Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Didik Zulianto, menyambangi warga di Lingkungan Bence, pada Senin (9/11/2026) pagi. Dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.59 WIB itu, ia menyosialisasikan bahaya judi online, investasi ilegal, penipuan daring atau scam, serta persoalan penagihan utang oleh debt collector.

“Selama kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan aman,” kata Kapolsek Pesantren Komisaris Polisi (Kompol) Siswandi, Senin.

Kegiatan sambang tersebut merupakan bagian dari program Polri Bersama Masyarakat. Melalui program ini, polisi di tingkat kelurahan hadir langsung di tengah warga untuk menyampaikan informasi sekaligus menyerap persoalan di lingkungan.

“Empat topik ini kami pilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Sekarang kejahatan seperti ini banyak masuk lewat telepon seluler dan media sosial, sehingga siapa pun bisa menjadi sasaran,” ujar Siswandi.

Judi online, misalnya, masih menjadi perhatian aparat di berbagai daerah. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga kerap menjerat pelakunya ke dalam utang. Tidak sedikit pemain judi online yang akhirnya terjerat pinjaman online demi menutup kekalahan. Kondisi ini dapat berujung pada persoalan ekonomi dan keretakan keluarga.

Investasi ilegal juga kerap memakan korban. Modusnya biasanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) secara berkala mengumumkan daftar entitas investasi dan pinjaman online ilegal. Masyarakat dapat memeriksa legalitas suatu tawaran investasi melalui kontak OJK 157.

Adapun penipuan daring hadir dalam beragam bentuk. Modusnya antara lain pesan berisi tautan atau berkas aplikasi palsu, undian berhadiah fiktif, hingga pelaku yang mengaku sebagai petugas bank atau kerabat korban. Penipu biasanya meminta kode OTP, PIN, atau kata sandi untuk menguras rekening korban.

Persoalan debt collector juga masih kerap dikeluhkan warga, terutama terkait penarikan kendaraan kredit di jalan. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penarikan objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak. Penarikan hanya dapat dilakukan jika debitur menyerahkannya secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan. OJK juga melarang penagihan dengan ancaman, kekerasan, atau cara yang mempermalukan konsumen.

“Kami ingin warga waspada sejak awal sehingga tidak mudah menjadi korban. Jika ada warga yang mengalami atau mengetahui kejadian serupa, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas setempat atau kantor polisi terdekat,” kata Siswandi.

Hingga kegiatan berakhir, situasi di Lingkungan Bence terpantau aman dan kondusif. Polsek Pesantren akan terus menggelar sambang dan sosialisasi serupa di kelurahan lain di wilayah hukumnya. Kegiatan itu sejalan dengan semboyan Polres Kediri Kota, Sekartaji, yakni Selaras, Karomah, Tangguh, dan Terpuji. (res/an)

Kediriselaludihati.com – Kepala Kepolisian Sektor Mojoroto Komisaris Polisi (Kompol) H. Rudi Purwanto, S.H., mengajak pelajar SMK PGRI 2 Kediri ikut mencegah perundungan dan menjaga keamanan di sekolah. Ajakan itu ia sampaikan saat bertemu dengan para siswa melalui program Polisi Peduli Pendidikan, pada Senin (9/11/2026) pagi.

Kegiatan di SMK PGRI 2 Kediri dimulai pukul 07.00 WIB. Kepala sekolah Ulul Mustaqfirin, M.Pd., hadir bersama guru, staf sekolah, dan para siswa. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bandar Kidul juga mengikuti pertemuan tersebut.

Perundungan menjadi salah satu dari lima pokok arahan Kompol Rudi. Selain mengingatkan siswa tentang kenakalan remaja dan bahaya narkoba, ia meminta mereka bijak menggunakan media sosial. Kepada para pelajar, ia juga menyampaikan ajakan untuk mengambil peran di lingkungan sekolah masing-masing.

“Jadilah pelopor keamanan di sekolah,” ujar Kompol Rudi.

Pada malam sebelum kunjungan ke sekolah, Polsek Mojoroto juga mengadakan pertemuan dengan warga di Kantor Kelurahan Mojoroto. Dalam kegiatan yang dimulai, pada Minggu (8/11/2026) pukul 19.30 WIB itu, Bhabinkamtibmas Mojoroto Ajun Inspektur Polisi Satu Andri Jatmiko bertemu dengan Agus, Ketua RW 10, bersama warga setempat.

