Uncategorized

Jatim Satu-satunya Provinsi di Indonesia Capai Level 1 Penanganan Covid-19

Published

5 years ago

September 18, 2021

adminkds

Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dengan level 1, berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dimana asesmen itu diadopsi dari World Health Organization (WHO). Hal ini disampaikan Forkopimda Jawa Timur dalam Konferensi pers yang di gelar di gedung negara Grahadi, pada Jum’at petang (17/9/2021).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada beberapa data yang mungkin bisa dijadikan referensi bahwa Jawa Timur ini alhamdulillah masuk level 1.

“Alhamdulillah atas kerja sama, gotong royong dan kekompakan kita semua, Jawa Timur menjadi provinsi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang masuk level 1,” ucap Khofifah.

Ketua rumpun kuratif satgas covid Jatim, dokter Joni Wahyu Hadi memaparkan indikator capaian. Pulau Jawa dan Bali, hanya Jawa Timur yang asesmen 1 dari 6 parameter. Dari testing, tracing, treatment, kemudian kapasitas respons semuanya memadai pada level 1.

Kalau dilihat dari progresnya dibanding tanggal 1 Agustus kemarin, di mana masih ada 30 kabupaten kota waktu itu, sekarang sudah ndak ada lagi. Kemudian ada 10 kabupaten kota level 1 dan 26 level 2, ini masih menjadi PR kita semuanya.

Kalau dari tingkat zonasi, masih ada 2 daerah, yakni Kabupaten Blitar dan Bangkalan yang level 3, kemudian tidak ada yang level 4, ada 10 yang level 1, dan 26 yang level 2.

“Kalau kita lihat zonasinya sudah tidak ada lagi zona merah. Zona merah di Kabupaten kota di Jawa Timur, 34 menjadi 37, kalau kita lihat dari BOR sudah turun semuanya di bawah 60%, WHO mensyaratkan 60%, untuk ICU 18%, kemudian isolasi rumah sakit 18% dan untuk rumah sakit darurat hanya 13% persen. Artinya ini bahwa di masyarakat pun itu juga kecil hasilnya cuma 13%,” paparnya Ketua rumpun kuratif satgas covid Jatim saat konferensi pers perkembangan covid-19 di Jatim.

“Jadi ICU rumah sakit kemudian isolasi rumah sakit, rumah sakit lapangan semuanya di bawah 60%, artinya sudah masuk di dalam standar WHO untuk memadai,” ucapnya.

Joni juga menjelaskan, kalau gambaran ICU di kabupaten kota. ICU kurang 20% itu sudah hijau. Jadi tanggal 16 September ini tidak ada ICU yang di bawah 20%.

“Untuk yang antri di UGD kita lihat pada bulan-bulan Juli kemarin itu begitu tingginya, tapi sekarang semuanya sudah tidak ada, antrian di UGD turun drastis dari PPKM darurat waktu itu sekitar 835% per hari di awal Agustus 365% dan sekarang sudah tidak ada lagi antrian di UGD, ini artinya case di masyarakat, bukti bahwa sangat menurun,” jelasnya.

“Sementara untuk vaksinasi 1 saat ini mencapai 38,34%, vaksinasi yang 2 20,57%. Kalau kita simpulkan memang vaksinasi belum 70% atau 80% tetapi Jawa Timur sudah bisa mengendalikan laju penularan, maupun kapasitas responnya dengan baik. Artinya prokes di Jawa Timur sudah on the day,” kata Dr. Joni yang juga sebagai direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Lebih lanjut Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto juga mengatakan, ini merupakan capaian yang luar biasa, namun kami tidak berpuas diri, kami menyadari sepenuhnya bahwa pandemi covid-19 ini jauh dari selesai jadi berakhir dan di Jawa Timur sendiri memang secara provinsi sudah menduduki level 1, tapi sebetulnya di tingkat kabupaten kota masih banyak yang harus ditingkatkan.

“Baru 10 kabupaten kota yang benar-benar level 1, kemudian ada 26 kabupaten kota yang menduduki level 2 dan masih ada 2 kabupaten yang menduduki level 3. Ini yang masih level 3 ini kami akan tingkatkan menjadi level 2 dan yang level 2 mudah-mudahan bisa menambah kepada yang level 1 dan yang level 1 bisa dipertahankan,” ucap Pangdam.

“Yang menjadi fokus kami bersama di samping penanganan covid itu sendiri, tentu saja vaksinasi. Vaksinasi Jawa Timur relatif cukup tinggi sebetulnya, dari segi jumlah kita sudah 12 juta hampir 13 juta yang sudah divaksin dosis 1, tapi memang ada beberapa kabupaten yang juga harus ditingkatkan, paling tidak ada 3 kabupaten yang terus kita dorong antara lain Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bangkalan,” tandasnya.

