Uncategorized
Kapolda Jatim Tegaskan Perang terhadap Narkoba, Anggota Terlibat Akan Ditindak Tegas
BOJONEGORO – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, menegaskan komitmen pemberantasan peredaran narkoba sekaligus penguatan integritas dan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada personel Polres Bojonegoro di Gedung Olahraga Sanika Satyawada, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan kerja yang turut didampingi Wakapolda Jatim Kombes Pol Feri Handoko Soenarso dan pejabat utama Polda Jatim tersebut, Kapolda menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba, khususnya di wilayah rawan.
Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
“Saya tidak ingin masih ditemukan kampung narkoba di Jawa Timur. Anggota jangan sekali-kali bermain dengan narkoba. Jika terbukti terlibat, akan ditindak tegas hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” tegas Irjen Pol Dekananto.
Selain pemberantasan narkoba, Kapolda menekankan pentingnya pelayanan kepolisian yang humanis, profesional, dan bebas dari pungutan liar.
“Berikan pelayanan dengan empati, tulus, dan ikhlas. Jangan mencari-cari kesalahan masyarakat, apalagi meminta sesuatu. Kehadiran polisi harus memberikan rasa aman, bukan membuat resah,” pesannya.
Kapolda turut mengapresiasi pelayanan Call Center 110, SPKT, serta capaian penyelesaian perkara Polres Bojonegoro yang dilaporkan mencapai lebih dari 80 persen.
Meski demikian, Kapolda meminta jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk melalui digitalisasi pengaduan masyarakat dan penguatan edukasi pencegahan judi daring oleh Bhabinkamtibmas.
Ia juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, menghindari pelanggaran, serta memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Tinggalkan budaya lama yang tidak baik dan tunjukkan kerja nyata. Rawat dan jaga dengan baik Kabupaten Bojonegoro,” pungkas Irjen Pol Dekananto.
Melalui arahan tersebut, Kapolda berharap seluruh jajaran Polres Bojonegoro semakin profesional dalam penegakan hukum serta mampu menghadirkan pelayanan kepolisian yang memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.(*)
Uncategorized
Kembali ke Almamater, Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Sekolah di Kampung Bisa Sukses
BOJONEGORO – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momen istimewa bagi Kapolda Jatim yang kembali ke sekolahnya setelah 35 tahun untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan motivasi kepada para pelajar.
Di hadapan para siswa, Irjen Pol Dekananto berpesan agar mereka tidak merasa minder meskipun menempuh pendidikan di daerah.
Menurutnya, kesuksesan tidak ditentukan oleh lokasi sekolah, melainkan semangat belajar, kerja keras, serta doa dan dukungan orang tua maupun guru.
“Kami datang ke sini bukan untuk membanggakan diri, tetapi ingin memberikan motivasi. Jangan berkecil hati bersekolah di kampung. Dari SMAN 1 Sumberrejo ini, kalian juga bisa menjadi orang sukses asalkan mau terus berusaha dan belajar,” ujar Irjen Pol Dekananto.
Kapolda Jatim juga mengingatkan pentingnya membangun karakter, mental, dan spiritual yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.
Ia mengajak para pelajar memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara positif untuk menambah pengetahuan, mengembangkan kemampuan, dan menghasilkan karya.
Selain itu, Irjen Pol Dekananto menegaskan bahwa menghormati orang tua dan guru merupakan nilai penting yang harus dijaga dalam meraih cita-cita.
“Kalau ingin sukses, hormati orang tua dan guru. Jangan sekali-kali berucap kasar kepada orang tua, khususnya ibu. Teruslah belajar dan berkarya, yakinlah cita-cita kalian bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Maskun, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Jatim.
Ia berharap kehadiran Irjen Pol Dekananto sebagai alumni dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi para siswa untuk terus belajar serta meraih prestasi.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan tali asih kepada pihak sekolah, foto bersama, serta peninjauan ruang kelas untuk menyapa para pelajar secara langsung. (*)
Uncategorized
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran
JAKARTA – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.
Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rudy menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.
Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan, serta penyandang disabilitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial. Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di sisi lain, Polri memastikan pelaksanaan program tersebut mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari besarnya jumlah peserta job fair maupun lowongan yang disediakan, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan hal tersebut, data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
Uncategorized
Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta, 17 November 2026 — Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara. Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu
Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.
Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.
Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan
BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.
Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo.
-
Peristiwa6 years agoNing Sheila Hasina Binti KH Zamzami Lirboyo Juara 1 MHQ 30 Juz , MTQ XIV Kapolda Jatim Cup
-
Peristiwa7 years agoPonpes Tarbiyatul Qur’an Al Falah Ploso Kediri Gelar Haflah dan Wisuda Khatmil Qur’an
-
Kriminal7 years agoJangan Coba Coba Balap Liar di Kota Kediri, Dihukum Dorong Motor Dua Kilometer
-
Uncategorized6 years ago6 Pelatihan Sertifikasi Gada Pratama di Mako Brimob Kediri Terima Anumerta Peserta Terbaik
-
Peristiwa6 years agoPengunjung Pasar Bolawen Kabupaten Kediri Diimbau Jaga Jarak dan Cuci Tangan
-
Peristiwa7 years agoRibuan Umat Muslim Ikuti Pengajian Rutin Malam Rabu Gus Lik Kediri
-
Peristiwa4 years agoInilah Kegiatan Malam Tirakatan Jumat Legi di Gereja Puhsarang
-
Inspirasi7 years agoMengenal Sosok Kasatreskrim AKP I Gusti Agung Ananta
