KKP. Menurutnya, percepatan pembangunan Pantura membutuhkan dukungan penataan ruang, kepastian pertanahan, dan integrasi sosial.Dalam pembahasan tersebut, Didit mengusulkan agar kerja sama BRAN dengan BOPPJ dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Hasil audiensi juga akan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempersiapkan MoU antara BRAN dan KKP. Kedua kerja sama tersebut direncanakan langsung ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).Selain pembangunan tanggul laut, perhatian juga diberikan pada program revitalisasi tambak Pantura periode 2025–2028. Tahap pertama di Jawa Barat mencakup sekitar 14.090 hektare, dengan sejumlah persoalan pertanahan dan pelaksanaan program di Kabupaten Indramayu dan Karawang yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.Revitalisasi ini memiliki arti penting bagi petambak dan perekonomian pesisir. Penataan lahan dan penyelesaian persoalan pertanahan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha tambak serta meningkatkan produktivitas kawasan.Audiensi juga membahas pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini membutuhkan lahan dengan status clean, clear, and free sebelum pembangunan dilakukan. Kepastian status tanah menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan nelayan dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (P) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., menjelaskan bahwa pembangunan KNMP dilaksanakan melalui tiga satuan tugas, yaitu survei, pembangunan, dan operasional. KKP juga sedang mengembangkan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan konsep integrated port dan fish market untuk mendukung aktivitas perikanan.Dalam pembahasan sertifikasi, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga KKP Irjen Pol. Drs. Victor Gustaf Manoppo, M.H., menyoroti pentingnya kejelasan status tanah di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruang laut harus mengikuti mekanisme perizinan, sedangkan tanah hasil reklamasi perlu ditetapkan status dan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.BOPPJ juga menyampaikan hasil identifikasi awal yang menemukan 13 sertifikat berada di area laut di wilayah Jakarta. Temuan ini masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, termasuk pencocokan data pertanahan dan informasi geospasial bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).Pendamping Kepala BRAN Irjen Pol. (Purn) Hary Sudwijanto mengingatkan agar penataan aset di kawasan pesisir dilakukan secara hati-hati. Pengalaman persoalan pagar laut menjadi pembelajaran bahwa penataan dan pemberian hak atas tanah harus memperhatikan potensi konflik serta kepentingan masyarakat pesisir.Sementara itu, Wakil Kepala III BOPPJ Komjen Pol (P) Dr. H. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa rencana pembangunan tahun berikutnya akan mencakup tahapan groundbreaking dari lepas pantai wilayah Bekasi, khususnya Babelan. Persiapan pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi agar persoalan pertanahan dan potensi kerawanan di lapangan dapat diantisipasi.Sebagai langkah konkret, BRAN, KKP, dan BOPPJ akan menyiapkan dua nota kesepahaman, yakni MoU BRAN dengan KKP dan MoU BRAN dengan BOPPJ. Keduanya akan langsung ditindaklanjuti dengan PKS untuk mengatur ruang lingkup kerja sama dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.Bagi BRAN, pembangunan Pantura harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Tanggul laut diharapkan melindungi kawasan pesisir, tambak yang direvitalisasi dapat meningkatkan produktivitas petambak, pelabuhan dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekonomi nelayan, sementara penataan aset harus menghadirkan kepastian hukum dan mencegah konflik.Pembangunan pesisir bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan rakyat yang hidup dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut ikut terlindungi dan merasakan manfaatnya.