Connect with us

Peristiwa

Inilah Pendapat Guru Besar Hukum Pidana UI Perihal Tragedi Kanjuruhan

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polreskedirikota.com – Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bidang Sthdi Ilmu Hukum UI Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA  menyampaikan pendapat pendapatnya soal insiden di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya tindakan Polri adalah Preventive Force yang Lawful Bukan Excessive Force.

“Kita semua berduka tentang musibah Kematian sekitar 130 menjadi tragedi nasional dibidang olah raga, betapa tidak, karena musibah ini baru sekali terjadi pada olahraga Indonesia dan musibah kematian no 2 didunia pada olahraga sepakbola,” kata Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA.

Mengapa Polri dituding bertanggungjawab atas musibah ini? . Mengenai musibah ini  dari sisi Hukum Pidana belum memberikan argumentasi yang utuh,  jelas dan tegas antara makna.

 “Excessive Force” dengan  kondisi darurat chaos dilapangan penyelenggaraan sepak bola ini yg dikategorikan sebagai abnormaal tijden  (kondisi darurat), bahkan kalau dikaitkan dengan suasana chaos.

Dengan kategori kondisi force majeur, sehingga penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polri yang dianggap sebagai pemicu tragedi Kanjuruhan, bahkan penggunaan gas air mata dianggap melanggar aturan internal FIFA.

“Ada polemik mengenai legitimasi dan levelitas  antara regulasi FIFA dan Hukum Nasional mengenai dampak picuan penggunaan gas air mata.Kedua aturan ini, FIFA dan Hukum Nasional memiliki relasi dan integritas yg saling mengisi, namun haruslah dipahami bahwa “the sovereignty of national law is the supreme law”.  Haruslah diakui bahwa Kedaulatan Hukum Nasional harus diapresiasi sebagai hukum tertinggi.  Bahkan Hukum secara universal mengakui bahwa dalam kondisi darurat chaos kebutuhan tindakan preventive force adalah lawful dan legitimatif untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kondisi dan lingkungan yang membahayakan saat itu,” tambahnya.

Ditambahkan, Keadaan darurat chaos menggunakan senjata gas air mata, yang justru harus dilakukan karena adanya picuan serangan atau ancaman yang variatif, yaitu serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri dan para pemain/official Persebaya.

Kericuhan diantara para supporter (pembakaran kendaraan Polri dan pribadi) yang karenanya tindakan preventive force yang proporsionalitas dan subsidaritas adalah  tindakan yang justru dibenarkan secara hukum (Lawfull) .

“Salah satu penyebab musibah kematian diperkirakan karena masih terkuncinya beberapa pintu gerbang utama keluar stadion tersebut,  karena itu pemeriksaan obyektif  atas musibah ini harus dilakukan secara utuh dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Yaitu pemeriksaan sebatas dugaan excessive force penggunaan gas air mata, karena kasus ini memiliki Relatie Causaliteit dengan pendekatan preventive force.  Yaitu polemik tanggung jawab tidak terhadap penggunaan gas air, tetapi kondisi chaos tertutupnya beberapa gerbang keluar yang masih terkunci sehingga terkadi desak-desakan  terjepit dan terinjak sesama penonton tersebut ,” ungkapnya.

Padahal  perlu diketahui bahwa musibah ini sebagai dampak atau akibat chaos dari kegaulaan serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh penonton/suporter terhadap penegak hukum/pemain Persebaya/official . 

Pemeriksaan yang dibuat secara parsial atas dugaan tuduhan kepada Polri bisa menimbulkan kesan adanya Pemahaman sesat kepada publik .

Pola dan karakter chaos pada saat selesaianya sepak bola itu memang sangat kuat diduga  melakukan aksinya secara anarkis dan telah menimbulkan chaos, baik limitatif maupun ekstensif masif, dan apalagi sudah melakukan perlawanan terhadap Polisi sebagai aparatur kekuasaan dibidang keamanan dan ketertiban umum.

“ Polri memiliki kewenangan maupun diskresi (wetmatigheid dan Doelmatigheid) untuk melakukan tindakan hukum dengan berbasis dan bernilai secara proporsionalitas dan subsidiaritas, yang dalam pemahaman implementatif adalah tindakan tegas dan terukur.   Tindakan Polisi masih dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki dan sama sekali tidak mengandung perbuatan yang dikategorikan unlawful, baik SOP sebagai Internal Rules maupun Hukum Nasional (Pidana),” tandasnya.

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA meneruskan adamya  tindakan pencopotan jabatan Kapolres dan beberapa perwira Brimob adalah terkait tindakan administratif disiplin (disciplinary administrative rules) yang tentunya tidak terkait pelanggaran hukum, tidak terkait adanya excessive force yang unlawful . (res/aro)

Continue Reading

Lalu Lintas

Satlantas, Dinas Pendidikan, Dishub dan Satpol PP Sepakat Perketat Tertib Lalu Lintas Pelajar

Published

on

Kediriselaludihati – Pelajar tingkat SMP di Kota Kediri menjadi perhatian serius dalam upaya menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Satlantas Polres Kediri Kota bersama Dinas Pendidikan Kota Kediri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP menyepakati larangan bagi siswa SMP mengendarai sepeda motor maupun sepeda listrik di jalan raya.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi tertib berlalu lintas yang digelar Selasa (15/9/2026). Salah satu pertimbangannya adalah faktor usia pelajar SMP yang umumnya belum memenuhi persyaratan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H. mengatakan kebijakan tersebut bukan semata-mata persoalan penindakan, melainkan upaya melindungi pelajar dari risiko kecelakaan.

“Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak. Pelajar SMP secara usia belum memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM. Karena itu kami berharap orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah,” ujar AKP Septia.

Mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu persyaratan usia untuk memperoleh SIM C adalah minimal 17 tahun.

Perhatian tidak hanya diberikan kepada penggunaan sepeda motor. Penggunaan sepeda listrik oleh pelajar juga menjadi pembahasan karena kendaraan tersebut memiliki ketentuan ruang operasional tersendiri dan tidak dapat digunakan secara bebas di jalan raya seperti sepeda motor.

Dalam kesepakatan rakor, siswa SMP diminta tidak mengendarai sepeda motor maupun sepeda listrik untuk perjalanan ke sekolah melalui jalan raya.

Sebagai alternatif, orang tua didorong memanfaatkan transportasi yang lebih aman. Di antaranya menggunakan fasilitas Bus Satria, mengantar dan menjemput anak secara langsung, menggunakan jasa ojek daring atau membiasakan anak bersepeda dengan tetap memperhatikan keselamatan dan ketentuan lalu lintas.

“Jangan sampai alasan praktis membuat anak yang belum cukup umur justru harus menghadapi risiko di jalan. Pilihan transportasi alternatif perlu menjadi perhatian bersama antara sekolah dan orang tua,” kata Septia.

Kesepakatan itu juga meminta siswa menaati rambu dan ketentuan lalu lintas serta tata tertib yang diberlakukan masing-masing sekolah.

Menurut Septia, sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya keselamatan. Edukasi tertib berlalu lintas perlu dilakukan secara berulang agar siswa memahami alasan di balik larangan tersebut.

“Anak-anak jangan hanya diberi tahu bahwa mereka dilarang membawa motor. Mereka juga perlu memahami mengapa belum diperbolehkan. Ada persoalan usia, kemampuan mengendalikan kendaraan, pemahaman terhadap lalu lintas dan yang terpenting adalah keselamatan,” jelasnya.

Satlantas Polres Kediri Kota juga akan melakukan langkah penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran di jalan. Namun, Septia berharap pencegahan dapat dimulai dari keluarga sehingga persoalan tidak harus berakhir dengan tindakan kepolisian.

“Penindakan adalah bagian terakhir. Kami jauh lebih berharap orang tua, sekolah dan anak-anak memiliki kesadaran yang sama sehingga pelanggaran dapat dicegah sejak dari rumah,” katanya.

Kerja sama lintas instansi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan rapat. Dinas Pendidikan dan sekolah memiliki peran dalam edukasi serta pengawasan siswa, sementara Dishub, Satpol PP dan kepolisian menjalankan fungsi masing-masing dalam menciptakan lingkungan perjalanan sekolah yang lebih aman.

“Keselamatan pelajar bukan hanya urusan polisi. Orang tua, sekolah, pemerintah daerah dan anak-anak sendiri mempunyai peran. Kalau semuanya bergerak bersama, kita berharap perjalanan anak dari rumah ke sekolah dan kembali ke rumah menjadi lebih aman,” pungkas AKP Septia. (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Aiptu Eko Setyo Prayitno Ajak Jamaah Salat Jumat Jaga Hati, Kerukunan dan Keluarga dari Persoalan Sosial

Published

on

Kediriselaludihati.com – Pendekatan menjaga keamanan masyarakat tidak selalu dilakukan melalui patroli dan penegakan hukum. Di Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pesan menjaga ketertiban justru disampaikan dari mimbar masjid melalui khutbah Jumat.

Bhabinkamtibmas Desa Petungroto Polsek Mojo Aiptu Eko Setyo Prayitno, S.H. bertindak sebagai khatib sekaligus imam salat Jumat di Masjid Nurul Ishlahiyah, Dusun Jabon RT 015 RW 03, Desa Petungroto, pada Jumat (25/9/2026).

Dalam khutbahnya, Eko mengangkat tema “Iri Dengki adalah Penyakit Hati yang Merusak Amal Ibadah”. Pesan keagamaan tersebut kemudian dikaitkan dengan pentingnya menjaga hubungan baik dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Iri dan dengki bukan hanya persoalan hati. Kalau dibiarkan, bisa memengaruhi hubungan dengan orang lain. Karena itu mari menjaga hati sekaligus menjaga kerukunan dengan tetangga dan masyarakat di sekitar kita,” ujar Aiptu Eko di hadapan jamaah.

Momentum seusai khutbah juga dimanfaatkan untuk mengingatkan jamaah mengenai persoalan yang kini mudah masuk hingga ke lingkungan keluarga, yakni judi online dan pinjaman online.

