Connect with us

Uncategorized

Kapolri di Rakornas Forkopimda: Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

Published

on

Jawa Barat – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk ‘Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’ di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

“Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik. 

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 

“Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik,” ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. 

“Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

“Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan,” tutur Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

“Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada,” jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. 

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

“Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan,” tutup Sigit.

Continue Reading

Peristiwa

Pemantauan Simpang Strategis dan Jalur Protokol Dilakukan Satlantas Polres Kediri Kota untuk Jaga Kamseltibcar Lantas

Published

on

Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota kembali mengintensifkan patroli malam dan pagi melalui kegiatan Blue Light Patrol, tim urai, serta Mahameru Quick Response (MQR) sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri.

Kegiatan Blue Light Patrol dan tim urai dilaksanakan, pada Kamis (7/5/2026) mulai pukul 19.00 WIB dengan sasaran dua titik simpang strategis, yakni Simpang Empat Ringinsirah dan Simpang Empat Lonceng.

Patroli dipimpin oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota dengan melibatkan anggota Patwal Satlantas menggunakan kendaraan roda empat patroli.

Personel melakukan pemantauan arus kendaraan sekaligus patroli preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, kepadatan kendaraan, serta aktivitas masyarakat pada jam-jam rawan malam hari.

Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan, S.H., M.H., mengatakan patroli malam melalui Blue Light Patrol merupakan strategi penguatan kehadiran polisi di titik mobilitas tinggi.

“Blue Light Patrol kami fokuskan di simpang-simpang strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memantau kondisi arus lalu lintas agar tetap lancar dan terkendali,” ujar Tutud.

Selain patroli malam, Satlantas Polres Kediri Kota juga melanjutkan patroli Mahameru Quick Response (MQR) pada Jumat (8/5/2026) pagi mulai pukul 06.30 WIB.

Patroli pagi menggunakan kendaraan roda empat yang dilengkapi dash cam dengan rute Jalan Brawijaya, Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanudin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ahmad Yani, Jalan PK Bangsa, hingga Jalan Hayam Wuruk.

Patroli dipimpin Kanit Turjawali Satlantas Kediri Kota bersama anggota Patwal 45-101.

Menurut Tutud, patroli pagi menjadi bagian dari pemantauan rutin di jalur utama untuk mengantisipasi hambatan lalu lintas pada jam sibuk masyarakat.

“Patroli MQR pagi hari kami optimalkan untuk memantau kondisi jalur protokol, mengantisipasi kemacetan, serta mendukung keamanan pengguna jalan saat aktivitas masyarakat mulai meningkat,” katanya.

Selain observasi lalu lintas, personel juga melakukan monitoring situasi wilayah guna mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini.

Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Kediri Kota terpantau aman, lancar, dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol.

Satlantas Polres Kediri Kota menegaskan patroli Blue Light, tim urai, dan MQR akan terus dilakukan secara rutin sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Kediri. (res/an).

Continue Reading

Uncategorized

Polri Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan dan Judi Bola Jelang Piala Dunia 2026

Published

on

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan berkedok tiket nonton bareng (nobar) serta praktik judi bola menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada Juni mendatang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, masyarakat yang menemukan atau menjadi korban dugaan penipuan agar segera melaporkannya kepada aparat kepolisian melalui layanan pengaduan yang tersedia.

“Masyarakat dapat memanfaatkan layanan hotline 110 untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers terkait kesiapan pengamanan Piala Dunia 2026 di Gedung TVRI, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, Polri juga membuka peluang untuk menghadirkan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi bersama TVRI guna mengantisipasi berbagai persoalan selama penyelenggaraan nonton bareng.

“Nantinya memungkinkan ada hotline bersama dengan TVRI terkait pelaksanaan nobar, mengingat seluruh penyelenggara telah terdaftar sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal,” jelasnya.

Selain potensi penipuan, Polri turut mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi bola yang kerap meningkat saat berlangsungnya ajang olahraga internasional. Praktik tersebut dinilai berpotensi memicu tindak pidana lain yang merugikan masyarakat.

