Jakarta – Desk Ketenagakerjaan Polri berhasil melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pusaka dan 131 pekerja.

Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami para pekerja sejak tahun 2021. Hingga saat ini, para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi hak mereka.

Melalui fasilitasi dan mediasi yang dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026), yang dihadiri oleh Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nena Wea, perwakilan pekerja, serta manajemen PT Kerta Gaya Pusaka, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan.

Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pusaka menyatakan kesediaannya untuk membayarkan kompensasi PHK dan kekurangan upah kepada 131 pekerja dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.

Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni mengatakan keberhasilan penyelesaian kasus ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.

“Desk Ketenagakerjaan Polri hadir untuk memastikan setiap permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara adil, profesional, dan mengedepankan dialog. Penyelesaian kasus PT Kerta Gaya Pusaka ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan restorative justice mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini tertunda,” ujar Brigjen Pol. Mohammad Irhamni kepada Wartawan di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa Polri akan terus mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui upaya mediasi, perlindungan hukum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial.

Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah, keadilan restoratif, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Sukabumi – Sebanyak 1.848 Perwira Polri resmi dilantik dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelantikan Perwira Polri Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-55 dan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11 Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, A.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Lapangan Soetadi Ronodipuro, Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (4/6).

Jumlah perwira yang dilantik terdiri atas 1.798 lulusan SIP Angkatan ke-55 dan 50 lulusan SIP Khusus Intelijen Angkatan ke-11.

Di balik pelantikan tersebut, terdapat misi besar untuk memperkuat pelayanan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Wakapolri mengungkapkan bahwa hampir 90 persen perwira baru akan kembali bertugas di Polda dan Polres guna mengisi kebutuhan jabatan perwira yang masih cukup besar di tingkat kewilayahan.

“Hampir 90 persen kembali ke Polda dan Polres karena masih banyak kebutuhan jabatan perwira, khususnya di tingkat Polres,” ujar Wakapolri.

Menurutnya, sebagian besar perwira baru akan memperkuat fungsi Samapta dan pelayanan kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam interaksi dengan masyarakat. Mereka dituntut memiliki kemampuan quick response, berintegritas, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelayanan.

Wakapolri menegaskan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Hotline 110, Command Center, dan fungsi Samapta merupakan wajah terdepan Polri yang secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi.

“Dari interaksi di SPKT, layanan 110, maupun pelayanan kepolisian lainnya, citra Polri dibangun. Karena itu pelayanan publik harus menjadi perhatian utama seluruh anggota Polri, khususnya para perwira yang baru dilantik,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi, Polri terus memperkuat ekosistem pelayanan quick response melalui optimalisasi layanan Hotline 110, penguatan Command Center, peningkatan kualitas pelayanan SPKT, serta penguatan fungsi Pamapta sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

Wakapolri menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan fondasi organisasi Polri yang akan terus diperbaiki melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis harus menjadi standar baru pelayanan kepolisian di seluruh wilayah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Polri, terutama dalam aspek kecepatan merespons laporan, kualitas pelayanan publik, keadilan dalam penegakan hukum, dan penguatan pengawasan.

Oleh karena itu, kehadiran para perwira baru diharapkan dapat memperkuat transformasi pelayanan Polri hingga ke tingkat Polres dan Polsek, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui penempatan para perwira baru tersebut, Polri berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, respons terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat, serta kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat semakin dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

Kediriselaludihati.com – Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus dilakukan di Kota Kediri. Salah satunya melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) yang mulai digagas di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Program tersebut ditandai dengan kegiatan pembukaan pembentukan DESTANA yang berlangsung di Aula Kelurahan Rejomulyo, pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan dihadiri berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, hingga perwakilan warga sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap potensi bencana.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Rejomulyo Aiptu Bustanul Arifin hadir mewakili Kapolsek Kediri Kota bersama unsur tiga pilar dalam kegiatan tersebut. Kehadiran kepolisian menjadi bagian dari dukungan terhadap program yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan awal saat terjadi bencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Kepala BPBD Kota Kediri, Camat Kota Kediri, perwakilan Koramil 01 Kota Kediri, unsur tiga pilar Kelurahan Rejomulyo, Ketua dan pengurus LPMK, perwakilan ketua RT dan RW, pengurus PKK, Karang Taruna, Linmas, kader kesehatan, serta kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Kegiatan pembentukan DESTANA dinilai penting mengingat peran masyarakat menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk mengenali risiko bencana, melakukan langkah pencegahan, serta bertindak cepat dan tepat ketika menghadapi kondisi darurat.

Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Bustanul Arifin juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada seluruh peserta yang hadir. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, memperkuat koordinasi antarwarga, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Ketangguhan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kesiapan menghadapi bencana, tetapi juga melalui terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat komunikasi dengan aparat maupun sesama warga,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan DESTANA akan semakin efektif apabila didukung oleh sinergi seluruh unsur masyarakat. Selain meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana, program tersebut juga dapat memperkuat solidaritas sosial yang selama ini menjadi modal utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pembentukan DESTANA di Kelurahan Rejomulyo mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat yang hadir. Mereka menyambut positif program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana.

Kapolsek Kediri Kota Kompol Bowo Wicaksono, S.Sos., menegaskan bahwa kepolisian siap mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembentukan Desa Tangguh Bencana.

“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam membangun lingkungan yang tangguh. Melalui program DESTANA, masyarakat diharapkan semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana sekaligus tetap menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Bowo.

Ia menambahkan bahwa Bhabinkamtibmas akan terus berperan aktif mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi yang mendukung terciptanya keamanan lingkungan serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Kegiatan pembukaan pembentukan DESTANA berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan partisipatif. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan antusias sebagai bentuk dukungan terhadap program penguatan ketangguhan masyarakat di tingkat kelurahan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Melalui pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Rejomulyo diharapkan mampu menjadi wilayah yang lebih siap, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. (res/an)