Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kediri Kota menggelar apel rutin dan kegiatan sapa pagi di sejumlah titik wilayah Kota Kediri, pada Selasa (1/9/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut melibatkan jajaran pimpinan Satlantas bersama para perwira dan personel lalu lintas sebagai upaya meningkatkan pelayanan serta kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat pada jam sibuk pagi hari.

Apel dan sapa pagi tersebut dilaksanakan di 40 titik yang telah ditentukan. Personel Satlantas ditempatkan di sejumlah lokasi strategis untuk memberikan pelayanan, pengaturan arus lalu lintas, sekaligus membangun komunikasi langsung dengan masyarakat pengguna jalan.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Septia Intan Putri S.T.K., S.I.K., M.H. mengatakan, kegiatan apel rutin menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan personel sebelum menjalankan tugas pelayanan di lapangan.

“Apel pagi merupakan sarana untuk memberikan arahan kepada anggota sekaligus memastikan kesiapan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata AKP Septia.

Menurut dia, kehadiran anggota Satlantas di berbagai titik tidak hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan sapa pagi, personel berinteraksi langsung dengan warga, membantu kelancaran perjalanan masyarakat, serta mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas.

“Kami ingin kehadiran polisi lalu lintas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak hanya ketika terjadi pelanggaran atau permasalahan, tetapi juga hadir untuk memberikan pelayanan dan rasa aman sejak pagi hari,” ujar AKP Septia.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasat Lantas Polres Kediri Kota, para perwira administrasi (PA) Satlantas, serta anggota Satlantas Polres Kediri Kota. Setelah apel dan arahan, seluruh personel bergerak menuju titik pelayanan masing-masing sesuai penempatan yang telah ditentukan.

Kehadiran personel sejak pagi dinilai penting mengingat aktivitas masyarakat mulai meningkat, terutama saat warga berangkat bekerja, pelajar menuju sekolah, maupun kegiatan ekonomi mulai berjalan.

Satlantas Polres Kediri Kota secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan lalu lintas sebagai bagian dari implementasi tugas kepolisian yang mengedepankan profesionalitas, respons cepat, dan kedekatan dengan masyarakat.

Melalui kegiatan apel dan sapa pagi tersebut, Satlantas Polres Kediri Kota berharap budaya tertib berlalu lintas semakin tumbuh di masyarakat serta tercipta hubungan yang lebih dekat antara polisi dan warga Kota Kediri. (res/an)

MANGGARAI TIMUR — Kehadiran personel Satgas SAR Korps Brimob terus dirasakan masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain melakukan penanganan di lapangan, personel juga membantu warga menangani bangunan rumah yang terdampak bencana.

Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 11.00 WITA, personel Satgas SAR Korps Brimob yang dipimpin Aiptu Sukiman melaksanakan pembongkaran rumah milik Lasaruskumat di Dusun Dampek, Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Dansatgas SAR Korps Brimob Kombes Pol. Hasripuddin turut hadir dan membantu personel di lapangan. Kehadirannya menjadi bentuk kepedulian sekaligus dorongan semangat bagi personel yang tengah membantu warga.

Pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel di lapangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu warga menangani rumah yang terdampak bencana sekaligus meringankan beban masyarakat dalam proses pemulihan.

Kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan kedaruratan, tetapi juga memberikan dukungan langsung sesuai kebutuhan warga.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas SAR Korps Brimob menunjukkan komitmennya untuk terus hadir dan membantu masyarakat dalam menghadapi dampak bencana serta mendukung proses pemulihan di wilayah terdampak.

Jakarta – Sejak awal dalam kegiatan kepolisian, Polri mengedepankan pendekatan humanis dan prosedural serta mensosialisasikan pelayanan penyampaian aspirasi dimuka umum pada bulan Agustus 2026. Polri menegaskan memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi demi tegaknya keadilan prosedural dan legitimasi hukum.

Polri menegaskan komitmennya bahwa sebagai negara hukum, wajib menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum.

“Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum, dibatasi oleh hukum dan sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko Selasa (1/9).

Dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, Polri telah melakukan langkah-langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, dengan upaya Preemtif, upaya Preventif, dan upaya Penegakan hukum.

1. Upaya Preemtif : Deteksi dan sosialisasi, edukasi, serta literasi, Partisipasi Masyarakat

Deteksi Dini & Pencegahan: Pada fase awal, Polri mengedepankan pendekatan pemolisian yang humanis melalui deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan di ruang siber maupun fisik.

“Pada fase awal, Polri mengedepankan pendekatan pemolisian yang humanis melalui deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi ambang gangguan di ruang siber maupun fisik,” kata Karo Penmas.

