Kediriselaludihati.com – Kegiatan aksi damai menolak RUU kesehatan (omnibus law) oleh organisasi profesi kesehatan di Kota Kediri, dengan sasaran Kantor Kantor DPRD Kota Kediri Senin 28 Nopember 2022 mulai Pkl 10.15 wib – 11.30 wib.

Korlap aksi Dr. Badrul dengan jumlah peserta kurang lebih 30 orang.Poster/spanduk yang bertuliskan RUU Kesehatan (Omnibus Law) Akan Mengorbankan Kesehatan Masyarakat Tolak !!.

Sebelum aksi dilaksanakan pada pukul 09.00 wib di titik kumpul kantor Sekretariat IDI Cabang Kota Kediri(Jalan dr. Sahardjo Blok S NO . 40 Perumahan Wilis Indah Kota Kediri 64116) , yakni konsolidasi peserta aksi damai yang dipimpin langsung oleh Dokter Badrul.

Dalam kegiatan konsolidasi dihadiri oleh perwakilan pengurus Organisasi Profesi Kesehatan lain di kota Kediri, yaitu: PDGI, PPNI, IBI, IAI, PORMIKI, HAKMI, IAKMI, PATELKI, PERSAGI, PTGMI, PERSAKMI.

Pukul 10.15 Peserta aksi damai menuju kantor DPRD Kota Kediri dikawal langsung oleh mobil Patwal Polres Kediri Kota Adapun Route yg dilalui: Kantor IDI Jl. uripnsumoharjo – Jl Veteran – Jl Sudanco Suprijadi – Jembatan Brawijaya – Jl. Mayor Bismo – DPRD Kota Kediri.

Pukul 10.25 Peserta aksi damai tiba di kantor DPRD Kota Kediri dan diterima langsung oleh Komisi C DPRD Kota Kediri.
Hadir dalam kegiatan audendi anggota DPRD Kota Kediri ;

1. Ayub Hidayatulloh dari Fraksi PKS
2. M. Yasin dari Fraksi Nasdem
3. Apip Fahrudin dari Fraksi PKB
4. Ninik Staf DPRD Kota Kediri.
5. Ketua IDI Cab. Kota Kediri sekaligus Koordinator Dr. Badrul Munir.
6. Perwakilan pengurus profesi kesehatan Kota Kediri sebanyak 25 peserta

“Dalam Kegiatan tersebut perwakilan dari peserta aksi menyampaikan petisi yang pada intinya saat ini terdapat beberapa masalah kesehatan yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenkes sebagai landasan pemikiran diusulkannya RUU Kesehatan (Omnibus Law). Beberapa masalah tersebut,” kata Kasi Humas Polres Kediri Kota Ipda Nanang S.

Beberapa masalah yang dikuatirkan tersebut antara lain

1. Minimnya akses ke layanan primer terutama di Indonesia bagian Timur.
2. Kurangnya pelayanan rujukan Rumah Sakit, di sisi lain ditemukan tingginya kasus penyakit katastropik yang memerlukan penanganan segera.
3. Ketahanan kesehatan nasional masih tergantung dari negara maju baik obat riset. maupun
4. Pembiayaan kesehatan yang tidak efektif dan kurangnya porsi untuk upaya promotif dan preventif.
5. Sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang masih minim dengan 52% PKM tidak terdapat 9 tenaga kesehatan dasar.
6. Minimnya integrasi sistem informasi kesehatan.

“Enam hal tersebut di atas sangat tidak relevan dengan harus menghapus UU Kesehatan, UU PraDok, UU tentang Kebidanan dan UU tentang Keperawatan dan UU tentang Tenaga Kesehatan. Hal yang lebih mendesak saat ini adalah membangun sistem kesehatan yang baik yang mampu menghadapi tantangan masa depan,” kata Dokter Badrul.

Kelompok profesi dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, bidan dan tenaga kesehatan lain yang telah memiliki undang-undang sendiri yang sudah terbukti bermanfaat untuk profesi dan masyarakat pada umumnya, perlu di tinjau kembali dan dipertahankan.

Kelompok tenaga kesehatan ini unik dan spesial, mempunyai spesifikasi masing masing, sehingga secara aturan tidak bisa di samaratakan.

BPenyampaian Anggota DPRD Komisi C, Afif Fachrudin fraksi PKS .Terkait RUU Omnibuslaw kesehatan sebenarnya berada pada keputusan Pusat, namun sebagai anggota DPRD Kota Kediri akan berusaha menyampaikan aspirasi dari bapak ibu untuk diteruskan pada tingkat Pusat

Sebelum keputusan disahkan masih ada kesempatan bagi anggota dibawah untuk mengkaji dan juga berdiskusi demi mewujudkan kepentingan bersama yang lebih bijak

“Saya mempersilahkan kepada bapak ibu untuk membacakan tuntutan di depan gedung Kantor DPRD Kota Kediri agar terlihat kepada masyarakat bahwa kita sama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat.

Sebelum kegiatan dimulai dilaksanakan Apel Pam Pengamanan Dipimpin oleh Waka Polres Kediri Kota Kompol Himawan Setiawan S.I.K., didampingi Kabag Ops Polres Kediri Kota, PJU Polres Kediri Kota dan Para Padal tiap titik Lokasi Aksi serta diikuti Pers Pam jumlah 104 personil. (res|aro)

Beberapa masalah yang dikuatirkan tersebut antara lain