Connect with us

Uncategorized

Forkopimda Jatim Pimpin Rakor Anev Penanganan Covid-19 di Madiun

Published

on

Forkopimda Jawa Timur pimpin Rapat Koordinasi analisa evaluasi dengan sejumlah forkopimda kota dan kabupaten jajaran Jatim secara virtual, guna membahas permasalahan dan penanganan covid-19 di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan kasus covid-19.
Rakor ini berlangsung di salah satu hotel daerah Madiun, pada Kamis (17/6/2021).

Forkopimda Provinsi Jawa Timur, diantaranya ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, serta Sekdaprov Jatim, Pejabat Utama Polda Jatim, dan Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya serta stake holder penanganan covid-19 jatim mengikuti Rakor anev penanganan covid-19 dengan beberapa beberapa forkopimda wilayah Jatim, diantaranya kabupaten seluruh Madura, yakni Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, selain itu juga ada kabupaten Ngawi, dan Bondowoso.

Pangdam V/Brawijaya mengatakan, dalam Rakor ini secara langsung dipimpin oleh Forkopimda Jatim, dan di ikuti oleh kepala daerah secara virtual. Namun tidak semua kepala daerah mengikuti Rakor ini, melainkan hanya kepala daerah yang cenderung ada peningkatan kasus covid-19, khususnya terkait penambahan kasus harian dan meninggal dunia.

“Memang untuk Jawa Timur masih fokus terhadap Bangkalan, setelah 11 hari atau 12 hari, lonjakan kasus mulai tanggal 5 sampai sekarang tanggal 17 ini masih belum ada penurunan untuk Bangkalan. Kita tadi rapat koordinasi agar kasus Bangkalan tidak menimpa ke daerah-daerah lain,” papar Mayjend TNI Suharyanto, usai Rakor.

“Langkah-langkahnya adalah peningkatan BOR (Bed Ocupancy Ratio), kemudian penyekatan, vaksinasi nasional, dan penegakan protokol kesehatan. Ini pun harus terus digelorakan kepada masyarakat kita, dan khususnya mewaspadai terkait dengan adanya libur panjang,” lanjut Pangdam.

“Makanya Forkopimda tingkat provinsi keliling terus, kita memberikan semangat kepada para Bupati /Walikota, Kapolres, dan Dandim, untuk terus bekerja menjaga wilayahnya terkait dengan peningkatan kasus covid-19 ini,” pungkasnya.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan. Langkah – langkah penanganan covid-19 yang pertama adalah update dan singkronisasi data, terkait sebaran covid-19 yang nantinya dijadikan dasar untuk analisa dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

Dengan melaksanakan 3T secara Konsisten. Cek Ketersediaan BOR Isolasi, dan BOR ICU. Laksanakan vaksinasi massal sesuai arahan Presiden. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi. Melaksanakan kegiatan Covid Hunter secara konsisten.

“Laksanakan press rellease dengan melibatkan tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berasal dari daerah masuk zona merah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan,” papar Kapolda Jatim saat Rakor.

Selain itu, Kapolda Jatim juga memberikan arahan untuk melaksanakan penyekatan pada daerah yang masuk zona merah, dengan mengambil tindakan tegas, pengetatan pengawasan untuk mencegah penyebaran covid-19.

“Laksanakan analisa evaluasi secara rutin dengan menindaklanjuti hasil anev di tingkat provinsi sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan covid-19, harapan kedepan agar masyarakat disiplin dalam penerapan 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker dan membatasi mobilitas) dan mau mengikuti program 3T (Testing, Tracing dan Tratment) sehingga angka covid dapat ditekan dan ekonomi kembali bangkit” pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta.

Continue Reading

Uncategorized

ETLE Mobile Handheld Perkuat Modernisasi Penindakan Lalu Lintas di Kaltim

Published

on


JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengembangkan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dengan menyerahkan perangkat ETLE Mobile Handheld kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Timur ( Kaltim).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah modernisasi penindakan pelanggaran lalu lintas yang mengedepankan akurasi data, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Penyerahan perangkat tersebut merupakan implementasi arahan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transformasi pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas secara berkelanjutan.

Secara teknis, pelaksanaan kegiatan berada di bawah kendali Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H., dengan dukungan pengawasan dan pengoordinasian oleh Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. 

