Kediriselaludihati.com – Kepolisian Sektor Kediri Kota meningkatkan langkah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang bulan Ramadan dengan menyasar sektor perhotelan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan patroli sambang yang dilaksanakan Bhabinkamtibmas Kelurahan Ngadirejo, Aiptu Bekti Purwanto, ke manajemen Citihub Hotel, pada Kamis (29/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang lobi Citihub Hotel, Kelurahan Ngadirejo, Kota Kediri, itu bertujuan untuk memperkuat kewaspadaan pelaku usaha terhadap potensi tindak kriminal, khususnya penipuan bermodus bantuan sosial maupun paket sembako yang kerap marak menjelang Ramadan.

Dalam kunjungannya, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan kamtibmas kepada pihak manajemen hotel agar lebih selektif dalam menerima tamu dan selalu meningkatkan pengawasan lingkungan sekitar. Ia juga mengingatkan pentingnya memaksimalkan fungsi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari sistem keamanan internal.

Selain itu, manajemen hotel diminta untuk segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan tamu maupun lingkungan sekitar.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos. mengatakan bahwa kegiatan sambang tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat cukup tinggi.

“Menjelang Ramadan, potensi kejahatan seperti penipuan dengan berbagai modus biasanya meningkat. Karena itu, kami mengintensifkan kegiatan sambang dan imbauan kamtibmas, termasuk kepada pelaku usaha perhotelan, agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan,” ujar Kompol Bowo saat dikonfirmasi.

Menurut dia, sektor perhotelan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas karena menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat dan pendatang. Kewaspadaan sejak dini dinilai mampu mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan pelaku usaha maupun masyarakat luas.

“Kami mengajak seluruh pengelola hotel dan tempat usaha lainnya untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tertentu dengan iming-iming bantuan. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau kantor polisi terdekat,” kata Kapolsek.

Polsek Kediri Kota memastikan kegiatan sambang dan patroli dialogis akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Melalui pendekatan preventif dan komunikasi langsung dengan warga serta pelaku usaha, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kota Kediri tetap terjaga aman dan kondusif. (res/an)

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia Penegasan tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para senior Polri dan PEPABRI. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi besar bagi seluruh jajaran Polri untuk terus mempercepat Transformasi Polri yang berkelanjutan.

“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi utama dalam memperkuat efektivitas transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan profesionalisme personel,” tegas Wakapolri.

Langkah Nyata Wakapolri Dorong Transformasi Polri

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dan terus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh di tubuh Polri, antara lain:

1. Penguatan SDM dan Pendidikan

Pembenahan sistem rekrutmen yang transparan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi. Dalam waktu dekat, Polri akan membentuk Pusat Studi Kepolisian di 74 perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan ilmu kepolisian.

2. Transformasi Kultural dan Etika Profesi

Penguatan pembinaan mental, etika profesi, dan keteladanan pimpinan guna menanamkan nilai humanis, responsif, dan berintegritas kepada seluruh personel.

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik.

4. Modernisasi Sarana dan Prasarana

Modernisasi fasilitas operasional, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pendukung tugas kepolisian.

5. Transformasi Digital

Percepatan digitalisasi layanan publik, pengawasan, dan manajemen organisasi guna menghadirkan Polri yang modern, adaptif, dan efisien.

6. Penguatan Fungsi Operasional

Peningkatan kualitas Harkamtibmas, penegakan hukum yang berkeadilan, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan komitmen nyata Polri dalam menjawab harapan Presiden dan masyarakat.

“Transformasi Polri adalah proses berkelanjutan. Dengan dukungan para senior, purnawirawan, dan seluruh elemen bangsa, kami optimistis Polri mampu menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia pabrik 2 PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam kesempatan ini, juga dilakukan penekenan MoU terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. 

“Alhamdulillah hari ini di samping kami dapatkan undangan mendampingi Ketua dan pak Mentan melaksanakan peresmian revamping yang dilaksanakan di PT Kaltim artinya negara bisa melaksanakan efisiensi khususnya dalam produksi pupuk sebesar 10 sampai 16 persen,” kata Sigit di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026). 

Sigit mengungkapkan, Polri dan PT Pupuk Indonesia juga melakukan nota kesepahaman terkait dengan pendistribusian pupuk di Indonesia. Hal itu dilakukan agar penyubur tanaman tersebut bisa tepat sasaran ke para petani. 

“Kami melaksanakan penandatanganan MoU untuk pendistribusian pupuk. Sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan,” ujar Sigit. 

MoU ini, kata Sigit juga diharapkan proses distribusi pupuk bisa tepat waktu. Mengingat, apabila dalam proses penyaluran terjadi keterlambatan maka secara nasional akan membuat kerugian senilai ratusan triliun. 

“Harapan kita sampai tepat waktu, karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas dan apabila dinasionalkan itu merugikan seratu triliun,” ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, dengan tertibnya proses distribusi pupuk tersebut, maka diharapkan bisa meningkatkan produktivitas para petani. Sehingga, kata Sigit hal itu bisa menghasilkan swasembada pangan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

“Disatu sisi produktivitas akan berkurang ini yang menjadi perhatian kita. Sebagaimana arahan Pak Presiden kita sedang membuat road map ke depan selain wujdukan swasembada pangan ke depan kita betul-betul bisa wujudkan indonesia menjadi salah satu negara menjadi lumbung padi dunia,” tegas Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk maksimal dan optimal dalam mengawal proses distribusi pupuk di seluruh wilayah Indonesia. 

“Kami dari jajaran Polri berterima kasih dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait distribusi pupuk sehingga tepat sasaran produktivitas petani juga betul-betul optimal dan pencapaian peningkatan swasembada pangan sebagaimana ditarget pak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal,” tutup Sigit.