Kendati demikian, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, di dalam pencapaian level 1 di seluruh Jawa Timur.

“Ini pasti bisa berhasil kalau masyarakat mendukung. Tentunya kami dari jajaran Polda Jatim siap mendukung Ibu Gubernur dan Bapak Pangdam di dalam bersinergi untuk mempertahankan meningkatkan serta menjaga level 1 di jajaran Jawa Timur,” akunya.

“Kami memohon kepada masyarakat karena memang covid-sembilan belas masih lama ayo tetap kita disiplin broadcast sehingga situasi makin membaik tentunya harapan ke depan ekonomi dapat juga membaik,” pungkas Kapolda Jatim.

Peristiwa

Polsek Pesantren Sosialisasikan Penerimaan Siswa Baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara di Kediri

Published

3 mins ago

October 5, 2026

adminkds

Kediriselaludihati.com – Siswa kelas IX SMP Plus Rahmat di lingkungan Bence, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mendapat sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara, pada Senin (5/10/2026) pagi.

Sosialisasi dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dan dilakukan jajaran Unit Binmas Polsek Pesantren Polres Kediri Kota.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Pakunden Aiptu Didik Zulianto hadir bersama Panit Binmas Aiptu Soni dan Aiptu Argo untuk memberikan informasi kepada siswa kelas IX mengenai penerimaan siswa baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

Kapolsek Pesantren Kompol Siswandi, S.H. mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan SMA Kemala Taruna Bhayangkara kepada siswa yang akan segera menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP.

“Bhabinkamtibmas Kelurahan Pakunden bersama Panit Binmas melaksanakan sosialisasi penerimaan siswa baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara kepada siswa kelas IX SMP Plus Rahmat,” kata Kompol Siswandi.

Siswa kelas IX menjadi sasaran sosialisasi karena mereka akan memasuki jenjang pendidikan menengah atas setelah menyelesaikan pendidikan di SMP.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan tambahan informasi mengenai salah satu pilihan sekolah yang dapat dipertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan.

Kehadiran personel Binmas di lingkungan sekolah sekaligus menjadi bagian dari kegiatan pembinaan terhadap pelajar.

Selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki ruang interaksi yang cukup dekat dengan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan.

Siswandi mengatakan, kegiatan di sekolah juga menjadi sarana membangun komunikasi antara kepolisian, pihak sekolah dan kalangan pelajar.

“Sosialisasi ini ditujukan kepada siswa kelas IX agar mereka mendapatkan informasi mengenai penerimaan siswa baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara,” ujarnya.

Dalam laporan kegiatan tersebut tidak dirinci mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal seleksi maupun tahapan penerimaan siswa baru. Informasi teknis tersebut mengikuti ketentuan resmi penerimaan SMA Kemala Taruna Bhayangkara.

Kegiatan di SMP Plus Rahmat menjadi salah satu bentuk pendekatan langsung kepada calon peserta didik. Dengan penyampaian informasi di sekolah, siswa dapat mengenal pilihan pendidikan lanjutan sebelum menentukan sekolah setelah lulus SMP.

Polsek Pesantren berharap kegiatan pembinaan dan komunikasi dengan sekolah dapat terus dilakukan, tidak hanya berkaitan dengan informasi pendidikan, tetapi juga dalam membangun kesadaran pelajar mengenai keamanan, ketertiban dan kedisiplinan sejak usia sekolah. (res/an)

Peristiwa

Berlaku hingga 30 November, Satlantas Ajak Warga Kota Kediri Manfaatkan Program Pembebasan Pajak Daerah 2026

Published

9 mins ago

October 5, 2026

adminkds

Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota melalui Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) menyosialisasikan program Pembebasan Pajak Daerah 2026 kepada masyarakat di Warpingkal atau Warung Pinggir Kali, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, pada Senin (5/10/2026).

Sosialisasi berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB dengan melibatkan Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota beserta anggota.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan informasi mengenai program Pembebasan Pajak Daerah 2026 yang berlangsung selama dua bulan, mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri, S.T.K., S.I.K., M.H. mengatakan, sosialisasi dilakukan agar informasi mengenai periode program tersebut dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.

“Unit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota melaksanakan sosialisasi Pembebasan Pajak Daerah 2026 yang dilaksanakan mulai 1 Oktober sampai dengan 30 November 2026,” kata AKP Septia Intan Putri.

Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi mengenai adanya program tersebut, termasuk periode pelaksanaannya.

Selain menyampaikan informasi mengenai pembebasan pajak daerah, Unit Kamsel memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas.

