Connect with us

Peristiwa

Inilah Pendapat Guru Besar Hukum Pidana UI Perihal Tragedi Kanjuruhan

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polreskedirikota.com – Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bidang Sthdi Ilmu Hukum UI Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA  menyampaikan pendapat pendapatnya soal insiden di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya tindakan Polri adalah Preventive Force yang Lawful Bukan Excessive Force.

“Kita semua berduka tentang musibah Kematian sekitar 130 menjadi tragedi nasional dibidang olah raga, betapa tidak, karena musibah ini baru sekali terjadi pada olahraga Indonesia dan musibah kematian no 2 didunia pada olahraga sepakbola,” kata Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA.

Mengapa Polri dituding bertanggungjawab atas musibah ini? . Mengenai musibah ini  dari sisi Hukum Pidana belum memberikan argumentasi yang utuh,  jelas dan tegas antara makna.

 “Excessive Force” dengan  kondisi darurat chaos dilapangan penyelenggaraan sepak bola ini yg dikategorikan sebagai abnormaal tijden  (kondisi darurat), bahkan kalau dikaitkan dengan suasana chaos.

Dengan kategori kondisi force majeur, sehingga penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polri yang dianggap sebagai pemicu tragedi Kanjuruhan, bahkan penggunaan gas air mata dianggap melanggar aturan internal FIFA.

“Ada polemik mengenai legitimasi dan levelitas  antara regulasi FIFA dan Hukum Nasional mengenai dampak picuan penggunaan gas air mata.Kedua aturan ini, FIFA dan Hukum Nasional memiliki relasi dan integritas yg saling mengisi, namun haruslah dipahami bahwa “the sovereignty of national law is the supreme law”.  Haruslah diakui bahwa Kedaulatan Hukum Nasional harus diapresiasi sebagai hukum tertinggi.  Bahkan Hukum secara universal mengakui bahwa dalam kondisi darurat chaos kebutuhan tindakan preventive force adalah lawful dan legitimatif untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kondisi dan lingkungan yang membahayakan saat itu,” tambahnya.

Ditambahkan, Keadaan darurat chaos menggunakan senjata gas air mata, yang justru harus dilakukan karena adanya picuan serangan atau ancaman yang variatif, yaitu serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri dan para pemain/official Persebaya.

Kericuhan diantara para supporter (pembakaran kendaraan Polri dan pribadi) yang karenanya tindakan preventive force yang proporsionalitas dan subsidaritas adalah  tindakan yang justru dibenarkan secara hukum (Lawfull) .

“Salah satu penyebab musibah kematian diperkirakan karena masih terkuncinya beberapa pintu gerbang utama keluar stadion tersebut,  karena itu pemeriksaan obyektif  atas musibah ini harus dilakukan secara utuh dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Yaitu pemeriksaan sebatas dugaan excessive force penggunaan gas air mata, karena kasus ini memiliki Relatie Causaliteit dengan pendekatan preventive force.  Yaitu polemik tanggung jawab tidak terhadap penggunaan gas air, tetapi kondisi chaos tertutupnya beberapa gerbang keluar yang masih terkunci sehingga terkadi desak-desakan  terjepit dan terinjak sesama penonton tersebut ,” ungkapnya.

Padahal  perlu diketahui bahwa musibah ini sebagai dampak atau akibat chaos dari kegaulaan serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh penonton/suporter terhadap penegak hukum/pemain Persebaya/official . 

Pemeriksaan yang dibuat secara parsial atas dugaan tuduhan kepada Polri bisa menimbulkan kesan adanya Pemahaman sesat kepada publik .

Pola dan karakter chaos pada saat selesaianya sepak bola itu memang sangat kuat diduga  melakukan aksinya secara anarkis dan telah menimbulkan chaos, baik limitatif maupun ekstensif masif, dan apalagi sudah melakukan perlawanan terhadap Polisi sebagai aparatur kekuasaan dibidang keamanan dan ketertiban umum.

“ Polri memiliki kewenangan maupun diskresi (wetmatigheid dan Doelmatigheid) untuk melakukan tindakan hukum dengan berbasis dan bernilai secara proporsionalitas dan subsidiaritas, yang dalam pemahaman implementatif adalah tindakan tegas dan terukur.   Tindakan Polisi masih dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki dan sama sekali tidak mengandung perbuatan yang dikategorikan unlawful, baik SOP sebagai Internal Rules maupun Hukum Nasional (Pidana),” tandasnya.

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA meneruskan adamya  tindakan pencopotan jabatan Kapolres dan beberapa perwira Brimob adalah terkait tindakan administratif disiplin (disciplinary administrative rules) yang tentunya tidak terkait pelanggaran hukum, tidak terkait adanya excessive force yang unlawful . (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Dermo Kawal Penilaian Adipura, Kapolsek Mojoroto Dorong Kepedulian Lingkungan

Published

on

Kediriselaludihati – Bank Sampah Semanding Berseri di Jalan Merbabu Gang 3, RT 4 RW 1, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mendapat kunjungan tim penilai dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka penilaian Adipura, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB tersebut mendapat pendampingan dari Bhabinkamtibmas Kelurahan Dermo Aiptu Suhartono bersama unsur tiga pilar, yakni pemerintah kelurahan, TNI, dan Polri.

Kehadiran tim penilai menjadi momentum bagi pengelola bank sampah dan masyarakat setempat untuk menunjukkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan yang selama ini dijalankan.

Dalam kunjungan tersebut, tim penilai didampingi perwakilan dinas lingkungan hidup Kota Kediri, Lurah Dermo, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RT 4 RW 1, serta para kader Bank Sampah Semanding Berseri.

Kapolsek Mojoroto Kompol H. Rudi Purwanto, S.H., mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap program kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi lingkungan.

