Uncategorized
Diundang Polri, 9 Mantan Pegawai KPK Apresiasi Niat Kapolri
AKARTA– Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan sembilan perwakilan mantan pegawai KPK bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri untuk menbicarakan lebih lanjut terkait keinginan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menarik mereka sebagai ASN di Polri.
“Perwakilan mereka kita undang ke Mabes Polri. Pertemuan berlangsung di ruangan AS SDM. Dihadiri AS SDM Polri, kemudian Kadivkum, dan juga ada Koorsahli dan Kadiv Humas,” kata Argo kepada wartawan di Mabes Polri, Senin malam (4/10/2021).
Sembilan orang perwakilan mantan pegawai KPK itu antara lain Farid, Chandra, Feri dan Giri Suprapdiono. Dalam pertemuan yang cair dan hangat itu, Polri dengan perwakilan mantan pegawai KPK berdiskusi panjang, salah satu yang dibahas yakni regulasi teknis perekrutan yang nantinya akan melibatkan ahli.
Argo mengatakan, pada prinsipnya pertemuan antara Polri denga mantan pegawai KPK akan terus berlanjut agar segera menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan oleh kedua belah pihak. Argo menyampaikan, hasil pertemuan tersebut, perwakilan mantan pegawai KPK mengapresiasi niat baik Kapolri yang ingin menampung mereka.
“Dari 9 orang tadi mengapresiasi apa yang menjadi harapan bapak Kapolri. Nanti ada pertemuan lagi dan kita melibatkan ahli. Jadi harapan sesegra mungkin untuk bisa mencapai keputusan,” tandas Argo.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.
“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).
Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.
“Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” imbuhnya.
Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dinahas bersama.
Uncategorized
Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak
SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children’s Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.
Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.
Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.
“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.
Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.
Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.
Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.
Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)
Uncategorized
Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan
Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”
Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla
Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.
Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.
Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.
Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan
Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.
“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”
Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.
Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan
Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.
Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.
“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.”
Uncategorized
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.
“Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.
Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.
“Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.
Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