Perangkat ETLE Mobile Handheld selanjutnya dimanfaatkan oleh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal melalui Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan pemanfaatan ETLE Mobile Handheld memungkinkan petugas melakukan pendataan pelanggaran lalu lintas secara langsung di lapangan.

“Pendataan tersebut melalui dokumentasi visual berupa foto dan video kendaraan,” jelas Kombes Pol Dwi Sumrahadi di Jakarta, Jumat (6/2/26).

Menurut Kombes Pol Dwi Sumrahadi, sistem ini dilengkapi informasi kejadian yang akurat, sehingga setiap proses penindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh hasil perekaman pelanggaran terhubung dengan sistem ETLE Nasional (ETLE-Nas), yang menjamin keseragaman prosedur penindakan secara elektronik. 

“Integrasi ini mendukung proses penegakan hukum yang lebih tertib, objektif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan,” terang Kombes Dwi Sumrahadi.

Ia berharap melalui pengoperasian ETLE Mobile Handheld diharapkan tercipta peningkatan disiplin dan kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat. 

“Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polri dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan guna mendukung stabilitas mobilitas di wilayah Kaltim,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Uncategorized

Terima Audiensi KSBSI, Kapolri Tegaskan Sinergitas untuk Perjuangkan Hak Buruh

Published

on


Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan bakal terus perkuat sinergitas untuk memperjuangkan hak buruh. 

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menekankan soal terus mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan Polri terkait pelayanan di bidang permasalahan buruh. 

“Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” kata Sigit usai audiensi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). 

Desk Ketenagakerjaan Polri, kata Sigit terus berupaya serta mengoptimalkan peran dan fungsi kepolisian untuk memperjuangkan segala aspirasi dari seluruh elemen buruh di Indonesia. 

“Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan,” ujar Sigit. 

Dengan terjalinnya sinergitas ini, Sigit berharap, ke depan buruh semakin sejahtera. Serta, terus terbukanya lapangan pekerjaan untuk buruh agar bisa berkarya guna membawa Indonesia yang berdaulat dan makmur. 

“Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan,” ucap Sigit. 

Kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengapresiasi Polri yang telah membentuk Desk Ketenagakerjaan. “Dan pengetahuan kami yang pertama sekali juga kepolisian itu membentuk Desk KetenagaKerjaan di seluruh dunia,” kata Elly. 

Desk ketenagakerjaan tersebut, kata Elly, sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia. Ia juga mendukung Polri tetap berada di bawa Presiden. 

“Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” paparnya. 

“Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” tambahnya sekaligus mengakhiri.

Continue Reading

Uncategorized

Taruna Akpol Pulihkan Ketahanan Pangan dan UMKM Warga Aceh Tamiang Lewat Pekarangan Pangan Lestari

Published

on

ACEH TAMIANG – Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemulihan ketahanan pangan dan penguatan UMKM masyarakat melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) sekaligus dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program P2L difokuskan pada pemanfaatan lahan pekarangan warga yang sebelumnya terdampak bencana alam dan sempat tidak produktif. Melalui pendampingan langsung, Taruna Akpol bersama masyarakat menghidupkan kembali lahan tersebut untuk ditanami berbagai komoditas pangan bernilai guna dan bernilai jual, guna memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang usaha mikro bagi warga setempat.

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana. Pendekatan humanis yang dilakukan para taruna mendorong tumbuhnya semangat kemandirian, gotong royong, serta optimisme warga untuk bangkit kembali.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa keterlibatan Taruna Akpol dalam program Pekarangan Pangan Lestari merupakan bentuk konkret implementasi Polri Presisi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, Taruna Akpol hadir langsung membantu masyarakat memulihkan ketahanan pangan sekaligus menggerakkan UMKM lokal. Ini adalah wujud kepedulian Polri terhadap pemulihan ekonomi warga pascabencana, sekaligus bagian dari dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Taruna Akpol diharapkan mampu mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik, bahwa Polri senantiasa hadir dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya program Pekarangan Pangan Lestari ini, diharapkan masyarakat Aceh Tamiang dapat kembali bangkit, mandiri secara pangan, serta memiliki sumber penghasilan baru yang berkelanjutan melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page