Connect with us

Peristiwa

Inilah Pendapat Guru Besar Hukum Pidana UI Perihal Tragedi Kanjuruhan

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polreskedirikota.com – Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bidang Sthdi Ilmu Hukum UI Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA  menyampaikan pendapat pendapatnya soal insiden di Stadion Kanjuruhan. Menurutnya tindakan Polri adalah Preventive Force yang Lawful Bukan Excessive Force.

“Kita semua berduka tentang musibah Kematian sekitar 130 menjadi tragedi nasional dibidang olah raga, betapa tidak, karena musibah ini baru sekali terjadi pada olahraga Indonesia dan musibah kematian no 2 didunia pada olahraga sepakbola,” kata Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA.

Mengapa Polri dituding bertanggungjawab atas musibah ini? . Mengenai musibah ini  dari sisi Hukum Pidana belum memberikan argumentasi yang utuh,  jelas dan tegas antara makna.

 “Excessive Force” dengan  kondisi darurat chaos dilapangan penyelenggaraan sepak bola ini yg dikategorikan sebagai abnormaal tijden  (kondisi darurat), bahkan kalau dikaitkan dengan suasana chaos.

Dengan kategori kondisi force majeur, sehingga penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polri yang dianggap sebagai pemicu tragedi Kanjuruhan, bahkan penggunaan gas air mata dianggap melanggar aturan internal FIFA.

“Ada polemik mengenai legitimasi dan levelitas  antara regulasi FIFA dan Hukum Nasional mengenai dampak picuan penggunaan gas air mata.Kedua aturan ini, FIFA dan Hukum Nasional memiliki relasi dan integritas yg saling mengisi, namun haruslah dipahami bahwa “the sovereignty of national law is the supreme law”.  Haruslah diakui bahwa Kedaulatan Hukum Nasional harus diapresiasi sebagai hukum tertinggi.  Bahkan Hukum secara universal mengakui bahwa dalam kondisi darurat chaos kebutuhan tindakan preventive force adalah lawful dan legitimatif untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap kondisi dan lingkungan yang membahayakan saat itu,” tambahnya.

Ditambahkan, Keadaan darurat chaos menggunakan senjata gas air mata, yang justru harus dilakukan karena adanya picuan serangan atau ancaman yang variatif, yaitu serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri dan para pemain/official Persebaya.

Kericuhan diantara para supporter (pembakaran kendaraan Polri dan pribadi) yang karenanya tindakan preventive force yang proporsionalitas dan subsidaritas adalah  tindakan yang justru dibenarkan secara hukum (Lawfull) .

“Salah satu penyebab musibah kematian diperkirakan karena masih terkuncinya beberapa pintu gerbang utama keluar stadion tersebut,  karena itu pemeriksaan obyektif  atas musibah ini harus dilakukan secara utuh dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Yaitu pemeriksaan sebatas dugaan excessive force penggunaan gas air mata, karena kasus ini memiliki Relatie Causaliteit dengan pendekatan preventive force.  Yaitu polemik tanggung jawab tidak terhadap penggunaan gas air, tetapi kondisi chaos tertutupnya beberapa gerbang keluar yang masih terkunci sehingga terkadi desak-desakan  terjepit dan terinjak sesama penonton tersebut ,” ungkapnya.

Padahal  perlu diketahui bahwa musibah ini sebagai dampak atau akibat chaos dari kegaulaan serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh penonton/suporter terhadap penegak hukum/pemain Persebaya/official . 

Pemeriksaan yang dibuat secara parsial atas dugaan tuduhan kepada Polri bisa menimbulkan kesan adanya Pemahaman sesat kepada publik .

Pola dan karakter chaos pada saat selesaianya sepak bola itu memang sangat kuat diduga  melakukan aksinya secara anarkis dan telah menimbulkan chaos, baik limitatif maupun ekstensif masif, dan apalagi sudah melakukan perlawanan terhadap Polisi sebagai aparatur kekuasaan dibidang keamanan dan ketertiban umum.

“ Polri memiliki kewenangan maupun diskresi (wetmatigheid dan Doelmatigheid) untuk melakukan tindakan hukum dengan berbasis dan bernilai secara proporsionalitas dan subsidiaritas, yang dalam pemahaman implementatif adalah tindakan tegas dan terukur.   Tindakan Polisi masih dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki dan sama sekali tidak mengandung perbuatan yang dikategorikan unlawful, baik SOP sebagai Internal Rules maupun Hukum Nasional (Pidana),” tandasnya.