Pembicaraan di kantor kelurahan berfokus pada judi online, investasi ilegal, dan pinjaman online. Andri mengimbau warga agar tidak berjudi atau mengikuti tawaran investasi ilegal. Ia juga mengingatkan mereka agar berhati-hati terhadap pinjaman online yang dapat merugikan mereka.

Kepada Ketua RW 10 dan warga yang hadir, Andri meminta agar komunikasi dengan Bhabinkamtibmas tetap terjaga, terutama ketika warga menghadapi persoalan terkait hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. (res/an)

JAKARTA — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, bersama Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., memperkuat sinergi pembangunan pertanian dan reforma agraria untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas akses kesejahteraan bagi rakyat.

Sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Pertanian di kediaman Menteri Pertanian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menteri Pertanian memberikan respons positif dan dukungan terhadap kolaborasi kedua lembaga dalam menyelaraskan pembangunan kawasan pangan dengan agenda reforma agraria.

Keduanya memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi, produktivitas, dan pengembangan kawasan pangan nasional.

Sementara itu, BRAN memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penataan agraria, kepastian hukum atas tanah, perlindungan hak masyarakat, dan pemerataan akses ekonomi.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat swasembada pangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kewirausahaan, serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dengan demikian, pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus membuka akses masyarakat terhadap sumber daya produktif dan kesejahteraan.

Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan pangan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ketahanan pangan dan reforma agraria harus berjalan beriringan. Peningkatan produksi pangan harus diikuti dengan terbukanya akses kesejahteraan bagi rakyat. Tanah harus memberikan kepastian, kesempatan berusaha, dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Inilah pentingnya sinergi BRAN dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.

Pembangunan Pangan Dan Keadilan Agraria
Dalam paparan Kementerian Pertanian, disampaikan potensi lahan rawa mineral sekitar 2 juta hektare yang dapat menjadi peluang pengembangan kawasan pangan nasional.

Paparan juga mengidentifikasi Area of Interest (AOI) kawasan tanaman pangan sekitar 1,16 juta hektare.

Berdasarkan proyeksi perencanaan, produksi gabah kering giling (GKG) ditargetkan mencapai sekitar 3,46 juta ton pada 2029, setara sekitar 1,93 juta ton beras, dengan luas panen sekitar 813 ribu hektare.

Pengembangan potensi tersebut membutuhkan kerja bersama. Peningkatan produksi dan perluasan kawasan pangan perlu didukung kepastian status lahan, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian persoalan agraria, serta keberlanjutan lingkungan.

Dedi menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari luas lahan dan angka produksi, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan peningkatan produksi, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat. Kita harus memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap tanah, kesempatan ekonomi, dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan,” tegasnya.

Di Hadapan Mahasiswa, Kolaborasi Untuk Masa Depan Pangan
Pertemuan tersebut turut disaksikan 30 mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) dari 13 perguruan tinggi di Indonesia.

Di hadapan para mahasiswa, sinergi Kementerian Pertanian dan BRAN menjadi gambaran pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan pangan Indonesia.

Penguatan produksi pertanian perlu berjalan bersama penataan agraria agar manfaat pembangunan dapat dirasakan petani, masyarakat, dan generasi mendatang.

Keterlibatan mahasiswa juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memahami tantangan ketahanan pangan, reforma agraria, serta pentingnya inovasi dan keberpihakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Wanam, Papua Selatan: Agenda Strategis Kawasan Pangan
Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, dengan rencana cetak sawah seluas 400.000 hektare pada 2026.

Pengembangan Wanam memerlukan sinergi kebijakan pertanian dan reforma agraria. Kementerian Pertanian berperan mendorong pengembangan kawasan dan peningkatan produksi pangan, sedangkan BRAN mendorong kepastian status tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemerataan manfaat pembangunan.

Wanam diharapkan tidak hanya menjadi kawasan strategis produksi pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Selatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto: memperkuat kemandirian pangan, mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan kesempatan ekonomi, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi Menteri Pertanian dan Kepala BRAN menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pembangunan pangan nasional berjalan produktif sekaligus berkeadilan.