Connect with us

Uncategorized

Mudik Aman Mudik Sehat, Polres Tuban Siapkan Gerai Vaksin di Posyan Perbatasan Jateng – Jatim

Published

on

Tuban – Jalur Pantura yang diprediksi akan ada peningkatan arus pemudik menjadi atensi Polres Tuban. Memastikan kelacaran mudik aman mudik sehat, Polres Tuban mendirikan beberapa Pos Pengamanan ( Pospam) dan Pos Pelayanan ( Posyan).

Kapolres Tuban AKBP Darman, S.I.K, mengatakan bahwa beberapa pos terpadu yang didirikan diantaranya satu Pos Pelayanan di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sedangkan untuk antisipasi lonjakan masyarakat di tempat wisata, Polres Tuban juga mendirikan Pos Pengamanan terpadu di beberapa tempat wisata.

“Kami libatkan 314 personel gabungan dari TNI – Polri dan dinas terkait untuk pengamanan dan pelayanan masyarakat pada libur lebaran kali ini,”kata AKBP Darman saat mengunjungi Posyan di perbatasan Jatim Jateng kemarin,Rabu (27/4/22)

Pelaksanaan kegiatan pengamanan di Pos perbatasan tersebut sudah di mulai sejak tanggal 23 april lalu dan rencana akan dilaksanakan hingga 11 Mei mendatang.

Tak hanya berfungsi sebagai pengamanan maupun pemantauan arus mudik di pos perbatasan tersebut juga disediakan gerai vaksin bagi pemudik saat memasuki wilayah Jawa Timur.

“Dalam pos pelayanan ini kita juga melayani vaksin bagi para pemudik, hingga hari ini sudah ada 500 masyarakat pemudik menuju Jawa timur yang sudah kita Vaksin yang melalui jalur Pantura,”kata AKBP Darman.

Kapolres Tuban menambahkan memasuki H-5 lebaran Idul Fitri 1443 H pantauan arus mudik dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur di pos pelayanan perbatasan tersebut belum terlihat tanda-tanda adanya peningkatan kendaraan yang signifikan, hal tersebut diprediksi karena banyak masyarakat yang menggunakan jalur tol untuk mudik tahun ini.

“Namun CB yang kita lakukan dengan memberikan tanda himbauan bahwa masuk Jawa Timur harus sudah vaksin, mungkin di daerah asal karena buru-buru pemudik belum melaksanakan vaksin dosis tiga (booster) disini kita akan layani dengan baik, Alhamdulillah para pemudik juga antusias menerima vaksin tidak ada penolakan” Imbuhnya.

Masih kata Darman dalam pelayanan vaksin bagi pemudik petugas yang ada di pos tersebut Melaksanakan sebanyak tiga kali dalam sehari.

“Kita akan laksanakan terus-menerus tiga kali sehari pagi sore dan malam, karena jam-jam itulah para pemudik memanfaatkan jalur mudik, kita layani baik pemudik yang menggunakan roda empat maupun roda dua” terang Alumni Akpol 2000 itu.

Kapolres kelahiran kota Demak itu menghimbau kepada seluruh pemudik sebelum meninggalkan rumah agar mempersiapkan keamanan rumah yang akan ditinggalkan serta melaksanakan vaksin terlebih dahulu terutama dosis ke tiga.

“Kalaupun tidak sempat melaksanakan vaksin dosis tiga di tempat asal kami sudah menyiapkan gerai-gerai vaksin yang ada di desa-desa, apabila yang ada di jalan silahkan vaksin di pos-pos yang sudah kami siapkan” tutupnya. (**19/hms)

Continue Reading

Peristiwa

Libur Minggu, Polisi Siagakan Personel di Dua Jalur Troublespot Kota Kediri

Published

on

Kediriselaludihati.com – Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota, Jawa Timur, menyiagakan personelnya untuk mengatur dan mengurai arus kendaraan di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Dhoho, Kota Kediri, pada Minggu (22/11/2026). Pengaturan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di dua jalur yang tercatat sebagai titik rawan kemacetan (troublespot), sebagai bagian dari hari ketujuh Operasi Zebra Semeru 2026.

