JAKARTA – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjajaki kerja sama kelembagaan guna mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah awal kolaborasi ini difokuskan pada penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan hukum penanganan konflik lahan yang berkeadilan dan mengedepankan prinsip HAM.Komitmen tersebut disepakati dalam High Level Meeting bertema “Sinergi Mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam Isu Hak Asasi Manusia” di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Pertemuan dihadiri Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo dan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah beserta jajaran komisioner.Urgensi penanganan ini berkaca pada tingginya angka sengketa lahan. Anis Hidayah mengungkapkan, Komnas HAM menerima sekitar 2.700 pengaduan konflik agraria dalam tiga tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, korporasi, hingga sengketa terkait aset negara. Banyak di antaranya telah mandek lebih dari lima tahun tanpa kejelasan.”BRAN merupakan lembaga negara strategis yang sudah lama ditunggu masyarakat. Selama bertahun-tahun, penyelesaian konflik agraria menemui jalan terjal dan penuh tantangan,” ujar Anis.Ia menambahkan, Komnas HAM telah menyusun peta jalan penanganan konflik agraria berbasis HAM selama dua tahun terakhir. Dokumen ini memuat rekomendasi reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi, hingga strategi pencegahan.Menanggapi hal itu, Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menegaskan, penyelarasan data dan pemetaan menyeluruh di lapangan menjadi kunci. BRAN berkomitmen mengkaji setiap kasus berdasarkan fakta sosiologis, aspek hukum, serta riwayat penguasaan tanah.“Kami fokuskan pembentukan MoU agar koordinasi berjalan optimal. BRAN sepakat bekerja cepat menuntaskan beberapa kasus prioritas yang diusulkan oleh Komnas HAM,” kata Dedi.Dedi juga memaparkan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN saat ini sedang digodok intensif. “Kami menargetkan SOTK rampung dalam 100 hari kerja agar pembagian tugas dan pelaksanaan fungsi lembaga bisa segera berjalan optimal,” tuturnya.Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Komnas HAM Saurlin Siagian menilai, penetapan skala prioritas sangat krusial mengingat menumpuknya ribuan berkas aduan. Sinergi ini juga diharapkan menekan dampak lanjutan, seperti intimidasi fisik yang kerap membutuhkan intervensi aparat penegak hukum.Harapan senada disampaikan Wakil Ketua Internal Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo. Ia berharap kehadiran BRAN mampu menghadirkan penyelesaian non-litigasi yang humanis. “Penyelesaian tidak semata-mata bertumpu pada jalur hukum formal, melainkan harus mampu memulihkan hak dan rasa keadilan bagi para korban,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Seekor anak beruang madu yang terpisah dari induknya akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah berhasil diselamatkan tim gabungan Baharkam Polri, Polda Kalimantan Tengah, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Jumat (23/10/2026).Anak beruang madu tersebut ditemukan di sekitar kawasan perkebunan dan hutan Desa Lampasan, Kabupaten Seruyan. Sebelum dievakuasi, satwa dilindungi itu sempat diamankan seorang warga bernama Sugiarto agar terhindar dari ancaman kebakaran dan gangguan di sekitarnya.Direktur Polisi Satwa Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Tory Kristianto mengatakan, penyelamatan bermula dari laporan masyarakat yang mengetahui keberadaan anak beruang madu tersebut.“Begitu menerima informasi dari masyarakat, tim langsung berkoordinasi dengan BKSDA untuk melakukan penyelamatan. Prioritas kami memastikan satwa ini berada dalam kondisi aman dan mendapatkan penanganan yang tepat,” ujar Tory, Jumat (23/10/2026).Tim gabungan kemudian melakukan evakuasi sekaligus pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada luka fisik maupun gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap.Beruntung, anak beruang madu tersebut berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup dan tanpa cedera serius.Tory kemudian memberikan nama Meli kepada satwa tersebut, yang merupakan singkatan dari “Menyelamatkan Yang Liar”.Nama itu menjadi simbol kepedulian terhadap satwa liar yang kehidupannya semakin terancam ketika kebakaran melanda kawasan hutan.“Meli mengingatkan kita bahwa di balik kebakaran hutan, ada kehidupan lain yang juga harus diselamatkan. Satwa-satwa ini tidak bisa meminta pertolongan, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindunginya,” katanya. Setelah menjalani pemeriksaan awal, Meli dievakuasi menuju fasilitas konservasi BKSDA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan lebih lanjut.Menurut Tory, penyelamatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SAR satwa liar yang dilaksanakan Baharkam Polri di Kalimantan Tengah atas arahan Kabaharkam Polri Komjen Herry Heryawan.Sehari sebelumnya, tim Baharkam Polri telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Tengah dan meninjau Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) untuk melihat kondisi orangutan serta kesiapan penanganan satwa yang berisiko terdampak kabut asap.Tim juga mengevaluasi kesiapan personel dan peralatan SAR bersama jajaran Satbrimob Polda Kalimantan Tengah sebelum melanjutkan pemantauan ke wilayah yang berpotensi terdampak karhutla.Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Perlindungan habitat dan keselamatan satwa liar juga harus menjadi perhatian bersama.Ia pun mengapresiasi kepedulian masyarakat, khususnya Sugiarto, yang telah mengamankan Meli sebelum tim penyelamat tiba.“Peran masyarakat sangat penting. Penyelamatan Meli menjadi contoh bagaimana kepedulian warga dan kesiapan petugas dapat berjalan bersama untuk melindungi satwa liar,” ujarnya.Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Tory berharap kerja sama antara kepolisian, lembaga konservasi, dan masyarakat terus diperkuat untuk menjaga kelestarian hutan beserta kehidupan di dalamnya.“Apa yang kita selamatkan hari ini adalah bagian dari kekayaan alam yang harus tetap terjaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya.

