Uncategorized
Antisipasi 3 C, backbone Polsek Banyakan Patroli ke Bank BNI dan SPBU Maron
Kediriselaludihati.com – Backbone Polsek Banyakan kegiatan Patroli Harkamtibmas. Kegiatan pada Hari Kamis 16 Maret 2023 mulai pukul 22.00 WIB s/d selesai.
Unit Backbone melaksanakan Kegiatan Patroli Harkamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Banyakan dalam rangka Antisipasi 3-C. Kuat Personel Kegiatan 3 (tiga) personil, Padal Iptu Bambang HM. Aipda Aftoni I dan Aipda Rizal FP.
Sasaran Kegiatan Patroli dan Barcode, ATM Bank BNI jln raya Maron Kec.Banyakan. SPBU Desa Maron, Jln raya Maron
Kec.Banyakan. Bank BRI Desa Maron. SPBU Winongsari kec.Banyakan. Gudang Bulog dan Jl. Baru Bandara.
“Selama kegiatan berjalan lancar, situasi aman terkendali,” ujar KAPOLSEK BANYAKAN IPTU UMAR SAID. (res/an).
Uncategorized
BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan
JAKARTA, 16 November 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.
Uncategorized
Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah
DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan empat fasilitas strategis di lingkungan Korps Brimob Polri melalui penandatanganan prasasti di Mako Korbrimob Polri, Kesatrian Amji Attak, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas, pelayanan kesehatan, sekaligus melestarikan sejarah dan nilai pengabdian Korps Brimob.
Empat fasilitas yang diresmikan meliputi rekonstruksi Gerbang Utama Korps Brimob, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman”, pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satuan Kesehatan (Satkes) Brimob Cikeas, serta pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Suyudi mengenang masa pengabdiannya di Korps Brimob sejak 1995. Ia menyaksikan langsung perubahan lingkungan Mako Korbrimob yang berkembang menjadi kawasan markas dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif. Perubahan tersebut turut mendapat apresiasi dari Kapolri.
“Tempat yang sangat istimewa. Dulu ini tidak seperti ini. Tapi ini sudah dirubah. Sangat indah, sangat hebat. Terima kasih Pak Dankor,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Depok, Senin (16/11/2026).
Salah satu pembaruan tersebut terlihat pada rekonstruksi Gerbang Utama Mako Korbrimob. Gerbang yang kini tampil lebih modern dan representatif itu juga dilengkapi berbagai elemen yang merefleksikan perjalanan sejarah Korps Brimob, mulai dari Monumen Pahlawan Nasional Komjen Pol. (Purn.) Dr. H. Moehammad Jasin hingga relief pembentukan Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi bagian dari akar sejarah Korps Brimob.
Kawasan gerbang juga mengabadikan penganugerahan Nugraha Sakanti Jana Utama kepada Korps Brimob pada 14 November 1961 serta amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam peringatan HUT ke-XX Korps Brimob pada 14 November 1965. Berbagai elemen tersebut menjadi pengingat atas perjalanan sejarah dan pengabdian Korps Brimob kepada bangsa dan negara.
Selain pembaruan markas, penguatan fasilitas kesehatan diwujudkan melalui rekonstruksi serta penamaan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman” dan pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama Satkes Brimob Cikeas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus menunjang kondisi fisik dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas.
Penamaan rumah sakit tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SpKO., S.H., M.B.A., M.Sc. Almarhum pernah mengemban tugas sebagai Komandan Batalyon di Korbrimob Polri serta menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Ia juga mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai guru besar, dosen, dan Rektor Universitas Bung Karno sebelum wafat pada 19 Mei 2026.
Sementara itu, pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ditujukan untuk mengenang pengorbanan enam personel Brimob asal Kalimantan Selatan yang gugur saat bertugas di wilayah Nanga Kantuk. Monumen yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut diharapkan menjadi pengingat sejarah perjuangan personel Brimob sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda.
Peresmian empat fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan Korps Brimob yang tidak hanya berorientasi pada pembaruan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah. Penguatan tersebut diharapkan dapat menunjang kesiapan personel sekaligus menjaga jati diri Korps Brimob dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Uncategorized
Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online
JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online dengan menyita aset senilai Rp28.010.228.458. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang diduga digunakan untuk menampung dan menyamarkan aliran dana hasil perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 Oktober 2026. Pengungkapan bermula dari patroli siber yang dilakukan penyidik Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri pada 2025 terhadap sebuah situs perjudian online.
Dari hasil penelusuran, penyidik menemukan bahwa situs tersebut menyediakan berbagai jenis permainan judi online, mulai dari slot, live casino, togel, olahraga, poker, hingga e-sport. Aktivitas perjudian tersebut didukung berbagai metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Sindikat tersebut diduga mengoperasikan situs perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
“Penyidik melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui kegiatan website ini secara komprehensif, mulai dari sistem penawaran hingga metode pembayaran. Dari penelusuran tersebut, kami mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan sebagai sarana penerimaan deposit,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan hasil perjudian online. Penyidik juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi serta melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut melalui database Trust Positive.
Meski telah diblokir, situs perjudian online tersebut diduga masih dapat diakses menggunakan VPN karena server berada di luar negeri dan pengelola terus melakukan perubahan entitas.
Suhasto menegaskan, penyidik masih terus mendalami kepemilikan dan penerima manfaat atau beneficial owner dari rekening-rekening yang telah diblokir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik pengelolaan serta menikmati hasil perjudian online.
Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa sebagian rekening yang diblokir merupakan rekening nominee atau rekening yang menggunakan identitas orang lain.
“Modusnya, ada warga Indonesia yang diminta membuat rekening, kemudian dibayar berkisar Rp150.000 sampai Rp250.000. Rekening itulah yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan,” jelas Alfret.
Ia menambahkan, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pihak di Indonesia untuk mendalami keterlibatan mereka, khususnya terkait penerima manfaat dari aktivitas perjudian online tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Suhasto menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas perjudian online, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kejahatan yang dapat merusak kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online dan tidak tergiur iming-iming kemenangan secara instan. Perjudian online dirancang untuk merugikan pemain. Awalnya mungkin menang, tetapi ketika sudah ketagihan, pada akhirnya akan mengalami kekalahan,” tegasnya.
Polri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