“Kami mendukung kegiatan masyarakat yang bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kehadiran Bhabinkamtibmas bersama tiga pilar merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Rudi.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan bank sampah menjadi salah satu sarana yang dapat mendorong warga untuk memilah dan mengelola sampah rumah tangga agar memiliki manfaat lebih besar.

“Bank sampah menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dapat ditangani melalui kebersamaan dan kepedulian warga. Kami berharap semangat seperti ini terus berkembang di tengah masyarakat,” katanya.

Kompol Rudi menilai keterlibatan pengurus lingkungan dan kader bank sampah merupakan bagian penting dalam membangun kebiasaan hidup bersih.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh penilaian atau penghargaan, tetapi juga konsistensi masyarakat dalam menjaga kebersihan sehari-hari.

“Yang terpenting bukan hanya saat dilakukan penilaian, tetapi bagaimana kesadaran menjaga lingkungan dapat menjadi kebiasaan bersama.
Lingkungan yang bersih dan tertata tentu memberikan manfaat bagi seluruh warga,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah kelurahan, petugas lingkungan hidup, pengurus RT, kader bank sampah, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut.

Melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Mojoroto berupaya hadir dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan serta penguatan hubungan dengan warga.

Pendampingan tim penilai Adipura di Bank Sampah Semanding Berseri berlangsung tertib dan lancar. Berdasarkan laporan petugas, kegiatan tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas Sambangi Balai Desa Kerep, Dorong Warga Segera Laporkan Persoalan Kamtibmas

Published

on

Kediriselaludihati – Polsek Tarokan, Polres Kediri Kota, mengajak perangkat desa dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan lingkungan melalui komunikasi dan deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sambang dialogis Bhabinkamtibmas Desa Kerep, Aiptu Moh Syafiudin, di Balai Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dilakukan dengan menemui Kepala Dusun Kerep, Bambang Suprayitno, S.E., bersama sejumlah perangkat desa lainnya.

Pertemuan tersebut menjadi sarana komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa untuk membahas pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Aiptu Moh Syafiudin mengingatkan perangkat desa agar terus membangun kepedulian warga terhadap situasi lingkungan serta tidak mengabaikan persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Masyarakat juga diimbau segera menghubungi Bhabinkamtibmas atau Polsek Tarokan apabila mengetahui adanya permasalahan yang membutuhkan penanganan kepolisian.

Kapolsek Tarokan AKP Priyo Hadistyo, S.H., menegaskan bahwa keterlibatan perangkat desa sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan.

“Perangkat desa memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi wilayahnya. Karena itu, komunikasi antara pemerintah desa, warga, dan kepolisian perlu terus diperkuat agar potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal,” ujar AKP Priyo.

Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan patroli maupun kehadiran petugas kepolisian. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan situasi yang tertib dan nyaman.

Ia menilai komunikasi yang baik antara perangkat desa dan Bhabinkamtibmas dapat membantu mempercepat penyampaian informasi apabila muncul persoalan di tengah masyarakat.

“Kami mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan permasalahan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek Tarokan. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan,” katanya.

AKP Priyo juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan sosial melalui komunikasi yang baik agar tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

Menurutnya, perangkat desa dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian, terutama dalam menyampaikan aspirasi maupun informasi yang berkaitan dengan keamanan lingkungan.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta mengedepankan komunikasi apabila menghadapi persoalan. Keamanan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Melalui kegiatan sambang dialogis, Polsek Tarokan terus memperkuat pendekatan Polisi Bersama Masyarakat dengan membangun hubungan yang lebih dekat antara Bhabinkamtibmas, pemerintah desa, dan warga. (res/aro)

Continue Reading

Lalu Lintas

Satlantas Polres Kediri Kota Amankan 18 STNK, 3 SIM dan Satu Sepeda Motor dalam Operasi Patuh Semeru

Published

on

Kediriselaludihati – Satlantas Polres Kediri Kota mencatat 22 penindakan pelanggaran lalu lintas dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 di kawasan Simpang Empat Veteran, Kota Kediri, Senin (2/11/2026).

Dari hasil penindakan tersebut, petugas mencatat 18 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tiga Surat Izin Mengemudi (SIM), serta satu unit sepeda motor sebagai barang bukti.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu melibatkan personel Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Kediri Kota bersama anggota Provos.

Penindakan dilakukan di bawah pengendalian Kanit Turjawali sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan Operasi Patuh Semeru 2026 dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

“Operasi Patuh Semeru bukan semata-mata untuk melakukan penindakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan disiplin masyarakat agar pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dapat dicegah,” ujar AKP Septia.

Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran merupakan salah satu langkah kepolisian untuk memastikan pengguna jalan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas dapat menimbulkan risiko, tidak hanya bagi pengendara yang bersangkutan, tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya.

“Kami berharap masyarakat memahami bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan bersama. Kepatuhan harus menjadi kebiasaan setiap hari, bukan hanya ketika ada operasi kepolisian,” katanya.

Operasi Patuh Semeru 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selama pelaksanaan operasi, masyarakat diingatkan untuk menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara.

Pengendara juga diminta menghindari perilaku berisiko seperti melawan arus, menerobos lampu merah, berkendara melebihi batas kecepatan, maupun mengemudikan kendaraan dalam pengaruh alkohol.

AKP Septia turut mengingatkan para orang tua agar tidak membiarkan anak yang belum memenuhi persyaratan usia dan belum memiliki SIM mengendarai kendaraan bermotor.

“Orang tua memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Jangan memberikan kendaraan kepada anak yang belum memenuhi persyaratan, karena keselamatan mereka jauh lebih penting,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, melainkan juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkendara secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui Operasi Patuh Semeru 2026, Satlantas Polres Kediri Kota berupaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukumnya. (res/aro)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page