Kediriselaludihati.com – Sekitar 1.000 guru dari berbagai sekolah di Kota Kediri mengikuti doa bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Masjid Al-Ikhlas, lingkungan SMP Negeri 2 Kota Kediri, Jalan Padang Padi, Kelurahan Kaliombo, pada Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, serta sejumlah tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah.

Kehadiran ratusan hingga sekitar seribu tenaga pendidik dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT PGRI yang pada 2026 memasuki usia 81 tahun.

Untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, Polsek Kediri Kota melalui Bhabinkamtibmas Kelurahan Kaliombo Aipda Andrey V.M., S.H., melakukan pemantauan bersama Babinsa setempat.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., melalui laporan kegiatan menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan untuk mendukung kelancaran acara sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan doa bersama tersebut juga dihadiri Ketua PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil atau Gus Ab dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono.

Para guru yang hadir mengikuti kegiatan sebagai bagian dari kebersamaan insan pendidikan dalam memperingati perjalanan organisasi profesi guru di Indonesia.

PGRI didirikan pada 25 November 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah perjuangan dan pengembangan profesi guru yang memiliki hubungan erat dengan sejarah pendidikan nasional.

Pada 2026, PGRI genap berusia 81 tahun. Peringatan hari ulang tahunnya secara nasional jatuh pada 25 November, bertepatan dengan Hari Guru Nasional.

Kegiatan doa bersama yang digelar di Kota Kediri pada 23 Oktober tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan menjelang hari ulang tahun organisasi.

Melalui kegiatan keagamaan, para guru memiliki kesempatan untuk mempererat kebersamaan sekaligus merefleksikan peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Guru memiliki tanggung jawab tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai sosial peserta didik.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku generasi muda, peran tersebut menjadi semakin penting.

Pendidikan juga membutuhkan lingkungan sosial yang aman agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

Karena itu, keterlibatan kepolisian dalam kegiatan masyarakat yang diselenggarakan komunitas pendidikan merupakan bagian dari dukungan terhadap terciptanya situasi yang tertib dan kondusif.

Dalam kegiatan di Masjid Al-Ikhlas, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kaliombo turut menyampaikan imbauan agar masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pesan tersebut ditujukan untuk mendorong partisipasi warga dalam menciptakan suasana yang aman, baik selama kegiatan berlangsung maupun dalam aktivitas sehari-hari.

“Kami mendukung kegiatan positif masyarakat, termasuk doa bersama dalam rangka HUT PGRI. Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa bertujuan membantu menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti acara dengan tertib dan nyaman,” kata Kompol Bowo.

Pemantauan yang dilakukan Aipda Andrey bersama Babinsa juga menjadi bagian dari koordinasi kewilayahan antara kepolisian, TNI, dan masyarakat.

Kehadiran petugas di lokasi kegiatan memungkinkan komunikasi langsung dengan penyelenggara maupun warga apabila terdapat persoalan yang membutuhkan penanganan.

Selain mendukung keamanan acara, pendekatan tersebut dapat memperkuat hubungan antara aparat kewilayahan dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kaliombo.

Dalam kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar, koordinasi diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban di sekitar lokasi.

Meski demikian, laporan kegiatan tidak menyebutkan adanya gangguan keamanan, kepadatan lalu lintas, maupun persoalan lain selama acara berlangsung.

“Para guru memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda. Kami berharap sinergi antara sekolah, masyarakat, dan kepolisian terus terjalin, termasuk dalam memberikan pemahaman mengenai disiplin, keselamatan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan,” ujar Kapolsek.

Peringatan HUT PGRI juga menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya peran guru dalam perjalanan bangsa.

Sejak awal kemerdekaan, guru menjadi bagian dari pembangunan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia Indonesia.

Peran tersebut terus berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Di Kota Kediri, keterlibatan pemerintah daerah, tokoh agama, dan para guru dalam doa bersama menunjukkan adanya ruang pertemuan lintas unsur untuk mempererat hubungan sosial di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, kepolisian menjalankan fungsi pemantauan dan pembinaan masyarakat agar kegiatan dapat berlangsung dalam situasi aman.

Kapolsek Kediri Kota melaporkan bahwa kegiatan doa bersama HUT ke-81 PGRI di Masjid Al-Ikhlas SMPN 2 Kota Kediri berlangsung aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT PGRI 2026 sekaligus mempererat kebersamaan para guru dan masyarakat pendidikan di Kota Kediri. (res/an)