“Judi bola harus kita antisipasi bersama. Jangan sampai momentum ini justru dimanfaatkan untuk aktivitas melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian,” tegasnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo mengajak masyarakat untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Dukung tim favorit dengan semangat positif. Jangan sampai fanatisme berlebihan justru mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” katanya.

Sebagai informasi, Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, pada periode Juni hingga Juli 2026. TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia berencana menggelar nonton bareng di 34 stasiun daerah yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.

Continue Reading

Uncategorized

Survei IDM: Kepercayaan Publik terhadap Polri Mencapai 79,2 Persen

Published

on

Jakarta – Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei terbaru terkait keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Survei dilakukan terhadap 1.580 responden di 34 provinsi di Indonesia pada periode 7–20 April 2026.

Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman mengatakan hasil survei menunjukkan respons masyarakat terhadap keterlibatan Polri dalam program pemerintah tersebut cenderung positif.

“Survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan sebanyak 52,3 persen responden yang mengetahui adanya peran kepolisian dalam program Ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sementara sebanyak 45,2 persen tidak mengetahui peran Polri dalam program Ketahanan pangan dan selebihnya 2,5 persen tidak menjawab,” kata Dedi Rohman dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Dalam survei tersebut, sebanyak 78,7 persen responden mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan dan menilai kinerja kepolisian berjalan baik dalam mendukung program pemerintah.

“Salah satunya, membantu mewujudkan swasembada pangan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan sebanyak 17,4 % kurang mengapresiasi dan menyatakan itu bukan tugas Polri atau peran kepolisian di luar fungsi utamanya, dan selebihnya 3,9 persen tidak menjawab,” ujar Dedi.

Tak hanya itu, tingkat apresiasi masyarakat terhadap keterlibatan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tercatat tinggi. Sebanyak 83,8 persen responden memberikan penilaian positif terhadap peran aktif kepolisian dalam program tersebut.

“Polri dinilai berhasil meningkatkan citra humanis melalui pengawasan mutu pangan (Security food) dan distribusi yang tertib, terutama melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ungkap Dedi Rohman.

Sementara itu, sebanyak 13,8 persen responden kurang mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program MBG dan 2,4 persen lainnya tidak menjawab.

Menurut Dedi, tingginya apresiasi publik terhadap keterlibatan Polri dalam program MBG juga berkorelasi dengan adanya perhatian internasional terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Temuan apresiasi masyarakat yang positif terhadap keikutsertaan Polri dalam Program MBG memiliki korekasi positif dengan adanya sorotan internasional dari Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten,” jelasnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

“Juga Rockefeller Foundation yang mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat,” tambahnya.

Selain menyoroti program pangan dan MBG, survei IDM juga mengukur persepsi masyarakat terhadap keamanan dan pelayanan publik oleh Polri. Hasilnya, sebanyak 88,7 persen responden mengaku merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari.

“Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Dedi.

Dalam aspek pelayanan publik, sebanyak 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap pelayanan Polri, mulai dari pengurusan SIM, pelayanan laporan masyarakat hingga pengaturan arus lalu lintas saat libur dan mudik. Sementara 16,6 persen responden menyatakan belum puas dan 2,2 persen tidak menjawab.

Kemudian terkait penegakan hukum, sebanyak 75,1 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Polri, khususnya dalam pemberantasan judi, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi hingga penimbunan BBM dan pangan. Sebanyak 20,7 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,2 persen tidak menjawab.

Sementara pada aspek pengawasan internal, sebanyak 76,7 persen responden mengaku puas terhadap langkah Polri dalam menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Adapun 20,4 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,9 persen tidak menjawab.

Survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 79,2 persen. Angka tersebut disebut menunjukkan tren pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri pasca kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

“Hasil survei kinerja Polri ini juga memiliki korelasi yang kuat dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Dedi.

Dalam survei yang sama, sebanyak 80,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam program ketahanan pangan, MBG, ketersediaan BBM dan pangan, serta kondisi keamanan nasional.

Dedi menjelaskan survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,47 persen.

“Metode survei dilakukan secara tatap muka langsung guna memastikan validitas dan kedalaman jawaban responden terhadap berbagai isu kepolisian, pelayanan publik, dan penegakan hukum di tanah air,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page