Masyarakat diingatkan untuk berhati-hati selama berkendara, menaati rambu-rambu serta mematuhi ketentuan lalu lintas.

“Harapannya masyarakat tetap berhati-hati dalam perjalanan, mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas serta membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan,” ujar Septia.

Pesan keselamatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Unit Kamsel dalam mendorong kesadaran bahwa tertib berlalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari pelanggaran, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Satlantas Polres Kediri Kota juga mengingatkan pemilik kendaraan untuk memperhatikan kewajiban administrasi kendaraan bermotor dan memanfaatkan periode program sesuai ketentuan yang berlaku.

Program Pembebasan Pajak Daerah 2026 berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Karena itu, masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut diharapkan memperhatikan periode pelaksanaan dan ketentuan resmi yang menyertainya.

Melalui sosialisasi tersebut, Satlantas Polres Kediri Kota menggabungkan penyampaian informasi pelayanan administrasi kendaraan dengan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. (res/an)

Uncategorized

2.678 Personel Dikerahkan, Kapolda NTB Pimpin Apel Ops Mandalika Rinjani 2026 Amankan MotoGP

Published

3 hours ago

October 5, 2026

adminkds

Mataram, NTB – Persiapan pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 memasuki tahap akhir. Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mandalika Rinjani 2026 di Eks Bandara Selaparang, Mataram, Senin (5/10/2026).Apel tersebut menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta soliditas seluruh unsur yang terlibat dalam pengamanan event balap motor internasional yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, pada 9-11 Oktober 2026.Hadir dalam apel tersebut Wakapolda NTB beserta jajaran PJU Polda NTB, Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Dansat Brimob, para Kapolres/ta se-Pulau Lombok, Kabinda NTB, Basarnas NTB, sejumlah kepala dinas Pemprov NTB, Direktur Utama ITDC, MGPA, serta para mitra Kamtibmas dari berbagai elemen masyarakat.Dalam keterangannya seusai memimpin apel, Kapolda NTB menjelaskan bahwa apel gelar pasukan merupakan tahapan penting untuk mengecek kesiapan seluruh unsur yang akan terlibat dalam operasi.“Apel gelar pasukan ini penting untuk menentukan kesiapan seluruh personel dari stakeholder yang terlibat, termasuk kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan operasi,” ujar Kapolda NTB.Ia menjelaskan, pengamanan MotoGP tahun ini dikemas dalam Operasi Mandalika Rinjani 2026, sebuah operasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai unsur dalam rangka memastikan seluruh rangkaian penyelenggaraan MotoGP berjalan aman, lancar, dan kondusif.”Operasi yang kita selenggarakan kali ini diberi nama Ops Mandalika Rinjani 2026, yang merupakan operasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan penyelenggaraan internasional Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang,” ungkapnya.Pengamanan MotoGP 2026 melibatkan 2.678 personel gabungan dari berbagai unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait hingga elemen masyarakat.Operasi Mandalika Rinjani 2026 sendiri berlangsung selama 12 hari, mulai 5 hingga 16 Oktober 2026, mencakup tahapan sebelum pelaksanaan MotoGP, saat event berlangsung, hingga pengamanan pasca kegiatan.Menurut Kapolda, keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aspek pengamanan dapat berjalan secara terpadu.Sinergi antarinstansi juga diperlukan mengingat MotoGP bukan hanya menghadirkan aktivitas balapan, tetapi juga pergerakan wisatawan, penonton, pembalap, kru, serta berbagai kegiatan pendukung di sejumlah wilayah NTB.Kapolda NTB meminta seluruh personel yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan profesionalisme.“Saya berharap seluruh personel yang terlibat dapat menjalankan tugas ini dengan baik sesuai tupoksi, didasari rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, sehingga operasi ini benar-benar mendatangkan hasil sesuai harapan, yaitu suksesnya penyelenggaraan MotoGP 2026 dengan Aman dan lancar,” tegasnya.Kapolda menilai penyelenggaraan MotoGP menjadi kesempatan bagi seluruh stakeholder di NTB untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menjadi tuan rumah event bertaraf internasional.Karena itu, keberhasilan pengamanan dan penyelenggaraan MotoGP tidak hanya berdampak terhadap nama baik NTB, tetapi juga membawa citra Indonesia di mata dunia.“Ini saatnya sinergitas seluruh stakeholder yang ada di NTB untuk membuktikan diri bahwa kita memiliki kemampuan sebagai tuan rumah event bertaraf internasional. Kesuksesan yang kita harapkan nantinya bukan hanya kebanggaan bagi daerah dan masyarakat NTB, tetapi juga citra positif negara di mata internasional,” pungkas Kapolda NTB.