Kegiatan dipimpin Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Kanit Turjagwali) Satlantas Polres Kediri Kota. Pada hari libur itu, personel yang diturunkan berasal dari anggota piket staf.

Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Dhoho termasuk titik yang dipetakan rawan macet sejak awal operasi. Jalan Hayam Wuruk juga tercatat sebagai lokasi yang kerap terjadi pelanggaran lalu lintas.

Kepala Satlantas Polres Kediri Kota Ajun Komisaris Polisi (AKP) Septia Intan Putri mengatakan, pengaturan arus tetap dijalankan pada hari libur karena kedua jalan itu biasanya justru ramai di akhir pekan.

“Hari Minggu bukan berarti petugas libur. Hayam Wuruk dan Dhoho termasuk jalur yang ramai saat akhir pekan, jadi personel piket tetap kami siagakan agar kendaraan tidak menumpuk dan warga bisa beraktivitas dengan nyaman,” ujar Septia.

Ia meminta pengendara tertib, termasuk saat berhenti dan parkir. “Jangan berhenti atau parkir sembarangan di badan jalan, karena itu yang sering memicu kemacetan. Ikuti arahan petugas dan utamakan keselamatan,” katanya.

Operasi Zebra Semeru 2026 berlangsung mulai 16 hingga 29 November 2026. Pengaturan arus di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Dhoho berjalan aman dan lancar. (res/an)

#polisibersamamasyarakat

Continue Reading

Peristiwa

Malam Bershalawat di Kelurahan Bujel Kediri, Polsek Mojoroto Pastikan Jemaah Khusyuk dan Aman

Published

on

Kediriselaludihati.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Bujel, Polsek Mojoroto, Polres Kediri Kota bersama tiga pilar menghadiri sekaligus mengawal pengajian shalawat di Jalan Suparjan Mangun Wijaya, depan Kantor Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu (21/11/2026) malam. Acara yang dimulai pukul 19.00 WIB itu dihadiri Camat Mojoroto dan Habib Ali.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bujel Ajun Inspektur Dua (Aipda) Yuda Kuswantoro mengatakan, kehadiran tiga pilar dimaksudkan agar jemaah bisa bershalawat dengan tenang dan khusyuk.

“Kegiatan keagamaan seperti ini menghadirkan banyak jemaah dan digelar di tepi jalan. Kami hadir bersama Babinsa dan kelurahan untuk memastikan jemaah aman, arus kendaraan tetap terkendali, dan acara berjalan lancar sampai selesai,” ujar Yuda.

Kapolsek Mojoroto Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Purwanto menyambut baik kegiatan shalawat yang digelar warga.

“Majelis shalawat bukan hanya mempererat ukhuwah, tetapi juga menjadi benteng moral bagi warga, terutama anak-anak muda. Polsek Mojoroto akan selalu mendukung dan mengawal kegiatan positif seperti ini,” katanya. (res/an)

#polisibersamamasyarakat

Continue Reading

Uncategorized

Kepala Bran: Reforma Agraria Sejati Harus Menyejahterakan Petani, Nelayan, Dan Warga Kota

Published

on

YOGYAKARTA, 21 November 2026 – Reforma Agraria Sejati harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani yang membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam, hingga warga perkotaan yang membutuhkan perumahan layak dan akses terhadap sumber penghidupan.

Untuk mewujudkannya, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaian konflik, penataan tanah, perlindungan hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berjalan secara terpadu.

Hal tersebut disampaikan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dalam Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema “Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati”, Sabtu (21/11/2026).

“Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria Sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan. BRAN harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Dedi.

Petani Membutuhkan Kepastian Hak dan Dukungan Ekonomi

Dalam paparannya, Kepala BRAN mencontohkan persoalan masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang menurut informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.

Dedi menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan harus diselaraskan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

“Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelasnya.

Menurut Dedi, persoalan tersebut memerlukan pembahasan bersama agar perbedaan kebijakan antarsektor tidak menghambat pemenuhan hak masyarakat.

Namun, kepastian hak bukanlah tujuan akhir. Petani juga membutuhkan dukungan nyata agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan.

“Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” kata Dedi.

