JAKARTA – Polri terus mengerahkan dukungan personel Korps Brimob dari berbagai daerah untuk membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terbaru, Satbrimob Polda Lampung memberangkatkan enam personel beserta dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) Polda Sumatera Selatan, Sabtu (17/10/2026).Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengerahan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mengoptimalkan dukungan operasional dalam menghadapi karhutla, termasuk melalui penambahan personel dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan.“Polri mengerahkan personel dan sarana pendukung dari berbagai satuan kewilayahan untuk membantu penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).Sebelumnya, pada Kamis (15/10/2026), Polri telah mengerahkan 200 personel tambahan dari Pasukan Brimob I Korbrimob Polri untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat juga mengirimkan 200 personel Brimob untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026).Pengerahan dari sejumlah wilayah tersebut menunjukkan dukungan lintas satuan Polri dalam menghadapi karhutla di daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Penempatan personel dan pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di masing-masing wilayah.Adapun enam personel Satbrimob Polda Lampung yang diberangkatkan ke Sumatera Selatan terdiri atas empat operator kendaraan AWC dan dua pengemudi.Polri terus mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas. Partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin sebelum meluas.

Jakarta — Polri memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan melalui penebalan kekuatan personel Korps Brimob Polri. Sebanyak 200 personel tambahan dari Pasbrimob I Korbrimob Polri diberangkatkan untuk melaksanakan tugas bantuan kendali operasi (BKO) kepada Polda Sumatera Selatan dalam rangka Operasi Aman Nusa II.Penambahan kekuatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang membutuhkan dukungan personel serta peralatan operasional. Kehadiran pasukan tambahan diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, pemantauan wilayah rawan, serta penanganan kebakaran bersama personel yang telah bertugas di lapangan.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penebalan personel merupakan bentuk komitmen Polri untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara optimal melalui penguatan kekuatan operasional di daerah.“Penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan langkah yang terukur. Karena itu, Polri memperkuat personel di Sumatera Selatan melalui penambahan pasukan Brimob dari Korbrimob Polri. Penguatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).Sebanyak 200 personel tambahan tersebut terdiri atas 100 personel yang diberangkatkan melalui jalur darat dari wilayah Lampung dan 100 personel dari wilayah Sumatera Utara melalui jalur udara. Pemberangkatan dilaksanakan pada Kamis (15/10/2026), dengan tujuan penugasan di wilayah Sumatera Selatan.Selain personel, dukungan operasional turut disiapkan berupa kendaraan khusus, perangkat komunikasi, drone untuk membantu pemantauan, mesin pompa air, perlengkapan pencarian dan penyelamatan (SAR), alat pelindung diri, serta perlengkapan pendukung kesehatan. Kesiapan personel dan peralatan tersebut menjadi bagian penting untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi medan yang sulit dijangkau dan karakteristik lahan yang memerlukan penanganan khusus.Penguatan ini melanjutkan upaya penanganan karhutla yang telah dilakukan Polda Sumatera Selatan melalui Operasi Aman Nusa II. Sebelumnya, Polda Sumsel juga telah mengerahkan personel untuk memperkuat penanganan di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Penukal Abab Lematang Ilir.Dalam pelaksanaannya, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga mencakup patroli, deteksi dini, pemantauan titik rawan, pencegahan meluasnya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.Trunoyudo menegaskan bahwa upaya penanggulangan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur, mulai dari aparat di lapangan, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat. Kecepatan dalam mendeteksi titik api dan mengambil tindakan awal menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang semakin luas.“Penambahan personel ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari penguatan upaya penanganan yang telah berjalan. Polri terus mendorong kesiapsiagaan, respons cepat, dan sinergi dengan seluruh pihak terkait. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan, karena menjaga lingkungan dari ancaman karhutla merupakan tanggung jawab bersama,” jelasnya.Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Informasi yang disampaikan sejak dini dapat membantu petugas melakukan pengecekan dan penanganan sebelum api meluas.Melalui penebalan personel dan penguatan dukungan operasional, Polri berkomitmen mendukung penanggulangan karhutla secara berkelanjutan di Sumatera Selatan. Upaya tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, yakni memperkuat kolaborasi untuk melindungi keselamatan warga, menjaga kelestarian lingkungan, dan meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan.

JOMBANG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa keberadaan Polri harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan dan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja.“Polisi memang sejatinya harus bersama masyarakat. Karena polisi berasal dari masyarakat. Dan tentunya tugas kita hari ini harus berbakti untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Kapolri dalam keterangannya di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).Menurut Kapolri, pengabdian kepada masyarakat perlu diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. Salah satunya melalui kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri yang memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh fasilitasi dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.Peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang menjadi bagian dari perluasan akses pelayanan tersebut. Melalui layanan ini, pekerja diharapkan semakin mudah memperoleh informasi, menyampaikan permasalahan, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.Manfaat layanan Desk Ketenagakerjaan juga terlihat dari penanganan persoalan pekerja di Jawa Timur. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan Polda Jawa Timur telah menerima 25 laporan dan membantu pemenuhan hak pekerja dengan nilai mencapai Rp8,20 miliar.Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan proses pengaduan, tetapi juga menyangkut upaya membantu pekerja memperoleh haknya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dalam pelaksanaannya, Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu sarana untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara pekerja, pemberi kerja, serta instansi terkait. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan Polri dan peraturan perundang-undangan.Polri juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dapat berjalan secara proporsional. Upaya ini diharapkan turut mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.Perluasan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres menjadi langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan akses yang semakin terbuka, pekerja diharapkan tidak ragu mencari informasi maupun menyampaikan pengaduan ketika menghadapi persoalan terkait hak-haknya.Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat. Dan tercapainya Pelayanan yang mudah dijangkau, respons terhadap kebutuhan publik, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.