Connect with us

Uncategorized

Kepala Staf Kepresidenan RI Apresiasi Kinerja Forkopimda Kabupaten Sampang Dalam Penanganan Covid-19

Published

on

Sampang – Rabu (15/09) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Sampang Madura – Jawa Timur.

Ada dua agenda utama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam kunjungan kerja di Kabupaten Sampang yaitu melakukan pertemuan dengan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal Kecamatan Omben KH. Syafiudin Abdul Wahid dan pertemuan dengan Forkopimda Kabupaten Sampang di Pendopo Trunojoyo Bupati Sampang.

Setelah melakukan kunjungan kerja di kedua tempat tersebut, KSP RI memberikan keterangan pers kepada puluhan wartawan yang meliput kegiatan Jenderal TNI (Purn) selama di kota bahari Sampang.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si bersama Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Dandim 0828 Sampang Letkol Arm Mulya Yaser Kalsum, dan Ketua DPRD Sampang Fadol mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI saat memberikan keterangan kepada wartawan.

KSP RI selain mengapresiasi kinerja Forkopimda Kabupaten Sampang dalam penanganan resolosi konflik atas penyelesaian konflik yang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu di sampang Madura juga mengapresiasi kinerja Forkopimda Kabupaten Sampang dalam penanganan Pandemi covid-19.

“Saya mengapresiasi kepada Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang dan seluruh jajaran yang kita ikuti dari pusat telah bekerja sangat baik sehingga Covid-19 di Sampang bisa menurun” Terang KSP RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan selalu mengikuti secara disiplin protokol kesehatan dengan baik khususnya pemakaian masker.

“Masker bisa dikatakan salah satu alat yang bisa menghadapi varian-varian baru Covid-19” pungkas KSP RI Jenderal (Purn) Moeldoko.

Setelah memberikan keterangan kepada wartawan, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Moeldoko langsung meninggalkan pendopo trunojoyo Bupati Sampang untuk melanjutkan kunjungan kerja berikutnya di Jawa Timur.

Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si selesai melepas Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia juga mengatakan kepada media bahwa dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19 dibutuhkan kerjasama antara stakeholder dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti ucapan KSP RI dalam konferensi pers di pendopo bupati Sampang.

“Masyarakat kami harapkan membantu pemerintah dengan selalu menerapkan kepatuhan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah 5M sekarang berupah menjadi 6M yaitu Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas dan yang terakhir yaitu Mengingatkan orang lain untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan Vaksinasi guna terciptanya herd immunity di Kabupaten Sampang” tutur Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz S.IK, M.Si.

Continue Reading

Uncategorized

Polri Fokus Lindungi Nelayan dari Bom Ikan dan Kapal Ilegal Lewat Blue Policing

Published

on

Jakarta-Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Pitoyo, Sabtu (21/11/2026).

Pitoyo menjelaskan bahwa pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.

Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.

Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.

“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya. Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama,” jelasnya.

Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar Blue Community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir. 

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.

Pendekatan Blue Policing juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut dan pemeliharaan keamanan wilayah pesisir.

Selain ancaman penangkapan ikan ilegal, Polri memberikan perhatian terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan kecil. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi agar kebutuhan operasional nelayan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Aspek keselamatan melaut turut menjadi perhatian melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perlengkapan navigasi.

Pitoyo mengatakan, perlindungan terhadap nelayan merupakan bagian dari pendekatan Blue Policing yang lebih luas. Program ini dijalankan melalui enam pilar strategis, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

“Keenam pilar tersebut mengintegrasikan pencegahan gangguan keamanan, kemitraan masyarakat, deteksi dini, penegakan hukum, perlindungan ekosistem, serta evaluasi dampak terhadap kondisi wilayah perairan,” ungkapnya.

Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya dinilai dari jumlah patroli dan penindakan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan keamanan, meningkatnya keselamatan nelayan, serta terjaganya keberlanjutan sumber daya ikan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan ekonomi masyarakat pesisir terus berkembang. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui Blue Policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut,” pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

Published

on

JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.

“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

Continue Reading

Uncategorized

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

Published

on

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus tersebut, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka, sedangkan Polres jajaran menangani 13 perkara dengan 15 tersangka.

“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.

Modus yang digunakan para tersangka antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial serta meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.

Salah satu kasus menonjol adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.

Kasus lainnya adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.

Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Melalui koordinasi bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara.

Selain itu, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.

Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.

Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page