Kediriselaludihati.com – Tradisi Bersih Dusun yang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri kembali digelar dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas Desa Parang Polsek Banyakan, Aiptu Sumarlan, S.H., bersama unsur tiga pilar menghadiri tasyakuran Bersih Dusun Goliman yang dipusatkan di Pendopo Dusun Goliman, pada Jumat (19/6/2026) malam.

Acara yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu juga dihadiri perangkat desa, ketua RT dan RW, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat setempat. Sebagai bentuk pelestarian budaya lokal, kegiatan ditutup dengan hiburan kesenian campursari Panji Laras yang disaksikan antusias oleh warga.

Di sela kegiatan, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada seluruh peserta. Warga diajak terus menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta menjadikan tradisi bersih dusun sebagai momentum mempererat tali silaturahmi dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.

Kapolsek Banyakan AKP Joko Purwantono, S.H., mengatakan kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya sekaligus upaya membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat.

“Kegiatan bersih dusun merupakan tradisi yang lahir dari kesepakatan dan kebersamaan warga. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, memperkuat rasa persaudaraan, serta bersama-sama memelihara situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” ujar AKP Joko Purwantono.

Ia menambahkan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif, terutama saat berlangsungnya kegiatan yang melibatkan banyak warga.

Selain menyampaikan imbauan kamtibmas, Bhabinkamtibmas juga mengajak masyarakat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis di tengah keberagaman.

Selama rangkaian tasyakuran Bersih Dusun Goliman berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat kepolisian bersama unsur tiga pilar mendapat sambutan positif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan budaya sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Banyakan. (res/an)

Kediriselaludihati – Sejumlah masyayikh, alim ulama, dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan seruan bersama menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kabupaten Kediri, Sabtu (20/6/2026).

Seruan tersebut disampaikan dalam forum Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama yang berlangsung menjelang pembukaan Munas-Konbes NU dan memuat sejumlah pandangan strategis terkait Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), posisi pesantren dalam tubuh organisasi, hingga pentingnya menjaga persatuan menjelang Muktamar NU.

Juru bicara masyayikh, KH Abdurrohman Al-Katsar atau Gus Kautsar, mengatakan dokumen tersebut merupakan hasil kesepahaman para ulama senior dari berbagai daerah yang memiliki perhatian terhadap arah perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama.

“Dalam dokumen yang ditandatangani sejumlah ulama senior NU dari berbagai daerah itu, para masyayikh menyampaikan sejumlah pandangan terkait Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), posisi pesantren dalam tubuh NU, hingga pentingnya menjaga persatuan organisasi menjelang Muktamar NU,” ujar Gus Kautsar.

Salah satu poin utama dalam seruan tersebut adalah penolakan terhadap wacana perubahan syarat anggota AHWA. Menurut para masyayikh, AHWA merupakan forum keulamaan yang memiliki posisi strategis dalam mekanisme pemilihan Rais Aam PBNU sehingga harus tetap berpijak pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, serta pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Karena itu, mereka meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA yang mewajibkan berasal dari unsur pengurus syuriyah serta berbasis representasi kewilayahan tidak dilanjutkan dalam pembahasan Munas-Konbes.

“Karena itu, para masyayikh secara tegas meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA yang mewajibkan berasal dari unsur pengurus syuriyah dan berbasis representasi kewilayahan dibatalkan,” kata Gus Kautsar.

Selain menyoroti AHWA, para ulama juga meminta agar usulan perubahan aturan mengenai larangan rangkap jabatan politik tidak diteruskan dalam forum Munas-Konbes.

Dalam seruan tersebut, para masyayikh menegaskan bahwa pesantren merupakan fondasi utama Nahdlatul Ulama sejak organisasi itu didirikan. Pesantren dinilai menjadi pusat transmisi ilmu, pembentukan akhlak, pelestarian tradisi, sekaligus tempat kaderisasi kepemimpinan ulama yang menjaga keberlangsungan jam’iyah.

Atas dasar itu, mereka berharap pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 tetap diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah panjang organisasi.

“Pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama, pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang menjadi fondasi utama jam’iyah,” tegas Gus Kautsar menyampaikan isi seruan tersebut.

Poin lain yang disampaikan para masyayikh adalah ajakan kepada seluruh peserta, panitia, pimpinan, dan unsur organisasi yang terlibat dalam Munas-Konbes agar menjaga adab bermusyawarah serta mengedepankan ukhuwah dan kepentingan organisasi di atas berbagai perbedaan pandangan.

Mereka menilai penghormatan terhadap ulama dan pesantren merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan peran keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Menurut para kiai, marwah organisasi tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang dihasilkan dalam forum, tetapi juga oleh proses musyawarah yang berlangsung secara santun, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Seruan tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh dan masyayikh senior Nahdlatul Ulama dari berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya KH Nurul Huda Jazuli dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, KH Anwar Manshur dari Pondok Pesantren Lirboyo, KH A. Kafabihi Mahrus, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ubaidillah Shodaqoh, KH Ali Kholil, KH Ahmad Syatibi Hambali, KH Mas’ud Masduqi, serta sejumlah tokoh nasional NU seperti KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, dan KH Asep Saifuddin Chalim.

Kehadiran nama-nama tersebut dinilai menunjukkan besarnya perhatian kalangan ulama pesantren terhadap dinamika yang berkembang menjelang Munas-Konbes dan Muktamar NU.

Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 sendiri merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua di lingkungan Nahdlatul Ulama setelah Muktamar. Forum yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso tersebut membahas berbagai isu strategis organisasi, rekomendasi keagamaan, serta sejumlah usulan yang akan menjadi bahan menuju pelaksanaan Muktamar NU mendatang.

Menutup seruan tersebut, para masyayikh memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa menjaga persatuan warga Nahdlatul Ulama, membimbing para pemimpinnya, serta melimpahkan keberkahan kepada para ulama, santri, dan seluruh pengabdi organisasi demi keberlangsungan jam’iyah yang berakar kuat pada tradisi pesantren.(res/aro)

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Desa Petungroto Polsek Mojo, Aiptu Eko Setyo Prayitno, S.H., bersama unsur tiga pilar menghadiri Rapat Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 sekaligus Rembug Stunting di Balai Desa Petungroto, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jumat (19/6/2026).

Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif sekaligus memastikan seluruh rangkaian musyawarah berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Musyawarah desa dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kecamatan Mojo yang diwakili Kasi PMD H. Ridwan beserta pendamping kecamatan, Kepala Desa Petungroto Dariono, Ketua BPD Astono bersama anggota, Pendamping Desa Imam Rofi’i, para ketua RT dan RW, anggota Posyandu, perangkat desa, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas Desa Petungroto.

Agenda utama dalam kegiatan tersebut meliputi sosialisasi penyusunan RKPDes Tahun 2027, pembentukan tim penyusun dan tim verifikasi, serta pelaksanaan rembuk stunting sebagai upaya bersama menekan angka stunting di tingkat desa melalui kolaborasi lintas sektor.

Kapolsek Mojo Iptu Mahmud Satriawan, S.H., mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas dalam setiap forum musyawarah desa merupakan bagian dari tugas Polri dalam memberikan pendampingan sekaligus menjaga stabilitas keamanan selama proses pengambilan keputusan berlangsung.

“Kami mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan musyawarah dalam menyusun program pembangunan desa. Kehadiran Bhabinkamtibmas bertujuan memperkuat koordinasi, menjaga situasi tetap kondusif, serta mendukung berbagai program pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, termasuk percepatan penanganan stunting,” ujar Iptu Mahmud Satriawan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Kasi PMD Kecamatan Mojo, Kepala Desa Petungroto, Ketua BPD, pemaparan progres oleh pendamping desa, pembentukan Tim Penyusun RKPDes 2027 dan tim verifikasi, pelaksanaan rembuk stunting, doa bersama, hingga penutupan.

Selain mengikuti jalannya musyawarah, Bhabinkamtibmas juga terus menjalin komunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat guna memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung tertib, lancar, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan. Kehadiran Polri bersama unsur tiga pilar diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (res/an)