Jakarta – Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melakukan transformasi digital melalui penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”. Program ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Transformasi ini dilatarbelakangi oleh luasnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia. Sementara itu, hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel di Bagian Operasional (Bagbanops) yang harus menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahunnya.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan tata kelola bantuan penyidikan, dari pola kerja konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta akuntabel.

Dalam pelaksanaan tahap jangka pendek selama 60 hari, proyek perubahan ini telah menghasilkan sejumlah capaian strategis. Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.

Kedua, pengembangan layanan digital melalui fitur bantuan penyidikan terintegrasi pada aplikasi e-PPNS Presisi. Fitur ini dirancang untuk mempermudah proses verifikasi, pelacakan dokumen, serta otorisasi tindakan hukum, khususnya terkait upaya paksa, secara real-time.

Ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi secara daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan yang menyelenggarakan fungsi PPNS. Keempat, penyediaan buku manual penggunaan sistem serta 26 judul video tutorial sebagai panduan bagi para pengguna di berbagai instansi.

Keberhasilan proyek perubahan ini juga didukung oleh komitmen pimpinan Polri, di antaranya Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., selaku sponsor, serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji, S.I.K., selaku mentor.

Selain dukungan internal Bareskrim Polri, pengembangan program ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.

Melalui transformasi digital tersebut, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penguatan sistem bantuan penyidikan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola penyidikan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan implementasi KUHAP 2025.

JAKARTA — Polri mengungkap 1.446 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam operasi selama dua pekan terakhir. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 1.672 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 471 unit kendaraan hasil kejahatan diserahkan kembali kepada masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi Mabes Polri terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, salah satunya pencurian kendaraan bermotor.

Bareskrim Polri telah menginstruksikan seluruh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum di tingkat Polda untuk meningkatkan kegiatan penindakan terhadap curanmor. Upaya tersebut juga disertai peningkatan patroli reserse guna menciptakan ruang publik yang aman.

“Selama dua minggu ini, hasil kerja keras seluruh jajaran reserse telah mengungkap sebanyak 1.446 laporan polisi, dengan tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 1.672 orang,” ujar Susatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.489 orang diduga merupakan pelaku pencurian kendaraan secara langsung, sementara 102 orang lainnya diduga berperan sebagai penadah. Polisi juga mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan penampungan kendaraan hasil kejahatan.

Selain mengungkap kasus dan menangkap tersangka, Polri juga mengidentifikasi 1.477 unit kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut. Sebanyak 471 unit di antaranya diserahkan kepada masyarakat secara serentak oleh Polda dan Polres jajaran pada hari ini.

Susatyo menjelaskan, pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri menjawab kebutuhan masyarakat yang kehilangan kendaraannya akibat tindak kejahatan.

“Ini merupakan komitmen Polri untuk bersama masyarakat, memahami berbagai keluhan masyarakat sebagaimana menjadi arahan Bapak Kapolri,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak pidana kepada kepolisian. Menurutnya, jajaran kepolisian mulai dari Mabes Polri hingga Polsek siap menerima laporan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui peningkatan penindakan dan patroli reserse, Polri berharap dapat menekan tindak pencurian kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat di ruang publik.

*JAKARTA* — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima kunjungan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) beserta jajaran di Mabes Polri, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawasan eksternal dan peningkatan kualitas kinerja kepolisian.

Kapolri menyampaikan apresiasi atas dukungan, masukan, dan saran yang selama ini diberikan Kompolnas kepada Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan organisasi, baik dari sisi kualitas personel maupun pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan yang telah diberikan oleh Kompolnas selama ini. Pengawasan eksternal senantiasa dapat memberikan masukan, saran, dan penguatan sehingga kami dapat bekerja dengan lebih baik, khususnya dalam memperkuat kualitas personel di lapangan,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, Polri terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kinerja operasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara berkeadilan. Upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah komunikasi dan pelayanan Polri.

“Dengan slogan baru kami, yaitu Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan betul-betul bisa menyentuh masyarakat dan senantiasa hadir dengan cepat memberikan pelayanan, pertolongan, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicaksono Sudiutomo, menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kapolri beserta jajaran. Ia menilai sejumlah program prioritas yang disampaikan Kapolri mulai menunjukkan pelaksanaan dan hasil yang dirasakan, baik oleh masyarakat maupun internal Polri.

“Kami datang untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada Bapak Kapolri dan para pejabat utama. Program prioritas yang disampaikan sejak beliau dilantik pada awal Oktober lalu kini telah berjalan dan hasilnya mulai dirasakan masyarakat, khususnya juga oleh anggota Polri secara internal,” ujar Arief.

Arief juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara Kompolnas dan Polri, terutama dalam menindaklanjuti saran serta keluhan masyarakat. Menurutnya, komunikasi dan pertukaran pandangan antara kedua lembaga diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja kepolisian ke depan.

Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan institusi. Kapolri berharap kerja sama yang telah terjalin dapat semakin optimal sehingga kehadiran Polri bersama masyarakat dapat dirasakan secara nyata dan kepercayaan publik terus meningkat.