Kediriselaludihati.com – Satlantas Polres Kediri Kota memberikan edukasi dan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada para pengemudi ojek online di Jalan Stasiun, Kota Kediri, pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIB itu dilaksanakan oleh Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas Polres Kediri Kota dipimpin Kanit Kamsel bersama anggota. Puluhan pengemudi ojek online mendapat pembinaan mengenai pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta berkendara secara disiplin dan bertanggung jawab.

Dalam sosialisasi tersebut, petugas juga mengingatkan para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan saat melayani pelanggan. Sebagai pengguna jalan dengan mobilitas tinggi, pengemudi ojek online dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Kota Kediri.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan, S.H., M.H., mengatakan kegiatan edukasi kepada komunitas pengguna jalan akan terus dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

“Pengemudi ojek online merupakan mitra masyarakat yang setiap hari berada di jalan. Karena itu kami mengajak mereka menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu mematuhi aturan, menjaga etika berkendara, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan,” ujar AKP Tutud Yudho Prastyawan.

Ia menambahkan, keselamatan berlalu lintas harus menjadi kebutuhan setiap pengguna jalan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kediri Kota dapat terus ditekan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Satlantas Polres Kediri Kota akan terus mengedepankan pendekatan edukatif melalui pembinaan dan sosialisasi kepada berbagai komunitas sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di Kota Kediri. (res/an)

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

Menurut Habiburokhman, peningkatan status perkara tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menindak praktik korupsi di sektor energi yang berdampak luas terhadap kepentingan negara maupun masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortastipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara ini,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Habiburokhman menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi serta independensi dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor ‘Presisi’, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, serta independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batu bara ini harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” tegasnya.

Habiburokhman menilai dugaan korupsi di sektor batu bara tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Berdasarkan temuan penyidik, penyimpangan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik di berbagai wilayah Indonesia.

“Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak pada terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang sangat menyusahkan masyarakat,” pungkasnya.

Kortastipidkor Polri telah resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan. Penyidik menduga praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menjelaskan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.

“Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti, Kortas Tipidkor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Totok di Bareskrim Polri, Senin (6/7/2026).

Penanganan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor yang sama-sama diterbitkan pada 4 Juli 2026.

Dalam tahap awal penyidikan, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU yang melibatkan dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA.

“Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.

New York, 8 Juli 2026 – Di tengah dinamika tantangan keamanan global yang semakin kompleks, Polri kembali menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mengawal perdamaian dunia. Melalui delegasi yang dipimpin Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra, mewakili Kapolri pada United Nations Chiefs of Police Summit (UNCOPS) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui peningkatan kualitas personel, penguatan kerja sama internasional, dan transformasi kepolisian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sidang hari kedua UNCOPS 2026 membahas tiga isu utama, yakni visi masa depan UN Police, inovasi dan teknologi dalam kepolisian, serta penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan transnasional.

Dalam sesi “Vision for the Future of UN Police”, Ketua Delegasi Indonesia, Irjen Pol. Amur Chandra, menegaskan komitmen Indonesia sebagai salah satu Top Police Contributing Countries (PCC). Sejak 1989, sebanyak 3.536 personel Polri telah mengemban tugas dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari kontribusi Indonesia menjaga stabilitas dan keamanan dunia.

Indonesia juga menyampaikan keberhasilannya mencapai Level 3 United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS) sebagai bentuk kesiapan meningkatkan kontribusi Formed Police Unit (FPU). Selain itu, Indonesia terus mengembangkan Indonesia Mission Training Centre (IMTC) sebagai pusat pelatihan bertaraf internasional untuk mempersiapkan personel misi perdamaian serta mendorong peningkatan partisipasi polisi perempuan dalam posisi kepemimpinan di misi pemeliharaan perdamaian.

“Kontribusi Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk menghadirkan keamanan sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan global. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam misi perdamaian, kami akan terus meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas melalui Indonesia Mission Training Centre, serta membangun kolaborasi internasional agar Polri semakin siap menghadapi tantangan keamanan masa depan,” ujar Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Amur Chandra selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Pada sesi “Innovation and New Technologies in UN Policing”, forum menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Para delegasi juga mendorong peningkatan kapasitas personel di bidang cyber crime, digital forensics, serta penguatan interoperabilitas melalui pertukaran informasi dan pemanfaatan platform digital.

Sementara itu, sesi “Enhancing International Cooperation to Address Transnational Challenges” menghasilkan kesepahaman bahwa penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan bersama menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara, mulai dari perdagangan narkotika, perdagangan orang, penyelundupan senjata, kejahatan siber, hingga tindak pidana pencucian uang.

Partisipasi aktif Polri dalam UNCOPS 2026 menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berkontribusi melalui pengiriman personel misi perdamaian, tetapi juga aktif menyampaikan gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam membangun kepolisian yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Kiprah tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui diplomasi kepolisian internasional.