Connect with us

Uncategorized

Polda Jatim Bongkar Penipuan Online Jual Beli Mobil Modus Segitiga, Empat Tersangka Diamankan

Published

on

SURABAYA – Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur mengungkap kasus dugaan penipuan online dengan modus segitiga melalui transaksi jual beli kendaraan di Marketplace Facebook.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34).

Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan kerugian sebesar Rp149 juta dalam transaksi pembelian mobil di Surabaya pada 3 September 2026.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan hasil pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan aktivitas jaringan tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.

“Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini. Sementara itu, nilai transaksi sekitar Rp6,5 miliar masih terus didalami untuk memastikan aliran dana dan kemungkinan adanya korban lainnya,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Polda Jatim, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim menjelaskan, para tersangka menjalankan aksinya dengan memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di Marketplace Facebook.

Iklan tersebut kemudian dipasang kembali oleh pelaku untuk menarik calon pembeli.

Setelah mendapatkan calon korban, pelaku menggunakan identitas palsu dan mengatur pertemuan antara pembeli dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya.

Namun, komunikasi kedua pihak sengaja dikendalikan pelaku agar korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diarahkan dalam transaksi penipuan.

“Korban bahkan sempat melihat langsung kendaraan yang akan dibeli. Namun, pembayaran justru diarahkan ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan kepada pemilik kendaraan yang sebenarnya,” jelas Dirressiber.

Dalam kasus yang dilaporkan, korban mentransfer uang sebesar Rp149 juta. Setelah transaksi dilakukan, uang tersebut tidak diterima oleh pemilik kendaraan.

Penyidik mengungkap, tersangka S, HU, dan J berperan memasang ulang iklan kendaraan serta berkomunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu.

Sementara tersangka Y berperan menyediakan sarana komunikasi dan rekening penampung, serta mengatur pemindahan dan pembagian uang hasil kejahatan.

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, kartu ATM, buku rekening bank, satu unit mobil, dan satu unit sepeda motor.

Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk menelusuri keterkaitan jaringan di sejumlah wilayah serta mendata kemungkinan korban lainnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penipuan melalui transaksi elektronik dan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal yang disangkakan penyidik.

Polda Jatim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya pembelian kendaraan.

“Pastikan identitas penjual, kepemilikan kendaraan, dan rekening tujuan pembayaran. Jangan mudah mentransfer uang hanya berdasarkan arahan pihak yang mengaku sebagai perantara,” tegas Dirressiber.

Polda Jatim juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan dengan modus serupa untuk segera melapor kepada kepolisian guna membantu pengembangan penyidikan.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memastikan kondisi barang, tetapi juga memastikan siapa pihak yang benar-benar berhak menerima pembayaran,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Polda Jatim Gelar Operasi Zebra Semeru 2026 Tekan Angka Kecelakaan Jelang Nataru

Published

on

SURABAYA – Merespons tingginya angka fatalitas di jalan raya yang mencapai rata-rata 10 korban meninggal setiap hari, Polda Jawa Timur menggelar Operasi Zebra Semeru 2026 selama dua pekan ke depan. 

Operasi yang berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026 ini difokuskan untuk menekan angka kecelakaan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, sebanyak 358 personel Polda Jawa Timur diterjunkan dalam operasi tersebut. Ratusan personel itu berasal dari sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Polda Jatim.

Selain di tingkat Polda, operasi juga dilaksanakan serentak oleh seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Timur dengan menyasar pelanggar lalu lintas yang berpotensi memicu kecelakaan.

“Jumlah personel yang kita libatkan sebanyak ini khusus untuk Polda 358, terdiri dari beberapa satker, dan operasi ini dilaksanakan seluruh jajaran, ya, seluruh jajaran se-Polda Jawa Timur dan se-Indonesia,” ujar AKBP Wawan di Surabaya, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, Operasi Zebra Semeru 2026 bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, namun polisi tetap melakukan penegakan hukum secara profesional terhadap pelanggaran berat.

“Sasaran Operasi Zebra seluruh masyarakat, dengan mengedepankan preemtif dan preventif. Namun apabila kita mendapati pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita akan lakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan,” tegas AKBP Wawan.

Adapun sasaran utama penindakan meliputi pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengendara, terutama berkendara melawan arus, tidak menggunakan spion, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), serta tindakan lain yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

AKBP Wawan berharap pengerahan ratusan personel tersebut dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mengurangi korban jiwa di jalan raya, sebagaimana menjadi perhatian utama Kapolda Jatim.

“Di mana tadi disampaikan Bapak Kapolda, 1 hari 10 orang meninggal korban sia-sia di jalanan itu se-provinsi Jawa Timur, dan harapannya dengan operasi ini nantinya ke depan menekan angka kecelakaan dan korban fatalitas,” ungkapnya.

Selain pengawasan dan penindakan, Ditlantas Polda Jatim juga menggencarkan sosialisasi tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah. Edukasi tersebut mencakup kewajiban memasang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) di bagian depan dan belakang kendaraan.

“Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur sudah mulai memasuki ke sekolah-sekolah untuk memberikan imbauan, sosialisasi TNKB pada kendaraan bermotor harus terpasang baik di depan maupun di belakang, itu tujuannya untuk registrasi dan identifikasi,” pungkas AKBP Wawan. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

Published

on

Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar

Published

on

JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.

Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.

Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.

“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.

Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page