Bogor – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang.

Bogor – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta tamu undangan dari dalam dan luar negeri.Upacara Hari Bhayangkara ke-80 diikuti ribuan peserta yang terdiri atas personel Polri, TNI, Taruna Akpol, Aparatur Sipil Negara Polri, serta berbagai komponen masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan juga ditampilkan defile pasukan, atraksi kemampuan personel, parade kendaraan operasional, fly pass, hingga keterlibatan elemen masyarakat sebagai wujud sinergi Polri bersama seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban.Selain upacara, rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga diisi dengan penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan kepada tokoh bangsa, personel, serta satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara.Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin Presisi. Melalui tema ‘Polri untuk Masyarakat’, kami ingin menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.Ia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam upacara tahun ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.“Kehadiran berbagai komponen masyarakat dalam Upacara Hari Bhayangkara ke-80 mencerminkan kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat. Ini menjadi semangat bersama untuk terus menjaga persatuan, memperkuat keamanan, serta mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju,” katanya.Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi ajang untuk menampilkan hasil transformasi Polri yang semakin modern dan adaptif, baik melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh rangkaian kegiatan mencerminkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi sebagai institusi yang profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.Melalui semangat “Polri untuk Masyarakat”, Hari Bhayangkara ke-80 diharapkan menjadi penguat tekad seluruh insan Bhayangkara untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan sejahtera.

Kortastipidkor Polri mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang berlangsung pada periode 2009 hingga 2012.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf menjelaskan, penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui perubahan mekanisme kerja sama yang justru semakin menguntungkan pihak pembeli meski memiliki riwayat tunggakan pembayaran.

“Pada awalnya kerja sama penjualan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) menggunakan mekanisme pembayaran melalui Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Namun dalam pelaksanaannya, meskipun PT AKT berulang kali mengalami keterlambatan bahkan tunggakan pembayaran, penjualan tetap dilanjutkan tanpa dilakukan mitigasi risiko sebagaimana mestinya,” ujar Ahmad Yusuf.

Ia menjelaskan, pejabat yang berwenang di PT Pertamina Patra Niaga diduga justru mengubah kebijakan melalui sejumlah adendum perjanjian. Perubahan tersebut meliputi penambahan volume penjualan BBM, pemberian diskon, penghapusan denda keterlambatan, hingga perubahan mekanisme pembayaran menjadi uang muka (down payment) sebesar 25 persen tanpa jaminan pembayaran.

“Selain perubahan kebijakan tersebut, mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan juga diduga tidak dijalankan secara optimal sehingga kewajiban pembayaran dari pihak pembeli tidak dapat dipenuhi,” katanya.

Akibat rangkaian perbuatan tersebut, dari penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM dengan nilai transaksi mencapai USD137,29 juta, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi oleh PT AKT.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD30.370.958,61 atau sekitar Rp486 miliar,” ungkap Ahmad Yusuf.

Dalam proses penyidikan, Kortastipidkor Polri telah memeriksa 88 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga melakukan penggeledahan di lima lokasi serta menyita berbagai dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai sebesar Rp2.362.281.000 sebagai bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery).

Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni SW selaku Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga periode 2008–2011, ST selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT, JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT Pertamina Patra Niaga periode 2009–2013, serta WTD selaku General Manager Treasury dan Vice President Treasury PT Pertamina Patra Niaga.

Keempat tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP serta Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP Nasional.

Ahmad Yusuf menegaskan, penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan. Penyidik saat ini melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka, melakukan penelusuran aset, melengkapi berkas perkara, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

“Kami akan terus mengoptimalkan upaya asset recovery agar kerugian keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin, sekaligus menuntaskan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Ahmad Yusuf.