Uncategorized
Kabaharkam Polri Ajak Masyarakat Bersama-sama Tanggulangi covid-19
Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Pejabat Utama Polda Jatim, mendampingi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto, saat melakukan kunjungan di Malang, dalam upaya penanganan covid-19, pada Selasa (27/7/2021).
Usai melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda kota Malang, di Balai Kota Malang. Kabaharkam Polri lanjut memberikan Bantuan Sosial (Bansos) kepada Komunitas Papua di Malang, Arema, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.
Kabaharkam Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto mengatakan, kunjungannya di Kota Malang ini dalam rangka Operasi Amanusa dan memberikan asistensi pelaksanaan PPKM level 4, sekaligus meninjau pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan pandemi covid-19.
“Tadi Pak Walikota sudah menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan saya katakan luar biasa, Wali Kota Malang dan jajaran Forkopimda sangat kolaboratif membangun sinergitas untuk menyelamatkan warga masyarakat dari pandemi covid-19 ini,” paparnya.
Lebih lanjut Kabaharkam Polri menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan sangat komprehensif, mulai dari penanganan masalah-masalah yang bisa mempercepat proses penanggulangan covid di Kota Malang. Dan ini juga didukung oleh kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah untuk melakukan isolasi, kemudian diberikan bantuan obat-obatan dan bantuan sosial, sehingga tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan covid-19 ini.
“Diharapkan rekan-rekan media juga membantu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan ini secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” Jelasnya usai memberikan Bansos kepada masyarakat Malang.
“Yang perlu saya ingatkan bahwa penanggulangan pandemi ini tanggung jawab kita bersama. Covid-19 tidak melihat status seseorang. Dia akan menyerang siapa saja. Oleh karena itu yang harus kita tekankan kepada seluruh warga masyarakat adalah mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan ini yang harus terus digelorakan di seluruh warga masyarakat,” tandasnya Komjen Pol Arief Sulistyanto.
Selain itu, Kabaharkam Polri menambahkan, penanggulangan ini harus jadi tanggung jawab kita bersama.
“Bukan tanggung jawab Walikota saja, bukan tanggung jawab Dandim dan Kapolres saja, tapi juga seluruh warga masyarakat dan seluruh komponen masyarakat, untuk bersama-sama saling bahu-membahu, bersama-sama untuk menanggulangi covid-19 ini,” Pungkasnya.
Uncategorized
Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu
Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.
Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.
Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan
BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.
Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo.
Uncategorized
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton
BANYUWANGI – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.
Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11/2026).
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.
Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.
“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.
Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.
Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.
Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.
Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).
Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.
Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (*)
Uncategorized
Polri Siapkan Blue Policing, Pendekatan Baru Jaga Laut Indonesia
JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
