SURABAYA – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker dan Satwil jajaran Polda Jatim TA 2026 di Surabaya, Kamis (13/8/2026).Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Jatim Yunus Mansur Yasin dan diikuti para PPID Satker Polda Jatim, Kasi Humas serta operator Sihumas Polres jajaran Polda Jatim.Rakor PPID Polda Jatim TA 2026 mengusung tema “Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik PPID Polri Guna Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.”Rakor tersebut menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, membahas berbagai kendala di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi terkait kebijakan pimpinan Polri dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast yang disampaikan Kasubbid PID Bidhumas Polda Jatim AKBP Gunawan Wibisono, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen dalam mendukung transparansi tata kelola pemerintahan melalui pelayanan informasi publik yang profesional dan akuntabel.“Rapat koordinasi ini merupakan sarana untuk melakukan evaluasi terkait tugas-tugas yang telah dilaksanakan, membahas dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta menjabarkan berbagai kebijakan pimpinan Polri terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi,” kata AKBP Gunawan.Ia menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam implementasinya di lingkungan Polri, pelayanan informasi juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Namun demikian, pengelolaan informasi publik di lingkungan Polri tetap harus memperhatikan klasifikasi informasi yang dikecualikan, khususnya informasi yang berkaitan dengan keamanan negara, kepentingan penegakan hukum maupun hak pribadi seseorang.“Dalam menentukan suatu data termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan, kita wajib melakukan uji konsekuensi secara ketat dan teliti,” kata AKBP Gunawan.Kasubid PID pada Bidhumas Polda Jatim menambahkan, kegiatan Rakor ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pejabat pengemban fungsi PPID, baik di tingkat Satker Polda maupun Satwil Polres. Para pengemban fungsi PPID juga dituntut terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika arus informasi yang bergerak cepat.Selain itu, rakor diarahkan untuk memperkuat sinergi antara PPID Satker, Kasi Humas dan operator Polres jajaran dengan Bidhumas Polda Jatim sebagai pembina fungsi.“Pelayanan informasi publik yang prima tidak akan pernah terwujud jika kita bergerak sendiri-sendiri. Kita adalah satu kesatuan sistem Humas yang utuh,” ungkap AKBP Gunawan.Rakor juga menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur. Kehadiran para pakar dan praktisi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta dalam mengelola informasi publik sekaligus membangun hubungan yang positif dengan media massa. (*)

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional melalui pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata di tengah masyarakat.Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan, Polri telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun, sementara 17 unit masih dalam tahap pembangunan dan empat unit dalam tahap perencanaan.“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden berkenan hadir secara virtual. Tentunya ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya seluruh personel TNI dan Polri, untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak, bahwa kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.Kapolri mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.Pembangunan juga dilakukan di berbagai wilayah, dengan Banten menjadi daerah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi terbanyak, yakni 145 jembatan. Selanjutnya Polda Jawa Barat sebanyak 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan.Selain pembangunan jembatan, Polri turut berkontribusi dalam pemulihan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera melalui pembangunan 39 jembatan, termasuk enam Jembatan Bailey di Aceh dan Sumatera Barat.Menurut Kapolri, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari memperlancar mobilitas hingga mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan.“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi implementasi arahan Presiden bahwa TNI-Polri harus senantiasa berada di tengah rakyat dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.“Polri kita lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak betul-betul bisa kita laksanakan dan kita bisa memberikan pengabdian terbaik agar terciptanya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Jakarta – Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri masuk dalam lima besar nominasi Kompolnas Awards 2026. Penilaian tersebut dilakukan melalui visitasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Kamis (13/8/2026).Visitasi dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai program, inovasi, serta capaian kinerja Pasukan Pelopor Korbrimob, khususnya dalam implementasi Indeks 5P yang mencakup People, Prosperity, Planet, Peace, dan Partnership.Anggota Kompolnas Dr. Yusuf, S.Ag., M.H. mengatakan, Pasukan Pelopor Korbrimob merupakan salah satu satuan kerja yang selalu menjadi nominasi dalam Kompolnas Awards. Menurutnya, visitasi dilakukan untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif melalui pengecekan langsung terhadap berbagai program yang telah dijalankan.“Korps Brimob adalah salah satu satuan kerja komando yang paling tegas. Oleh karena itu, satuan ini selalu menjadi nominasi dalam ajang Kompolnas Awards. Pada tahun 2026, Pasukan Pelopor Korps Brimob berhasil masuk sebagai salah satu dari lima besar nominasi,” kata Dr. Yusuf.Dr. Yusuf menambahkan, melalui visitasi tersebut Kompolnas ingin melihat secara langsung implementasi indeks 5P sekaligus memastikan adanya proses checks and balances dalam penilaian. Ia berharap Pasukan Pelopor mampu menunjukkan fakta dan keunggulan program yang menjadi pembeda dengan satuan kerja Polri lainnya.Dalam implementasi aspek People, Pasukan Pelopor Korbrimob menjalankan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan integritas dan mental, hingga perawatan moral serta psikologis personel melalui home visit. Upaya tersebut juga didukung dengan penyediaan fasilitas olahraga dan peningkatan kemampuan serta kebugaran personel.Pada aspek Prosperity, Pasukan Pelopor turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bibit jagung kepada kelompok tani. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan hasil pertanian lokal dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.Sementara aspek Planet diwujudkan melalui optimalisasi lahan produktif atau Green Initiative dengan gerakan penanaman jagung. Pasukan Pelopor juga memiliki layanan Call Center SAR sebagai bagian dari dukungan terhadap penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan.Untuk aspek Peace, Pasukan Pelopor memperkuat profesionalisme dan kesiapsiagaan personel melalui pelatihan manajemen taktis, pemeliharaan kemampuan fungsi Pelopor, standarisasi kemampuan petugas penindak huru-hara, penggunaan Body Worn Camera, serta patroli dialogis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan profesional, humanis, dan sesuai standar operasional.Sedangkan aspek Partnership diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok tani, komunitas, dan masyarakat. Sejumlah program seperti patroli dialogis, Call Center SAR, bus sekolah gratis, Jumat Berkah, serta kegiatan sosial lainnya menjadi sarana membangun komunikasi dua arah dan menjaga kepercayaan publik.Pasukan Pelopor Korbrimob sendiri memiliki empat resimen yang tersebar di Bogor, Depok, Cikeas, serta Karawang dan Purwakarta. Satuan ini memiliki tugas dalam penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan penyelamatan, penanggulangan bencana, serta mendukung fungsi Pelopor pada satuan Brimob Polda.Sepanjang 2025, Pasukan Pelopor Korbrimob mencatat capaian kinerja sebesar 106,59 persen. Personelnya juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, dengan total 142 personel.Dalam pelaksanaan tugas, Pasukan Pelopor turut terlibat dalam penanganan bencana alam tanah longsor dan banjir di wilayah hukum Polda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025, penanganan KKB di wilayah hukum Polda Papua, penanganan konflik Agustus Kelabu 2025, serta pengamanan dan pengawalan objek vital nasional melalui Operasi Amole dan pengamanan barang berharga milik negara.Melalui berbagai program tersebut, Pasukan Pelopor Korbrimob Polri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.