Menurut Eko, kemudahan mengakses layanan melalui telepon genggam harus dibarengi kehati-hatian. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan ekonomi maupun konflik di dalam keluarga.

“Jangan sampai tergiur judi online maupun pinjaman online. Sesuatu yang awalnya dianggap mudah atau sekadar mencoba bisa berkembang menjadi persoalan yang merugikan diri sendiri dan keluarga,” katanya.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H. mengatakan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat merupakan salah satu cara membangun kedekatan antara polisi dan warga.

“Bhabinkamtibmas bukan hanya hadir ketika ada persoalan. Mereka harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mengenal warga dan mampu menyampaikan pesan-pesan pencegahan melalui pendekatan yang sesuai dengan lingkungan setempat,” kata Mahmud.

Menurutnya, masjid memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat desa. Pesan mengenai kerukunan, kepedulian terhadap sesama hingga pencegahan persoalan sosial dapat disampaikan melalui pendekatan keagamaan yang mudah diterima jamaah.

“Menjaga kamtibmas tidak hanya berbicara soal menangkap pelaku kejahatan. Mencegah konflik, menjaga keharmonisan warga dan mengingatkan masyarakat agar tidak terjerumus pada persoalan yang merugikan juga merupakan bagian dari pencegahan,” jelasnya.

Eko juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu berkomunikasi dengan Bhabinkamtibmas apabila menemukan persoalan di lingkungannya atau membutuhkan bantuan kepolisian.

“Kami ingin warga mengenal siapa Bhabinkamtibmasnya dan tidak sungkan berkomunikasi. Kalau ada persoalan, sampaikan lebih awal. Mudah-mudahan bisa dicari jalan keluarnya sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar Eko.

Mahmud berharap pola komunikasi seperti itu dapat terus dibangun di desa-desa wilayah hukum Polsek Mojo.

“Polisi harus bisa hadir di tengah masyarakat dengan berbagai cara. Kadang melalui patroli, sambang warga, musyawarah, dan dalam kesempatan seperti ini melalui mimbar Jumat. Tujuannya sama, menjaga hubungan dengan masyarakat sekaligus bersama-sama menciptakan lingkungan yang tenteram,” pungkas Iptu Mahmud. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Bhabinkamtibmas dan Tiga Pilar Kawal Penjualan Pangan hingga Produk IKM untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat di Kelurahan Bangsal Kediri

Published

on

Kediriselaludihati.com – Upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat mendapat pengawalan dari kepolisian. Bhabinkamtibmas Kelurahan Bangsal bersama Tiga Pilar melakukan pemantauan dan pengamanan pasar murah yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, pada Jumat (25/9/2026).

Pasar murah tersebut menyediakan komoditas pangan serta produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai bagian dari kegiatan stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat Jawa Timur tahun 2026.

Sejak sekitar pukul 09.00 WIB, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bangsal Aipda Bagus Candra P. bersama unsur Tiga Pilar berada di lokasi untuk memantau aktivitas masyarakat.

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi, S.H. mengatakan kehadiran polisi dalam kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan nyaman sekaligus mencegah munculnya gangguan selama berlangsungnya pasar murah.

“Pasar murah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketika masyarakat datang untuk mendapatkan bahan pangan, tentu kami ingin kegiatan berjalan tertib sehingga warga dapat berbelanja dengan nyaman,” ujar Kompol Siswandi.

Menurutnya, kegiatan yang menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau berpotensi menarik banyak warga dalam waktu bersamaan. Karena itu, pengaturan dan pemantauan sejak awal diperlukan untuk mengantisipasi kepadatan.

“Pengamanan bukan berarti harus menunggu munculnya gangguan. Justru anggota hadir sejak awal untuk melakukan pencegahan, membantu menjaga ketertiban dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bangsal Aipda Bagus Candra P. juga berkoordinasi dengan unsur pemerintahan kelurahan dan pihak terkait selama kegiatan berlangsung.

Menurut Siswandi, pola kerja bersama Tiga Pilar menjadi penting karena kegiatan masyarakat di tingkat kelurahan membutuhkan komunikasi lintas unsur, terlebih ketika melibatkan banyak warga.

“Bhabinkamtibmas harus mengetahui kegiatan yang berlangsung di wilayah binaannya. Dengan komunikasi bersama kelurahan dan Babinsa, setiap perkembangan di lapangan dapat lebih cepat diketahui dan ditangani,” jelasnya.

Pasar murah tersebut tidak hanya menyediakan komoditas pangan, tetapi juga menjadi ruang bagi produk IKM untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan ikut menjaga perputaran ekonomi lokal sekaligus memberikan pilihan kebutuhan rumah tangga kepada warga.

Siswandi menambahkan, kepolisian mendukung kegiatan masyarakat yang memiliki manfaat langsung sepanjang dilaksanakan dengan tertib.

“Ketika ada kegiatan yang membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan sekaligus memberi ruang bagi produk IKM, tugas kami adalah mendukung dari sisi keamanan. Warga harus merasa nyaman datang, berbelanja dan kembali ke rumah,” pungkas Kompol Siswandi. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page