Prof. DR. Indriyanto Seno Adji. SH, MA meneruskan adamya  tindakan pencopotan jabatan Kapolres dan beberapa perwira Brimob adalah terkait tindakan administratif disiplin (disciplinary administrative rules) yang tentunya tidak terkait pelanggaran hukum, tidak terkait adanya excessive force yang unlawful . (res/aro)

Continue Reading

Peristiwa

Cegah Penyebaran Informasi Palsu, Polsek Mojo Kediri Ingatkan Warga Jangan Mudah Terprovokasi Berita Medsos

Published

on

Kediriselaludihati.com – Polsek Mojo, Polres Kediri Kota, mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum diketahui kebenarannya. Pesan tersebut disampaikan melalui kegiatan Jumat Keliling di Masjid Al Atsna, Dusun Tempursari, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu dilaksanakan Bhabinkamtibmas Desa Sukoanyar Aiptu Beni Martyudi P., S.H., bersama Bhabinkamtibmas Desa Mlati Aipda Yumawan.

Kedua anggota kepolisian tersebut mengikuti salat Jumat bersama warga, kemudian menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada jamaah.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang beredar melalui media sosial, terutama apabila sumber dan kebenarannya belum dapat dipastikan.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H., mengatakan bahwa penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan konflik di tengah masyarakat.

“Media sosial memang memudahkan masyarakat memperoleh informasi. Namun, kita harus lebih berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan mudah percaya, apalagi langsung menyebarkannya kepada orang lain,” ujar Iptu Mahmud.

Menurutnya, perkembangan teknologi komunikasi membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber berita sebelum mengambil kesimpulan.

Ia mengingatkan bahwa informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan persoalan apabila disebarkan tanpa pertimbangan.

“Kalau menerima informasi yang belum jelas, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu. Jangan sampai kita ikut menyebarkan berita bohong yang justru meresahkan masyarakat atau merugikan pihak lain,” katanya.

Iptu Mahmud menjelaskan, kegiatan Jumat Keliling menjadi salah satu sarana kepolisian untuk membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pendekatan keagamaan.

Selain mengikuti ibadah bersama, kehadiran Bhabinkamtibmas di lingkungan masjid memberikan kesempatan bagi warga untuk berinteraksi dengan anggota kepolisian.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin secara langsung dapat membantu kepolisian memahami persoalan yang berkembang di masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan gangguan keamanan.

“Kami ingin anggota kepolisian selalu dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan seperti Jumat Keliling, pesan kamtibmas dapat disampaikan secara langsung, sekaligus membuka ruang komunikasi antara warga dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.

Kapolsek Mojo juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang mengandung ujaran kebencian atau berpotensi memecah belah hubungan antarwarga.

Ia berharap tokoh agama dan masyarakat turut berperan dalam mengingatkan lingkungan sekitarnya agar menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

“Menjaga keamanan lingkungan tidak hanya dilakukan melalui patroli. Sikap bijak dalam menerima informasi dan menjaga hubungan baik dengan sesama juga menjadi bagian penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan rukun,” kata Iptu Mahmud.

Kegiatan Jumat Keliling di Masjid Al Atsna merupakan bagian dari pendekatan Polisi Bersama Masyarakat yang dijalankan Polres Kediri Kota melalui jajaran Polsek.

Melalui kegiatan tersebut, Polsek Mojo berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi digital, kewaspadaan terhadap hoaks, serta kepedulian dalam menjaga keamanan lingkungan. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Kawal Pembagian Sertifikat Tanah di Banyakan Kediri, Polsek Banyakan Sosialisasikan Operasi Patuh Semeru 2026

Published

on

Kediriselaludihati.com – Sebanyak 171 warga Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada Jumat (30/10/2026).

Penyerahan sertifikat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Manyaran tersebut mendapat pendampingan dan pengamanan dari Bhabinkamtibmas Polsek Banyakan, Polres Kediri Kota.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri, Kepala Desa Manyaran, perangkat desa, pengurus PTSL, Babinsa, serta warga penerima sertifikat.

Bhabinkamtibmas Desa Manyaran Aiptu Deri Risdianto hadir untuk membantu menjaga ketertiban selama proses pembagian dokumen kepemilikan tanah kepada masyarakat.

Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis sebelum dilanjutkan dengan pembagian kepada warga yang tercatat sebagai penerima program.

Kapolsek Banyakan AKP Joko Purwantono, S.H., mengatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Kami hadir untuk mendukung kelancaran penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat. Harapannya, seluruh warga yang berhak menerima dapat mengikuti proses pembagian dengan tertib dan mendapatkan dokumen sesuai ketentuan,” ujar AKP Joko.

