Kediriselaludihati.com – Pada Selasa, 8 Januari 2025, Pemkab Kediri menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Monitoring, Pengendalian, dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Ruang Kilisuci Pemkab Kediri.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 11.30 hingga 13.00 WIB ini dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari kepala daerah, TNI-Polri, hingga perwakilan dokter hewan dan akademisi.

Plt. Kepala Dinas DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa sejak awal tahun, kasus PMK menunjukkan peningkatan signifikan.

Hingga 3 Januari 2025, jumlah kasus mencapai 447, melonjak dari 251 hanya dalam waktu lima hari. Kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Tarokan dengan 188 kasus dan Banyakan dengan 154 kasus.

Sebagian besar sapi yang terjangkit adalah sapi potong yang belum divaksin, terutama saat pergantian musim.

“Lonjakan kasus ini menjadi perhatian serius. Vaksinasi yang selama ini kami laksanakan berjalan baik, tetapi kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi sapi potong masih rendah,” ujar Tutik.

Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengalokasikan anggaran vaksinasi serta pengadaan desinfektan.

Dalam paparannya, DKPP mengusulkan penutupan pasar hewan sementara selama dua hingga tiga minggu, mulai 12 Januari hingga 25 Januari 2025.

Penutupan ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus, terutama setelah diketahui pasar hewan Tulungagung telah ditutup akibat lonjakan kasus.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, mendukung penuh langkah ini, meskipun menyadari dampak ekonominya.

“Penutupan pasar hewan adalah langkah terakhir, tetapi jika kondisi terus memburuk, kami tidak punya pilihan lain. Kami juga akan memastikan langkah mitigasi lainnya, seperti vaksinasi dan desinfeksi berjalan optimal,” tegas Hanindhito.

Dandim 0809 Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, menekankan pentingnya pendataan klaster untuk memantau penyebaran virus secara lebih detail. Ia menyatakan kesiapannya mendukung semua kebijakan Pemkab Kediri.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji menyampaikan bahwa Polri siap mendukung langkah-langkah yang diambil, termasuk penutupan pasar hewan jika diperlukan.

“Kami memahami dampaknya, tetapi keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami akan mengawal kebijakan ini dengan pengamanan maksimal,” ujar Bramastyo.

Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, David Darwis Albar, juga menyoroti potensi transaksi liar jika pasar hewan resmi ditutup. “Penutupan pasar hewan perlu diikuti dengan pengawasan ketat untuk mencegah transaksi di lokasi-lokasi tidak resmi yang justru dapat memperburuk penyebaran virus,” jelasnya.

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia menyatakan kesiapannya membantu Pemkab Kediri. Menurut Dr. Efi Rohana dari Universitas Kadiri, langkah paling efektif adalah pemberian desinfektan secara rutin dan vaksinasi massal. Namun, ia mengingatkan pentingnya ketersediaan obat dan vaksin yang cukup.

“Kami memiliki SDM yang siap membantu, tetapi perlu ada koordinasi yang lebih intensif untuk memastikan pasokan vaksin dan desinfektan,” ujar Dr. Efi.

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Penutupan sementara pasar hewan di wilayah Kabupaten Kediri mulai 12 Januari 2025 hingga 25 Januari 2025, sambil melihat perkembangan kasus.
2. Sosialisasi intensif kepada pedagang dan peternak terkait bahaya PMK dan pentingnya vaksinasi.
3. Penyemprotan desinfektan secara rutin di pasar hewan sebelum dan selama penutupan.
4. Alokasi anggaran khusus untuk vaksinasi massal.
5. Pengawasan ketat terhadap transaksi hewan di luar pasar resmi.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Kediri ini berlangsung lancar dan kondusif. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dokter hewan, dan akademisi menjadi kunci dalam penanganan kasus PMK di Kabupaten Kediri.

Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dalam rapat ini. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah Pemkab Kediri demi memastikan keselamatan masyarakat dan stabilitas wilayah,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kediri optimis wabah PMK dapat dikendalikan, dan kehidupan masyarakat, khususnya para peternak, dapat kembali normal. (res/an)