Uncategorized
Kapolda Jatim Menerima Kunker Tim Kompolnas RI di Polda Jatim
SURABAYA, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Wakapolda Jawa Timur Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo didampingi pejabat utama Polda Jatim, Senin (8/8/2022) menerima kunjungan kerja Tim Kompolnas RI.
Tim Kompolnas RI yang diketuai oleh Sekertaris Kompolnas RI Beny Jozua Mamoto dan didampingi anggota Kompolnas Poengky Indarti serta Kepala sekerteriat Kompolnas Brigjen Pol Musa Tampubolon melakukan kunjungan kerja ke polda jatim dengan agenda melaksanakan Penelitian dan Sosialisasi tentang Penanganan Penyalahgunaan Narkoba oleh Polri di Polda Jatim.
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dalam sambutannya menyampaikan, situasi Kamtibmas Polda Jatim sangat kondusif, demikian juga dengan situasi perkembangan Covid-19 di Jatim saat ini masih terkendali dengan baik.
“Harapannya kegiatan ini dapat memberikan masukan dan membantu pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan Polri di masa mendatang, serta memberikan motivasi kepada seluruh Personel Polda Jatim dalam melaksanakan tugas,” kata Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Jatim, Senin (8/8/2022) dalam sambutannya.
Sementara itu Ketua Tim dari Kompolnas Beny Jozua Mamoto, memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi secara langsung kepada Polda Jatim atas keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.
Kegiatan ini untuk mendukung Polri, harapannya inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan Polda Jatim dapat membantu dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
“Semoga penelitian dapat berjalan lancar sehingga ke depan dapat menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” tutup Beny J Mamoto.
Uncategorized
Bareskrim Polri Kembangkan Kasus BBM Ilegal di Sulsel, Telusuri TPPU dan Kerugian Negara Rp67,9 Miliar
JAKARTA – Bareskrim Polri mengembangkan penanganan perkara penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengembangan tersebut dilakukan untuk menelusuri aliran dana, pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa tindak pidana asal perkara tersebut sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui rangkaian pemindahan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi sekitar 3.532 kiloliter (KL).
“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Selanjutnya, penyidikan dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang melalui laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP.
Dalam pengembangan perkara TPPU tersebut, Bareskrim Polri akan menelusuri transaksi keuangan dan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., mengungkapkan bahwa salah satu modus operandi yang dilakukan pelaku adalah menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.
Dalam praktiknya, BBM diangkut menggunakan truk tangki, kemudian dipindahkan ke kapal SPOB dan selanjutnya ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diubah menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.
Ia menegaskan, pengembangan perkara akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM tersebut.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan sasaran penyaluran subsidi serta merampas hak masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.
Polri bersama BPH Migas berkomitmen memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan perkara TPPU ini diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal sekaligus mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara.
Uncategorized
BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan
JAKARTA, 16 November 2026 — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian kawasan hutan.
Langkah tersebut menjadi fokus audiensi Kepala BRAN dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11).
Di tengah persoalan tumpang tindih penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, dan tantangan deforestasi, Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian harus dimulai dari kesamaan data, kejelasan status hukum, dan verifikasi faktual di lapangan.
“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat,” tegas Kepala BRAN.
3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria Perlu Verifikasi
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari berbagai sumber, BRAN mengidentifikasi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan, termasuk indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.
Selain itu, terdapat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data.
Angka-angka tersebut masih memerlukan verifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan, dan kondisi masyarakat di lapangan.
“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru,” ujar Kepala BRAN.
TORA 3,11 Juta Hektare dan Perhutanan Sosial 8,4 Juta Hektare
Kepala BRAN turut menyoroti pentingnya menghubungkan capaian penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang dibahas dalam audiensi, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau sekitar 76 persen dari alokasi 4,1 juta hektare.
Sementara itu, capaian perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare, yang menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Terdapat pula 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan penataan administrasi, penyelesaian konflik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Kepala BRAN, capaian luas lahan harus diikuti peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik,” jelasnya.