Menurutnya, sertifikat tanah memiliki arti penting bagi masyarakat karena menjadi bukti hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan.

Karena itu, ia mengingatkan warga agar menyimpan sertifikat dengan baik dan berhati-hati apabila terdapat pihak yang menawarkan pengurusan dokumen pertanahan dengan cara yang tidak jelas.

“Kami mengimbau masyarakat agar menjaga dokumen sertifikat yang telah diterima. Apabila menemukan persoalan atau hal yang mencurigakan berkaitan dengan pengurusan administrasi pertanahan, sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun instansi yang berwenang,” katanya.

Selain mendukung pengamanan pembagian sertifikat, Polsek Banyakan juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas.

Pesan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

AKP Joko mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika bepergian untuk mengurus keperluan administrasi maupun menghadiri kegiatan desa.

“Saat ini sedang berlangsung Operasi Patuh Semeru 2026. Kami mengajak masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, menggunakan helm SNI saat mengendarai sepeda motor, tidak melawan arus, dan tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara,” ujarnya.

Ia juga meminta para orang tua tidak mengizinkan anak yang belum memenuhi persyaratan mengendarai kendaraan bermotor.

Menurutnya, keselamatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kesadaran setiap pengguna jalan.

“Jangan menunggu ada petugas baru mematuhi aturan. Keselamatan diri sendiri dan orang lain harus menjadi pertimbangan utama setiap kali berkendara,” kata AKP Joko.

Keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan masyarakat, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan warga.

Melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat, Polsek Banyakan berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan sekaligus memperkuat komunikasi mengenai keamanan lingkungan. (res/an)

Continue Reading

Peristiwa

Cegah Pelanggaran dan Kecelakaan, Polisi Pantau Arus Kendaraan di Jembatan Brawijaya hingga Kediri Town Square Kediri

Published

on

Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota meningkatkan patroli keselamatan lalu lintas di empat kawasan strategis sebagai bagian dari langkah pencegahan selama pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026, pada Jumat (30/10/2026).

Patroli yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menyasar Simpang Empat Jembatan Brawijaya, kawasan depan Kediri Town Square, Simpang Empat Ringin Sirah, serta Simpang Empat Lonceng.

Kegiatan dilaksanakan personel Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) Satlantas Polres Kediri Kota dengan pengawasan Kanit Turjawali.

Patroli difokuskan pada pemantauan kondisi lalu lintas sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli preventif menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2026.

“Operasi Patuh Semeru tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan. Melalui patroli di sejumlah titik, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib dan mengutamakan keselamatan saat berkendara,” ujar AKP Septia.

Menurutnya, pengawasan di kawasan persimpangan dan pusat aktivitas masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi gangguan kelancaran arus kendaraan serta perilaku berkendara yang berisiko menimbulkan kecelakaan.

Kehadiran petugas di lapangan juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap rambu, marka jalan, dan ketentuan berlalu lintas.

Operasi Patuh Semeru 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Dalam operasi tersebut, kepolisian memberikan perhatian terhadap sembilan sasaran pelanggaran, yakni penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai standar, melawan arus, menggunakan telepon genggam saat berkendara, tidak mengenakan sabuk keselamatan, serta menggunakan helm yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Sasaran lainnya meliputi pengendara yang melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengemudi dalam pengaruh alkohol atau narkoba, serta pengendara sepeda motor yang membawa penumpang melebihi ketentuan.

AKP Septia mengingatkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat perilaku berkendara yang mengabaikan aturan keselamatan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan keberadaan petugas sebagai satu-satunya alasan untuk mematuhi peraturan.

“Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Jangan melawan arus, hindari penggunaan ponsel saat berkendara, patuhi batas kecepatan, dan selalu gunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia juga mengingatkan para orang tua agar tidak mengizinkan anak yang belum memenuhi persyaratan mengendarai kendaraan bermotor.

Menurutnya, kepedulian keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesadaran keselamatan berlalu lintas sejak usia sekolah.

“Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap masyarakat mendukung Operasi Patuh Semeru dengan menjadikan disiplin berlalu lintas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya selama operasi berlangsung,” ujar AKP Septia.

Melalui patroli di kawasan Jembatan Brawijaya, Kediri Town Square, Ringin Sirah, dan Lonceng, Satlantas Polres Kediri Kota berupaya memperkuat pengawasan serta mencegah potensi gangguan keselamatan lalu lintas. (res/an)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page