Kolaborasi Komunitas : Melalui strategi cooling system yang terencana sejak fase sosialisasi, Polri secara aktif membangun kemitraan warga (citizen partnership) dan orkestrasi multi-pihak. Polri melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, komunitas peduli HAM, serta segenap elemen sipil untuk menyuarakan perdamaian dan menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing.

“Melalui strategi cooling system yang terencana sejak fase sosialisasi, Polri secara aktif membangun kemitraan warga (citizen partnership) dan orkestrasi multi-pihak. Polri melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, komunitas peduli HAM, serta segenap elemen sipil untuk menyuarakan perdamaian dan menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Edukasi & Literasi: Segenap instrumen kehumasan dikerahkan untuk menyajikan narasi edukatif, menangkal disinformasi, serta meredam ketegangan sosial sehingga publik memahami pentingnya menjaga persatuan kesatuan.

“Segenap instrumen kehumasan dikerahkan untuk menyajikan narasi edukatif, menangkal disinformasi, serta meredam ketegangan sosial sehingga publik memahami pentingnya menjaga persatuan kesatuan,” tuturnya.

2. Upaya Preventif: Kehadiran Kepolisian dalam Ruang Sosial Masyarakat

Dimulai Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (turjawali) : Pada tahap pelayanan pelaksanaan aksi, kehadiran fisik personel berseragam (seperti jajaran Samapta, Sabhara, dan Lalu Lintas) di titik-titik krusial objek vital dan rute aktivitas masyarakat guna meningkatkan efek pencegahan (deterrence effect) yang nyata.

“Pada tahap pelayanan pelaksanaan aksi, kehadiran fisik personel berseragam (seperti jajaran Samapta, Sabhara, dan Lalu Lintas) di titik-titik krusial objek vital dan rute aktivitas masyarakat guna meningkatkan efek pencegahan (deterrence effect) yang nyata,” kata Karo Penmas.

Fasilitator Demokrasi yang Humanis : Kehadiran Polri di lapangan didesain untuk memfasilitasi hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat, memastikan arus lalu lintas tetap berjalan, serta memberikan perlindungan kemanusiaan yang inklusif, termasuk melalui pendekatan persuasif seperti kehadiran Polisi humanis dan Polisi Wanita (Polwan).

“Kehadiran Polri di lapangan didesain untuk memfasilitasi hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat, memastikan arus lalu lintas tetap berjalan, serta memberikan perlindungan kemanusiaan yang inklusif, termasuk melalui pendekatan persuasif seperti kehadiran Polisi humanis dan Polisi Wanita (Polwan),” ujarnya.

3. Upaya Penegakan Hukum: Ultimum Remedium yang Terukur

Ultimum Remedium: Penegakan hukum dan tindakan represif merupakan upaya terakhir yang hanya diambil apabila situasi telah bergeser dari ambang gangguan menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan jiwa, hak asasi manusia, atau fasilitas publik.

“Penegakan hukum dan tindakan represif merupakan upaya terakhir yang hanya diambil apabila situasi telah bergeser dari ambang gangguan menjadi gangguan nyata yang mengancam keselamatan jiwa, hak asasi manusia, atau fasilitas publik,” tutur Karo Penmas.

Legalitas dan Akuntabilitas Mutlak : Setiap tindakan tegas dan penegakan hukum di lapangan didasarkan secara ketat pada koridor hukum, Undang-Undang yang berlaku, serta asas proporsionalitas yang prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap tindakan tegas dan penegakan hukum di lapangan didasarkan secara ketat pada koridor hukum, Undang-Undang yang berlaku, serta asas proporsionalitas yang prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Polri sangat mengapresiasi dan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sinergi seluruh elemen masyarakat khususnya hanya pada tahap preemtif dan preventif bukan pada tindakan lainnya yang dapat merugikan, serta melaporkan setiap kejadian melalui superApps Presisi Polri dan layanan Polisi 110 demi menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan bersama.

“Polri sangat mengapresiasi dan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sinergi seluruh elemen masyarakat khususnya hanya pada tahap preemtif dan preventif bukan pada tindakan lainnya yang dapat merugikan, serta mengutamakan keselamatan seluruh masyarakat dan tetap berjalannya aktifitas sosial masyarakat lainnya. Diimbau kepada seluruh masyarakat silahkan untuk melaporkan setiap kejadian melalui superApps Presisi Polri dan layanan Polisi 110 demi menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan bersama,” pungkas Karo Penmas Divhumas Polri.