Kediriselaludihati.com – Sekitar 1.000 jemaah menghadiri pengajian umum di Jalan Menur, depan Musala Khusnul Khotimah, Lingkungan Kleco RT 33 RW 07, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Rabu (11/11/2026) malam. Pengajian yang dimulai pukul 20.00 WIB itu digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Hari Santri ke-12, sekaligus milad Musala Khusnul Khotimah.

Pengajian menghadirkan penceramah Gus Saifullah Faqihuddin Zahid dari Desa Cempoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.

“Kegiatan berjalan dengan situasi terkendali aman,” kata Kapolsek Pesantren Komisaris Polisi (Kompol) Siswandi.

Kegiatan tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas Kelurahan Jamsaren Aiptu Moh Rofiq bersama Babinsa dan Lurah Jamsaren. Kehadiran unsur tiga pilar itu sekaligus untuk memastikan pengajian berlangsung aman dan tertib.

Menurut Siswandi, kehadiran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan keagamaan warga merupakan bagian dari program Polisi Bersama Masyarakat. Dengan jumlah jemaah yang mencapai ribuan orang, kata dia, pengamanan perlu disiapkan agar jemaah dapat mengikuti pengajian dengan nyaman.

“Pengajian seperti ini sangat positif karena mempererat silaturahmi dan memperkuat nilai keagamaan di tengah masyarakat. Kami hadir untuk memastikan jemaah bisa mengikuti kegiatan dengan aman dan khusyuk,” ujar Siswandi.

Peringatan Hari Santri tahun ini merupakan yang ke-12 sejak ditetapkan pemerintah pada 2015. Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober untuk mengenang Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada 1945.

Siswandi juga mengapresiasi panitia dan warga yang turut menjaga ketertiban selama acara. “Sinergi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, pihak kelurahan, dan panitia sangat membantu kelancaran kegiatan,” katanya.

Hingga laporan disampaikan, pengajian masih berlangsung dengan situasi aman dan kondusif. Laporan kegiatan telah disampaikan kepada Kapolres Kediri Kota dan ditembuskan kepada Wakapolres serta para pejabat utama Polres Kediri Kota. (res/an)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mendeklarasikan perang terbuka terhadap praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. 

Ketegasan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum calo yang selama ini memeras pencari kerja.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Jenderal Polisi Suyudi di Kota Bandung.

Jenderal Polisi Suyudi menyoroti maraknya modus percaloan yang beroperasi di perimeter luar kawasan industri maupun yang disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Praktik ilegal ini dinilai tidak hanya membebani ekonomi para pencari kerja, tetapi juga merusak iklim investasi dan kepastian hukum di daerah.

Sebagai langkah respons cepat, Polri membuka layanan aduan publik melalui saluran bebas pulsa Call Center 110, penyiapan jaringan Bhabinkamtibmas di level desa/kelurahan, hingga koordinasi pengetatan dengan sistem pengamanan internal di tiap-tiap perusahaan.

Jenderal Polisi Suyudi menegaskan bahwa kehadiran program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Poliran difungsikan sebagai wadah fasilitator dan kolaborator lintas sektor untuk mempertemukan para pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang terbebas dari biaya-biaya ilegal.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.