SURABAYA – Polda Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Selasa (11/8/2026).

Direktur Samapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto mengatakan Jawa Timur memiliki potensi kerawanan karhutla yang cukup tinggi.

Kondisi geografis di Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah dengan kepadatan penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau,” kata Kombes Noerwiyanto.

Potensi tersebut semakin perlu diantisipasi mengingat sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering.

Salah satunya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang saat ini masih dalam penanganan.

Kombes Noerwiyanto menyebut karhutla tidak hanya dipengaruhi faktor alam dan cuaca, tetapi juga aktivitas manusia. Salah satunya pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Terjadinya karhutla selain faktor alam atau cuaca pada musim kering yang ekstrem, juga dapat disebabkan faktor manusia. Misalnya membakar lahan untuk membersihkan daun-daun kering yang ada di lahan yang akan dijadikan perkebunan,” ujar Kombes Noerwiyanto.

Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal, sementara sebagian wilayah juga diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang.

“Potensi munculnya titik panas atau hotspot perlu diantisipasi di sejumlah wilayah, antara lain Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, Gresik dan wilayah lainnya,” jelas Kombes Noerwiyanto

Untuk mengantisipasi potensi tersebut, Polda Jatim memastikan kesiapan personel, peralatan serta sarana dan prasarana pendukung. Seluruh unsur yang terlibat diminta mampu bergerak cepat dan terpadu ketika terjadi kebakaran.

“Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah dan bukti nyata bahwa baik aspek personel, peralatan maupun sarana prasarana pendukung siap melaksanakan tugas penanganan karhutla,” tegas Kombes Noerwiyanto.

Ia juga menegaskan penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, namun dbutuhkan sinergi antara Polri, BPBD, Basarnas, Damkar, relawan, dinas terkait serta masyarakat.

Kombes Noerwiyanto juga meminta jajarannya meningkatkan deteksi dini dan patroli di kawasan rawan, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan hotspot, serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, kesiapan personel dan peralatan harus dipastikan setiap saat, disertai koordinasi lintas sektoral yang kuat.

“Keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral. Karena itu, kita harus menghilangkan ego sektoral agar penanganan di lapangan bisa berjalan dengan baik,” kata Kombes Noerwiyanto.

Dalam penanganan karhutla, Kombes Noerwiyanto juga menekankan pentingnya keselamatan personel. Petugas diminta mematuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja, terutama ketika melakukan pemadaman di medan yang sulit.

“Utamakan keselamatan personel. Patuhi standar operasional prosedur keselamatan kerja atau safety first saat melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di medan yang sulit. Ingat, jiwa personel sangat berharga,” pungkas Kombes Noerwiyanto. (*)

SURABAYA – Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Jatim) secara masif melakukan pemetaan dan penilaian risiko (risk assessment) di berbagai kawasan wisata di Jawa Timur.

Langkah ini diambil guna menjamin keamanan, ketertiban, serta keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi unggulan daerah.

Kasubdit VIP Ditpamobvit Polda Jatim selaku Kepala Tim risk assessment, AKBP Mohammad Sinwan menjelaskan bahwa pemetaan ini berfokus pada identifikasi celah keamanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas maupun kecelakaan fisik.

Lokasi yang baru saja diaudit secara ketat antara lain kawasan wisata Bee Jay Bakau Resort Probolinggo, Pantai Utama Raya di Situbondo dan beberapa lokasi di Banyuwangi,Bondowoso, Magetan serta lokasi wisata lainya.

“Produk yang kami buat dikemas dalam bentuk saran dan rekomendasi konkret kepada pihak pengelola,” ujar AKBP Sinwan saat meninjau lokasi wisata di Situbondo, Selasa (11/8/2026).

Menurut AKBP Sinwan, dari beberapa lokasi yang dilakukan risk assessment, pihaknya menemukan beberapa titik potensial yang harus segera dibenahi demi keselamatan publik.

“Ada beberapa lokasi wisata yang perlu diperbaiki untuk keselamatan pengunjung dan sudah kami imbau kepada pihak pengelola,” ujar AKBP Sinwan.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemetaan terbaru terdapat beberapa poin krusial yang menjadi perhatian utama antara lain fasilitas keselamatan fisik, manajemen tata ruang dan sistem pengawasan.

