SURABAYA – Sebanyak 5.000 mahasiswa, pemuda, dan santri dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur memadati Lapangan Mapolda Jatim pada Rabu (28/10/2026). Kehadiran massa dalam rangka Konsolidasi Akbar Mahasiswa, Pemuda, dan Santri Jawa Timur 2026 ini bertujuan untuk mendeklarasikan komitmen bersama menolak perpecahan, menjauhi narkoba, serta menjaga persatuan bangsa bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda.Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menyatakan bahwa konsolidasi ini menjadi pemantik penting untuk memperkuat persatuan sekaligus mendorong peran aktif generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045.“Generasi muda Jawa Timur yang akan mengisi Indonesia Emas 2045 hadir dengan semangat yang tinggi. Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, mereka bertekad untuk mengisi pembangunan Jawa Timur agar lebih baik dan lebih maju,” ujar Irjen Pol Dekananto.Kapolda Jatim juga mengapresiasi tinggi sikap tegas para peserta yang secara terbuka memerangi perpecahan dan peredaran narkoba. Menurutnya, pemuda dan santri memiliki posisi strategis dalam menjaga kondusivitas Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara.Senada dengan Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto mengajak seluruh elemen generasi muda untuk terus melahirkan karya dan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat luas.“Teruslah berkarya untuk kemajuan diri kalian sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan negara kita, NKRI. Negara dan bangsa menanti karya kalian,” tegas Mayjen TNI Piek Budyakto.Ia menambahkan bahwa Kodam V/Brawijaya bersama Polda Jatim berkomitmen penuh mengawal stabilitas wilayah serta program pemerintah.Di sisi lain, Sekda Jatim Dr. Adhy Karyono menekankan agar mahasiswa dan pemuda tetap mempertahankan daya kritis mereka dalam mengawal roda pembangunan, namun harus dibarengi dengan penyampaian yang solutif.“Janganlah berhenti untuk kritis, tetapi tetap solutif. Perbedaan harus kita sikapi dengan bijak, tetapi kita tetap harus menjaga persatuan,” pesan Adhy.Sementara itu, Ketua Cipayung Plus Jawa Timur Hendra Prayogi selaku perwakilan pemuda mengajak seluruh peserta untuk cerdas dalam memilah informasi di media sosial, terutama dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks).“Kami mengajak seluruh pemuda untuk sama-sama menghindari hoaks dan lain sebagainya. Ini poin-poin inti dari kegiatan ini, selain komitmen kami untuk menjaga persatuan sebagaimana yang sudah kami laksanakan dalam deklarasi,” pungkas Hendra. (*)

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan bahwa serikat pekerja merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawal aspirasi buruh, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Timur.Penegasan tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Jawa Timur pada Rabu (28/10/2026). Kedatangan Kapolda didampingi jajaran pejabat utama Polda Jatim dan disambut langsung oleh Ketua KSPSI AGN Jawa Timur Ahmad Fauzi beserta pengurus.Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Fauzi sempat menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Jatim, di mana banyak anggota buruh yang menggantungkan hidup sebagai pekerja di perusahaan.Merespons hal tersebut, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur akan tetap berkomitmen dalam mengawal stabilitas ekonomi melalui ‘Program Poliran’ (Polisi Peduli Pengangguran) yang merupakan program prioritas Kapolri. Melalui program Poliran ini, Polri berkomitmen menjaga iklim investasi tetap aman agar perusahaan padat karya seperti Sampoerna bisa terus beroperasi tanpa melakukan pengurangan pekerja.“Keberadaan serikat pekerja sangat penting karena pekerja memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa. Lewat program ‘Poliran’ kami ingin memastikan roda industri tetap berputar kondusif sehingga lapangan kerja bagi masyarakat, termasuk sektor linting manual, tetap terjaga,” ujar Irjen Pol Dekananto.Ia menambahkan, pekerja yang menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tidak boleh dipandang sebagai lawan. Sebaliknya, mereka adalah bagian masyarakat yang harus dikawal hak-haknya secara humanis melalui ruang dialog terbuka. Untuk memperkuat komunikasi di daerah, Kapolda merencanakan agenda rutin bulanan bagi para Kapolres untuk menggelar acara “ngopi bareng” dengan serikat pekerja di wilayah masing-masing.Sementara itu Ketua KSPSI AGN Jatim Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan dan atensi Kapolda terhadap isu pengangguran ini. “Hubungan baik ini penting agar setiap persoalan buruh dan stabilitas dunia usaha dapat dicarikan jalan keluar bersama melalui dialog konstruktif,” pungkasnya. (*)

SUBANG – Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan berupa importasi ilegal pakaian bekas atau balpres di sebuah gudang kawasan Pergudangan Intijaya Subang Industri, Blok A-29, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menemukan 1.257 bal pakaian bekas yang diduga berasal dari impor ilegal dengan taksiran nilai mencapai Rp15 miliar.Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026.“Penindakan ini sebagai wujud komitmen Bareskrim Polri dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional oleh penyelidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Suhasto di Subang, Rabu (28/10/2026).Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas yang tersimpan di dalam gudang tertutup. Berdasarkan inventarisasi awal, setiap bal diperkirakan bernilai Rp6 juta hingga Rp12 juta, sehingga total nilai barang yang ditemukan ditaksir mencapai Rp15 miliar.Suhasto menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, aktivitas penyimpanan dan perdagangan tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026. Penyidik memperkirakan perputaran transaksi dalam kegiatan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.“Dari hasil inventarisasi awal, per balnya ditaksir senilai Rp6 juta sampai dengan Rp12 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 1.257 bal itu, nilainya bisa mencapai Rp15 miliar. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak September, sehingga perputarannya diprediksi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.Berdasarkan keterangan saksi, gudang tersebut diduga disewa oleh seseorang berinisial DAN, sementara penanggung jawab operasional yang disebut sebagai kepala gudang berinisial W. Penyidik masih mendalami identitas, peran, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan importasi ilegal tersebut.Suhasto menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada barang yang ditemukan di gudang, tetapi juga akan menelusuri asal-usul pakaian bekas, modus operandi, jalur masuk barang ke Indonesia, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat.“Kami tidak akan berhenti sampai di gudang, tetapi akan menelusuri lebih jauh dari mana barang ini berasal. Penyidik masih mendalami secara komprehensif identitas para pihak yang terlibat, asal-usul barang, modus operandi, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan distribusinya,” tegas Suhasto.Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan dugaan pelanggaran Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.Lebih lanjut, Suhasto menegaskan bahwa penindakan terhadap dugaan importasi ilegal tersebut bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya melindungi kepentingan ekonomi nasional, menciptakan tata niaga impor yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.“Penindakan ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi keberlangsungan industri tekstil yang ada di Indonesia,” ungkapnya.Langkah tersebut, lanjut Suhasto, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui program Quick Wins Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan.Bareskrim Polri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang impor ilegal dengan tidak terlibat dalam rantai pemasukan maupun distribusinya. Masyarakat yang mengetahui dugaan praktik serupa diharapkan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.Penyidik akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menelusuri jaringan di balik dugaan importasi ilegal pakaian bekas tersebut.