Integrasi Data Menjadi Dasar Penetapan Prioritas
BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.
Integrasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat.
Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN mendorong penentuan lokasi prioritas berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, dan fungsi ekologis kawasan.
“Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan,” ungkap Kepala BRAN.
Menjaga Hutan Sekaligus Membuka Akses Kesejahteraan
Kepala BRAN menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait, penyelesaian dapat diarahkan melalui mekanisme penataan batas kawasan, TORA, perhutanan sosial, maupun bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi konflik, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tegas Kepala BRAN.
Fokus pada Hasil yang Terukur
Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan mendorong penguatan koordinasi teknis dalam sinkronisasi data, verifikasi lapangan, penyusunan peta prioritas, serta penentuan mekanisme penyelesaian konflik agraria.
Kepala BRAN menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan,” pungkas Kepala BRAN.
Uncategorized
Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah
DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan empat fasilitas strategis di lingkungan Korps Brimob Polri melalui penandatanganan prasasti di Mako Korbrimob Polri, Kesatrian Amji Attak, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas, pelayanan kesehatan, sekaligus melestarikan sejarah dan nilai pengabdian Korps Brimob.
Empat fasilitas yang diresmikan meliputi rekonstruksi Gerbang Utama Korps Brimob, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman”, pembangunan Gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Satuan Kesehatan (Satkes) Brimob Cikeas, serta pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Suyudi mengenang masa pengabdiannya di Korps Brimob sejak 1995. Ia menyaksikan langsung perubahan lingkungan Mako Korbrimob yang berkembang menjadi kawasan markas dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif. Perubahan tersebut turut mendapat apresiasi dari Kapolri.
“Tempat yang sangat istimewa. Dulu ini tidak seperti ini. Tapi ini sudah dirubah. Sangat indah, sangat hebat. Terima kasih Pak Dankor,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Depok, Senin (16/11/2026).
Salah satu pembaruan tersebut terlihat pada rekonstruksi Gerbang Utama Mako Korbrimob. Gerbang yang kini tampil lebih modern dan representatif itu juga dilengkapi berbagai elemen yang merefleksikan perjalanan sejarah Korps Brimob, mulai dari Monumen Pahlawan Nasional Komjen Pol. (Purn.) Dr. H. Moehammad Jasin hingga relief pembentukan Pasukan Polisi Istimewa yang menjadi bagian dari akar sejarah Korps Brimob.
Kawasan gerbang juga mengabadikan penganugerahan Nugraha Sakanti Jana Utama kepada Korps Brimob pada 14 November 1961 serta amanat Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam peringatan HUT ke-XX Korps Brimob pada 14 November 1965. Berbagai elemen tersebut menjadi pengingat atas perjalanan sejarah dan pengabdian Korps Brimob kepada bangsa dan negara.
Selain pembaruan markas, penguatan fasilitas kesehatan diwujudkan melalui rekonstruksi serta penamaan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob “dr. Hadiman” dan pembangunan gedung fasilitas kesehatan tingkat pertama Satkes Brimob Cikeas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus menunjang kondisi fisik dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas.
Penamaan rumah sakit tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Irjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SpKO., S.H., M.B.A., M.Sc. Almarhum pernah mengemban tugas sebagai Komandan Batalyon di Korbrimob Polri serta menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Ia juga mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai guru besar, dosen, dan Rektor Universitas Bung Karno sebelum wafat pada 19 Mei 2026.
Sementara itu, pembangunan Monumen Perjuangan Brimob di Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ditujukan untuk mengenang pengorbanan enam personel Brimob asal Kalimantan Selatan yang gugur saat bertugas di wilayah Nanga Kantuk. Monumen yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut diharapkan menjadi pengingat sejarah perjuangan personel Brimob sekaligus sarana edukasi bagi generasi muda.
Peresmian empat fasilitas tersebut menjadi bagian dari pengembangan Korps Brimob yang tidak hanya berorientasi pada pembaruan infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pelestarian nilai-nilai sejarah. Penguatan tersebut diharapkan dapat menunjang kesiapan personel sekaligus menjaga jati diri Korps Brimob dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
