Kediriselaludihati – Polres Kediri Kota menggelar patroli skala besar gabungan lintas instansi dalam rangka pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Jumat (1/5/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif aparat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Kediri.

Patroli dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kabagops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setyo Budhi, S.H. Kegiatan melibatkan personel gabungan dari Polres Kediri Kota, khususnya Satlantas dan Satsamapta, bersama unsur Kodim 0809 Kediri, Dinas Perhubungan Kota Kediri, serta Satpol PP Kota Kediri.

Kolaborasi lintas instansi tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergi pengamanan wilayah pada momentum Hari Buruh yang identik dengan berbagai aktivitas peringatan, termasuk potensi penyampaian aspirasi maupun konsentrasi massa.

Rute patroli diawali dari Mapolres Kediri Kota, kemudian bergerak menyusuri sejumlah titik strategis dan ruas jalan utama di wilayah Kota Kediri. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran patroli di antaranya Simpang Tiga Kantor Pos, kawasan Ketos, Simpang Empat Dandangan, kawasan Gudang Garam, hingga area PG Pesantren.

Selain melakukan patroli mobile, personel gabungan juga melaksanakan patroli dialogis di sejumlah titik keramaian. Petugas menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat sekaligus memantau situasi di lapangan untuk memastikan kondisi tetap aman dan terkendali.

Kehadiran aparat gabungan di ruang publik mendapat respons positif dari masyarakat. Selain memberikan rasa aman, patroli ini dinilai mampu memperkuat komunikasi langsung antara aparat keamanan dengan warga.

Kapolres Kediri Kota AKBP Dr. Anggi Saputra Ibrahim, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kabagops Polres Kediri Kota Kompol Iwan Setyo Budhi mengatakan patroli skala besar merupakan langkah strategis untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif selama peringatan May Day.

“Patroli skala besar ini adalah bentuk kesiapsiagaan kami bersama unsur TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kami ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mengantisipasi segala potensi gangguan yang mungkin timbul,” ujar Kompol Iwan.

Ia menambahkan, hingga pelaksanaan patroli berlangsung, belum ditemukan adanya aktivitas maupun pergerakan massa buruh di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Meski demikian, personel tetap disiagakan guna mengantisipasi perkembangan situasi yang bersifat dinamis.

Menurut dia, pengamanan peringatan Hari Buruh tidak hanya dilakukan melalui kesiapan personel, tetapi juga pendekatan preemtif dan preventif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengedepankan langkah preemtif dan preventif serta terus bersinergi dengan seluruh stakeholder agar kondusivitas wilayah tetap terjaga,” katanya.

Melalui patroli skala besar ini, Polres Kediri Kota berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama May Day 2026 tetap terkendali sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.Hingga kegiatan patroli berakhir, situasi di wilayah Kota Kediri terpantau aman, tertib, dan kondusif. (res/aro)

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin hak konstitusional para buruh untuk menyampaikan pendapat pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5), di Jakarta.

Polri memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh mendapat pengawalan agar berjalan aman, tertib, dan bermartabat. Dalam pengamanan momentum May Day, jajaran kepolisian juga menekankan pendekatan humanis serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi dan wajib dihormati.

“Polri menjamin hak konstitusional buruh untuk menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan bermartabat. Kami memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi,” kata Johnny di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan, kehadiran personel kepolisian di lapangan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan kegiatan berlangsung kondusif serta para peserta aksi merasa aman dan terayomi.

“Kami ingin saudara-saudara buruh yang menyampaikan aspirasi merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh personel kami arahkan mengedepankan sikap persuasif, profesional, dan humanis,” ujarnya.

Menurut dia, Polri juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait guna mengatur arus lalu lintas, pengamanan titik kumpul massa, serta menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan selama aksi May Day berlangsung.

Polri turut mengimbau seluruh peserta aksi memperingati Hari Buruh Internasional dengan damai, tertib, serta menjaga fasilitas umum agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung lancar dan bermartabat.

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji dan Umrah Ilegal yang dibentuk sejak 14 April 2026, meski belum genap satu bulan, telah menunjukkan hasil nyata dalam mencegah kejahatan terhadap calon jemaah haji Indonesia. Hal ini menegaskan kehadiran negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam pernyataannya di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30 April 2026), usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Wakapolri menegaskan bahwa Satgas Haji 2026 bergerak dengan pendekatan terpadu melalui langkah preemtif, preventif, dan represif guna memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai modus kejahatan.

“Satgas Haji tahun ini fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum secara tegas dan profesional, khususnya terhadap pelaku yang berulang kali melakukan penipuan,” tegas Wakapolri.

Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan pertukaran data, pemetaan pelaku, serta penguatan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, ditemukan adanya pelaku dengan modus berulang, bahkan melakukan penipuan hingga puluhan kali, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera.

Selain di dalam negeri, perlindungan juga diperluas hingga ke luar negeri. Polri akan berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi dengan aparat setempat, termasuk dalam pendampingan warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum.

Langkah ini menyusul adanya kasus tiga WNI yang diamankan oleh Kepolisian Arab Saudi terkait pemalsuan dokumen haji.

Sejak pembentukan Satgas Haji, laporan masyarakat mengalami peningkatan signifikan sebagai dampak dari masifnya edukasi publik. Satgas Haji 2026 telah menerima 115 laporan, dengan 68 kasus saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.

Penanganan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif. Namun apabila tidak tercapai penyelesaian, proses hukum akan ditegakkan secara tegas guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengapresiasi langkah cepat Polri dalam menangani praktik haji ilegal.

“Kami memastikan negara hadir secara utuh, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci, untuk melindungi jemaah dari berbagai bentuk kejahatan,” ujarnya.

Ke depan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji akan terus diperkuat, termasuk rencana keterlibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj guna mendukung pengamanan dan keselamatan jemaah secara menyeluruh.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat melalui langkah pencegahan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi lintas sektoral.