“Ada penataan kantong parkir yang belum rapi dan berpotensi memicu kemacetan di jalur evakuasi atau akses utama,” ujar AKBP Sinwan.

Selain itu untuk sistem pengawasan menurut AKBP Sinwan perlu penambahan dan optimalisasi jaringan kamera CCTV di area-area buta (blind spot) untuk memantau pergerakan pengunjung.

AKBP Sinwan menambahkan, selain kerawanan infrastruktur di objek wisata tertentu, Polda Jatim sebelumnya juga telah memetakan wilayah wisata yang memiliki kerawanan bencana alam tinggi, seperti kawasan Gunung Semeru, Gunung Bromo, kawasan Pacet Mojokerto serta wilayah Malang Raya.

“Wilayah-wilayah tersebut diprediksi memiliki potensi kerawanan berupa tanah longsor dan kecelakaan lalu lintas akibat jalur yang ekstrem,”jelas AKBP Sinwan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim risk assessment memberikan rekomendasi kepada pihak pengelola memperbaiki fasilitas agar target Sapta Pesona pariwisata yang aman dan nyaman dapat terwujud seutuhnya.

Polda Jatim mengimbau masyarakat yang hendak berlibur untuk selalu memperbarui informasi mengenai karakteristik medan yang dituju, menaati rambu keselamatan, serta tidak memaksakan diri berkunjung ke lokasi jika cuaca buruk atau kapasitas tempat wisata sudah melebihi batas maksimal. (*)

Jakarta – Polisi diminta mengusut secara tuntas dan transparan kematian Sutrimo yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Proses penyelidikan dinilai perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh guna memastikan penyebab kematian.

Penasihat Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Juanda, SH., MH., mengatakan penyidik Polri perlu mengumpulkan seluruh informasi, data, barang bukti, dan alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas Sutrimo dalam beberapa hari hingga beberapa jam sebelum meninggal dunia.

“Lakukan proses penyelidikan yang menyeluruh, objektif dan profesional dengan pengumpulan semua informasi, data, barang bukti dan alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas almarhum Sutrimo dalam beberapa hari dan beberapa jam sebelum meninggal,” kata Juanda di Jakarta (10/08).

Menurutnya, seluruh saksi yang mengetahui aktivitas Sutrimo sebelum maupun setelah tiba di poliklinik atau lokasi tempat korban dinyatakan meninggal juga perlu dimintai keterangan. Pengungkapan penyebab kematian, kata dia, perlu diperkuat dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI) untuk memastikan setiap fakta dan kejanggalan dapat diuji secara ilmiah.

Juanda menyoroti sejumlah informasi yang beredar terkait kematian Sutrimo, salah satunya mengenai telepon seluler milik almarhum yang disebut hingga kini belum ditemukan. Selain itu, terdapat informasi mengenai cairan yang disebut keluar dari mulut Sutrimo saat meninggal.

“Beberapa kejanggalan seperti ini tentu menuntut profesionalitas pihak penyidik Polri agar jelas dan terang benderang apa penyebab kematian almarhum Sutrimo,” ujarnya.

Juanda juga menilai penyidik perlu mendalami apakah kematian Sutrimo memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan atau tidak.

Menurutnya, kejelasan mengenai penyebab kematian penting untuk mencegah munculnya asumsi yang tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh dugaan dan informasi yang berkembang harus diuji melalui proses hukum dan penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Apakah ada kaitan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan saat ini atau tidak, perlu ada kejelasan guna mencegah dan menghindari asumsi-asumsi yang tidak produktif dan tidak bertanggung jawab di kalangan masyarakat luas yang berpotensi liar dan fitnah,” katanya.

Selain penyelidikan secara menyeluruh, Juanda mendorong dilakukannya ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo apabila diperlukan untuk kepentingan hukum dan keadilan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengungkap penyebab kematian melalui pemeriksaan forensik.

“Polri sudah seharusnya melakukan ekshumasi terhadap jasad almarhum Sutrimo guna kepentingan hukum dan keadilan untuk mengungkap misteri penyebab kematian dengan ilmu forensik,” pungkas Juanda.