Ia menegaskan bahwa BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

“Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BRAN mendorong keterpaduan antara penataan aset, penataan akses, dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Nelayan dan Masyarakat Pesisir Harus Mendapat Perlindungan

Kepala BRAN juga menyoroti persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa yang berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Dedi menyampaikan informasi mengenai sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.

Menurutnya, informasi tersebut perlu diverifikasi bersama kementerian terkait dan organisasi masyarakat sipil agar keputusan didasarkan pada fakta objektif di lapangan.

“BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan,” tegasnya.

Dedi juga menekankan bahwa setiap langkah penyelesaian persoalan agraria harus memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.

“Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.

Dalam konteks wilayah pesisir, pendekatan reforma agraria perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.

Penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Warga Kota Membutuhkan Perumahan Dekat Sumber Penghidupan

Selain kawasan pertanian dan pesisir, Kepala BRAN menegaskan bahwa persoalan agraria perkotaan juga membutuhkan perhatian serius.

Dedi mencontohkan konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kegiatan ekonomi perkotaan.

“Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja,” jelas Dedi.

Karena itu, penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan lahan, tetapi juga akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.

“Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani perumahan, pertanahan, serta pengelolaan aset negara, BRAN mendorong penyelesaian persoalan agraria perkotaan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kebutuhan nyata masyarakat.

BRAN Mengorkestrasi Kebijakan, Bukan Menggantikan Kewenangan Kementerian

Kepala BRAN menegaskan bahwa kompleksitas persoalan agraria membutuhkan kerja bersama berbagai kementerian dan lembaga.

Persoalan di kawasan hutan memerlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN. Pemberdayaan petani membutuhkan dukungan Kementerian Pertanian. Perlindungan masyarakat pesisir melibatkan sektor terkait, sedangkan penyelesaian persoalan perumahan perkotaan membutuhkan keterpaduan kebijakan pertanahan, perumahan, dan pengelolaan aset negara.

Dalam kerangka tersebut, BRAN berperan mengorkestrasi kebijakan agar setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara selaras, dengan tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dedi menekankan bahwa kesinambungan pelaksanaan reforma agraria juga membutuhkan kelembagaan yang kuat.

Menanggapi penafsiran yang sebelumnya menempatkan BRAN sebagai lembaga sementara atau ad hoc, ia menyampaikan pandangannya terhadap mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.

“Saya tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan bahwa BRAN ini lembaga ad hoc. BRAN ini cukup kuat, satu lembaga, langsung di bawah Presiden. Tugas, fungsi, dan kewenangan kami juga sangat jelas,” tegasnya.

Menurutnya, reforma agraria tidak cukup berhenti pada penyelesaian konflik atau pemberian pengakuan hak. Negara juga perlu memastikan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.

Diskusi UGM Memperkuat Sinergi Reforma Agraria Nasional

Diskusi publik Fakultas Hukum UGM mempertemukan unsur pemerintah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria nasional.

Forum tersebut menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria UGM Prof. Dr. Maria Sri Wulan Sumardjono, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Bob Hasan, Ketua Dewan Nasional KPA Dewi Kartika, peneliti Agrarian Resource Center Dianto Bachriadi, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Ida Nurlinda.

Diskusi juga melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala BRAN menyampaikan apresiasi kepada para guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026.

Ia berharap forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.

Reforma Agraria Sejati Diukur dari Kesejahteraan Rakyat

Kepala BRAN menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan bagian dari amanat Pancasila Sila Kelima dan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh.

Bagi petani, reforma agraria harus membuka akses terhadap tanah, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, reforma agraria harus memperhatikan perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagi warga perkotaan, reforma agraria harus turut menjawab kebutuhan perumahan layak, kepastian hak, dan akses terhadap sumber penghidupan.

Keberhasilan Reforma Agraria Sejati bukan semata-mata diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan dari meningkatnya kepastian hak, produktivitas, kualitas kehidupan, dan kesejahteraan rakyat.

Melalui orkestrasi lintas sektor yang berkelanjutan, BRAN berupaya memastikan pelaksanaan reforma agraria tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, berpihak pada rakyat, dan memberikan hasil nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 kediriselaludihati.com

You cannot copy content of this page